Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai DasarPemberhentianMenimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tatausaha negara telah memilin dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnyasuatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasanterbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan

b.b. ... dan seterusnya; atauc. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuandalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 denganPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlihat tidakterdapat perbedaan rumusan yang subtantif

Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Hakim Anggota dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapatdikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara subtantif

berselingkuh denganwanita lain tanpa adanya bukti dan ketika marah Termohon suka berkata kasarterhadap Pemohon dan sejak bulan Desember 2019 Termohon memutuskanuntuk pulang kerumah orang tua Termohon dalam keadaan hamil denganalasan pekerjaan Pemohon yang jauh dari rumah sehingga menyebabkanPemohon jarang pulang karena tuntutan pekerjaan.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijkke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

serta kurang ajar kepada pemohon yang33dilakukannya setiap kali bertengkar dan Puncak perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Bulan Oktober 2015yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Rumah.Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkanadanya perselisihan dan pertengkaran tetapi menurut termohonpertengkaran tersebut terjadi sejak pemohon dan termohon kembali keBekasi dan penyebabnya menurut termohon pemohon selalumempermasalahkan halhal kecil yang tidak subtantif

No. 276/Pdt.G/2017/PA Mrs.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkan bahwa Pemohonmengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraiansebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaituantar suami dan ister!

Bahwa dipilihnya Pengdilan Negeri Klas IA Khusus Makassar olehPENGGUGAT untuk menyelesaikan masalah ini secara subtantif tidak sematamata hanya didasari oleh pertimbangan hak Opsi yang dimiliki olehPENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian jual beli yangdisepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, namun hal ini jugadikarenakan semua proses administrasi begitupun dengan buktibukti Suratsehubungan dengan perkara ini berada di Kantor cabang Tergugat yang ada diMakassar sehingga sangat berdasar

maupunPengadilan Tinggi tersebut betulbetul bentuk pendzoliman kepadaTerdakwa dan Terdakwa sangat yakin bahwa siapapun yang mendzolimilebihlebih dengan membawabawa nama Tuhan kelak pasti akan menerimabalasanNya;Sekali lagi kami memohon agar Majelis Hakim di Mahkamah Agung yangakan memeriksa dan memutus perkara ini agar betulbetul berkenan untukmencermati secara obyektif, jujur, bijaksana dan hatihati dalam menganalisamemori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon Kasasi ini,agar keadilan subtantif

Bahwa suatu sangkalan tersebut bukan merupakanhal yang subtantif mengenai pokok perkara. olehkarenanya terhadap sangkalansangkalanTerdakwa tersebut Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan.Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 57k/PM.III18/AD/VII/2020MenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah berupa Suratsurat yaitu :1.2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUDMasohi Nomor 44518/FMRSUDM/IV/2020tanggal 11 April 2020 atas nama Sdri.

Kepabeananberkaitan dengan Surat Permintaan Ahli dalam Bidang Kepabeanan olehKepala Kantor UB Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan danBarang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, makaKepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utaramenunjuk Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara tersebut dengan dibekalioleh Surat Tugas;Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan adapunlatihan Kedinasan yang menunjang keahlian Ahli dibidang Kepabeananadalah sebagai berikut :Diklat Teknis Subtantif

Secara juridis subtantif/materiil/essensiil gugatan Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah ) sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai dasar (on gegrond).

sangkalan Terdakwa sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa sesuai ketentuan hukummempunyai hak untuk menyangkal keteranganWa Uhi (Saksi2) karena sangkalan Terdakwatersebut adalah suatu hal yang wajar adanya.Bahwa Wa Uhi (Saksi2) yang memberikanketerangannya dipersidangan di bawah sumpahdan menerangkan tetap pada keterangannya yangsudah disampaikan sebelumnya.Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakanSangkalan Terdakwa yaitu dikamar tidak adapintunya dan hanya ditutupi dengan gorden bukanmerupakan hal yang subtantif

harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN KalMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanNota Pembelaan tertanggal 16 September 2020 yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Hal itudilengkapi dengan berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dancontract/patent drafting.

mempunyai kewenangan untukmemberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(menerbitkan Objek Sengketa Ahalaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLG58Menimbang, bahwa~ dikarenakan Walikota Palembang(Tergugat) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ObjekSengketa a quo, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara baik secara alternatifmaupun komulatif yaitu) apakah tindakan atau pertimbanganTergugat pada saat penerbitan Objek Sengketa ~~ secaraprosedur Formal maupun Subtantif

PP 22 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuatHalaman 18 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG21.3.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga harus dibatalkan;Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan KAANDAL, ANDALdan RKL/RPL yang cacat subtantif karena disusunberdasarkan kekeliruan, penyalahgunaan, sertaketidakbenaran

penyusun dokumen amdal sebagaimana dimaksudayat (1) wajib menggunakan data dan/atau informasi yangsahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah; Bahwa secara umumdokumen lingkungan (KaANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL)yang telah menjadi dasar penerbitan Objek Gugatan disusunhanya untuk memenuhi formalitas (sekedar mengkuti tatacara/prosedural administrasi) dengan substansi isidokumennya yang terkesan asalasalan, data yangditampilkan tidak focus dan tidak valid, serta analisisnyadangkal (tidak mendalam);Adapun cacat subtantif

PP 22 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuatHalaman 18 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG21.3.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga harus dibatalkan;Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan KAANDAL, ANDALdan RKL/RPL yang cacat subtantif karena disusunberdasarkan kekeliruan, penyalahgunaan, sertaketidakbenaran

penyusun dokumen amdal sebagaimana dimaksudayat (1) wajib menggunakan data dan/atau informasi yangsahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah; Bahwa secara umumdokumen lingkungan (KaANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL)yang telah menjadi dasar penerbitan Objek Gugatan disusunhanya untuk memenuhi formalitas (sekedar mengkuti tatacara/prosedural administrasi) dengan substansi isidokumennya yang terkesan asalasalan, data yangditampilkan tidak focus dan tidak valid, serta analisisnyadangkal (tidak mendalam);Adapun cacat subtantif

yang bertanggung jawab adalahManager Investasi selaku pihak yang memproduksi tergantung sebutannyaapa, apakah reksadana, reksadana pasar uang, reksadana saham dsbdengan cara apa prosedurnya, sebelum menjual instrumen itu ke masyarakatmengajukan pernyataan mengajukan permohonan pendaftaran ke BapepamLK yang sekarang sudah menjadi Otoritas Jasa Keuangan sehingga misalnyatahun 2013 kita teliti daftar yang ada MI itu adanya di Bapepam LK sekarangdatanya ada di Otoritas Jasa Keuangan kemudian bagian subtantif

si B, si C kemudian pertanyaannyaanda yang ini saudara baca atau tidak, tidak kalau berbicara dalam prakteksecara normatif kalau form pemberitahuan atau didalam blanko aplikasipemberitahuan kita tidak membaca itu adalah salah satu resiko yang terletakpada investor, pada umumnya dianggap tahu itu fiksi hukumnya demikianketika kita menaikkan lagi satu derajat diatas normatifnya hukumnya adalahberlaku fiksi hukum terhadap hal ini yakni investor dianggap mengetahuitentang hal itu, kKemudian secara subtantif

secara lisan oleh si A, si B, si C, kemudianpertanyaannya saudara baca atau tidak, kalau berbicara dalam prakteksecara normatif kalau form pemberitahuan atau didalam blanko aplikasipemberitahuan kita tidak membaca itu adalah salah satu resiko yang terletakpada investor, pada umumnya dianggap tahu itu fiksi hukumnya demikianketika kita menaikkan lagi satu derajat diatas normatifnya hukumnya adalahberlaku fiksi hukum terhadap hal ini yakni investor dianggap mengetahuitentang hal itu, kKemudian secara subtantif

in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalamperkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak menghargalPemohon sebagai seorang suami sehingga sejak 07 April 2021, Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

tersebut dapat dikesampingkankarena penetapan tersebut tidak menjelaskna apapun mengenai perkara a quo.Bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai persamaan dengan orangterkenal sekiranya dapatlah dinyatakan ditolak.Tentang Itikad Tidak Baik22.23.24.25.Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan olehPenggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek Tergugat telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesprosespemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif

Bahwa Judex Factie sangat memahami makna dari subtantif dan latarbelakang dan maksud gugatan Organisasi Lingkungan Hidup sebagai WaliAmanah, hal ini terbukti Majelis Hakim menolak Eksepsi dari Tergugat danTergugat Il berkaitan dengan Legal Standing dan Kepentingan HukumPenggugat dan membenarkan kedudukan Penggugat sebagai OrganisasiLingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan sesuai dengan aturanyang ada;.

Kepala Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara atas persetujuan Termohon II dan Termohon i.c.JAM Pidsus dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara formilmaupun subtantif dapat diterima oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon Praperadilan H. Adek Erfil Manurung, SH.