Ditemukan 1280 data
105 — 45
Halaman 29 dari 44 halamanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 22 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan, disebutkan Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidaktermasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut teritorialIndonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Kapal KMN.
77 — 7
ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Brigadir DODI EKA SAPUTRA,Brigadir RAJUH PLASJUPANMA (Ba dek Kapal Patroli Polisi XXXI2004, Brigadir INDRASAPUTRA (Basin Kapal Patroli Polisi XXXI2004), Brigadir JUPEN SIRAIT (Badek KapalPatroli Polisi XXXI2004 Ditpolair Polda Kepri) dengan menggunakan sarana Kapal PatroliPolisi XXXI2004 Ditpolair Polda
37 — 9
melawan hukum dari Para Terdakwa dan setelah itu akanPutusan No. 177/Pid.Sus/2017/PN Pal, hal. 25 dari 32dipertimbangkan hubungan antara tindak pidana dengan sikap bathin Para Terdakwapada waktu melakukan tindak pidana (kesalahan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dalam Pasal 5ayat (1) UU No.31 Th 2004 adalah meliputi : a)Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI
71 — 14
Zona EkonomiEksklusif ( ZEEI ) c).
81 — 31
PerairanIndonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Indonesia(pasal 5 ayat 1 UU RINo 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli dipersidangan yangmenerangkan bahwa wilayah perairan indonesia ini terbagibagi menjadi 11(sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), berdasarkan PERMEN Nomor18/PERMENKP//2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
SAMSIR Bin Alm HASAN
154 — 82
ZEEI, dan3.
121 — 9
kapal.perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan :Menimbang, .........ceeeecceesseeeseceeeeeeeeeeees /hilm.24Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI )adalah meliputi : a Perairan Indonesia ;b Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
BAGIO TJANDRA
86 — 26
/atau membiakkan ikan serta memanenhasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;Menimbang, bahwa lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempatkehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah lainnya;Menimbang, bahwa pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalahperairan Indonesia, ZEEI
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
PERI PANDEVI bin HARMAIN
87 — 34
memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnyadalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;3) sumber daya ikan adalah; potensi semua Jenis ikan;4) Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;5) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :a) perairan Indonesia;b) ZEEI
77 — 18
kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr, PAFLamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidakdikehendaki oleh undangundang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang olehundangundang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafioleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang olehundangundang tersebut dapat terlaksana;Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi:35e Perairan Indosensia,e ZEEI
84 — 27
Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI ), dan;3. Sungai, Danau, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ; Hal. 23 dari 30 hal.
59 — 10
penjualan ikan sebanyak 5(lima) KG jenis ikan campurcampur adalah kapal perikanan yang digunakan untukmenangkap ikan ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi :a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
LE NGOC BACH
74 — 26
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa Le Ngoc Bach telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EKsklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
Terbanding/Terdakwa : Tra Van Huyen
116 — 34
Penuntut Umum tersebut;
-------Memperbaiki amar putusan didalam perkara ini sekedar mengenai barang bukti, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa TRA VAN HUYEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
82 — 22
Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009,Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menerangkan bahwaWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 713 meliputi perairan SelatMakasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 22 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004, TentangPerikanan, disebutkan Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasukdalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
TRI AGUSTIAN alias AAN bin SYAHRUDIN
63 — 31
untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnyadalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :a) perairan Indonesia;b) ZEEI
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN HOANG
73 — 12
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN HOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EKsklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
MARIA ULFA, S.H., M.H.
Terdakwa:
WAWAN SORI Als BASIR Bin JAILANI
67 — 29
untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnyadalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :a) perairan Indonesia;b) ZEEI
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
THIEU HOANG ANH
75 — 14
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa THIEU HOANG ANH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
1.RUDIAN IRSA alias EDI bin SAMSIR
2.AWALUDIN bin KARYA
82 — 24
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :(1) perairan Indonesia;(2) ZEEI; dan(3) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;Bahwa lobster termasuk jenis ikan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadidalam