Ditemukan 1345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : batersebut b.tersebut bersebut boytersebut bintersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
273 — 152
  • Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor :34/PUUIX/2011, halaman 43, menyatakan sebagai berikut :> Menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan statuswilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagaibukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf btersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan airyang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapankawasan tersebut harus berdasarkan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-12-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.BB
Tanggal 4 Desember 2013 — L I E M L I E N A lawan 1. TINA AGUSTINA 2. ERWANSYAH PUTRA
106 — 22
  • Jawaban terhadap dalil dan keterangan PENGGUGAT DK, pada halaman3 (tiga) point 12 (Duabelas) ; Bahwa, tidak benar atas tagihan yang belum dibayar dan sudahdikontrabon tersebut jumlahnya sebagaimana yang terdapat dalam dalamresume dan lampiran B, dikarenakan didalam resume dan lampiran Btersebut terdapat Perbaikan perbaikan yang seharusnya tidak termasukdalam tagihan yang harus dibayar. tagihan perbaikanperbaikan dimaksuddiantaranya sebagai berikut : 1.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 30-01-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 16-K/PM I-02/AL/I/2018
Tanggal 19 April 2018 — Pratu Mar Agus Pramono NRP 116753.
58 — 27
  • milik Terdakwa dandalam melakukan perbuatannya hingga menjadi perkaraini barang bukti tersebut tidak digunakan oleh Terdakwanamun karena senjata tersebut tidak dilengkapi dengansurat izin yang sah serta dikhawatirkan senjata air softgun akan disalahgunakan oleh Terdakwa maka karenaitu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampasuntuk dimusnahkan.Suratsurat:a. 1 (satu) lembar foto label barang bukti.b. 1 (satu) lembar foto senjata Air Soft Gun.Bahwa terhadap barang bukti pada poin a dan poin btersebut
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 03-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan PTUN MATARAM Nomor 19/G/2012/PTUN-MTR
Tanggal 1 Nopember 2012 — 1. Drs. H. Zainul Arifin ; 2. Drs. H. Usman AK MELAWAN 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA ; 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ; 3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST ; 4.Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd
91 — 40
  • suratnya Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010 yang sudah dijawab dengan jawaban finaloleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.Di lihat...........Di lihat dari isi/materi, Objek Sengketa I ini hanya bersifat declaratoir berupaPenegasan kembali surat Tergugat I Nomor. 379/Pemilukada/KPU/VIII/2010, tanggal30 Agustus 2010 dan surat Tegugat Il Nomor : 489/KPU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus2010 yang sudah memiliki kekuatan mengikat sebagaimana telah diuraikan dalam huruf btersebut
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 40
  • Bahwa dalam pasal 17 ayat btersebut, jelas dan tegas telah diatur dan disepakati bahwa "apabilapenyelesaian sengketa tidak tercapai secara musyawarah, maka parapihak sepakat untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhirdengan cara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)di Jakarta, sesuai denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 10tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.Dengan demikian adalah patut dan sah menurut hukum jika hakimPengadilan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 101 / PDT / 2019 / PT DPS
Tanggal 11 Oktober 2019 — 1. I DEWA KETUT OKA MERTA, dk melawan DEWA NYOMAN OKA
93 — 71
  • dari 94 Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT DPSMenimbang, bahwa dari suratsurat bukti P.9 sampai dengan P.33 b,terbukti bahwa tanah objek sengketa seluas + 5000 meter persegi tersebut,suratsurat untuk pembayaran pajaknya sejak tahun 1953 sampai dengantahun 2014 tertulis atas nama Dw Md Karija atau Dewa Made Karija, dan sejaktahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atas nama Para Pembanding/ParaPenggugat (vide : surat bukti P.84 a sampai dengan P.37 b);Menimbang, bahwa suratsurat bukti P.9 sampai dengan P.37 btersebut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 26-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Juli 2019 —
253 — 160
  • Desember2018 atas nama pelapor LASMI INDARYANI yang dalam prosespenyidikan; Bahwa benar dengan adanya perbuatan terdakwa, maka timpenyidik Satuan Tugas Anti Mafia Bola guna proses penyelidikandan penyidikan lebih lanjut membuat laporan polisi nomor:LP/03/II/2019/Satgas tanggal 1 Februari 2019 dan mengamankanbarang bukti antaralain berupa DVR CCTV, kartu akses dan kuncinomor 1003 H, handphone dan lainlain; Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diajukandipersidangan; Bahwa atas keterangan saksi btersebut
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
Dr. H. Asnar, M.Si
Tergugat:
Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman
148 — 92
  • Juraemi, M.Si merupakan Ketua SekolahTinggi Pertanian Kutai Timur periode 20122015 dan periode 20152019, sehinggasaat ini yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Ketua Sekolah TinggiPertanian Kutai Timur;Menimbang, bahwa apabila atas dasar bukti 1.3.f, T.5.a dan T.5.btersebut, Senat Unmul menerbitkan Keputusan Objek sengketa kesatu (bukti T10), yang mengeluarkan Prof Dr Drs Adri Patton, M.Si dan Prof Dr Ir SigitHardwinarto, M.Agr dari anggota senat yang memiliki hak pilin dalam rangkapenjaringan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — WALMAN ARUAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dk
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apakah pembebasan tanah yang dilakukan oleh si Btersebut untuk kepentingan si A?
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Skh
Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat:
1.TUNGGUL WARDANI
2.PARMAN MITRO SUWARNO
3.PANI
4.SUTARNO
5.SAMIKO
6.KARTO DIKROMO SUKIR
7.KATIMIN SASTRO WIYONO
8.SLAMET SUPRIYANTO
9.WAKIMIN
10.TANDUR
11.SURATMI
12.TUKIMIN HADI SISWANTO
13.MADIYEM
14.WARDOYO
15.TUKINO
16.MARDI
17.SRI WAHYUNII
18.SITI LESTARI
19.SUGIMIN
20.WINARNI
21.MINAH
22.NGADIMIN PARTO WIYONO
23.SURYANI
24.JUMBADI
25.WIYONO
26.PAINO
27.SISWO DIHARJO SAIMAN
28.KAMTO WIYONO PAIMAN
29.SRI LESTARI
30.WARSO WIYONO SAMIDI
31.AGUS PUJIANTO
32.SAIMAN SAMTO WIYONO
33.UMI USWATUN HASANAH
34.KARNO HARTONO
35.TUKINO MAHMUD
36.PURWANTO
37.PAIMAN
38.PARDIYEM
39.SUMIYEM,SPd
40.SUGIYEM
41.PUPON
42.SAIDI
43.SUMARNO
44.CIPTO WIYONO SAINO
45.SUPARNO
46.SUGINEM
47.PANIKEM
48.SUTIYEM
49.PARNO
50.SURAT
51.DARTO WIYONO
52.RATMO WIYONO WAGIMIN
53.YONOTergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
3.KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
106 — 23
  • Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalamPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,menyatakan bahwa (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalamBahasa Indonesia oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya yangmemuat:b. identitas termohon keberatan, memuat:1) Nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah BadanPertanahnan Nasional Provinsi atau Kantor PertanahanKabupaten/ Kota; dan2) Nama dan tempat kedudukan Instansi yang memerlukantanah;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PT AMBON Nomor 98/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 31 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : JOHNY WIDJAYA
Pembanding/Penggugat II : ELYA PUSPITA
Pembanding/Penggugat III : JOVELIN JAGUENETTA WIDJAYA
Pembanding/Penggugat IV : FAJAR MADYA
Pembanding/Penggugat V : MUHAMAD LA BAWE
Pembanding/Penggugat VI : DUSTIN FENDI EARJA
Pembanding/Penggugat VII : EDWIN DORSALAM
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
231 — 119
  • Bahwa berdasarkan dengan penjelasan Pasal 5 point bTersebut diatas, maka sudah seharusnyasetiap Konsumenmemiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukantransaksi maupun dalam hal penggunaan jasa;82.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG
Tanggal 7 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Jamin
2.Ruskanto Padmo Wijoyo
3.Sukarno
4.Sulistiyo Budi Ricahyono
5.Ngatino
6.Widji Lestari
7.Sarindi
8.Sumardi
9.Puji Lestari
10.Sadimin
11.Purwantari Wikamto Putri
12.Mukinem Al Samilah
13.Andreas Yosef Asa
14.Susanti/Sukarti
15.Didik Marjono
16.Nurhasan
17.Dony Haryanto
18.Yuwono Mulyo Hamdani
19.Joko Widodo
Tergugat:
1.Walikota Surakarta
2.Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
566 — 1294
  • Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf btersebut, yang dimaksud dengan asasasas umumpemerintahan yang baik adalah meliputi asas:a. Kepastian hokum)b. Tertib penyelenggaraan negara; c. Keterbukaan;d. Proporsionalitas; e. Profesionalitas; f. Akuntabilitas; 14.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
AJI ACHMAD ARYADI
Tergugat:
Kushariyadi
Turut Tergugat:
1.Taufik
2.Aji Yulius Husein
42 — 13
  • Mas Mansyur) saja.3.4 Bahwa lagipula, mengenai Surat Keterangan Untuk Melepaskan HakAtas Tanah/ Hibah Nomor: 142/PemF4/1990 tanggal 13 Februari1990 tersebut, telah dipertimbangkan dengan putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam Putusan Perkara Perdata Nomor:16/Pdt.G/1993/PN.Smda tanggal 29 September 1993 yangsebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi huruf Btersebut diatas, yang Pertimbangan hukumnya mempertimbangkan:Bahwa oleh karena tanah yang mana yang dikuasakan H.A.PAfloeskepada Tergugat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 696/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Januari 2018 — VICTOR S.SIREGAR, SH,M.Hum >< DR.SYAFI'IN, SH.,MM.,MH
81 — 44
  • No. 696/ Pdt/2017/PT.DKIkiranya jangan ikutnya tanah pembagian Penggugat 4.000 M2 dan tanahKlinik luas 1.200 M2 di salah artikan ikut diagunkan akibat kasbonkasbontersebut;Bahwa yang aneh lagi sub b , sangat direkayasa kalimat pasal 4 sub btersebut disebabkan 20 % diasumsikan/dianggap merupakan jasa hukumdari Nasihun bin Siman kepada Tergugat dan Tergugat Il dari tanah girik C1976 luas 13.810 M2 tersebut yang dibuat sebagai jasa hukum dalampenyelesaian sengketa tanah girik C 1976 luas 13.810 M2 ,
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II, LIMITED ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
220 — 165
  • Putusan Nomor 91/G/2018/PTUNJKT.Bahwa pihakpihak yang hadir pada saat dilakukan pembahasan WP&Btersebut biasanya Finance dengan Pertamina, Pertamina mengajak yang dudukdi ESDM yaitu Direktorat Panas Bumi ada perwakilannya yang hadir, dariAmosys semua manajer hadir lalu kita presentasikan apa yang akan kitalakukan pada tahun mendatang, setelah selesai akan kami lakukan programprogram yang akan muncul di tahun berikut, hal ini kamu bahas satusatu;Bahwa sebetulnya fungsi daripada WP&B itu adalah fungsi
Pengadilan PA Tulang Bawang Tengah Perdata Agama
Register : 04-03-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PA Tulang Bawang Tengah Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Twg
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 28
  • jugamerupakan tuntutan yang sama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara konvensi sebagai harta bersama, sehinggamengakibatkan atas objek yang sama diajukan tuntutan oleh pihak yang berbedasehingga mengakibatkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensidapat diklasifikasikan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan dapatdianalogikan kepada tuntutan nebis in idem, dan karenanya sepanjang yangberkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2.a dan 2.btersebut
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
KEBA MOTO
Tergugat:
1.Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto
2.Toda Lero alias Ama Sabba
3.Keba Moto alias Ama Laka
4.Marten Bili alias Ama Laskar
5.Ir. Amos Dida
6.Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba
7.Dangi Gallu alias Ama Ngongo
8.Stefanus Laka alias Bapa Charli
9.Yuliana L. Tara alias Mama Dilan
10.Paulus Sobu Wada alias Bapa Angel
11.Alex Rangga Holo
12.Buni Lero
13.Ridwan Repi alias Bapa Alan
Intervensi:
1.SANGA DJAGA
2.VICTOR LEDE MESAWOLE
161 — 49
  • Bahwa lokasi tanah objek gugatan Penggugat tidak benar sebagai tanahulayat kabisu Tanabi yang dimiliki oleh Penggugat Keba Moto sendiri, karenalokasi tanah obyek gugatan Penggugat yang disebut bidang A, bidang Btersebut semula adalan bagian dari lokasi padang rumput tempatmerumputnya hewan ternak yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama olehKabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu danKabisu Natarawatu sebagai kabisukabisu yang bersaudara/persaudarakabisu. dalam Bahasa Loli dikenal
    Bahwa lokasi tanah objek gugatan Penggugat tidak benar sebagai tanahulayat kabisu Tanabi yang dimiliki oleh Penggugat Keba Moto sendiri, karenalokasi tanan obyek gugatan Penggugat yang disebut bidang A, bidang Btersebut semula adalah bagian dari lokasi padang rumput tempatmerumputnya hewan ternak yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama olehKabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu danKabisu Natarawatu sebagai kabisukabisu yang bersaudara/persaudarakabisu. dalam Bahasa Loli dikenal
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.JACOB NICOLAS TUHULERUW
192 — 105
  • Desa terhadap Sertifikat dana alas hak lainnya berupasurat; Bahwa saat itu terdapat bangunan bekas perbaikan kapal (dok) Tawiri,tanaman berupa pohon kasbi, kelapa, nipa, pisang dan yang lainnya HasilYang dan hasil pendataann bangunan dan tanaman tersebut kemudian saksituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pendataan yang kemudian saksiserahkan ke Ketua Tim B yaitu Muchtar Cama yang selanjutnya diserahkankepada Panitia Pengadaan Tanah; Bahwa Sitruktur Keanggotaan Panitia Pemeriksaan Tanah yakn Satgas Btersebut
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 30-05-2012 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN BEKASI Nomor No. 183/PDT.G/2012/PN.Bks.
Tanggal 22 Agustus 2013 — PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA ,sebagai Penggugat Melawan 1.DUDIK MURAHMAN sebagai Tergugat I 2.BENHARD, sebagai Tergugat II 3.PT. AMANDA VIDA MITRATAMA ( Rumah Sakit Ibu dan Anak AMANDA ) sebagai Tergugat III 4.PT. ABDI METAL PRAKARSA, sebagai Tergugat IV 5.PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA ,sebagai Turut Tergugat
174 — 33
  • sengketa yang diperkarakan.Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah membuat danmenandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 tanpa adanya pemberiankuasa dari 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PTKLMI lainnyajelas dan nyata membuktikan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010tersebut tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana secara tegas di aturberdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1/1971 juncto SEMANo. 6/1994.Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan pada angka C.1.2.a dan C.1.2.btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
MALIKI AKBAR bin RAFLES
102 — 52
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidanatambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uangpengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut