Ditemukan 3405 data
149 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tole, dari jabatannya sebagaiPerangkat Desa (Staf Pembangunan) Pemerintah Desa Munungkerep.Sampai ada putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukumtetap (putusan ingkrah);3) Sepakat memeberikan sangsi tegas kepada Sdr. Tole, berupaPavingisasi di Lingkungan Balai Desa Munungkerep, seluas 100 M?;4) Sdr. Tole menyatakan bahwa perbuatan asusila tersebut tidak benar,tapi apabila dianggap perlu ia sanggup melakukan permohonan maafkepada masyarakat, melalui forum musyawarah desa;5) Sdr.
40 — 33
Bahwa setelah dibantu oleh saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal akhirnya jepitanterdakwa pada leher saksi korban terlepas dan saksi korban terjatuh diatas badan saksisambil dipangku, sedangkan saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal menarikterdakwa dan menjauhkannya dari saksi korban;Bahwa saksi melihat saksi korban sudah babak belur pada bagian wajah sebelah kanandalam keadaan lemah dan bagian kedua bola mata saksi korban terjadi pendarahan;Bahwa setelah perkelahian tersebut ada diberikan sangsi
78 — 37
Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan inidan perbuatan ini tidak ditiruoleh prajurit TNI yang lain maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Terbanding/Penggugat : SAUT SIHALOHO, SH Diwakili Oleh : Muhammad Nur , SH
Turut Terbanding/Tergugat II : ARIFIN SYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : Puji Sunanto, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : JHON RION
62 — 22
Olehkarenanya wajar dan patut menurut Hukum diberikan sangsi Hukum untukTergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membayar ganti kerugian morilsebesar Rp. 500.000.000.
EDDY FU'AD MAULIDY B
Tergugat:
SAMIHAL Pemilik UD PELITA
168 — 266
saksi tidak pernah melihat penggugat libur tidak kerja ;Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak karyawan yang bekerja diusaha dagang milik Samihal;Bahwa apabila tidak ada muatan saksi mengurus mobil, kalau adayang rusak akan diperbaiki;Bahwa saksi tidak ada kerja lain selain saksi bekerja di usaha dagangmilik Samihal:;Bahwa saksi masuk kerja tidak ada absen masuk dan tidak ada absenpulang;Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2019/PN BglBahwa kalau saksi tidak masuk kerja tidak ada sangsi
dalam mobil Sampai ada perintah dari bos;Bahwa sistem upahnya dengan cara pertrip atau per kali angkutbarang, yaitu dari Bengkulu Jakarta dan Jakarta Bengkulu, upah barudibayar setelah sampai kembali di BengkuluBahwa apabila tidak ada muatan saksi mengurus mobil, kalau adayang rusak akan diperbaiki;Bahwa saksi tidak ada kerja lain selain saksi bekerja di usahadagang milik Samihal;Bahwa saksi masuk kerja tidak ada absen masuk dan tidak adaabsen pulang;Bahwa kalau saksi tidak masuk kerja tidak ada sangsi
82 — 35
Di rumah tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Il bertemudengan Mustamin,SE, Hj.Wa Ode Norma,SP, Darmin,S.Pd, Lilis dan Sarni,mereka mempertanyakan kapan pembagian uang yang telah dilipatgandakan,Terdakwa kemudian menjawab bahwa uang hasil pelipatgandaan akandibagikan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di Pasarwajo, namunmereka masih sangsi sehingga Terdakwa kemudian menegaskan, sayajaminannya, jika hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.00 WITA uangtersebut tidak dibagikan, jaminannya kepala saya
10 — 5
tahun, akantetapi 4 (empat) tahun terakhir ini, Kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka seringberselisin dan bertengkar;Bahwa penyebabnya karena Pemohon telah kawin lagi dengan wanita laindan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak dengan wanita tersebut;Bahwa saksi mengetahuinya karena selain cerita dari Termohon saksijuga mendengar langsung dari suami saksi selaku anggota POLRI dansekantor dengan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon sudahdiberi sangsi
136 — 39
(lima ribu. rupiah).Telah mendengar pembelaan/Pledoi Penasehat hukum terdakwasecara lisan dimuka persidangan , yang pada pokoknya menyatakanterdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya, berjanji tidak akanmengulangi lagi perobuatannya,ia masih muda usianya, serta telahmenyatakan penyesalannya dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tidaklahsepadan apabila kemudian terhadap terdakwa anak tersebut dijatuhi pidanapenjara, hal mana kita semua mengetahui , bahwa sangsi pidana itumerupakan Ultimatum
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANGSI, bertempat tinggal di Dusun Salongge, DesaKendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;RELI, bertempat tinggal di Kampung Awo, Desa Kendenan,Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;Hal. 1 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008dan:1. RAHIM, bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayahNegara Republik Indonesia;2. HASIA, bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayahNegara Republik Indonesia;3.
418 — 35
Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri BuntokKelas Il cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) atau 1 (satu) bulan kurungan terhadapterdakwa dan jika jaksa penuntut umum Buntok menghendaki agarputun terdakwa sesuai tuntutan justru hal itu lah yang sangatdirasakan tidak adil baik bagi terdakwa maupun didalam masyarakat.Karena suatu sangsi yang dijatunkan kepada terdakwa atasperbuatannya
18 — 8
Una.bersalah yang semakin berlarutlarut pada anak utamanya karena sangsi sosial(social punishment) dari masyarakat, belum lagi kKeadaan keponakan ParaPemohon dan calon istrinya yang seringkali tidak diawasi oleh orang tua ataupun yang bertanggungjawab atas keduanya sehingga keduanya riskan untukterjerumus dalam pelanggaran nilainilai agama atau pun kesusilaan yang adadi masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Hasil Rapat KomisiBidang Tehnis Yudisial BADILAG tahun 2020 dinyatakan bahwa
Syahri Rahmadhani Lubis, SH
Terdakwa:
Fahmi Iskandar Saragih
30 — 3
tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 211 K/MIL/2012Kamu pilin siapa, kalau pilin tunanganmu, kamu bakal kena sangsi dan bayarhutang pada saya Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dengan adanya pertanyaandari Terdakwa tersebut kemudian Saksi1 menjawab dengan katakata Sayatetap pilin tunangan saya dan saya tidak ngasih uang sepeser pun karena sayatidak merasa punya hutang pada kamu.d.
8 — 0
Disini pemohon mulai sangsi apabenar ini,Karena pemohonbelum berpacaran/ lum mengenal sifat termohon.Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 0499/Pdt.G/2016/PA. Pwd.10Baru selama masa pencarian kerja bapak paman pemohon terusmencampuri hubungan ini. Agar cepat terlaksana. Padahal pemohon lumkenal betul termohon.Termohon pulang ke orangtua termohon karena pemohon risih dengantelp telp termohon dengan bicara ntah bisa mudik lebaran atau tidakdan status bbm termohon yang bikin risih oleh pemohon.
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
149 — 205
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.2. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.Hal 48 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid. SusTPK/2019/PNSmg3.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5.
Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4) Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5) Merekomenadikan kepada Bupati untuk memerintahkan CamatBayat menginstruksikan Kepala Desa Jotangan dan Kepala DesaTalang untuk segera menyetor penerimaan PPN dan PPH darikegiatan
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.b. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.c.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.d. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.Hal 56 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid.
8 — 0
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, untukmengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada pejabat yang berwenang,namun Penggugat belum memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraiantersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara denganmenyerahkan surat pernyataan bersedia menerima sangsi tertanggal 28 Agustus2015 dan bermeterai cukup;Bahwa, oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada keduabelah pihak
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Abdul Kadir
100 — 51
meninggalkandinas sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25September 2019 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secaraberturutturut dan sampai dibuka sidang belum kembali di satuan halini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagimenjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab.Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7K/PM.II09/AD/I/2020Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlainnya dan merusak pola pembinaan disatuannya maka Terdakwaharus diberikan sangsi
128 — 53
Tingkat Bandingyang saya muliakan.Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, demikebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya untuk memeriksa kembali Putusan PengadilanMiliter Ill 12 Surabaya Nomor : 131K/PM.II12/AD/V1V/2017 tanggal18 Oktober 2017 dengan putusan membebaskan pembanding darisegala Dakwaan dan Tuntutan, namun apabila tetap menjatuhkansanksi pidana kepada diri pembanding mohon agar kiranya MajelisHakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan sangsi
168 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa PEMOHON KASASI mengajukan permohonon kasasi karenaJudex Facti dalam putusan a quo berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telahsalah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni dengan uraian keberatan dan alasan sebagaiberikut ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terdakwa harusdikenakan sangsi
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 59 K/Pdt.SusPHI/2016yang menjadi dasar Mediator memeriksa dan mengeluarkananjurannya, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakimmenyatakan Anjuran Mediator Nomor 560/170.1/PPHI/Il.12/TB/2015tanggal 1 April 2015 dan Risalah Mediator cacat hukum;Bahwa, Mediator terikat dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2004,Mediator akan terkena sangsi apabila tidak menyelesaian Mediasidalam 30 hari, sehingga Mediator akan memproses dan akanmengeluarkan anjuran apabila ada buktibukti upaya perundinganBipartite