Ditemukan 1461 data
52 — 9
Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha untukmendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidakberhasil lalu. dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh kuasa Pemohon ;Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif
57 — 11
Penyiapan dan Bahan Penyusunan RencanaPenerimaan Kepabeanan dan Cukai;* Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di BidangKepabeanan Cukai;* Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan danCukai; Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi danPerijinan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikutipendidikan keahlian seperti Diklat Teknis Subtantif
52 — 21
Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;e Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;e Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;e Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
Bein Wilson Taenggi
114 — 49
tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannyadiringankan, dapat diterima.Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yangtepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindakpidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif
421 — 93
Bahwa ajaran keadilanRestoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukansematamata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umumtetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnyahubungan antara dua atau lebih induvidu di dalam hubungan kemasyarakatandan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskanuntuk para pihak yang berselisih;Menimbang bahwa majelis hakim berkesimpulan secara subtantif tindakanterdakwa
SIMON, S.H
Terdakwa:
RAZALI BIN ABDULLAH
97 — 22
Keberatan danBanding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh,dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai SAKSI mempunyai tugas dantanggung jawab melakukan penelitian atas keberatan terhadappenetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasiurusan banding;Bahwa dalam memberi keterangan, AHLI telah mengikuti pendidikankeahlian seperti Diklat Teknis Subtantif
94 — 19
rasa keadilan dan kemanfaatan sertakemampuan Terdakwa.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara36MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif
151 — 161
karena substasi persoalan berkaitandengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dan konstitusi, sifatperkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdata yang hanya mengikatpihakpihak yang bersengketa saja, sedangkan perkara yang ditanganiMahkamah Partai a guo adalah berdimensi hukum tata negara yang bersifatdinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang bersengketa saja(erga omnes), maka ultra petita itu dapat diterapkan dalam hukum yangbersifat dinamis untuk menegakkan kebenaran subtantif
Sudah menjadi prinsip universal dari lembaga penyelesaian sengketadengan nama atau bentuk apapun bahwa lembaga tersebut tidak bolehbertindak melebihi kewenangan atau kompetensinya, terlepas bentuktindakannya adalah berupa diskresi, perintah atau putusan.Demikian pula dalil Penggugat bahwa diskresi itu diperlukan untuk menegakkankeadilan subtantif demi kemaslahatan mencari solusi konflik PPP, maka dapatdikatakan bahwa dalil Penggugat ini seperti peribahasa jauh panggang daripada api, oleh karena faktanya
Makauntuk menegakkan keadilan subtantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastianhukum dan kemanfatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaik keluardari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Rahmad Bin Alm. Rusman
160 — 76
Nurtindo dan Pembanding sebagai Kuasa Direkturnya.Bahwa salah satu syarat subtantif untuk bisa memenangkan tender danuntuk dapat melaksankan pekerjaan proyek tersebut di atas, harus adadukungan dari perusahaan yang memiliki AMP.Halaman 23 Putusan Nomor 33/PID/2021/PT BNAAdapun Perusahaan yang memberikan dukungan AMP terhadapPerusahaan PT. Nurtindo dalam hal awal ikut dan hingga bisamemenangkan tender Proyek Pengaspalan Jalan BadegongKebunBaru, yakni: PT. Flamboyan Huma Artha.Bahwa kemudian PT.
202 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa MerekPemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek dan telah melalui proses pemeriksaan baikadministratif maupun subtantif serta telahdiumumkan dalam berita acara resmi merek dan padasaat itu. tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatan, dengan demikian Pemohon Kasasi dalamHal. 49 dari 65 hal. Put. No.122K/Pdt.Sus/2010mendaftar dan mempergunakan mereknya telah denganiktikad baik ;Ill.
49 — 23
Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;e Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;e Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;e Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlian sepertiDiklat Teknis Subtantif
77 — 20
Baik keadilan subtantif dan keadilan prosedural mengalamimasalah yang sama pada dataran pelaksanaan. Namun keadilan yang bersifat Substantif tersebut lebih dapatdirasakan, tidak sematamata penegakan hukum yang membabi buta, namun penegakan hukum yang dapatdirasakan keadilannya oleh semua pihak dalam dataran yang tentu berbeda.
56 — 92
negaradisamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuhkepada Negara, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yangmembebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telahditerima oleh pemiliktidak dapat dituntut kembali;Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian Nominee adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukumdimana secara subtantif
1004 — 673
memgecoh Majelis Hakim.Bahwa dengan demikian Kami berharap Majelis Hakimmempertimbangkan dalil Turut Tergugat dalam jawaban atas dalilPenggugat mengenai keterkenalan merek Penggugat dandikesampingkanTentang lItikad Tidak Baik 17.18.19.Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan,karenamerek SHARPNESS milik Tergugat telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melewati proses proses pemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan Subtantif
,dan Pengumuman sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentangMerek,masih berlaku).Bahwa dalam pemeriksaan Subtantif yang dilakukan ataspermohonan pendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat,pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baikpermohonan juga menjadi pertimbangan, dengan demikianpendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat sudah sesuai denganproses hukum yang berlaku di bidang merek.Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHARPNESS milik Tergugatyang
PT. TORUS JAYA dalam hal ini diwakili olehFIANTO SITORUS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU KEMENTERIAN KEUANGAN RI
202 — 107
Mengajukan gugatan),oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kKepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi; bahwa kepentingan secara subtantif
60 — 52
;Bukti P42 : Keputusan Kepala Balai Diklat Keagamaan ManadoNomor : Bdl.09/KP. 02.2/765/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentangPenetapan Peringkat/Ranking 5 (Lima) Besar Diklat PenggerakKerukunan Ummat Beragama dan prestasi Penggugat meraih Peringkat serta pemegang STTPL Nomor : 0430/KP.02.2/Bdl.09/2013 dalamPendidikan dan Pelatihan Teknis Subtantif Peningkatan KompetensiPenggerak Kerukunan Umat Beragama ; (Sesuai dengan aslli).
R. RANGGA APRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
Sofiyana Als. Poppy Binti Ponadi
107 — 7
bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 6 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan secaratertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonansecara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, secara subtantif
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Bahwa mengenai adanya rekayasa dimaksud, sudah dipertimbangkandalam putusan perkara perdata Peninjuan Kembali Mahkamah Agung R. tanggal5 Desember 2008 No. 169 PK/Pdt/2008 (vide Ad Informandum )Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Peradilan Tata Usaha Negara tidakboleh membiarkan aturanaturan keadilan procedural justice (orocedural)memasung dan mengesampingkan keadilan substantive justice (subtantif) karenafaktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan diatas, tidak boleh
95 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena proses pemeriksaandi persidangan, yaitu untuk mendapatkan bukti materiil sehinggatergapainya aspek keadilan sebagai hal yang paling subtantif dalamperadaban manusia.
75 — 47
Penggugat bersifat hampa hukum dan harus ditolak ;Bahwa apabila dipelajari dan dianalisa secara teliti dan seksama keseluruhanalasanalasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat,maka secara fakta dan kenyataan hukum alasanalasan keberatanPembanding semula Penggugat tersebut telah memasuki pembahasanmateri dalam pokok perkara, sedangkan gugatan Pembanding semulaPenggugat secara juridis telah melanggar ketentuan formil dalam membuatserta mengajukan gugatan perdata ;Bahwa secara subtantif