Ditemukan 1348 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : batersebut b.tersebut bersebut boytersebut bbgtersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
331 — 316
  • yang didakwakan kepadaTerdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindakpidana;Hal 375 Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt Pste Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidakusah memenuhi segala unsur yang oleh Undangundang dirumuskanuntuk tindak pidana itu.Menimbang bahwa dari pengertian unsur turut serta tersebutdihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana telah disebutkandalam uraian tentang unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf btersebut
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
199 — 60
  • Asri Abu, serta saksi tidak pernahmenanyakan hal tersebut kepada mereka berdua.Bahwa saksi tidak mengetahui volume yang telah ditimbun sirtu kelas Btersebut berapa jumlahnya, yang lebih tahu secara teknis adalah GS PT. Mithasdr. Tekroy, dan mengenai kualitas sirtu apakah telah memenuhi kelas B ataubelum karena diambil langsung di sungai berdasarkan ijin galian C yang telahterbit dari Pemkab. Bone Bolango.Hal.317499Putusan No. 3/Pid.SusTpk/2016/PN Gto.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 12-09-2017 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 29/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
SYAHREL, SKM gelar DATUK BINTARO RAJO, dkk
Tergugat:
SARDIUS, dkk
207 — 242
  • Ninikmamak yang bernama Y Dt Talut Api bukanlah Ninik Mamak NagariManggopoh;Penggugat Syahrel SKM gelar Dt Bintaro Rajo adalah salah satu dari kelimaNinik Mamak yang sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan TanahUlayat tanggal 10 Januari 1992 yang menyerahkan tanah kepada Tergugat B1 sampai dengan Tergugat B481 sehingga jelas dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat Btersebut telah memasuki pokok perkara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
191 — 68
  • Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidanatambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uangpengganti, sebagai dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 joUU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi.soeawani Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
371 — 85
  • bendanya dapat disita oleh jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanyatidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuaidengan ketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidanatersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
398 — 1195
  • masyakat adat atas pengakuantanah hak adat (tanah Ulayat/Tanah Nagari/Tanah Marga, dll) telan jugaHalaman 43 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbudilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 34/PUUIX/2011 tertanggal 12 Juli 2012 yang pertimbangan hukumya menyatakan:Menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan statuswilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagaibukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf btersebut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — ENDANG SUTRIANI BINTI BADENI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
94 — 17
  • Hal btersebut mengingat bahwa sebagai anggota dan atau ketua PPK seharusnya bertindak netral (non diskriminasi). Tindakan tersebut jelas sekali bahwa Saudara Moch. Tauchid dan dua belas PPK lainnya telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain yaitu untuk memenangkan terdakwa Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo dalam pemilihan umum legislatif. Selain itu tindakan Saudara Moch.