Purwakarta Kab.Purwakarta atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas A Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib. atau setidaktidaknyapada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015, bertempat didaerah Tanah Abang JakartaBarat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Barat namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahan dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan

Pengadilan Negeri Kelas A Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telahmenggunakaqn Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa sebelumnya menghubungi sdr JEMI (belum tertangkap)pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wib. untuk membeli 1(satu)paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari sdrJEMI (belum tertangkap) ,

berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti bahwaanak Pemohon yang bernama NURUL BAQI tersebut yang identitasnya tertulis di AkteKelahiran No. 3509/AL/T/2009/RAL.698.007.9894 Tanggal 15 Juli 2009 (Bukti P.5) tidaksesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Surat Keterangan Kelahiransebagaimana bukti P.3, bukti P.4 dan Bukti P.6 dan untuk perbaikan identitas anakPemohon yang tercatat dalam AKTE KELAHIRAN No.3509/AL/T/2009/RAL.698.007.9894Tanggal 15 Juli 2009 (Bukti P.5) merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, makaPermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara.Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;MENETAPKAN1.

, bahwa Pemohon adalah bernama HOYYIROH lahir diBanyuwangi, tanggal 30 Juni 1974, sehingga Paspor yang pernah Pemohon buat di KantorImigrasi Jakarta Utara ( bukti P.4) tidak sesuai dengan identitas Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti bahwaPemohon adalah Warga Negara Indonesia dan terbukti pula identitas Pemohon tidak sesuaidengan paspor sebagaimana bukti P.4 dan untuk perbaikan identitas Pemohon yang tercatatdalam Paspor Nomor A 5784234 merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, makaPermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara.Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;13MENETAPKAN1.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.146/Pat.P/2019/PN.Mks.Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Bulogading No.21 Rt.003 / Rw.001 Kelurahan Bulogading, KecamatanUjung Pandang Kota Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan NegeriMakassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa danmemberikan penetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi ;

UndangUndang nomor 24 Tahun 2013 termasuk peristiwa penting;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Cakalang Lr.167 No.22, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah,Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Makassar makaPengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memberikanpenetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu H.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (PeradilanUmum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Para Pembanding/Para Tergugatdengan Terbanding/Penggugat, Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernahdiberikan oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/ParaTergugat.

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam MemoriBandingnya mengemukakan 2 Poin, yakni:1) Bahwa Magelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkaraaquo; dan2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolakeksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada hukum yang benar;Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No.57/PDT/2019/PT PDGB.

Bahwa pada halaman 4poin A memori banding PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo namun pada isinya tidakmendukung pernyataan tersebut malah mengulang kembali eksepsigugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna terkait tidakdiikutsertakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang dalam perkara a quo yang mana telah

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukHalaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 1217/Pid/B/2016/PN.Bdgmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, tanoa

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, setiap penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri, perouatan

Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telahdipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan danmenyatakan bahwa tidak pernah mengajukan perkara a quo ke PengadilanAgama Padang, sehingga tidak mau menandatangani Relaas Panggilan danmenyatakan tidak akan datang pada sidang Pengadilan Agama Padangtersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bgtimenyatakan bahwa gugatangugatan perdata dalam tingkat pertama yangmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri (juga Pengadilan Agama) dilakukanoleh Penggugat atau kuasanya , sedangkan Pemohon merasa tidak pernahmengajukan perkara a quo dan juga tidak pernah memberi kuasa kepada oranglain ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut adalahrekayasa sehingga cacat formil karena Pemohon merasa tidak pernahmengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Padang, oleh karenanyaharus dinyatakan tidak dapat diterima (NO )

memperhatikan pula permohonan keberatan dan jawaban yang diajukan oleh kedua belahpihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini melampaui kewenangan yang adapadanya dengan pertimbangan bahwa substansi perkara yang diajukan olehPemohon/Penggugat/Termohon Keberatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(sengketa Perdata) yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri dan bukan merupakansengketa konsumen ataupun salah satu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 19 s/d Pasal28 Undangundang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No.46/Pts/BPSK/XII/2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnyaPengadilan

menjadi dasar permohonannyasecara rinci, Hakim akan terlebih dahulu melengkapi dasar hukum yang tidakdikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya = sebelummempertimbangkan syarat formal dari permohonan Pemohon dan alatalat bukti yangdiajukan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah danmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan PengadilanNegeri dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 153/Padt.P/2021/PN SgiUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlahkesalahan redaksional;Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti Nama pemohon dannama orang tua lakilaki anak pemohon dan lain sebagainya tidak ditentukan apakahmenjadi Kewenangan Pengadilan

Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidakbila terjadi kekeliruan;Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalamsuatu akta pencatatan sipil Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte danpembatalan akte;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan

surat, khususnya yang bertanda P.5 berupa Fotokopi KartuKeluarga No. 12.13.1016/03/00638, bertanggal 29 September 2003, yang ditandatanganiTERGUGAT selaku Kepala Keluarga, selain bermatererai cukup juga ternyata sesuaidengan surat aslinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat beralamattinggal dan tercatat sebagai penduduk Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban; Menimbang, bahwa apakah berdasar atau beralasan atas eksepsi/keberatanTergugat perihal kompetensi relatif menyangkut kewenangan

Pengadilan Negeri Tuban,dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 125 ayat (2)Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) mengatur.apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 121 mengajukantangkisan (exceptie) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, makawalaupun ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya,Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi

sebagai penduduk Kelurahan Baturetno,Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, namun dilain hal Penggugat mengajukan gugatankepada Tergugat dengan alamat Desa Ketami RT.001/RW.003 Pesantren Kediri, yangdihubungkan dengan relaas relaas panggilan kepada Tergugat dalam perkara ini,ternyata dari jurusita yang melakukan pemanggilan didapati eksistensi Tergugat padaalamat gugatan yang diajukan Penggugat a quo;nn Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat beralamat dan berkediaman diluar wilayah hukum yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Tuban; Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang kewenangan Pengadilan Negeritersebut di atas, dihubungkan dengan kenyataankenyataan yang ada, sehingga patutlahPengadilan Negeri Tuban c.q.

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12 RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmelakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawaPsikotropika, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip (10

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmenerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) danayat (4), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

3515171312730003 tanggal 05092017 atas nama RONNYTHERA dan surat bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, NomorHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 144/Padt.P/2021/PN SDA.3515181810130012 tanggal 22 Oktober 2013, atas nama Kepala KeluargaRONNY THERA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa Pemohonbertempat tinggal Palem Selatan IVMC 94 PCI, Waru, Sidoarjo sehinggapermohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo danmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa FotokopiKutipan Akta Perkawinan Nomor 35/F/2004 tanggal 6 Desember 2004, antaraRONNY, THERA dengan NIKEN NOPEMBIANA yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dapat diketahulbahwa Pemohon telah menikah dengan NIKEN NOPEMBIANA, dihadapanpemuka agama Kristen Pdt.

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

Tergugat IV mengajukan jawaban mengenai pokokperkara dan tidak mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat III terdapat eksepsimengenai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara (kompetensiHalaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.LIgAbsolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harusmempertimbangkan terlebin dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat III dalam perkara a quoadalah bahwa perkara ini bukan kewenangan

Pengadilan Negeri / PengadilanNegeri Lubuklinggau melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa pembagian lingkungan peradilan (kompetensi absolut)menurut Pasal 25 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu badan peradilan yang berada di bawahMahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

TUN), maka terhadapdalil eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatanPenggugat pada point 3 (tiga) yaitu Penggugat meminta Majelis Hakim untukmenyatakan sSertipikat atas nama Tergugat (Rika Martina) dengan nomor NIB 727HM.703/2019 dan sertipikat atas nama Tergugat II (Nurtina) dengan nomor NIBHalaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.LIg727 HM.702/2019 tidak sah dan batal demi hukum tidak tepat karena pembatalansertipikat hak milik tersebut bukan kewenangan

Pengadilan Negeri ataupunPengadilan Negeri Lubuklinggau melainkan kKewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dapatmengajukan gugatan pembatalan sertipikat dimaksud ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas makaEksepsi Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi absolut harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Ill tentang kompetensiabsolut telah diterima

tidakkuat lagi untuk bersabar mempertahankan perkawinan ini, maka Penggugat telahmemutuskan untuk bercerai secara baikbaik apapun akibatnya.10.Bahwa tanggal 15 Maret 2013 sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat tidakpernah pulang dan terputus komunikasi sama sekali dengan Tergugat, dengandemikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggalbersama layaknya suami istri yang sah.11.Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu,oleh karena itu adalah kewenangan

Pengadilan negeri Ungaran/Kabupaten Semaranguntuk memeriksa dan memutus gugatan ini.12.Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota POLRI maka sesuai peraturan hukumyang berlaku sudah mendapat izin dari atasan yaitu Surat Izin Cerai Nomor :XXXXX tanggal 08 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Polisi NegaraXxxxx POLDA Xxxxx.13.Bahwa berdasarkan halhal diatas maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untukmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat karena tujuanperkawinan sebagaimana

tertanggal27 Nopember 1981, atas nama pasangan suami isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang dikeluarkan oleh Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha Propinsi JawaTengah, ternyata benar bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sahdilaksanakan secara agama Hindu, dan benar bahwa alamat domisili Penggugat maupunTergugat saat melangsungkan perkawinan di wilayah Kabupaten Semarang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut perkaragugatan Penggugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan

Pengadilan Negeri Ungaran, danMajelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugattersebut;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon supaya perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitumgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Perceraiandapat terjadi karena alasan atau alasanalasan

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengansengaja melukai berat orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi Kaddimah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwa pulangdari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnya dansesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ribut mulutantara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yang merupakan isteriterdakwa dengan saksi Kaddimah Wati Binti (alm

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2020/PN TjkJahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan perbuatan tersebut

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasal atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut := Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi KONI RIVANTO yang merupakan adik iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi KONI RIVANTO tinggal satu rumahdi Jl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan 202020 no nono nc nn nonc nc ncnenMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 222 20222222202 22Menimbang, bahwa di

NTT)atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kejahatan menista ataumenista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannyaitu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedangdiketahuinya tidak benar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal

NTT)atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang yang berwenangHal. 2 dari 10 hal. Put.

dalam surat Jawabannya terdiri dari DalamEksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut, ternyata disinggungadanya kewenangan Hakim, namun menurut Majelis Hakim bahwa yangdimaksud oleh Tergugat adalah Akta Perkawinan yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang dimohonkan pembatalan olehPemohon/Penggugat adalah merupakan kewenangan TUN dan oleh MajelisHakim memandang hal tersebut adalah bukan obyek sengketa TUN,melainkan tetap kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya, sedang butirEksepsi lainnya sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga Majelisberpendapat bahwa Eksepsi tersebut, dapat diputus bersamasama pokokperkara ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalil jawabandalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan olehTergugat dalam Eksepsinya bahwasannya Akta Pekawinan di maksud adalahkewenangan TUN, namun menurut Majelis bahwa hal tersebut bukanlahobyek sengketa TUN, melainkan kewenangan Pengadilan

Negeri Surabaya,dan Eksepsi dalam butir selebihnya menurut Majelis sudah masuk padaMateri Pokok Perkara, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan hukumkarenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima danuntuk kelanjutannya pemeriksaan perkara a quo, ternyata disampingPenggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggalO02 Maret 2011, juga para pihak tidak hadir pada sidang yang telahditetapkan