Ditemukan 3824 data
125 — 31
LUKMAN HAKIM H.A.Z
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Astanaanyar
14 — 0
GRATIA VICTORY ARDIKMAN PELLO
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur
834 — 159
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
90 — 27
MONTANI GEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI SELATAN
110 — 24
Ir. DIDI PRAMADI
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
132 — 59
huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidakdimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan,dan penyitaan;Dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnyaMahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih stricttentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.Selain itu, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telahmenambah kewenangan hakim praperadilan sehingga meliputi pulapengujian tentang sah
atau tidaknya penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan.Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwapenggunaan istilahistilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatubentuk gradasi sarana pembuktian, melainkan sematamata hanyaberkenaan dengan tempat penggunaanya.Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgKesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimalyang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikandilakukan.Dalam hal ini, untuk menetapkan
DENNY TOMY SENDUK, SE
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Cq. DITRESKRIMSUS POLDA SULUT
32 — 16
Candra Dwi Mulyaningtyas binti Sudaryono
Termohon:
Kepolisian Resort Sragen cq Satreskrim
11 — 2
SUAHRTONO
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH
95 — 22
SITI ZULAIHA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT Cq KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
62 — 0
NILAKANTI, SE
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resosrt Dompu
2.Kepala Kejaksaan Negeri Dompu
91 — 17
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
124 — 55
Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan.Lebih lanjut mengenai praperadilan terhadap permohonan tentangtidak sahnya penetapan tersangka telah diatursecara tegas dalamPasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016:(2). Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidaksahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaituapakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidakmemasuki materi perkara.(4).
ALBERT WIJAYA
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
68 — 61
SUTIYO
Termohon:
DIRESKRIMUM POLRESTABES KOTA SEMARANG
45 — 17
SAMLAWI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
46 — 11
2/Pid.Pra/2018/PN PmkTelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;Telah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar keterangan saksiSakSI ;Telah membaca kesimpulan yang diajukan para pihak ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam suratpermohonannya tertanggal 22 Juli 2018, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 23 Juli 2018, di bawah register No.2/Pid.Pra/2018/PN.Pmk, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : SAH
ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA SAMLAWI1.
SPRINKAP/31/IV/HUK.6.6/2018 Satnarkoba tanggal 21 April 2018; Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2018/PN.Pmk tanggal 4 Juni 2018; Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2018/PN.Pmk tanggal 12 Juli 2018, atas nama Tersangka SAMLAWI tidak sahmenurut NUKUM) 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence ncn neee Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Terhadap SAMLAWI Pada Tanggal 20April 2018;PEMBAHASAN HUKUM :Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak sah karena Surat PerintahPenyidikan tidak jelas mengenai peran dan kedudukan Pemohon
MIFTAHUL FITHRI FERDIANSYAH
Termohon:
Kapolri cq.Kapolda Jawa Timur cq.Kapolres Malang Kota cq Kapolsek Kedungkandang
3 — 2
NILAKANTI, SE
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR DOMPU
2.Kepala Kejaksaan Negeri Dompu
22 — 7
DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST
Termohon:
Kejaksaan Agung RI CQ Kejaksaan Tinggi NTT, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
53 — 6
SITI JUBAIDAH DALIMUNTHE
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SEI KANAN
41 — 14
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
115 — 62