Hal ini didukung dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) RumahDinas Cabang Benoa, dengan Surat SIP yang dikeluarkan oleh KepalaCabang Perumpel Ill Benoa Nomor UM.014/1/5/C.Bna88 tanggal 28 Mei1988, yang menegaskan bahwa penempatan rumah dinas obyek sengketaa quo terhitung mulai tanggal 17 Maret 1983. Atas dasar itulah suamiTergugat menempati dan mempergunakan fasilitas obyek sengketa tersebut.Kemudian Tergugat bersamasama suami Tergugat mempergunakan danmenempati fasilitas obyek sengketa tersebut;4.

tidak bolehdiambil karena ada surat masuk dari Pieter Ell: Bahwa saksi mengetahui ada surat dari kuasa hukum saksi atas nama YohanisGewab untuk memblok jangan ada proses peralihnan hak dari saksi kepadapemohon; Bahwa saksi saat di Notaris/PPAT tidak disodorkan akta hibah, Surat diantar kerumah, disodorkan adiknya untuk di tandatangani akan tetapi saksi tidaktandatangan di PPAT surat tersebut; Bahwa saksi tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana;Bahwa saksi pernah melihat Surat

Ijin Penghunian rumah dinas atas rumahtersebut atas nama Azer Demotokay; Bahwa Saksi kenal dengan Katherina Demotekay, kakak angkat saksi;Bahwa yang melaporkan masalah ini ke Polsek Abepura yaitu AnakanakKatherina Demotekay; Bahwa saksi yang tanda tangan bukti P2 dan bukti P23;Bahwa saksi mengetahui Sdr.

Bahwa keberadaan para Penggugat dalam menempati obyek sengketa yangberupa tanah dan Rumah Dinas TNI AD tersebut, berawal dari status paraPenggugat, suami/istri para Penggugat ataupun orang tua para Penggugat yangdahulu merupakan angota TNI AD yang menempati Rumah Dinas TNI ADberdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP), diantaranya yaitu:1) Surat Keputusan Izin Penempatan Nomor : SKIP/3814/1X/1979,tanggal 25 September 1979 dan merupakan Perpanjangan dari Suratjin Penempatan (SIP) Nomor SIP/376/MA/VH/1973

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, seluas :29.101 M2 tertanggal 27 September 2016 yang diperoleh daripembelian tahun 1959 dan pembangunan pada tahun 1960.Cc Bahwa di dalam Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dipegangoleh setiap Penghuni Rumah Dinas TNI AD (termasuk SIP yangdipegang oleh para Penggugat) terdapat ketentuan sebagaiberikut:1) Yang berhak mendiami Rumah Dinas TNI AD adalahPemegang SIP beserta istri dan anak yang menjaditanggungannya.2) Sewa Listrik, air minum, iuran pajak daerah,

Pemerintan Republik Indonesia c.q.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, seluas : 29.101 M2tertanggal 27 September 2016.c Bahwa di daiam Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dipegang oieh seluruhPenghuni Rumah Dinas TNI AD (termasuk SIP para Penggugat) terdapattulisan "Rumah Dinas AD", yang sudah di pahami oleh para PenghuniRumah Dinas tersebut bahwa itu adalah Rumah Negara yang beradadilingkungan TNI AD.d Bahwa mengenai pemahaman para Penggugat terhadap Rumah DinasTNI AD yang ditempatinya tersebut

Ijin Penghunian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPBMNE1 atau pejabat yangditunjuk dilingkungannya masingmasing, dan pemegang SIP harusbernama sama dengan nama penghuni rumah negara yangbersangkutan".d) Pasal 11 ayat (10): "PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk dilingkungannya masingmasing harus menyampaikan suratpemberitahuan kepada anggota sebelum ditertibkan surat keputusanatau perintah pencabutan Surat Izin Penghunian".e) Pasal 11 ayat (11): "Penghuni rumah negara apabila tidakmengindahkan

Bahwa keberadaan para Penggugat yang terdiri dari 29 (dua puluhsembilan) orang, kKesemuanya itu berasal dari Keluarga Besar TNIADbaik sebagai Purnawirawan TNI AD, Warakawuri, maupun putraHalaman 163 dari 193 halaman Putusan Nomor 709/PDT/2020/PT DKIputripurnawirawan TNI AD yang dalam menempati Rumah Dinas TNIAD diKPAD Zeni Mampang Prapatan karena dahulu ditempatkan olehTNIAD/Kodam Jaya berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIPV, olehkarena itu para Penggugat bukanlah pemilik atas tanah maupunbangunan

Yang berhak membeli rumah daerah golongan IIIyaitu Pegawai negeri yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yangditandatangani oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah; 3.

Yang berhak membeli rumah Daerah golonganIll yaitu Pegawai Negeri yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah;3.

Indra Dwipayani kepada Kepala CabangBRI Gajah Mada perihal permohonan pencarian bukti kastahun 20142015;Foto copy rekening Koran atas nama Anak Agung IndraDwipayana periode 1/01/15 13/05/15;Foto copy Keputusan Gubernur Bali Nomor 1117/011/HK/2010 Tentang penetapan surat ijin penghunian rumahdinas milik pemerintah Provinsi Bali atas nama Dra.

dalam pokok perkara ; Bahwa pada poin 2, Para Penggugat mengakui secara jelas bahwa ParaPenggugat menempati rumah dinas tersebut berdasarkan Surat IjinHalaman 17 dari 47 halaman Putusan No. 83/G/2012/PTUNJKTPenempatan (SIP) yang diterbitkan oleh pihak TNI Angkatan Laut in casuKomandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III ; Bahwa pada poin 3, adalah suatu kewajiban untuk penghuni rumah dinasuntuk menanggung segala sesuatu. yang berkaitan dengan segalakewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam Surat

Ijin Penghunian (SIP)rumah dinas dan dalam surat keputusan KASAL Nomor : Skep/344/II/2003tanggal 24 Februari 2003 tentang Peraturan Pokok Perumahan Dinas TNIAngkatan Laut, yang tercantum pada poin 4 sub b angka 7 dan angka 8Ketentuan Rumah Dinas Golongan II berbunyi antara lain anggota yangmenempati rumah dinas golongan II diharuskan membayar sewa rumah,listrik, telepon, air minum dan pajak daerah (PBB) dan pengurusan,pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah dinas golongan II dilaksanakanoleh dan

Sumatera No. 111 Surabayadengan tidak membayar sewa serta tidak ada bukti otentik/surat ijin penghunian,lagi pula dengan SK kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan LingkunganKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 181.2/2001/402.5.03/1999 tanggalSurabaya 09 lagi SIP No.

Dan seterusnya;Bahwa dengan demikian, surat keterangan tanggal 16 Desember 1961adalah tidak sah dan patut dinyatakan batal demi hukum karena bukanmerupakan surat ijin penghunian sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMenteri tersebut di atas;Bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim"menyatakan sah penghunian atas objek sengketa oleh Penggugat";Bahwa berdasarkan fakta keberadaan Penggugat di Jalan Laswi Nomor 10,Bandung (objek perkara a quo) tidak sah, yaitu dengan dasar keberadaanPenggugat

PLN (Persero) No.197.K/020/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 jo pasal 2 huruf b PP No. 16tahun 1974 tentang persyaratan untuk membeli rumah negeri golongan Illsehingga membuktikan PENGGUGAT maupun orangtua PENGGUGAT belumsah sebagai pihak yang berhak untuk membeli rumah negeri golongan Ill.Bahwa adanya surat keterangan No.0061.SKT/452/DIR.SDM&ORG/2003tanggal 22 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Sumber Daya Munusiadan Organisasi bukan merupakan surat ijin penghunian, tetapi meskipundemikian

Mud jojono;Bahwa di Biro Perlengkapan ada dikeluarkan SIP (Surat Ijin Penghunian),salah satu yang memiliki SIP adalah Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono; Bahwa Saksi tidak mengetahui Letkol.

yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima PemerintahKabupaten fakfak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah, foto kopi tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan denganaslinya telah sesuai, (bukti P.4);Foto kopi Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor 012/87/DPPKADFF/2010tanggal 23 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKADKabupaten Fakfak atas nama Bupati Kabupaten Fakfak foto kopi tersebutbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (buktiP.5);Foto kopi Surat

Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor:012/66/DPU/FF/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Fakfak tanggal 14 Dsember 2009, foto kopi tersebutbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukitP.6);Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 18 dari 427.

A8908742 aras bana Oewarus SOEWARNO yang dikeluarkarkanoleh Forum Pusat Komunikasi Ex Heiho tertanggal 1 Januari 1993, bukti17.Foto Bintang Tanda Jasa, bukti Pl, dan Il 17;18.Fotocopy Perpanjangan Surat Ijin Penghunian Rumneg Peringatan No.V/894/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan Utama TNIAL V tertanggal 16 Juli 2010, bukti Pl, dan II 18;19.Fotocopy Surat Edaran No.

IrianJaya no. 95 Tahun 1976 yang disertai dengan Berita acara serah terima,tanggal 17 November 1976 maka Departemen/Lembaga/Instansi pusat yangbersangkutan telah menerbitkan surat ijin penghunian rumah nomor : 345/StRD/RRWVJpa/1986 yang memberi ijin kepada Pegawai Negeri Sipil atas namaPASKALIS DOONG (Alm) yang hingga saat ini ditempati tergugat dantergugat Il bersama saudarasaudara mereka yang lain selaku ahli waris daribapak PASKALIS DOONG (Alm) pada rumah dinas eks peninggalan Belandadengan status

Kedudukan Penggugat adalah penghuni ex penyewa atas rumah milikHusein Saleh (suami/orang tua para Tergugat Il Intervensi)sebagaimana dimaksud dalam SIP (Surat Ijin Penghunian) Nomor9/1978 tanggal 7 Pebruari 1978 yang diterbitkan Kantor UrusanPerumahan Kotamadya Bogor atas nama SUBANDI ;Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 151 K/TUN/2015e.

Dan dariketerangan saksi saksi dan bukti Surat dapat diketahui bahwa para Tergugat tidakmempunyai Surat Ijin Penghunian karena yang mempunyai surat ijin Penghunianadalah orang tua para Tergugat itupun sudah dicabut oleh penggugat dan paratergugat adalah bukan pejabat ataupun pegawai negeri Polri aktif sehingga paraTergugat tidak berhak menempati rumah dinas tersebut;Menimbang, bahwa para tergugat mendalilkan bahwa penggugat telahmenelantarkan rumah dinas tersebut dan para tergugat telah secara diam

Fotokopi surat nomor 312/UM/HFA/VII/2018 tentang permintaan keterangan@postatus tanah, diberi tanda P13;22.Fotokopi surat nomor 320/UM/HFA/X/2018 tentang keberatan penerbitanperpanjangan surat ijin penghunian (SIP), diberi tanda P14;Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN MIigMenimbang, bahwa foto copy surat tersebut diatas telah ditunjukanaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P5 dan P12 berupafotokop!

Objek sengketa bertentangan dengan Permendagri No. 19Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang MilikDaerah, surat ijin penghunian rumah Negara golongan Illditanda tangani oleh Pengguna barang ;a)b)Pasal 488 ayat (2) : Pengguna barang waiibmengoptimalkanpenggunaan barang milik daerah beruparumah Negara golongan dan rumah Negara golongan Ildalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi :Pasal 497 ayat (1) Penghuni rumah Negara golongan IIIyang dapat mengajukan permohonan pengalihan hakkepada pengguna

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Pembantah telah melakukan upaya hukum banding sampai dengan telahberkekuatan hukum tetap, dengan putusan menyatakan Menguatkanputusan PTUN Jakarta;Perlu kami tegaskan kembali hanya tanah dan bangunan yang pemiliknyabelum/tidak diketahui dan atau tanah dan bangunan P3MBYang dapat dikeluarkan Surat Ijin Perumahan (SIP) oleh Turut Terbantah I, sehinggasudah tepat penerbitan Surat Ijin Penghunian (SIP) dimaksud, Tetapiapabila ternyata

Kedudukan Penggugat adalah penghuni ex penyewa atas rumahmilik Husein Saleh (Suami/orang tua para Tergugat II Intervensi)sebagaimana dimaksud dalam SIP (Surat Ijin Penghunian)Nomor 5/1978 tanggal 7 Pebruari 1978 yang diterbitkan KantorUrusan Perumahan Kotamadya Bogor atas nama SUBANDI ;e. Selanjutnya dalam Surat Pemerintah Kotamadya Bogor yangmenegaskan bahwa SIP yang diterbitkan oleh Kantor UrusanPerumahan Kotamadya Bogor atas rumah yang terletak di JalanPledang Nomor 20, 22 dan 24 (d/h.