karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2389 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79855/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79855P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/ Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur PapuaNomor 188.4/58/ Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR. RasunaSaid Kav.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18005/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Water Front Blok WP 3 No. 51-52 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18007/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Ruko North Junction Blok RB No. 28 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18009/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Ruko Taman Gapura Blok A No. 1 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang Tahun Anggaran 2013 atas nama H. ABDURARAHMAN, Cs.SH.Msi (Copy) ; 19.

Keputusan kepala dinas pertanian sampang nomor : 188.4/19/434.112/2013 tanggal 01april 2013 tentang perubahan atas keputusan kepala dinas pertanian kabupaten sampang nomor : 188.4/4/434.112/2013tentang pembventukan dan pengangkatan panitia pemeriksa barang/jasa dilingkungan dinas pertanian kabupaten ; 30. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/19/434.112/2013 tanggal 1 april 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala dinas Pertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang; 31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentang perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab.

Keputusan kepala dinas pertanian sampang nomor : 188.4/5/434.112/2013 tanggal 05 februari 2013 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen (ppk) dilingkungan dinas pertanian kabupaten sampang tahun anggaran 2013. yang ditunjuk salah satunya : - Ir. H. Wahid Chairullah. CS, SH, M.Si jabatan Kepala Bidang Tanaman Pangan ; 34.

Keputusan kepala dinas pertanian sampang nomor : 188.4/4/434.112/2013 tanggal 05 februari 2013 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksa barang/jasa dilingkungan dinas pertanian kabupaten sampang tahun anggaran 2013. yang ditunjuk sebagai berikut : - Ketua : H. Eka Dharma Wahyudi, SP ; - Anggota : Ika Ayu Trisna, SP ; - Anggota : Senan. ; 35.

/19/434.112/2013 tanggalOlapril 2013 tentang perubahan atas keputusan kepala dinas pertanian kabupatensampang nomor : 188.4/4/434.112/2013tentang pembventukan dan pengangkatanpanitia pemeriksa barang/jasa dilingkungan dinas pertanian kabupaten ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentangPenunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) padaDinas Pertanian Kab. Sampang; Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentang perubahan Kedua atasKeputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013tanggal 1 april 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat PelaksananTeknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab.

ABDURRAHMAN, SH,.M.Si, saksiROSULI MUKHLIS selaku Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasaberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang No.188.4/3/434.112/2013 tanggal 04 Pebruari 2013.

Menyatakan Barang Bukti berupa :1.10.Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009; 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;1 (Satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung

Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/319.a/ 2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan OperasionalKeaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009; 2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009; 3. 1 (Satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan KelaraKabupaten

Tpk/2016/PT.MKSbarang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Uang Penganti dalam Perkara atasnama Sugibli,S.Pd15.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Menyatakan Barang Bukti berupa :Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan

Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;3. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan KelaraKabupaten

Tpk/2016/PT.MKS9.Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang BantuanOperasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;1 (Satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM ( PusatKegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan Kelara

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QTO9N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)Hal. 16 dari 40 hal. Put.

Nomor 1668 K/Pid.Sus/2016dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Jayapura ProvinsiPapua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor:188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan pada RSUDJayapura Provinsi Papua T.A. 2013;26) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/281/VIII/2013 tanggal 15

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QTO09N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor : 188.4/ 282/ VIII/ 2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan(PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD JayapuraProvinsi Papua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUDJayapura Nomor : 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QT09N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan(PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD JayapuraProvinsi Papua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUDJayapura Nomor: 188.4/282/ VIII/ 2013 tanggal 15 Agustus

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QT09N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PP TK)dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Jayapura ProvinsiPapua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 Poin IV angka 1 menyatakan dan mengakui hal sebagai berikut:Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Oktober 1993 menjadi Kasi PemerintahanDesa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atas dasar KeputusanCamat Muntilan Kabupaten Magelang Nomor. 188.4/34/X/A.19/93 tanggal 13Oktober 1993 Tentang Pengangkatan Saudara Riyanti sebagai Kepala UrusanPemerintahan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang..;3.

(Fotokopi sesuai denganPeraturan Perundangundangan);Pemberitaan dari Liputan Takalar.Com. tertangggal 25 Februari 2018 beserta lampiran dalam CD (fotokopi berita online);Keputusan Kepala Desa Krincing Nomor:188.4/03.01/KEP/52.2005/2017 TENTANG Pengangkatan Sdr.Adi Nugroho sebagai Sekretaris Desa.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Kartu Keluarga dari RIYANTI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi buku rekening PD.BPR BANK BAPAS 69 atas namaRiyanti.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Desa Kalijoso Nomor:188.4/06.4/KEP/2012/2017 tentang Pengangkatan Sdr.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Camat Muntilan Kabupaten Dati II MagelangNomor:188.4/34/X/A.19/93 tentang Pengangkatan Kepala UrusanPemerintahan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten DaerahTingkat Il Magelang.

(add informandum);Keputusan Kepala Desa Keji Kecamatan Muntilan KabupatenHalaman 18 dari 38 hal Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.SMGMagelang Nomor: 188.4/06/Kep/V/2009 tentang PerubahanIstilan Jabatan Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi.

., beserta Lampiran Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentangPengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksana AnggaranDana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan danKetransmigrasian Tahun 2013.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program PembangunanKawasan

RahmatFajri, M.Si.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, KonstriuksiDan Jasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.

Rahmat Fajri,M.Si.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/02/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan ProgramPembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran2013 tanggal Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa PenggunaAnggaran Drs.

RahmatFajri, M.Si.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Konstriuksi DanJasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013,ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.

., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KegiatanProgram Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

/812/DPKKPS/X/2008 tanggal 03 Oktober 2008 Tentang PerubahanPertama Atas Keputusan Kepala Dinas Perkebunan DanKehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/477/DPKKPS/VIIV2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPk),Pembantu.

Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas PerkebunanKehutanan Kabupaten Kapuas beserta lampiran.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/881/DKPHal. 37 dari 69 Hal.

Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK192.193.194.195.196.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Kapuas Nomor : 188.4/812/DPKKPS/X/2008 tanggal 03Oktober 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KepalaDinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor :188.4/477/DPKKPS/VII/2008 Tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan PembantuPejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan

Dinas Perkebunandan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/878/DKPKPS/6/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasidan Pelaksana / Kelompok Tani Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan (Reboisasi dan Penghijauan) Sumber Dana DBH SDADRKabupaten Kapuas Tahun 2008 beserta lampiran.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunandan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/DKP/KPS/I/2009tanggal Febuari 2009 Tentang Penetapan Pejabat dan UaraianTugas Pengguna Anggaran/Barang

Tahun 2009 besertalampiran.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/1603/DKPKPS/6.3/XV/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang PenetapanLokasi dan Pelaksana Kegiatan Budidaya Lebah Madu Sumber DanaBagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDADR)Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Tahun 2009beserta lampiran.1 (satu) lembar fotokopi Memo tulisan tangan dari Kepala DinasPerkebunan dan Kehutanan Kab.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 188.4/6109-92/436.7.5/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Bing Hariyanto

tertanggal 11 Nopember 2020;

ULIFAH binti SUTJIPTO telahdiangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Bidang Bina Lindungberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota MojokertoNomor: 188.4/80/417.3 12/2009;Bahwa pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa Dra.

ULIFAH binti SUTJIPTOjuga telah dangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada KegiatanPeningkatan Kualitas Hubungan Industri Bagi Para Pihak Terkait berdasarkan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto Nomor:188.4/606/417.312/2009 tertanggal 1 September 2009;Bahwa Terdakwa Dra. ULIFAH binti SUTJIPTO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPKm) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1.

ULIFAH binti SUTJIPTO sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPKm) pada Bidang Bina Lindung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto Nomor: 188.4/80/417.312/2009 dan pada tanggal 01September 2009, Terdakwa Dra.

ULIFAHbinti SUTJIPTO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Bidang Bina Lindungberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto Nomor:188.4/80/417.312/2009 dan pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa Dra.

ULIFAH bintiSUTJIPTO telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Bidang Bina25Lindung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota MojokertoNomor: 188.4/80/417.312/2009;Menimbang, bahwa pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa Dra.

2827/B/PK/Pjk/2019Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0002 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.

Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Masa Pajak November 2016, Nomor:973/0002/DISPENDA, tanggal 09 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

2867/B/PK/Pjk/2019Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1936 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 Tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016Nomor 973/1936/DISPENDA tanggal 4 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000

Kontrak 027/01/SET/2015 tanggal 07 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;

rupiah) sebagaimana tertuangdalam DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran2015 nomor: 1.03.03.00.5.2 bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesarRp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan uraian untuk kegiatansebagai berikut:O Belanja Modal Pengadaan Solar Cell Pembangunan danPengadaan Solar Cell 1 Paket harga Rp.8.000.000.000,00 ( delapanmilyar rupiah); Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi MARDILES KIKISEMBAY,S.STP,M.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:188.4

Bupati Kabupaten Sarmi yakni:= Nomor: 188.4/11/BUP/2015, tanggal 5 Maret 2015 tentangPembentukkan Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Solar CellKabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagai berikut: Ketua Panitia Pengadaan : HAROLD J.SENIS; Sekretaris Pengadaan : RISMA UDUAS, SH Anggota: EDITHA SEFA, SE.

,M.Si, GUSTAF SOUMELENA, SH,FRENGKY MOTTY;" Surat Keputusan Bupati Nomor:188.4/12/TAHUN/2015, Tanggal 5Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaanpada Sekertariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2015 denganSsusunan sebagai berikut: Ketua Herfin. m. Sirem, SH.,MH,SekretarisYuliana Borom, A. Md,S.Sos, Anggota ZULKIFLI R.YAAS,Amd.Tek, M.

/10/TAHUN /2015 tanggal 5 Maret 2015selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan saksi Drs.PEKPEKAI VIKTOR,M.SI selakuPlt.Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi dan Pengguna Anggaran, saksiDrs.PEKPEKAI VIKTOR,M.Si mengeluarkan Surat Keputusan tentangPembentukan Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Solar Cell TahunAnggaran 2015 An.Bupati Kabupaten Sarmi yakni :" Nomor: 188.4/11/BUP/2015, tanggal 5 Maret 2015 tentangPembentukkan Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Solar CellKabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2015

dengan susunan sebagaiberikut, Ketua Panitia Pengadaan HAROLD J.SENIS, SekretarisPengadaan, RISMA UDUAS,SH, Anggota yaitu EDITHASEFA,SE,M.Si, GUSTAF SOUMELENA,SH, FRENGKY MOTTY;" Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.4/12/TAHUN/2015, Tanggal5 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa HasilPekerjaan pada Sekertariat Daerah Kabupaten SarmiTahun Anggaran2015 dengan susunan sebagai berikut, KetuaHerfin.m.Sirem,SH.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Penjabat Wali Nagari Parik Nomor: 188.4/27/SK/WN-P/2021, Tentang Pemberhentian Kepala Jorong Air Runding Nagari Parik, tanggal 26 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Wali Nagari Parik Nomor: 188.4/27/SK/WN-P/2021, Tentang Pemberhentian Kepala Jorong Air Runding Nagari Parik, tanggal 26 April 2021;
4. Menghukum Tergugat

1. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028, tanggal 28 November 2023 Sepanjang Lampiran III dari Unsur/Perwakilan Agama Islam nomor Urut 1 atas nama Isman Asso;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

   Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, tanggal 19 Desember 2023 Sepanjang Lampiran III dari unsur/Perwakilan Agama Islam nomor Urut 1 atas nama Isman Asso;

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa Setia Budi selaku anggota DPRD KabupatenKapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/410/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas masa jabatan tahun 20142019, dan selaku Anggota BadanAnggaran DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Ketua DPRDKabupaten Kapuas Nomor 188.4

Putusan No. 1612 K/PID.SUS/2016Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019;30.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentangKomposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014;31.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang PenetapanPimpinan

dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal7 Oktober 2015;32.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang PerubahanKetiga Atas Penetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi , Il, IIIdan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode20142019;(Untuk nomor 11 sampai dengan 32 tetap terlampir dalam berkas perkara);4.

Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014;31) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang PenetapanPimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal7 Oktober 2015;32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang PerubahanKetiga Atas Penetapan Kompisisi Pimpinan

Putusan No. 1612 K/PID.SUS/201631) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang PenetapanPimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7Oktober 2015;32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang PerubahanKetiga Atas Penetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi , Il, Illdan IV Dewan Perwakilan

Bhaskara Sari No. 64, Surabaya yang merupakanlampiran dari Izin Pendirian Bangunan tanggal 21 Desember 1993 No.188.45/411192/402.5.09/19; (Vide Bukti P1 dan Vide Bukti P2)Bahwa, TERGUGAT adalah pemilik sah atas rumah yang beralamat di Jl.Bhaskara Sari No. 66, Surabaya, berdasarkan surat izin mendirikanbangunan (IMB) nomor 188.4/674492/436.7.5/2017; (Vide Bukti P3)Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 22 September *017 membongkarbangunan yang berada di JI.

Sehingga setelah dilakukanpengkajian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, CiptaKarya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya, menerbitkan IzinMendirikan Bangunan (IMB) nomor : 188.4/674492/436.7.5/2017,tertanggal 18 September 2017. Dengan demikian, secara hukumpembangunan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat dantidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;5.

Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tergugat nomor : 188.4/674492/436.7.5/2017, tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy Surat dari Penggugat kepada ketua RT 10 RW O02 kelurahanKalisari kecamatan Mulyorejo, Jalan Bhaskara Jaya, tertanggal 12 Februari2018, diberi tanda bukti P3;4. Fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 4 Maret 2018, diberi tanda bukti P4;5.

Sehinggasetelah dilakukan pengkajian Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah KotaSurabaya, menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor :188.4/674492/436.7.5/2017, tertanggal 18 September 2017;Bahwa, pada saat pembangunan rumah milik Tergugat hampirselesai, Penggugat komplain dan mengatakan bahwa rumahnyamengalami retak. Komplain juga datang dari pemilik rumah nomor 68(Bapak Dr. dr.

pembongkaran dan pembangunan rumah di JalanBhaskara Sari Nomor 66 Kota Surabaya yang dilakukan oleh Tergugat, yangberdampak rumah Penggugat menjadi retak dan rusak yang lama kelamaanmenjadi lebih parah;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari alatbukti yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan para pihak,dapat diketahui bahwa pembangunan rumah di Jalan Bhaskara Sari Nomor 66Kota Surabaya adalah dengan dilandasi adanya surat izin mendirikan bangunan(IMB) No. 188.4

Putusan Nomor 329/B/PK/Pjk/2018Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/2385tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakan oleh PemerintahProvinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79867/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/70/Tahun

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Bangka Selatan (Sebesar Rp. 620.000.000,) tahun 2008.Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Bangka Selatan nomor : 188.4/60/DPK/2008 tanggal 21 Oktober 2008tentang Penetapan lokasi dan alokasi kelompok tani sasaran sertapengawas lapangan kegiatan pembuatan kebun bibit karet DinasPertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun 2008, ditetapkan di20 (dua puluh) desa / kelurahan dan kelompok tani. yaitu :1.

Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Bangka Selatan nomor : 188.4/60/DPK/2008 tanggal 21 Oktober 2008tentang Penetapan lokasi dan alokasi kelompok tani sasaran sertapengawas lapangan kegiatan pembuatan kebun bibit karet DinasPertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun 2008, ditetapkan di20 (dua puluh) desa / kelurahan dan kelompok tani. yaitu :1.

Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok TaninyaSubur Indah Il.e Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk PanitiaPengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertaniandan Kehutanan No. 188.4/30/DPK/2008 tanggal 7 April 2008 tentangPenunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana APBD Kab.Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Bangka Selatan tahun 2008, dengan susunan : Ketua : WINURDIN, S.Hut Sekretaris : RIZAL, SP Anggota : SUKIRMAN, SPtEMY SETIOWIGATI

Bangka Selatan dengan Nomor : 188.4/01/DPK/2008tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaDinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran2008 beserta lampiran tertanggal 25 Februari 2008.. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pertanian dan KehutananKab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008.Dikembalikan kepada Ir.

Bangka Selatan dengan Nomor : 188.4/01/DPK/2008tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaDinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran2008 beserta lampiran tertanggal 25 Februari 2008.142. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) DinasPertanian dan Kehutanan Kab. Bangka SelatanTahun Anggaran 2008.Dikembalikan kepada Ir.

Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/319.a/ 2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan OperasionalKeaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;3. 1 (Satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan KelaraKabupaten

Menyatakan Barang Bukti berupa :1.10.11.12.Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

,Jumlah : Rp. 3.600.000, Atas proposal yang diajukan, akhirnya PKBM Panrannuang termasuk salahsatu penerima Dana BOK Tingkat Dasar Tahun 2009 yang ditetapkanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan OperasonalKeaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesarRp. 216.000.000, (dua ratus enam belas juta rupiah).

Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang BantuanOperasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;3. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM ( PusatKegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan Kelara KabupatenJeneponto

Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/319.a/ 2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan OperasionalKeaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;16. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;Halaman 114 dari 20 hal.