Tindakan ini nyatanyata melanggar AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum,Azas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan, Azas Kecermatan danAzas Keadilan atau Kewajaran;Bahwa selain Surat Teguran B tersebut, secara terpisah Penggugatjuga tibatiba mendapatkan tembusan surat dari Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Merauke melalui Surat Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Merauke Nomor :522.2/2013 tanggal 29 Desember 2009 (Surat Dishutbun Merauke).Surat

Republik Indonesia Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pada Pasal 13tentang mekanisme TPTKO, tidak secara tegas mengatur ketentuanterkaitpenambahan gudang TPTKO, namun mengatur tentang Penetapan TPTKO danmekanismenya;Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSusLH/20 18/PN.KsnMenimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan atas nota pembelaanPenasihat hukum Terdakwa, melampirkan Surat dari Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah Nomor 522.2

Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 13 ayat(3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB/TPTKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menetapkan TPTKB/TPTKO yangdalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai;, sehingga setidaknya dalam jangkawaktu yang dapat dipahami adalah 5 (lima) hari kerja ditetapkan atau tidak TPTKB/TPTKO pihak dinas kehutanan memberikan tanggapan sebagaimana suratNomor 522.2

bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pada Pasal 13tentang mekanisme TPTKO, tidak secara tegas mengatur ketentuan terkaitpenambahan gudang TPTKO, namun mengatur tentang Penetapan TPTKO danmekanismenya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan atas nota pembelaanPenasihat hukum Terdakwa, melampirkan Surat dari Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah Nomor 522.2

Mengenai Kompetensi Absolut :Bahwa posita gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2016, yakni pada angka7 yang menyatakan :Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas atasketerlibatan Tergugat Il dan Tergugat III telah turut serta mengakuimengetahui dan mengesahkan atas Surat Pernyataan Kepemilikan atasHalaman 14 dari 50 Putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.SMRTanah Nomor Register : 522.2/105/KDSTPL/VI/2010 dan Surat KeteranganHak Atas Tanah Nomor Register : 152/SKHAT/KECBGL/VII/2013 telahmelampaui

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugatpada angka 4, 5 dan 6, oleh karena halhal tersebut sebenarnyamerupakan permasalahan / sengketa perdata antara Penggugat danTergugat I, adapun tindakan Tergugat Ill yang turut mengetahui /mengesahkan Surat Pernyataan Kepemilikan atas Tanah Nomor Register :522.2/105/KDSTPL/VI/2010 dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah NomorRegister : 152/SKHAT/KECBGL/VII/2013 untuk dan atas nama Tergugat I,adalah sematamata sebagai bagian dari pelayanan

Sinar Jaya Wijaya) Nomor MA/A/2012/V/098 tanggal 25 Mei 2012Perihal Selisin Pembayaran PSDH:12.Fotokopi Legalisir Surat Dinas Kehutanan Kabupaten MamberamoRaya Nomor 522.2/129 tanggal 31 Mei 2012 Perihal KekuranganBayar PSDH Bulan Maret dan April 2012 dan fotokopi Surat DinasKehutanan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 522.3/142 tanggal 29Juni 2012 Perihal Peringatan (Pertama);13. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2012 atas nama PT.

No.775 K/PID/201612.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Fotokopi Legalisir Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo RayaNomor 522.2/129 tanggal 31 Mei 2012 Perihal Kekurangan Bayar PSDHBulan Maret dan April 2012 dan fotokopi Surat Dinas KehutananKabupaten Mamberamo Raya Nomor 522.3/142 tanggal 29 Juni 2012Perihal Peringatan (Pertama);Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2012 atas nama PT.

Sinar Jaya Wijaya) Nomor MA/A/2012/V/098 tanggal25 Mei 2012 Perihal Selisin Pembayaran PSDH;Fotokopi Legalisir Surat Dinas Kehutanan Kabupaten MamberamoRaya Nomor 522.2/129 tanggal 31 Mei 2012 Perihal KekuranganBayar PSDH Bulan Maret dan April 2012 dan fotokopi Surat DinasKehutanan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 522.3/142 tanggal29 Juni 2012 Perihal Peringatan (Pertama);Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama PT.

Sinar Jaya Wijaya) Nomor MA/A/2012/V/098 tanggal 25 Mei 2012Perihal Selisin Pembayaran PSDH:Fotokopi Legalisir Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo RayaNomor 522.2/129 tanggal 31 Mei 2012 Perihal Kekurangan Bayar PSDHbulan Maret dan April 2012 dan fotokopi Surat Dinas KehutananHal. 83 dari 91 hal. Put.

SE MALATEH No. 522.2/689/434.104/2016 tanggal 15 September 2016;
Dikembalikan kepada Terdakwa Subairi Bin Laket;
- Alat penangkap ikan berupa jaring tarik;
Dimusnahkan;
- Bermacam-macam jenis ikan laut jenis campuran dengan berat total 117,9 kilogram;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

. :522.2/Pemhut/1039 tanggal 23 Maret 2011, melakukan kegiatan pembersihan (LandClearing) dan Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), sehingga di Lokasi Unit SindotimPetak Kerja TPGF 0201, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampartersebut telah bersih dan siap dilakukan kegiatan penanaman kembali Acacia Mangiumdan Eucalyptus;Bahwa dalam tahap persiapan penanaman dimaksud, tanpa sepengetahuan danseijin PT.

Inti KebunSejahtera di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, diberi tanda buktiP2.2;Foto copi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No.522.2/564/DISHUTPB/SK.IPK/12/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Inti Kebun Sejahtera di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat An. CV.Alco Timber Irian beserta:. Lampirannya; danb. Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu No.

Alco Timber Irianyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Dinas PendapatanKabupaten Sorong, diberi tanda bukti P2..23;Foto copi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No.522.2/12/DISHUTPB/SK.P.IPK/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentangPerpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal PerkebunanKelapa Sawit PT. Inti Kebun Sejahtera di Distrik Moisegin Kabupaten67Sorong Provinsi Papua Barat An. CV.

Bukti tanda P 2 3 berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiPapua Barat No. 522.2/564/DISHUTPB/SK.IPK/12/2017 tanggal 7Desember 2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada ArealPerkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Sejahtera di Kabupaten SorongProvinsi Papua Barat An. CV. Alco Timber Irian beserta:c. Lampirannya; dand. Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu No.

karenanya secara hukum tidak terbuktikan, makamutatismutandis pula dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objeksengketa terbit di atas tanah dan hutan adatnya adalah tidak dapatbenarkan;bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK.465/MenhutII/2011 (vide Bukti T1), dihubungkan dengan KeputusanBupati Buton Selatan Nomor: 40 Tahun 2015 (Vide Bukti T2), Surat Nomor: 02/BSJA/II/2015, Perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Vide BuktiT3), Surat Nomor: 522.2

Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1( satu ) unit kapal terbuat dari kayu KMN.SE MALATEH warna putih , Gardan 6 GT ukuran 12.00 x 3.50 x 1.20 ;

- 1 ( satu ) lembar pas kecil KMN SE.MALATEH No. 522.2/689./ 434.104/2016 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Subairi bin Laket ;

- Alat penangkap ikan berupa jaring tarik dirampas dimusnahkan ;

- Bermacam macam jenis ikan laut jenis

ketentuan Amar KELIMAMemerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untukmengatur pelaksanaan penataan batas dan penetapan kawasan hutansebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA sesuai ketentuan peraturanperundangundangan ;PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan, dan Penunjukan Kawasan Hutan diatur dalamParagraf 2 Penunjukan Kawasan Hutan Pasal 17 dan 18 PP.RI Nomor 44Tahun 2004 ;Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Agustus2008 Nomor : 522.2

Tindakan ininyata nyata melanggar asas asas umumpemerintahan yang baik khususnya~ asaskepastian hukum, asas janganmencampuradukkan kewenangan, asaskecermatan dan asas keadilan ataukewajaran;26.Bahwa selain Surat Teguran B tersebut,secara terpisah Penggugat juga tibatibamendapatkan tembusan surat dari DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Meraukemelalui Surat Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Pemerintah Kabupaten Merauke25nomor 522.2/2013langgal 29 Desember 2009(Surat Dishutbun Merauke).

. - Copy 1 berkas yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/506/DISHUT-PB/SK.IPK/6/2017 Tentang Izin Pemenfaatan Kayu (IPK) pada areal PT INTI KEBUN LESTARI di kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat an. CV.

SORONG TIMBER IRIAN tanggal 22 Juni 2017 ;- Copy 1 berkas yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/115/DISHUT-PB/SK.P.IPK/9/2018 Tentang Perpanjangan Izin Pemenfaatan Kayu (IPK) pada areal PT INTI KEBUN LESTARI di kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat an. CV.

SORONG TIMBER IRIAN tanggal 4 September 2018 ;- Copy 1 (satu) Berkas yang dilegalisirSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat Nomor : 522.2/564/DISHUT-PB/SK.P.IPK/12/2017 Tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Sejahtera di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat an. CV.

Copy 1 berkas yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/506/DISHUTBahwaPB/SK.IPK/6/2017 Tentang Izin Pemenfaatan Kayu (IPK)pada areal PT INTIKEBUN LESTARI di kabupaten Sorong PropinsiPapua Barat an. CV.

.* Copy 1 berkas yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/115/DISHUT Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PTJAPPB/SK.P.IPK/9/2018 Tentang Perpanjangan Izin Pemenfaatan Kayu(IPK) pada areal PT INTI KEBUN LESTARI di kabupaten SorongPropinsi Papua Barat an. CV. SORONG TIMBER IRIAN tanggal 4September 2018.

Copy 1 (satu) Berkas yang dilegalisirSurat Keputusan Kepala DinasKehutanan Propinsi Papua Barat Nomor : 522.2/564/DISHUTPB/SK.P.IPK/12/2017 Tentang Perpanjangan Izin PemanfaatanKayu (IPK) Pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti KebunSejahtera di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat an. CV.ALCO TIMBER IRIAN tanggal 7 Desember 2017. Copy 1 (satu) BerkasSalinanyang dilegalisir Akta PendirianPerseroan Komanditer CV.

Copy 1 berkas yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/506/DISHUTPB/SK.IPK/6/2017 Tentang Izin Pemenfaatan Kayu (IPK) pada arealPT INT KEBUN LESTARI di kabupaten Sorong Propinsi PapuaBarat an. CV.

SORONG TIMBER IRIAN tanggal 22 Juni 2017 ; Copy 1 berkas yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/115/DISHUTPB/SK.P.IPK/9/2018 Tentang Perpanjangan Izin Pemenfaatan Kayu(IPK) pada areal PT INT KEBUN LESTARI di kabupaten SorongPropinsi Papua Barat an. CV.

Bundari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lamandau Nomor : 522.2/LMD/23/1.03/1/2013tanggal 28 Januari 2013, memenuhi surat dari Kepala Kepolisian Resor LamandauNomor : B/86/1/2013/Res Lamandau tanggal 24 Januari 2013 Bahwa pemeriksaan dan pengukuran tersebut dilakukan pada hari Senin, 28 Januari2013 sekitar pukul 09.00 WIB di halaman kantor Polres Lamandau yang berada diKomplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, KabupatenLamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; Bahwa dari pemeriksaan

IKATAN PENGUSAHA KAYU LOKAL PROVINSIPAPUA;Surat Bupati Keerom Nomor : 050/31/BUP tanggal 08 Pebruari2010 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Timber Cruishingdan melaksanakan Penataan Batas Blok Tebangan IPK;Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom Nomor : 522.2/507//07/2009 tanggal 22 Juni 2009perihal Keterangan Areal Penggunaan Lain (APL)Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 522/1398/SET tanggal22 Mei 2007 tentang Meneruskan Aspirasi Rakya;Berita Acara Pemeriksaan Tata Batas dan

Pada saat pemuatan kayu di lokasi Kampung Mogatemi Distrik KaisDarat Kabupaten Sorong Selatan telah diawasi oleh Petugas DinasKehutanan yang ditempatkan sesuai Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Sorong selatan (SK) Nomor 522.2/005/Dishutss/1/2015sebagaimana terlampir dalam berkas;. CV.

Awith Iroh Jaya pada tahun 2012 telah sah menggunakan SistemVerivikasi Legalitas Kayu Nomor VLK.228.SLK.010IDN dan NomorVKAN.LVLK.010IDN tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana terlampirdalam berkas;Pada saat pemuatan kayu di lokasi Kampung Mogatemi Distrik KaisDarat Kabupaten Sorong Selatan telah diawasi oleh Petugas DinasKehutanan yang ditempatkan sesuai Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Sorong selatan (SK) Nomor 522.2/005/Dishutss/1/2015,sebagaimana terlampir dalam berkas;Halaman 73 dari 112 Putusan

Pada saat pemuatan kayu di lokasi Kampung Mogatemi Distrik Kais DaratKabupaten Sorong Selatan telah diawasi oleh Petugas Dinas Kehutananyang ditempatkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananSorong selatan (SK) Nomor 522.2/005/Dishutss/1/2015 sebagaimanaterlampir dalam berkas;. CV.

Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 522.2/146/SET tanggal 6Januari 2009 perihal : Persetujuan Prinsip Ijin Pemanfaatan Kayu(IPK) atas nama PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOODINDUSTRY ;. Surat Bupati Keerom Nomor : 522/654/BUP tanggal 31 Oktober2007 perihal : Rekomendasi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu(IPK) An. PT. VICTORY CEMERLANG' INDONESIA WOODINDUSTRY ;.

VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRYpada Areal Penggunaan Lain (APL) di Distrik Arso Timurkabupaten Keerom Provinsi Papua tertanggal 10 Mei2010, (fotokopi sesual dengan aslinya); Bukti P4.1:Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 522.2/146/SETtanggal 16 Januari 2009 perihal: Persetujuan PrinsipPenerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama; PT. 34 VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY, (fotokopi sesuai denganaslinya); BuktiP4.2: Bupati Keerom Nomor: 522/654/BUP tanggal 31 Oktober2007 perihal

Mengenai Kompetensi Absolut:Bahwa posita gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2016, yakni pada angka7 yang menyatakan:Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas atasketerlibatan Tergugat Il dan Tergugat Ill telah turut serta mengakulmengetahui dan mengesahkan atas Surat Pernyataan Kepemilikan atasTanah Nomor Register 522.2/105/KDSTPL/VI/2010 dan Surat KeteranganHak Atas Tanah Nomor Register 152/SKHAT/KECBGL/VII/2013 telahmelampaui kewenangan yang dimiliki dalam wilayah Desa Mukti JayaKecamatan

Perkebunan Nusantara IV dengan Nomor : 522.2/56/BPPTSU/2/1.3/V/2015, tanggal 07 Mei 2015;

Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom Nomor : 522.2/507//07/2009 tanggal 22 Juni 2009perihal Keterangan Areal Penggunaan Lain (APL)5. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 522/1398/SETtanggal 22 Mei 2007 tentang Meneruskan Aspirasi Rakya;6. Berita Acara Pemeriksaan Tata Batas dan Timber Cruishingoleh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom;4.

Perdana Inti Sawit Perkasa dalam hal perizinanperkebunan kelapa sawit di Desa Bunga Tanjung, KecamatanKepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu telah mendapat rekomendasi IzinLokasi dari Dinas Kehutanan dengan mengeluarkan/menerbitkan No.522.2/PY/0312/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 (bukti P4), tentangRekomendasi Izin Lokasi, dengan suatu hak kondisi fisik sebagai berikut :Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008a.