JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN ; LEE BOK SOON

Wakil Ketua Mahkamah AgungRI Bidang YudisialNomor: 1495/2009/ $S.730.Tah.Sus.Ik/PP/2009/MA tanggal 17September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 04Oktober 2009;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun karena didakwa:Primair:Bahwa ia Terdakwa LEE BOK SOON selaku Nahkoda KM.

Terdakwa ditangkapdan diperiksa oleh PATKAMIA II 442/Buru) LANAL TBK(Haikun), karena Terdakwa melakukan penangkapan ikantidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Bahwa seharusnya dalam melakukan penangkapan ikan Terdakwaharus memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan dariinstansi yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 93 UU RI ayat (2) No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan;Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri di Tanjung Balai

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkatbanding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3/Akta.Pid.K/2009/ PN.TBK yang dibuat oleh Wakil Paniterapada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun = yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September2009 dari

Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun pada tanggal 15 September 2009;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebuttelah diberitahu kan kepada Jaksa/Penuntut Umum padatanggal 10 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15September

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; HERLINA PANJAITAN Als LINA

Kemudian pada hari Rabu tanggal21 Oktober 2009, petugas Polsek Tanjung Balai Utara setelah memperolehinformasi dari yang layak dipercaya (informan) bahwa saksi Dudi Suprianto AlsPadli Als Padil Als Dod telah melakukan transaksi narkotika jenis ganjaselanjutnya petugas menindaklanjuti laporan tersebut dan dapat menangkapsaksi Dudi Suprianto Als Padli Als Padil Als Dod. Lalu petugas kepolisian segeramenuju rumah saksi Dudi Suprianto Als Padli Als Padil Als Dad di Jl.

Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor664/Pid.B/2009/PNTB tanggal 11 Mei 2010 yang amar sengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa HERLINA PAJAITAN Als LINA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN atauPERMUFAKATAN UNTUK MEMILIKI NARKOTIKA" ;2.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor476/Pid/2010/PT.Mdn tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Mei2010 Nomor 664/PidB/2009/PNTB yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Terdakwa Herlina Panjaitan als.

telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 18 Agustus 2010 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukanHal. 8 dari 13 hal.

Mendengar hal tersebut, petugas Kepolisianmembawa saksi Dudi Suprianto als Padli als Padil als Dod ke Kantor PolsekTanjung Balai Utara dan setelah itu petugas Kepolisian pergi ke rumah DudiSuprianto als Padli als Padil als Dod untuk melakukan penggeledahan terhadaprumah tersebut.

BALAI

., KANTOR CABANGTANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 237Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT sekarang Terbanding ;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) KISARAN, beralamat Jalan Prof. H. M.

Bahwa dengan gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Balai menghukum Tergugat dan TergugatIl untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara iniberlangsung;Berdasarkan dalildalil Penggugat ajukan diatas, mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjung Balai memeriksa perkara ini agar memanggil kami sebagaiPenggugat serta Tergugat dan Tergugat II kedalam suatu persidangan yangtelah ditentukan

Bahwa dalam permohonan lelang yang diajukan kepada Tergugat Il, PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai selakuPenjual telah melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2017yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai akan bertanggungjawabapabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutanpidana terkait permohonan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6UU Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) sehingga membebaskan Tergugat

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II mohon untuk dikeluarkansebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan sesuai SuratPernyataan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sadr.Marolop Sinaga selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, konsekuensi hukum yangsekiranya harus ditanggung oleh Tergugat II terkait proses lelang telahberalin kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor CabangTanjung Balai sebagai Penjual.3.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pembanding yang menyatakanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah keliru dan salahHalaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 213/Pdt/2018/PT MDNdengan meminta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiNomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tjb tanggal 29 Desember 2017.. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai telah memuat dasardasar hukum yang tepat dan benarterhadap putusannya tersebut..

Syamsul Rizal, AMP ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan

JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. SAMIN alias PANJANG

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSION KALBAR (YPMKB), tersebut;

BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSION KALBAR (YPMKB) vs SUDIRMAN, dkk.

PUTUSANNo. 260 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSIONKALBAR (YPMKB), dalam hal ini diwakili oleh Pdt. A. Sumardi, S.Th.

Pengobatan Seberkat YayasanPerintis Mission Kalbar, terlampir;Bahwa perkara ini adalah perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapkaryawan, yang dilakukan oleh pihak Tergugat (Balai Pengobatan Seberkat YayasanPerintis Mission Kalbar) yang beralamat Sebetong,Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat;Hal. 1 dari 14 hal.

dikarenakan para donatur yang selama ini membantu memberikan dana untuk kegiatan BalaiPengobatan telah menghentikan bantuannya maka sesuai dengan kesepakan rapat bersama Yayasan PerintisMisioner Kalbar bersama dengan karyawan Balai Pengobatan Seberkat pada tanggal 18 Januari 2011 telahdisepakati bahwa karyawan BPS diberi tiga bulan gaji karena sampai pada awal Januari 2011 belum adadonatur yang mau membantu membiayai biaya operasional BPS (Balai Pengobatan Seberkat).

No. 260 K/Pdt.Sus/2012105 Bahwa Yayasan Perintis Misioner Kalbar (YPMKB) semenjak Balai PengobatanSeberkat didirikan/ beroperasi tidak pernah menerima laporan keuangan secara terperinci dari pihak BalaiPengobatan Seberkat (BPS), sehinggga semua pengeluaran maupun pemasukan di Balai Pengobatan Seberkatmenjadi tanggung jawab pengelola, dalam hal ini adalah Sdr.

Pengobatan Seberkatdirumahkan karena sudah tidak ada Donatur yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan Balai PengobatanSeberkat sehingga bagaimana bisa melakukan pembayaran gaji maupun pesangon kepada karyawan pada saatBalai Pengobatan Seberkat sudah tidak beroperasi;6 Bahwa Yayasan Perintis Misioner Kalimantan Barat (YPMKB) tidak pernahmemPHK pekerja Balai Pengobatan Seberkat (BPS).

CENTRAL ASIA BALAI LELANG, dk

CENTRAL ASIA BALAI LELANG, yang diwakilioleh Drs. Rahardjo selaku Direktur, berkedudukan di PlazaHarmoni Blok E34, Jalan Suryopranoto 2, Jakarta Pusat10130, dalam hal ini diwakili memberi kuasa kepada HeryShitra, S.H., Staf Legal, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Juni 2013;2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), TbkKantor Cabang Bandung Dago, yang diwakili AlbertWahyudi selaku Pemimpin Cabang, berkedudukan di JalanIr. H.

B. 1310IV/KC/ADK/2012perinal pemberitahuan lelang pertama, dan surat Tergugat II Nomor B.2664IV/KC/ADK/10/2012 perihal surat pemberitahuan lelang kedua, hal manaTergugat II akan melelang obyek jaminan pada tanggal 30 Nopember 2012,kemudian Penggugat mendapat informasi bahwa lelang eksekusi ketigaakan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012, hal mana lelangtersebut akan dilaksanakan dengan batuan Turut Tergugat I;12.Bahwa kemudian selain itu Tergugat Il ternyata menunjuk pula PT.Central Asia Balai

Artinya adalah tidak tepat dan tidak layak bila Para Penggugat menarikTergugat. dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat, karena pihak PT.Central Asia Balai Lelang hanya dapat ditarik sebagai Turut Tergugat, samasekali tidak memiliki karakter hukum sebagai Tergugat;Tergugat tidak memiliki keterlibatan apapun soal sengketa selisih nilaihutang, juga tidak memiliki Kewenangan apapun untuk menentukan berapajumlah cicilan yang sepatutnya, serta tidak menguasai Hak Atas Tanah yangdiklaim Para Penggugat

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ; MUHAMMAD TUKIDI, S.Ag

No. 947 K/Pid/2012Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.Socfindo AekLoba mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam jutarupiah);Perbuatan Terdakwa Muhammad Tukidi,S.Ag tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 56ke1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjung Balai tanggal 29 Januari 2012 sebagai berikut :1.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor: 05/Pid/2012/PN.TB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri

Tanjungbalai pada tanggal 20 Maret 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdijatuhnkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2012 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai padatanggal 20 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, terlebin dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) JoPasal 244 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut tidakdapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsungdapat dimintakan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq Majelis Hakim telah kelirumenafsirkan unsur Pencurian secara bersamasama ;2. Bahwa peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya.2.1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang antara lain menyatakana.

Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Suriansyah

Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Yuni Susanti

PT.BIMA PUTRA BANGSA,;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan AchmadHal. 1 dari 9 hal. Put. No.13/B/2012/PT.TUN.JKTSood No. 6 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa No. 694/HK.0202/BWSK.1/2011 tanggal 23 September 2011 dalamhal ini memberi kuasa kepada :1. TIT! KARTIKA SARI, S.H., M.Kn.; 2. HIKMAD BATARA REZA, S.H., M.H.;3. MILA KAYANTI, S.H.; 4. DEWI NUR ASTUTI, S.H.; 5. ARIEF BUDI YULIANTO, S.H.; 6.

Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH

KIKY ZULFIKAR, S.Sos, DkkDanPT BALAI MANDIRI PRASARANA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk

Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.

Graha Niaga Mitra Investindo dengan Balai BesarWilayah Sungai Brantas yang pada waktu itu diwakili oleh lbu Sri sebagaiKepala Bidang Operasional dan juga ada Bapak Yudi, yang pada waktupertemuan tersebut PT. Graha Niaga Mitra Investindo sudah menunjukkanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1259 / Desa Cangkir besertapecahannya.Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas merupakan kesalahan penerapanhukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, dengan alasan:a.

lewat waktu 90 hari sebagaimanadimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; Bahwa selain daripada itu dalam perkara a quo belum jelas siapasebenarnya pemegang hak priorias atas tanah lokasi objek sengketa, makaoleh karena itu harus diselesaikan terlebin dahulu melalui peradilan umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: BALAI

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Hajariah

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI ; ALFI ZUHAILI Bin USMAN

PUTUSANNo. 1272 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama : ALFI ZUHAILI Bin USMAN ;tempat lahir : Pangkalan Balai ;umur : 33 tahun ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Sri Cinta No.54 Rt07, Rw.008,Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasinll Kabupaten Banyuasin ;agama : Islam;3pekerjaan : Direktur CV.AIfi PutraTerdakwa tidak

No. 1272 K/Pid.Sus/2009ratus sebelas rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.2.235.882,(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf f UndangUndang' RI No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo Pasal 78 ayat (7) UndangUndang RI No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalan Balai tanggal 17 Oktober 2008 sebagai

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2009 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADAKEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI tersebut ;Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2010 oleh H. Muhammad Taufik,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.Djafni Djamal, SH.MH., dan Dr. H.

.;VSKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA

Entrop, Distrik Jayapura Selatan, KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober2013;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT Melawan:KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA,berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop (Depan HotelMulia Idaman) Jayapura Selatan , Kota Jayapura PEPUE feensensacenscenineesDengan ini memberi KuasaoO 9 a1.

,Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai WilayahSungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop,Jayapura Papua ; . MOH. FATHONI, ST., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. JONI SAPAN, S.Sos., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. SUMANTO., Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua,Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG tersebut;

BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG VS ANDRY SUWITO, S.E., Par

PUTUSANNomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUANBUMI SANGKURIANG, berkedudukan di Jalan Kiputin Nomor12 Ciumbuleuit, Bandung, yang diwakili oleh Dr. Ir.

sehingga menjadikan gugatan Penggugattidak jelas (obscuur libel),Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagaiberikut:Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkanoleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (BadanPengurus Perkumpulan Balai

Nomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019olen Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi (Badan Pengurus Perkumpulan Balai Pertemuan BumiSangkuriang) Nomor 90/A.3/BPBS/XII/2017, tertanggal 12 Desember2017 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukummengikat; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/PenggugatDalam Konvensi untuk membayar kerugian akibat kKegagalan TermohonKasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensimenyelesaikan pekerjan instalasi system keuangan

Nomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANGtersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.

., M.I.S VS BALAI KESELAMATAN INDONESIA (THE SALVATION ARMY)

., Para Advokat, beralamat di Jalan Balai Kelurahan Nomor 21Arcawinangun Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014, sebagai Termohon Kasasidahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Nomor 540 K/Pdt.SusPHI/2014 "Bahwa benar bukti P1 (Perjanjian Kerja 1) tersebut dikeluarkan olehBala Keselamatan; Bahwa saksi tahu kontrak kerja Yoppy Simanjuntak (PemohonKasasi/dahulu Penggugat) dengan Balai Keselamatan (TermohonKasasi/Tergugat) karena kontraknya ada";(ii) Keterangan Sri Widajati di depan persidangan dan telah dicatat dalamberita acara persidangan sebagaimana terdapat dalam Putusan PHIBandung halaman 50 urutan ke 9 dan 10 menyatakan sebagai berikut:e Bahwa setelah adanya kontrak

Keterangan saksisaksi yang bersesuaian dengan buktibukti tersebut adalahsebagai berikut:(i) Keterangan saksi Johanes Sayuti di depan persidangan dan telah dicatatdalam berita acara persidangan sebagaimana terdapat dalam PutusanPHI Bandung halaman 48 urutan ke 14, 17, 20 dan halaman 49 urutanke 12 menyatakan sebagai berikut: "Bahwa benar bukti P1 (Perjanjian Kerja I) tersebut dikeluarkan olehbalai keselamatan; Bahwa saksi tahu kontrak kerja Yoppy Simanjuntak (PemohonKasasi/dahulu Penggugat) dengan Balai

BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA, cq. PT. BALAILELANG MANDIRI PRASARANA MATARAM

BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA, cq. PT.