Ditemukan 128099 data
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. SAMIN alias PANJANG
193 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suratsurat:a. 2 (dua) lembar foto alat tes urine merek Multi Drug Screen TestMonotest;b 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe NomorB/106/ V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKLSW tanggal 3 Mei 2016;c. 1 (satu) lembar hasil tes Urine dari UPTD Balai Laboratorium BandaAceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016;(tetap dilekatkan dalam berkas perkara);Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Militer 01 Banda Aceh
sebagaimana dakwaan Oditur Militer denganmembebaskan Terpidana dari segala dakwaan Oditur Militer; Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum di persidangan tidak terdapatbuktibukti yang cukup mendukung tentang terbuktinya Terpidanamenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, Karena alat buktiyang ada hanya surat pemberitahuan hasil tes urine dari Kepala BadanNarkotika Nasional Kota Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKSLW tanggal 3 Mei 2016 dan Berita Acara PemeriksaanUrine dari UPTD Balai
36 — 28
BALAI
., KANTOR CABANGTANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 237Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT sekarang Terbanding ;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) KISARAN, beralamat Jalan Prof. H. M.
Bahwa dengan gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Balai menghukum Tergugat dan TergugatIl untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara iniberlangsung;Berdasarkan dalildalil Penggugat ajukan diatas, mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjung Balai memeriksa perkara ini agar memanggil kami sebagaiPenggugat serta Tergugat dan Tergugat II kedalam suatu persidangan yangtelah ditentukan
Bahwa dalam permohonan lelang yang diajukan kepada Tergugat Il, PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai selakuPenjual telah melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2017yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai akan bertanggungjawabapabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutanpidana terkait permohonan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6UU Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) sehingga membebaskan Tergugat
Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II mohon untuk dikeluarkansebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan sesuai SuratPernyataan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sadr.Marolop Sinaga selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, konsekuensi hukum yangsekiranya harus ditanggung oleh Tergugat II terkait proses lelang telahberalin kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor CabangTanjung Balai sebagai Penjual.3.
Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pembanding yang menyatakanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah keliru dan salahHalaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 213/Pdt/2018/PT MDNdengan meminta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiNomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tjb tanggal 29 Desember 2017.. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai telah memuat dasardasar hukum yang tepat dan benarterhadap putusannya tersebut..
94 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; HERLINA PANJAITAN Als LINA
Kemudian pada hari Rabu tanggal21 Oktober 2009, petugas Polsek Tanjung Balai Utara setelah memperolehinformasi dari yang layak dipercaya (informan) bahwa saksi Dudi Suprianto AlsPadli Als Padil Als Dod telah melakukan transaksi narkotika jenis ganjaselanjutnya petugas menindaklanjuti laporan tersebut dan dapat menangkapsaksi Dudi Suprianto Als Padli Als Padil Als Dod. Lalu petugas kepolisian segeramenuju rumah saksi Dudi Suprianto Als Padli Als Padil Als Dad di Jl.
Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor664/Pid.B/2009/PNTB tanggal 11 Mei 2010 yang amar sengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa HERLINA PAJAITAN Als LINA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN atauPERMUFAKATAN UNTUK MEMILIKI NARKOTIKA" ;2.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor476/Pid/2010/PT.Mdn tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Mei2010 Nomor 664/PidB/2009/PNTB yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Terdakwa Herlina Panjaitan als.
telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 18 Agustus 2010 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukanHal. 8 dari 13 hal.
Mendengar hal tersebut, petugas Kepolisianmembawa saksi Dudi Suprianto als Padli als Padil als Dod ke Kantor PolsekTanjung Balai Utara dan setelah itu petugas Kepolisian pergi ke rumah DudiSuprianto als Padli als Padil als Dod untuk melakukan penggeledahan terhadaprumah tersebut.
PETER ANDRIANTO
Tergugat:
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
8 — 5
Penggugat:
PETER ANDRIANTO
Tergugat:
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Masdinah
110 — 22
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Masdinah
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Nemah
27 — 43
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Nemah
2.PT. Balai Mandiri Prasarana Perwakilan Sumatera Utara
3.PT. Bank Mestika Dharma
31 — 5
Balai Mandiri Prasarana
2.PT. Balai Mandiri Prasarana Perwakilan Sumatera Utara
3.PT. Bank Mestika Dharma
12 — 2
Tempat lahir : Tanjung Balai;3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 1994;4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal :Jalan Rambutan Gang Nangka Kelurahan Tanjung Balai Kota Kec. Tj Balai Selatan Kota Tanjung Balai;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Pemain Bola;
PUTUSANNomor 136/Pid.Sus/2017/PN LbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :om fe &7.8.Nama lengkap : Ery Purwanto;Tempat lahir : Tanjung Balai;Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 1994;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal Jalan Rambutan Gang Nangka KelurahanTanjung Balai Kota Kec.
Tj Balai SelatanKota Tanjung Balai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pemain Bola;Terdakwa Ery Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16November 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017.
Sebagaimana pendapat Prof.Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa pelaku adalah Barang siapayang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusanperumusan delict* (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,Bagian Dua, Hal. 5).
Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini (Pasal 39 ayat (1));Bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :e Apoteke Rumah sakite Pusat kesehatan masyarakate Balai
pengobatane Dokter(Pasal 43 ayat (1))Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Lbpe Rumah sakite Pusat kesehatan masyarakate Aptoek lainnyae Balai pengobatane Doktere Pasien(Pasal 43 ayat (2)) Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balaipengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasienberdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3)); Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :e Menjalankan
318 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI ; ALFI ZUHAILI Bin USMAN
PUTUSANNo. 1272 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama : ALFI ZUHAILI Bin USMAN ;tempat lahir : Pangkalan Balai ;umur : 33 tahun ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Sri Cinta No.54 Rt07, Rw.008,Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasinll Kabupaten Banyuasin ;agama : Islam;3pekerjaan : Direktur CV.AIfi PutraTerdakwa tidak
No. 1272 K/Pid.Sus/2009ratus sebelas rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.2.235.882,(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf f UndangUndang' RI No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo Pasal 78 ayat (7) UndangUndang RI No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalan Balai tanggal 17 Oktober 2008 sebagai
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2009 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADAKEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI tersebut ;Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2010 oleh H. Muhammad Taufik,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.Djafni Djamal, SH.MH., dan Dr. H.
81 — 25
.;VSKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA
Entrop, Distrik Jayapura Selatan, KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober2013;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT Melawan:KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA,berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop (Depan HotelMulia Idaman) Jayapura Selatan , Kota Jayapura PEPUE feensensacenscenineesDengan ini memberi KuasaoO 9 a1.
,Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai WilayahSungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop,Jayapura Papua ; . MOH. FATHONI, ST., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. JONI SAPAN, S.Sos., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. SUMANTO., Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua,Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;.
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Hajariah
5 — 0
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Hajariah
PETER ANDRIANTO
Termohon:
KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
18 — 9
Pemohon:
PETER ANDRIANTO
Termohon:
KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
129 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN BALAI SAHABAT VS HENNY TANUWIDAJAJA, S.H, Notaris/PPAT Kota Surabaya, dkk.
Nomor 938 K/Pdt/2015Melestarikan Gedung Balai Sahabat", dan tidak untuk kepentingan yang lain(ic.
" (tandingan) tidak secara seksama memperhatikan danmeneliti Anggaran Dasar Perkumpulan Balai Sahabat (ic.
Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Heru Sutanto telah membentukpengurus Perkumpulan Balai Sahabat "tandingan" berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan "Balai Sahabat" tanggal 22Februari 2010 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Yanita Poerbo, S.H., Notaris diSurabaya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah adapengurus Perkumpulan Balai Sahabat yang telah terbentuk lebih dahuluberdasarkan Akta Perkumpulan Balai Sahabat tanggal 29 Januari 2010 Nomor16, yang dibuat di hadapan
perkumpulan Balai Sahabat yang sah;3.
Yusuf Sutomo sebagai Wakil Sekretaris Perkumpulan Balai Sahabat untukmewakili Perkumpulan Balai Sahabat di depan persidangan adalah sah, karenapenetapan Heru Sutanto dan Ir.
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Yuni Susanti
19 — 0
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Yuni Susanti
56 — 17
PT.BIMA PUTRA BANGSA,;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan AchmadHal. 1 dari 9 hal. Put. No.13/B/2012/PT.TUN.JKTSood No. 6 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa No. 694/HK.0202/BWSK.1/2011 tanggal 23 September 2011 dalamhal ini memberi kuasa kepada :1. TIT! KARTIKA SARI, S.H., M.Kn.; 2. HIKMAD BATARA REZA, S.H., M.H.;3. MILA KAYANTI, S.H.; 4. DEWI NUR ASTUTI, S.H.; 5. ARIEF BUDI YULIANTO, S.H.; 6.
148 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
KIKY ZULFIKAR, S.Sos, DkkDanPT BALAI MANDIRI PRASARANA
86 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.
Graha Niaga Mitra Investindo dengan Balai BesarWilayah Sungai Brantas yang pada waktu itu diwakili oleh lbu Sri sebagaiKepala Bidang Operasional dan juga ada Bapak Yudi, yang pada waktupertemuan tersebut PT. Graha Niaga Mitra Investindo sudah menunjukkanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1259 / Desa Cangkir besertapecahannya.Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas merupakan kesalahan penerapanhukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, dengan alasan:a.
lewat waktu 90 hari sebagaimanadimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; Bahwa selain daripada itu dalam perkara a quo belum jelas siapasebenarnya pemegang hak priorias atas tanah lokasi objek sengketa, makaoleh karena itu harus diselesaikan terlebin dahulu melalui peradilan umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: BALAI
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU
34 — 17
Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKUBalai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.
Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku
Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari
34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila
Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
63 — 19
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi