05 Juli 2018.Seluruh proses dan prosedur lelang objek sengketa tersebutHalaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pwddi atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, sehingga sah dan berkekuatan hukummengikat.12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 danangka6 yang pada intinya menyatakan lelang eksekusi objeksengketa yang dilakukan Tergugat tidak seusai PMK No.27/PMK.06/2016 dan SE Depkeu

10.000.000,0016 14/09/2012 0380 Dep.Keu,bi.perbankan:DBS 12.500.000,0017 14/09/2012 0380 Dep.Keu.Bi.perbankan:DBS 15.000.000,00 Hal. 18 Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. 18 18/09/2012 0393 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 5.000.000,0019 28/09/2012 0713 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 20.000.000,0020 04/10/2012 0071 Dep Keu,biaya perbankan : Bank 12.500.000,00DBS21 (08/10/2012) 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank 12.500.000,00DBS22 08/10/2012 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank 12.500.000,00DBS23 22/10/2012 0383 DEPKEU

10.000.000,0016 14/09/2012 0380 Dep.Keu,bi.perbankan:DBS 12.500.000,0017 14/09/2012 0380 Dep.Keu.Bi.perbankan:DBS 15.000.000,00 Hal. 42 Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. 18 18/09/2012 0393 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 5.000.000,0019 28/09/2012 0713 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 20.000.000,0020 04/10/2012 0071 Dep Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,0021 08/10/2012 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,0022 08/10/2012 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,0023 22/10/2012 0383 DEPKEU

perbankan :SMI 25.000.000,00)126. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,00127. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan :Mandiri 25.000.000,00)128. 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,00129. 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan:Bank Mandiri 25.000.000,00130. 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,00131. 18/10/2012 0338 D.KeuMnova,akta Bank Garansi 30.769.231,00)132. 22/10/2012 0455 DBS,bunga KMK 321.102.836,00133. 22/10/2012 0383 DEPKEU

. , Jabatan Kepala Sub DirektoratPengurangan dan Keberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon Il di LingkunganDitjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUISMIARSO, M.A.

,M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. , Jabatan Kepala SubdirektoratPengurangan dan Keberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di LingkunganDitjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUISMIARSO, M.A.

KasiBanding dan Gugatan II ;3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak yang telah mengimplementasikan OrganisasiModern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007,tanggal 05 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon Ill diLingkungan Ditjen Pajak Depkeu

I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan danKeberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006,tanggal 28 Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon Ildi Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs.BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.

Bio Farma tidak dilibatkan dalampengadaan barang proyek vaksin flu burung di Departemen Kesehatan,untuk urusan pendanaan semuanya oleh Bappenas, Depkes dan Depkeu;Bahwa PT.

Kemudian RKAKLtersebut dibahas di Dirjen Anggaran Depkeu RI.

Selanjutnya RKP tersebut di bahas dalam trilateral meeting antara Depkes,depkeu dan Bapenas (Depkes diwakili oleh Seluruh unit utama), Agendapembehasannya adalah : Kegiatan Prioritas, Anggaran yang dibutuhkan,Indikator Capaiaannya dan kebutuhan belanja mengikat (Gaji danoperasional kantor);7. Setelah disetujui maka diterbitkan Pagu Indikatif oleh Depkeu serta RKPoleh Pemerintah berupa Pepres (sekitar bulan April);8. Kemudian sekitar bulan Juli Depkeu menerbitkan Pagu Sementara;9.

pada tahun 2008 dimana anggaranyang digunakan adalah anggaran yang berada di Depkeu BA 069 yang dapatdigunakan oleh Departemen lain hal ini sesuai berdasarkan surat dari DirjenAnggaran Depkeu kepada pimpinan Kementrian/lembaga/pihak lain yangterkait dengan pelaksanaan kegiatan bagian anggran pembiayaan danperhitungan belanja pemerintah pusat (BAPPBPP) pada APBN TA. 2008 No :S1296/AG/2008 tgl 15 mei 2008 tentang Pemberitahuan Bantuan PT.

Selanjutnya untuk pembahasan RKAKL di lakukan di Direktorat JenderalAnggaran Depkeu dihadiri oleh pihak Staf Direktorat Anggran III Depkeu,Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes, Bagian Program dan InformasiSesditien P2PL Depkes dan PT.

Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu) mengingatpembayaran kepada kreditur (para nasabah) Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah ada yang sudah terlebih dahuluditalangi oleh Depkeu;Jadi urgensitasnya ada dan urgensi itu tidak terletak pada apakah uang sejumlahRp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) milikPembantah atau bukan sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim akan tetapiurgensinya terletak pada akibat yang akan timbul bila

sekedarmempertimbangkannya dari aspek formalitas hukum acara semata;Jika pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam PutusanNomor 50 tersebut tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan kerugianyang sangat besar bagi kreditur (para nasabah) Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dan juga merugikan negaramengingat pembayaran kepada kreditur (para nasabah) Pemohon PeninjauanKembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah ada yang sudahterlebih dahulu ditalangi oleh Depkeu

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuanyang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu ;. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melaluimekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;oF Nf3. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalam peraturan DirjenPMD, Kementrian Dalam Negeri ;4.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuanyang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan,Depkeu ;. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melaluimekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalam peraturanDirjen PMD, Kementrian Dalam Negeri ;.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan, Depkeu;. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melaluimekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku;. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalam peraturanDirjen PMD, Kementerian Dalam Negeri;.

(LimaRatus Juta Rupiah).e Bahwa mekanisme dalam pencairan dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkanPetunjuk Teknis Oprasional yang dikeluarkan oleh Kementrian DalamNegeri RI adalah :Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan, Depkeu ;Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melaluimekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;Pengajuan pencairan dana BLM ke

Boyolali danuntuk Eni Mariyani dijanjikan formasi Depkeu Prop.

Boyolali dan untuk Eni Mariyanidijanjikan formasi Depkeu Prop.Lampung.

Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal BiroBantuan Hukum No.S512/SJ.41/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal suratpanggilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta NomorHalaman 20 dari 63 halaman Putusan Pidana No. 117/PID/2018/PT.BDG.W2.TUN.1/161/HK.06/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Pengawasanpelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapyang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan Dirjen Anggaran DepKeu

Surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal BiroBantuan Hukum No.S512/SJ.41/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal suratpanggilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta NomorW2.TUN.1/161/HK.06/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Pengawasanpelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapyang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan Dirjen Anggaran DepKeu RI selaku koordinator Tim Penyelesaian masalah aset

Pada tanggal 4 Pebruari 2009 telah diadakan pembahasan antara wakil dariKementerian Negara BUMN, Direksi PTPN VII (Persero), Kanwil DJP WajibPajak Besar, Direktorat Barang Milik Negara Il Depkeu, KPP BUMN dan Putusan No.02/Pdt.G/2014/PN.MET ; Hal 9 dari 32 Halaman KPP Bandar Lampung telah disetujui agar hutang pokok PPN dan bungapenagihannya diusulkan agar dapat ditanggung Pemerintah.

Cobra Dental Indonesia memiliki izinizin ; izin HO, izinTDF Perusahaan, izin SIUP Menengah, izin penyaluran alatkesehatan, izin dari Disnaker, izin dari API, Bea Cukai tetangregistrasi Pabean dan NPWP dari Depkeu; Bahwa PT. Cobra Dental Indonesia JI.

Tiga Saudara, tertanggal 19 April 1999;Pemberitahuan Impor Barang, tertanggal 21 April 1999;zs GQ =Surat Persetujuan Pengeluaran Barang No. 000088, tertanggal 22 April 1999;Bukti Penerimaan Jaminan Depkeu No. 15/Perb/04/99 a/n CV. Tiga Saudara,tertanggal 26 April 1999;j. Daftar Barang/Inventaris a/n CV. Tiga Saudara.Berdasarkan buktibukti tersebut telah menegaskan bahwa kepemilikan atasMesinmesin Pengolah Rotan tersebut merupakan milik dari CV.

Biaya 2006 10.000.000 Kwitansi Rakhmadi Pinjam untukkonstribusi Maryadi BKD dan tidakDJA Depkeu terproses diuntuk install BKDsystem aplikasiGDO12. Pengobatan 2006 4.125.900 Kwitansi Tarmiji SPJ Cuma satuwakil, bantuan (SPJ dicampurtokoh agama, aduk)hadiah KetuaPengadilan,bantuan pasirbatu untukKupang Hulu3. Biaya 6 April 2006 =100.000. 000 = catatan H. Asera Tidak adapelantikan Saderie prosesESQ tanggal79 April 2006untuk pejabatselon II danIl4.

DJA Depkeu untuk Maryadi IBKD dan tidakinstall system terproses di BKDaplikasi GDO12. Pengobatan wakil, 2006 4.125.900 Kwitansi Tarmiji SPJ Cuma satubantuan tokoh (SPJ dicampuragama, hadiah aduk)Ketua Pengadilan,bantuan pasir batuuntuk Kupang Hulu3. Biaya pelantikan 6 April 2006 100.000. 000 catatan H. Asera Tidak ada prosesESQ tanggal 79 SaderieApril 2006 untukpejabat Eselon IIdan III4. Urusan ke Jakarta 19 Mei 2006 200.000.000 catatan Tidak ada proses5.

(BB120);8) 2 (dua) lembar usulan ETT Dephut Tagihan Jasper UangMuka dan Tahap serta Usulan Depkeu. (BB121);Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/20179) 11 (sebelas) lembar fotocopy Perubahan Data PermataBank. (BB122);10) 12 (dua belas) lembar Laporan Keuangan PT. MASARORADIOKOM, tertanggal 31 Desember 2006. (BB123):11) 10 (sepuluh) lembar fotocopy terkait dengan serah terimaurusanumum PT. MASARO RADIOKOM.

(BB120):8. 2 (dua) lembar usulan ETT Dephut Tagihan Jasper UangMuka dan Tahap serta Usulan Depkeu. (BB121):;g. 11 (sebelas) lembar fotocopy Perubahan Data PermataBank. (BB122);Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/201710. 12 (dua belas) lembar Laporan Keuangan PT. MASARORADIOKOM, tertanggal 31 Desember 2006. (BB123);11. 10 (sepuluh) lembar fotocopy terkait dengan serah terimaurusan umum PT. MASARO RADIOKOM.

Bukti Penerimaan Jaminan Depkeu No. 15/Perb/04/99 a/n CV. TigaSaudara, tertanggal 26 April 1999;j. Daftar Barang/Inventaris a/n CV. Tiga Saudara.Berdasarkan buktibukti tersebut telah menegaskan bahwa kepemilikan atasMesinmesin Pengolah Rotan tersebut merupakan milik dari CV. Tiga Saudarasehingga TERGUGAT dapat mengikatkan Mesinmesin tersebut kedalamPerjanjian Fidusia sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan pengajuanfasilitas kredit kepada TERGUGAT;6.

Bahwa demikian juga Tergugat dalam suratnya No.9.Dir/Depkeu/Deptan/R/417/1995 tertanggal 20 Nopember 1995 perihal pelepasanareal HGU PTP.IX (Persero) untuk kapling perumahanKaryawan/Pensiunan PT.Perkebunan IX (Persero) yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan RI Cq.Dirjen Pembinaan BUMN Depkeu, dan MenteriPertanian RI Cq.Kepala Biro TU BUMN Deptan, dimana dalam surattersebut Tergugat telah =memohon ~ petunjuk untukmelepaskan/mengalihkan tanah/bangunan yang berada diatas areal HGUTergugat sesuai dengan

Bahwa Tergugat melalui suratnya No.9.Dir/R/Depkeu/Deptan /03/1996tertanggal 8 Januari 1996 perihal rencana pelepasan/ pengalihan tanahdan bangunan PTP.IX (Persero) di Afdeling Medan Estate PerkebunanMariendal, kembali menyurati Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen PembinaanBUMN Departemen Keuangan dan Menteri Pertanian RI Cq.Kepala BTUBUMN Departemen Pertanian dimana dalam surat tersebut, Tergugat telah memohon persetujuan dari Menteri Keuangan RI dan MenteriPertanian RI atas rencana pelepasan/pengalihan

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui suratnya No.Il0/X/145/1996tertanggal 25 Oktober 1996 perihal pelepasan tanah berikut bangunandiatasnya, jalan/gang komplek, tanah kosong dan tanaman kakao diEmplasmen Medan Estate yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RICq.Kepala BTU BUMN Departemen Pertanian dan Menteri Keuangan RICq.Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Depkeu, dimana dalam surattersebut Tergugat juga telah memohon persetujuan untuk melepastanah, pekarangan berikut bangunan diatasnya, Jalan/Gang

Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Depkeu,dimana dalam surat tersebut Tergugat telah memohon petunjuk ataspelepasan areal HGU Tergugat ;k.

Satal Nusantaradengan nilai borongan Rp 7.919.875.000,00 (tujuh milyar sembilan ratussembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yangditandatangani juga oleh Hengky Samuel Daud, padahal pada saatkontrak pengadaan ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2004tersebut, anggaran untuk kegiatan pengadaan 4 (empat) unit mobilpemadam kebakaran tersebut belum tersedia karena belum disahkanoleh Dirjen Anggaran Depkeu dan anggarannya baru disahkan didalamrevisi TA 2004 oleh Dirjen Anggaran

Depkeu per tanggal 26 Oktober2004 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar IsianPembiayaan Proyek (DIPP) Revisi TA 2004 No. 101/DIPP/I/2004tanggal 26 Oktober 2004, sehingga perbuatan Terdakwa yangmemerintahkan untuk melakukan penandatanganan kontrak/perikatansebelum anggarannya tersedia telah bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (4) bahwa Pengguna barang/jasa dilarangmengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabilabelum tersedia anggaran atau tidak

berkaitan dengan kedatangan Samuel Hengky Daud tersebut,kemudian Danial M Yunus melaporkan maksud kedatangan SamuelHengky Daud tersebut kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwapak Daud meminta agar kita segera menandatangani kontrakpengadaan mobil pemadam kebakaran lalu Terdakwa memberikanarahan dan perintah yaitu ya sudah tandatangani aja, kan sudahdiproses pengadaannya, apalagi yang kita tunggu lalu Danial M Yunusmenjawab mohon maaf pak Ketua, kami masih menunggu kepastiananggaran revisi DIPP dari Depkeu

Pendidik Wiraswasta Indonesia vs Pemerintah RI qq Depkeu RI.Majelis Hakim : R. Poerwoto SG Soebrata, SH; Yahya, SH; Ny.Djoewarini, SH.. Bahwa tidak benar Tergugat VPT Budi Tata Semesta pada bulan Oktober tahun2013 melakukan tindakan perampasan tanah sengketa dengan caramenggusur atau) merusak tanamtumbuh Para Penggugat denganmenggunakan alat berat yang dibantu dengan beberapa orang oknum aparatkeamanan.

600 K/TUN/201510.1977 sampai dengan tahun 1979, setelah itu Penggugat mengikutiPendidikan STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara) program Ajun AkutansiDepartemen Keuangan Surabaya dari tahun 1979 sampai lulus Tahun1980, selanjutnya sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1994 Penggugatbekerja di Departemen Keuangan sebagai auditor, terakhir di KantorPemeriksa dan Penyidikan Pajak di Palu dan sejak tahun 1994 ataspermintaan sendiri Penggugat keluar dari pekerjaannya di lingkunganDepartemen Keuangan (Depkeu

dianggap sebagai suatu bentuk tindakpidana yang mengakibatkan kerugian Negara, karena perlu dicermatiapakah tindakan/perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanatersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidanaPenyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHPidana yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian Negara;SK Menteri Keuangan Nomor S01/MK.01/UP.II/2001 tanggal O07September 2001, dijadikan sebagai alat bukti namun tidak pernahdikeluarkan dan atau dibuktikan di dalam persidangan sesuai dengansurat Depkeu

No. 98 PK/Pid.Sus/201750.51.52.Bahwa berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 856K/PidSus/2009, terlinat Hakim Agung memutus dengan memberikanpertimbangan hanya 3 (tiga) point menunjukkan bahwa Hakim Agungtidak membaca dan mencermati buktibukti yang terkait dalam perkaraterutama bukti SK Menteri Keuangan Nomor 501/MK01/UP.1I/2001tanggal 07 September 2001, dijadikan sebagai alat bukti namun tidakpernah dikeluarkan dan atau dibuktikan di dalam persidangan sesuaidengan surat Depkeu Nomor S1242

Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu RI yang pada pokoknya memuat pernyatan sebagai berikut :1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan djiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas.2. Bahwa berhubung dengan itu, maka kami dan atas nama ldji Hataji maupununtuk dan atas nama Group CV.

J.B.Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwapenyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan (jiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secaratuntas,sehingga lIdji Hatadi maupun yang mengatasnamakan ldji Hataji maupunGroup CV.

Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyatan sebagai berikut :1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan djiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas.2. Bahwa berhubung dengan itu, maka kami dan atas nama ldji Hataji maupununtuk dan atas nama Group CV.

J.B.Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwapenyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan (jiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secaratuntas,sehingga Idji Hatadi maupun yang mengatasnamakan ldji Hataji maupunGroup CV.