Ditemukan 1719 data
13 — 13
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2020/PA.Cjrrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
14 — 8
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanyaterbatas sebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap wargaNegara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
13 — 12
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatasHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1068/Padt.P/2020/PA.Cjrsebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
13 — 4
dimaksudkandalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
86 — 45
TinggiPekanbaru; aSMenimbang, bahwa permintaan bandingdari Penuntut Umumtelahxrejukandalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi per tanyangditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding aS cardapat diterima; aSa formalMenimbang, bahwa setelah memperhatikan nding dari PenuntutUmum, serta membaca/mempelajari secara se rkas perkara Terdakwaberikut turunan resmi putusan Pengadil ~52/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 11 Apri 18) Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan seluruh pertimba hakum
9 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
11 — 7
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0989/Pdt.P/2020/PA.Cjrrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
9 — 4
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,Hal 5 dari 9 halaman Penetapan 0553/Pdt.P/2017/PA.Cjrmaka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 0
yang tidakmencukupi; serta adanya kekarasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,sehinggaPenggugat menuntut perceraian dari Tegugat;Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat dalam Jawabannya;dan repliknya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selelebinya tetap menyatakantidak keberatan cerai dengan Penggugat ;Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya ataspengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi saling bersesuaian; maka Majelis hakum
16 — 3
Hj.Budi Purwantini, MH, sebagai Hakum Tunggal dan dibantu oleh H. AchmadSuroso, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiripara Pemohon beserta pihak yang diajukan dispensasi;Ketua Majelis,Dra. Hj. Budi Purwantini, MHHal. 7 dari 8 hal. Penetanpan. No. 465/Padt.P/2020/PA.SmadgPanitera Pengganiti,H. Achmad Suroso, S.SyRincian Biaya Perkara :1. BiayaPendaftaran Rp. 30.0002. BiayaProses Rp. 50.0003.
16 — 8
akantetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dali dalil gugatannya untukmenyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedlur pengadiian.Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihakyang selalu hadir yaitu penggugat oilehnya itu perkara iui tidak dimediasi.Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datangmenghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hakum
5 — 4
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
6 — 4
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
14 — 10
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
28 — 6
Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakum PengadilanNegeri Tanjungbalai pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, oleh , sebagaiR.LEONI MANULLANG,SH Hakim Ketua Majelis, VIVIA SITANGGANG, SH danDIANA F. LUBIS, SH.
9 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
118 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu walaupun adapenawaran (verzet) bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada ketua pengadilan negerijombang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar tergugatrekonvensi/penggugat konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Subsidair:Apabila majelis hakum
8 — 3
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
13 — 3
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,Hal 5 dari 8 halaman Penetapan 0413/Pdt.P/2018/PA.Cjrmaka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum