Muhammad Farhan Ash Shiddiqui, jenis kelamin Laki Laki, di Jakarta, pada tanggal 7 Desember 2009, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 11.905/KLT/MENDAGRI/JT/2011.

c. Qonitah Taqiyyah, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Mei Dua Ribu Tiga Belas, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 15630/KLT/00-JT/2014.

3.

Muhammad Farhan Ash Shiddiqui, jenis kelamin Laki Laki, di Jakarta,pada tanggal 7 Desember 2009, sesuai dengan Akte Kelahiran No.11.905/KLT/MENDAGRI/JT/2011.3.

Muhammad Farhan Ash Shiddiqui, jenis kKelamin Laki Laki, di Jakarta, padatanggal 7 Desember 2009, sesuai dengan Akte Kelahiran No.11.905/KLT/MENDAGRI/JT/2011.Cc. Qonitah Taqiyyah, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 4Mei Dua Ribu Tiga Belas, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 15630/KLT/00JT/2014.3.

Muhammad Farhan Ash Shiddiqui, jenis kelamin Laki Laki, di Jakarta, padatanggal 7 Desember 2009, sesuai dengan Akte Kelahiran No.11.905/KLT/MENDAGRI/JT/2011.Cc. Qonitah Tagiyyah, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 4Mei Dua Ribu Tiga Belas, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 15630/KLT/00JT/2014.3.

Kupangmenyebutkan untuk perjalanan dinas daerah bagi Pimpinan danAnggota DPRD adalah enam hari dengan harga satuan Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pembayaranuntuk perjalanan dinas yang didasarkan pada dokumenpelaksanaan anggaran SKPD pada secretariat DPRD KabupatenKupang adalah tepat dan benar karena didasarkan pada PERDAKabupaten Kupang No. 1 tahun 2011 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagaimanaketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Mendagri

/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 02 November 2012 yang didasarkan pada SKBupati No. 1/KEP/HK/2011 tentang Standard biaya perjalanan dinasbagi bupati / Wakil Bupati , Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS danTenaga Sipil lainya lingkup kabupaten Kupang tahun 2011bertentangan dengan pasal 122 ayat (1) peraturan Mendagri No. 13Tahun 2013, dan ini bertentangan dengan sifat pemeriksaan BPKtersebut yaitu. dalam kerangka ketaatan terhadap PeraturanPerundangUndangan (pasal 7 ayat (1) huruf a s/d e UU No. 10tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan)Menimbang, bahwa intinya Gugatan Penggugat terhadap Tergugatmengenai Loporan Hasil pemeriksaan (LHP) No. 02.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012tanggal 2 November 2012 yang didasarkan pada SK Bupati No 1/KEP/HK/2011 bertentangan dengan PERDA Kabupaten Kupang No. 1 tahun 2011tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 sebagaimanketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Mendagri No.13 tahun 2006 tentangpedoman Pengelolaan keunagan daerah, sesuai dengan

.; Hal.3 alinea 2Semuanya dengan ketentuan, bahwa kuasa ini diberikan untuk tidak dicabutlagi ....5Dengan adanya uraian dan fakta tersebut di atas, terbuktilah menurut hukumbahwa Akta Kuasa Nomor 22 Tanggal 8 Desember 1973 secara hukummerupakan Akta Kuasa Mutlak;Secara tegas bahwa Akta Kuasa Nomor 22 Tanggal 8 Desember 1973 merupakanAkta Kuasa Mutlak telah ditegaskan didalam Instruksi Mendagri No.14 Tahun1982 tanggal 6 Maret 1982 pada diktum kedua huruf a yang menegaskan:Kedua: a.

;Bahwa terhadap Akta Kuasa Mutlak (Akta Kuasa Nomor 22 Tanggal 8 Desember1973) maupun terhadap penggunaannya yang berhubungan dengan suatu peralihanhak atas tanah secara hukum tidak dapat dibenarkan dan atau bertentangan denganInstruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang LaranganPenggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;Selanjutnya telah terungkap sebagai suatu fakta hukum di muka persidangan yangtidak terbantahkan lagi bahwa alm.

Lebih tegas perlu kiranya Pemohon Kasasi sampaikanbahwa Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 1988sedangkan Instruksi Mendagri yang melarang digunakannya Akta Kuasa Mutlaksebagai dasar perlihan hak diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1982 .

NyRoesminah Masjoeti) yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surabaya secarahukum tidak didasarkan pada Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tanggal 6Maret 1982 yang dengan tegas melarang PejabatPejabat Agraria untukmenyelesaikan status hak atas tanah yang didasarkan pada akta kuasa mutlak, halini telah ditegaskan dan atau diatur di dalam Instruksi Mendagri No.14 Tahun1982 tanggal 6 Maret 1982 khususnya pada diktum ketiga yang menegaskan:Melarang Pejabatpejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status

hakatas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahanpembuktian pemindahan hak atas tanah;Dengan demikian atas dasar aturan hukum tersebut di atas, telah terungkap suatufakta hukum bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam menerbitkanSertifikat Hak Milik No.56 An.Doeryat Rahario secara hukum telah bertentangandengan Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 khususnyapada diktum ketiga.

Serta tidakterpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian yaitu suatu sebab yanghalal karena bertentangan dengan Intruksi Mendagri No.14 tahun 1982 joPasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997.

Halini menunjukkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (MenteriATR/BPN) memiliki Kewenangan yang setara/sederajat dan sama sekalitidak bertindak dibawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya, Judex Factie Tingkat Pertamatelah menjadikan Instruksi Mendagri 14/1982 sebagai sumber hukumperaturan perundangundangan, padahal Instruksi Mendagri tersebutsudah dicabut berdasarkan Perka BPN 10/2014.3.

Hal ini menunjukkanbahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (Menteri ATR/BPN)memiliki kKewenangan yang setara dan sama sekali tidak bertindakdibawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).4. Bahwa pemisahan BPN dari Mendagri dilakukan melalui Perpres yangsejak saat itu, BPN sudah tidak lagi dibawah Mendagri. Jika melihatPertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dan KeteranganAhli Dr. HOTMA P.

., maka apakah PeraturanPresiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasionaldan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang memisahkan BPNdari Kemendagri dan melimpahkan wewenang kepada BPN (sekarangmenjadi Menteri ATR/BPN) lebih rendah dari Instruksi Mendagri?Tentunya secara Hirarki, Perpres berada diatas Instruksi Mendagri.

Cinde Laras Yulianto dan saksi Arief EddySubianto, dengan acara koordinasi membahas Surat Mendagri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dari Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebutdiperoleh hasil antara lain bahwa Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 tersebut agar dicermati/dibahas secarakomprehensif di Panitia Anggaran dan dari hasil pencermatan PanitiaHal. 11

bahwa Surat dari Mendagri Nomor : 163.1/711/OTDAtanggal 24 Mei 2004 tersebut hanya sebagai Referensi dan PanitaHal. 16 dari 71 hal.

Cinde Laras Yulianto dan saksi Arief EddySubianto, dengan acara koordinasi membahas Surat Mendagri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dari rapat pimpinanHal. 29 dari 71 hal. Put.

No. 84 PK/Pid.Sus/2012Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut diperoleh hasil antara lainbahwa Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tersebut agar dicermati/dibahas secara komprehensif di PanitiaAnggaran dan dari hasil pencermatan Panitia Anggaran kemudian DPRDakan mengambil sikap.

Setelah itu Panitia Anggaran menindak lanjutinyadengan mengadakan rapat intern Panitia Anggaran untuk mencermatisurat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yanghasilnya adalah surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 hanya dijadikan Referensi yang berarti bacaan.Kemudian oleh saksi Ir.

Putusan No. 53/Pdt/PT.SULTRA.4( Bukti tambahan PB 2), dan Pasal 3 (Bukti tambahan PB 3),diatur oleh pemerintah dengan Peraturan Mendagri. No. 6 Tahun 1972tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (Buktitambahan PB 4) yang saat ini ditindak lanjuti dengan KeputusanPresiden No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional dibidangPertanahan (Bukti tambahan PB 5);B.

Hak Milik yang lahir karena adanya penetapan Pemerintah:Lahirnya hak atas tanah karena adanya penetapan pemerintah yaknimelalui keputusan pemberian hak milik oleh seorang atau badanhukum yang dilakukan melalui permohonan subyek tersebut untukmendapatkan keputusan pemberian hak milik, yang mana wewenangpemberian hak tersebut dulunya berdasarkan Peraturan Mendagri No.6 Tahun 1972 merupakan wewenang dari Gubernur dan saat iniberdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 menjadiWewenang Badan Pertanahan

Aturan KonversiUUPA);Bahwa kemudian untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadapketiga cara terjadinya hak milik atas tanah tersebut di atas, diterbitkanPeraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Hak Atas Tanah, yang isinya mengatur dan memberikanwewenang kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat dan KepalaDesa;Pemberian Hak Atas Tanah, atau dengan kata lain (timbulnya hak atastanah berdasarkan Penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal22 ayat 2 UUPA yang

Khusus untuk pembuktianhak milik berdasarkan Hukum Adat, dibuktikan denganadanya tindakan Pembukaan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara oleh seorang Subyek Hukum, yangselanjutnya berdasarkan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun1972 diatur bahwa Pembukaan Tanah hanya dapatdilakukan dengan bukti adanya Izin Membuka Tanaholeh Bupati/Walikota setempat, sedangkan wewenangCamat/Kepala Desa sesuai dengan Instruksi Mendagri.Bahwa Instruksi Mendagri No. 593/5707/SJ tertanggal 22Mei 1984, secarategas telah ditarikdanmelarangHal

Putusan No. 53/Pdt/PT.SULTRA.pengunaannya, sehingga SKT (bukti T11b dan T11c )yang di ajukan oleh TERBANDING/TERGUGAT yangjuga menjadi dasar pertimbangan Judex Facti PengadilanNegeri Andoolo tersebut merupakan SKT yang/ahirsecara melawan Hukum.Bahwa hal tersebut didasari alasanalasan bahwa:a.Instruksi Mendagri No. 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei1984, secara tegas menarik wewenang Camat sertaKepala Desa dalam menerbitkan Izin membuka tanahterhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,oleh karena

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukan itikad baik untukmelaksanakan dan mematuhi perintah Surat Mendagri No.

X. 700/044/ITSUS/IJ dimaksud, dan telah melampui batas waktu sebagaimanadimaksud dalam Pemeriksaan Reguler/Rutin/Biasa sesuai Pasal 3 ayat(3) Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang PemantauanPelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksaan Keuangan, maka sesuai surat/somasi Para Penggugattertanggal 1 Mei 2012, agar Tergugat melaksanakan dan mematuhiPerintah Surat Mendagri No. X. 700/044/ITSUS/IJ tersebut ;.

27 Februari 2012 tentang HasilPemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di LingkunganPemerintah Kota Dumai dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)Nomor : 25/RIKSUS/ITSUS/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yangpada oprinsipnya berisikan perintah kepada Tergugat untukmelaksanakan peninjauan kembali terhadap SK Nomor : 127/BK/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor : 137/BKD/2010tanggal 14 Oktober 2010 ; Bahwa dikarenakan Tergugat sama sekali tidak menunjukan itikadbaik untuk melaksanakan perintah Surat Mendagri

saksi korban;Bahwa yang pertama kali melakukan penghinaan kepada saksi korban yaituTerdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian diikuti olehTerdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, kemudianTerdakwa Il KORNELIS LERMATAN Alias NELES;Bahwa katakata yang diucapkan Terdakwa YOHANIS LERMATAN AliasNANI kepada saksi korban yaitu ANJING, BABI, SEMERLAP KAMUHalaman9 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml1010TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURATPEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI

;Bahwa katakata yang diucapkan Terdakwa II KORNELIS LERMATAN AliasNELES kepada saksi korban yaitu KADES ANJING BABI KAMU KELUARDARI RUMAH, KARENA SUDAH ADA SURAT PEMBERHENTIAN DARIMENDAGRI DAN KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGIKARENA SURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADABahwa katakata yang diucapkan Terdakwa Ill WALTERUS LERMATANAlias WALTER Alias WAT kepada saksi korban yaitu KAU SUDAHKELUAR DARI KADES KARENA SUDAH ADA SURAT PEMBERHENTIANDARI MENDAGRI ANJING BABI SEMERLAP, LUBANG PUKI KELUARDARI RUMAH

Terdakwa13YOHANIS LERMATAN Alias NANI, tetapi pada saat itu saksi korban sempatberhenti dan berdiri di pintu masuk ; 22 nne nnn nnn nnnBahwa pada saat itu posisi Terdakwa Il KORNELIS LERMATAN AliasNELES berada di dalam rumah, dan saksi korban juga berada didalamBahwa Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WATyang sedang berada di luar rumah, kemudian mengatakan kepada saksikorban bahwa ANJING, BABI KURANG AJAR, OSE SENG BERHAKPIMPIN MASYARAKAT DESA ILNGEI LAGI, SUDAH ADA SURATPEMBERHENTIAN DARI MENDAGRI

korban untukBahwa pada saat saksi korban bertanya kepada Para Terdakwa, ParaTerdakwa tidak tenang, dan tetap mengatakan kepada saksi korban bahwaKELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA;Bahwa setelah itu saksi langsung pulang; 220207 Bahwa setelah saksi pulang, saksi tidak tahu kejadian apa lagi yang terjadi;Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa mengatakan saksi korbandengan perkataan ANJING, BABI, SEMERLAP, KURANG AJAR, TIDAKTAHU MALU, TIDAK TAU DIRI, SUDAH DAPAT SK (SURATKEPUTUSAN) PEMECATAN DARI MENDAGRI

Bahwa benar setelah saksi korban tiba di rumah ParaTerdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung mencaci makisaksi korban dengan kalimat : ANJING, BABI, SEMERLAP,KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENASURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI,kemudian Para Terdakwa mengusir saksi korban keluar darirumah Para Terdakwa, disebabkan masalah sebelumnyamenyangkut pasir, antara Para Terdakwa dan saksi korban;.

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 198349sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

SK Mendagri Nomor 593.32461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak AtasTanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan KotamadyaCirebon kepada 972 (sembulan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhakmenerima;6. SK Mendagri Nomor 593.32597 tanggal 24 Juli 1998 tentang PengesahanPelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan KotamadyaDaerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;7.

tanggal 20Desember 2001 tentang Penerapan Anggaran Belanja DPRD danSekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2002 ;Surat Ketua DPRD Propinsi.Sumatera Barat Nomor: 163.1/941/Um2002tanggal 5 Agustus 2002 perihal Sikap DPRD Propinsi.Sumatera Barat ;SK Mendagri Nomor 161.231105 tanggal 29 September 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Barat ;SK Mendagri Nomor: 161.23916 tanggal 26 Agustus 1999 tentangPeresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRDPropinsi

Sumatera Barat Nomor 903/21/Keu2001 tanggal 18 Oklober 2001 perihal Daftar Usulan Rencana KegiatanDaerah (DURKDA) Anggaran Rutin tahun 2002 ;PERDA Nomor 02 tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang APBD tahun2002 ;Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2002 tanggal 31Januari 2002 tentang Penjabaran APBD, Kegiatan dan Proyek APBD tahun2002 ;SK Mendagri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihalPedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran2002 ;Notulen Rapat Panitia Anggaran

Nomor :532tertanggal 5 Juli 1975 atas nama pemegang hak : Departemen Perindustriancq PT Aneka Gas Industri (Persero) berkedudukan di Jakarta/Tergugat , danberkenaan dengan Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan Nomor 550.2/26/16/53.01/2004 tertanggal 14September 2004 yang merupakan Tindakan Hukum Tergugat II selakuPejabat Tata Usaha Negara dan Pemberian Hak dan Penerbitan SertifikatHak Guna Bangunan Obyectum Litis Nomor 12/Mangasa berdasarkan SuratKeputusan Mendagri

Nomor 3208 K/Padt/2015sekali mengenai Riwayat dan asalusul tanah, serta peristiwa, perbuatanhukum serta hubungan hukum peralinan hak dalam perkara a quo karenasesungguhnya dan terangbenderang hukumnya adalah Para Penggugattidak punya hak atas obyek tanah a quo dan tidak mempunyai kapasitas dankewenangan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;Demikian selanjutnya, bahwa terhadap obyek tanah a quo berdasarkanSurat Keputusan Mendagri Tanggal 28 Oktober 1983 Nomor SK.624/ HGB/DA/1983 tentang

(sepuluh ribu meter persegi), atasnama Pemegang Hak: Departemen Perindustrian cq PT Aneka GasIndustri/Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri tanggal 28Oktober 1983 Nomor SK.624/HGB/DA/1983 dan atau Akta Pelepasan HakAtas Tanah Nomor 12/PLP/1975, tanggal 26 Juli 1975 antara Tergugat sebagai penjual dengan Moch.

Noch Umar, kemudian lagi beralin kepemilikan,penguasaan dan pendudukan fisik sah tanah a quo kepada Tergugat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Mangasa, tertanggal 31Oktober 1984 berdasarkan Surat Keputusan Mendagri, tanggal 28 Oktober1983 Nomor SK.624/HGB/DA/1983, dan terhadap objek tanah hak gunabangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Mangasa,tertanggal 31 Oktober 1984 a quo yang dibeli oleh Tergugat Ill sebagaiPembeli iktikad baik/jujur dari pemilik sah dan Penjual

Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara yangmelakukan tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negera yangmengeluarkan produk hukum berupa Surat Keputusan Mendagri Tanggal28 Oktober 1983 Nomor SK.624/HGB/DA/1983, terhadap Hak atasHalaman. 28 dari 36 hal. Put.

Hak Milik yang lahir karena adanya penetapan pemerintah:Lahirnya hak atas tanah karena adanya penetapan pemerintah yaknimelalui kKeputusan pemberian hak milik oleh seorang atau badan hukumyang dilakukan melalui permohonan subjek tersebut untuk mendapatkankeputusan pemberian hak milik, yang mana wewenang pemberian haktersebut dulunya berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972merupakan wewenang dan Gubernur dan saat ini berdasarkan PeraturanKepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menjadi Wewenang Badan

Knhusus untuk pembuktian hak milikberdasarkan Hukum Adat, dibuktikan dengan adanya tindakanPembukaan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara olehseorang subjek hukum, yang selanjutnya berdasarkanPeraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 diatur bahwapembukaan tanah hanya dapat dilakukan dengan buktiadanya izin membuka tanah oleh Bupati/Walikota setempat,sedangkan wewenang CamatKepala Desa sesuai denganInstruksi Mendagri:Bahwa Instruksi Mendagri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei1984, secara tegas telah

Nomor 91 K/Pdt/2016ajukan oleh Terbanding/Tergugat yang juga menjadi dasarpertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Andoolo tersebutmerupakan SKT yang lahir secara melawan hukum;Bahwa hal tersebut didasari alasanalasan bahwa:a.Instruksi Mendagri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei1984, secara tegas menarik wewenang Camat serta KepalaDesa dalam menerbitkan izin membuka tanah terhadaptanah yang dikuasai langsung oleh negara, oleh karena haltersebut, maka SKT yang dijadikan bukti dalam persidangana quo

Nomor 91 K/Pdt/2016(yang dulunya merupakan wewenang Mendagri, Gubernur, Bupati/Walikota), maka status hukum yang timbul atas tanah tersebut masihmerupakan tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga SKT yang diajukanbukti oleh Terbanding/Tergugat yang juga menjadi dasar pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, bagaimana pun jugaapabila dikaitkan dengan pembuktian hak baru ini, bukanlah bukti adanyakepemilikan hak atas tanah;Bahwa oleh karena pada tahun 19721999 wewenang pemberian

hak atastanah serta izin membuka tanah terhadap tanah yang dikuasai langsungoleh negara merupakan wewenang dari Mendagri, Gubernur serta Bupati/Walikota, maka SK Nomor 477 Tahun 1999 (bukti PI) adalah buktipengakuan adanya hak atas tanah yang diberikan oleh otoritas yangberwenang sebagai penyelenggara kebijakan di bidang Pertanahannasional melalui penelitian yang dilakukannya, yang mana terdapat hakyang secara turun temurun sejak tahun 15801999 dikuasai dandimanfaatkan oleh Terbanding/T ergugat:

MENDAGRI, di Jakarta, Cq GUBSU di Medan, Cq Bupati Labuhan Batu diRantau Prapat, Cq Camat Bilah Hulu di Aek Nabara ,Cq dahulu Kepala Desa Aek Nabara/Perbaungansekarang Kepala Desa Perbaungan, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGATI sekarang TURUTTERBANDING 1; .

MENDAGRI, di Jakarta, Cq GUBSU di Medan, Cq Bupati Labuhan Batu di RantauPrapat, Cq Camat Bilah Hulu di Aek Nabara,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATIIsekarang TURUT TERBANDING II;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARA.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu :e Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.Huruf A:Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :Huruf B:Uang Representasi.Uang Paket.Tunjangan Jabatan.Tunjangan Panitia.Tunjangan Komisi.Tunjangan Badan Kehormatan.Tunjangan Khusus.Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi.Rumah

Sus/201328Belanja pegawai Rp 914.244 .333,00 Belanja barang dan Rp 5.470.521.647.00jasaBelanja perjalanan Rp 843.000.000.00dinasBelanja Rp 344.960.565.00pemeliharaanBelanja Operasional Rp 14.880.000,00dan pemeliharaanBelanja modal Rp 150.100.000.00Jumlah Rp 7.737.706.545.00e Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari :A Penghasilan Pimpinan dan Anggota

Dengan demikian, makaterbukti Judex Facti salah menerapkan hukum dalam putusannya;3 SURAT EDARAN MENDAGRI No.161/321.1/SJ, perihal Pedomantentang Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal29 Desember 2003.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, juga berdasarkan pada SuratMenteri Dalam Negeri No. 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa paraPemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa sebagai anggota DPRD KotaCirebon Periode Tahun 19992004, dianggap melanggar Surat Menteri Dalam Negeri(Surat Mendagri) tersebut, yang mana Judex Facti dalam pertimbangan hukumputusannya menafsirkan bahwa Surat Mendagri tersebut sebagai melaksanakanperintah UndangUndang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan KedudukanMPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dan oleh karena tidak terdapat indikasikorupsi terhadap APBD Kota Cirebon TA. 2004 tersebut sehingga Mendagri danGubernur tidak melakukan pembatalan terhadap PerdaPerda tersebut;Bahwa terhadap hasil Audit BPK dan Bawasda Kota Cirebon terhadap anggaranDPRD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, tidak ditemukan adanya unsur kerugiankeuangan Negara/Daerah. Bahwa hal ini diperkuat dengan Surat Walikota CirebonNo. 910/0719HUK.

No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugattelah dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama :ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki lahir di Jakarta, tanggal 27April 2007 sesuai Akta Kelahiran No.XXXX/KIT/Mendagri/JS/201 1/2008tanggall8 November 2011;ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, tanggal 1 Maret 2012sesuai Akta Kelahiran No.XXXX/KLU/JP/2012 tanggal 9 Maret 2012;4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan TergugatQa TF 2Qaberjalan harmonis

satusatunya jalankeluar yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian dengan Tergugat;Bahwa atas perceraian tersebut Penggugat juga meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anakanak tiap bulannyasebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan dengan diberikan tiap awalbulannya;Bahwa karena sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat belummumayyiz yang bernama:e ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki lahir di Jakarta, tanggal 27April 2007 sesuai Akta Kelahiran No.XXXX/KLT/Mendagri

jo.pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;Berdasarkan alasan dalildalil diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan AgamaJakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara inl, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya:PRIMER:1 Mengabulkan gugatan Penggugat;2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT)3 Menetapkan Penggugat sebagaii yang berhak mengasuh :e ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki lahir di Jakarta, tanggal 27April 2007 sesuai Akta Kelahiran No.XXXX/KLT/Mendagri

Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patutuntuk dikabulkan dengan verstek;Menimbah bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar kedua anakPenggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGATdan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;Menimbang bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2007sesuai bukti P.2 berupa Akta Kelahiran ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGATNo.XXXX/KLT/Mendagri

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi zin kepada para pemohon unuk merubah nama anaknya dari ALIF GHATFAN menjadi ALIF GHATFAN ADIANDRA, sebagaimana akta kelahiran nomor 9504/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2007.

Bupati KabupatenPohuwato, berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2Mei 2003 dan SK Mendagri Nomor : 131.55.423 tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato Provinsi Goron talo, secara bersamasama atau sendirisendiri dengan Drs. RANIS LUWITIselaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Drs.

NASIB selaku Pejabat Bupati Kabupaten Pohuwato, berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003tanggal 2 Mei 2003 dan SK Mendagri Nomor : 131.55.423 tahun 2004 tanggal 5Mei 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ProvinsiGorontalo, secara bersamasama atau sendirisendiri dengan Drs. RANIS LUWITI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Drs.

Menyatakan barang bukti berupa :a.Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Meitentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;. Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.55.423 tanggal 5 Mei 2004tentang Perpanjangan Masa Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;Surat Keputusan Pengangkatan Drs. RANIS LUWITI sebagai CalonPegawai Negeri Sipil ;. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDAKabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;.

Menetapkan barangbarang bukti berupa:a.Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Meitentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;. Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.55.423 tanggal 5 Mei 2004tentang Perpanjangan Masa Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;Surat Keputusan Pengangkatan Drs. RANIS LUWITI sebagai CalonPegawai Negeri Sipil ;. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDAKabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;.

Menyatakan barang bukti, berupa :a.Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Meitentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;. Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.55.423 tanggal 5 Mei 2004tentang Perpanjangan Masa Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;Surat Keputusan Pengangkatan Drs. RANIS LUWITI sebagai CalonPegawai Negeri Sipil ;. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDAKabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;.

Dasmawati
2.Armizan Lisga
3.Salma Almizan
4.Sustina Aini
5.Nora Ertika
Tergugat:
1.Hadijah Inen Zulkarnaen
2.Jumlah Aman Ras
3.Nurhayati
4.Pemerintah RI c.q Mendagri c.q Gubernur Aceh c.q Bupati Aceh Tengah c.q Camat Kecamatan Silih Nara
5.Pemerintah RI cq Mendagri cq Gub. Aceh cq Bupati A. Tengah cq Camat Silih Nara cq Kepala Kp. Arul Kumer Barat
Intervensi:
Weddy B Sudirman

Kemudian PengusulanGubernur tersebut disetujui oleh Mendagri Cq. Dirjen Agraria sesuai dengan SuratMendagri Cq. Dirjen Agraria Nomor 593.41/778/Agr tanggal 16 Februari 1982;Bahwa oleh karena telah adanya persetujuan Mendagri Cq. Dirjen Agraria tersebut,maka pada tahun 1982 anggota Veteran/Purnawirawan telah menguasai danmendirikan rumah di atas tanah tersebut dan pada Tahun 1984 Camat Percut SeiTuan mengeluarkan SKT atas permohonan S.

Talam untuk kepentingan pribadi, maka Gubernur Sumatera Utara melaluiSurat Nomor 593/23607 tanggal 30 November 1985 mengusulkan kepada Mendagriuntuk dilakukan penataan peruntukan tanah tersebut dan disetujui oleh Mendagriberdasarkan Surat Mendagri Cq. Dirjen Agraria Nomor 593.41/6841/Agr, tanggal 8Desember 1985;Berdasarkan Persetujuan Mendagri tersebut, Gubemur Sumatera Utara menunjukPT.

ImoreksaPerkasa diberikan HGB Nomor 4/Medan Estate seluas 35.5189 Ha dan HGB Nomor4/Medan Estate seluas 14.5409 Ha berdasarkan Surat Keputusan Mendagri NomorSK 57/HGB/DA/87 tanggal 18 April 1987, dimana dalam Surat Keputusan tersebutsangat tegas menentukan bahwa tanah HGB tersebut hanya boleh digunakan untukpembangunan perumahan Veteran dan Purnawirawan ABRI dan hanya bolehHal. 19 dari 29 hal. Put.

Armyn berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 125/97/1990, sehingga Akta Jual beliberikut segala bentuk peralihan haknya (balik nama) atas Sertifikat tersebut adalahcacat hukum karena telah bertentangan dengan tujuan pemberian HGB tersebutsebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor SK 57/HGB/DA/87 tanggal 18 April 1987;Bahwa setelah PT. Imoreksa Perkasa menjual tanah tersebut kepada Drs. Armynpada tahun 1990, justru pada tahun 1991 PT.

Surat Keputusan Mendagri tentang pemberian Hak GunaBangunan tersebut telah menguatkan tentang tujuan pelepasan hak tersebut.

Bupati Mesuji yang tidak terlibat dalam prosespenerbitan SK Mendagri dan tidak ikut menggugat Gubernur Lampungyang dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakumerupakan pihak yang meneruskan surat keputusan KPU Kabupaten Mesujitentang Hasil Pemilihan Umum kepada Mendagri ;2 Karena menjadikan H. Khamami S.H. (calon Bupati terpilih) sebagai pihakTurut Terlawan I/Turut Tergugat I dan H.

Ismail Ishak (calon Wakil Bupatiterpilih) sebagai pihak Turut Terlawan III/Turut Tergugat III yang tidak ikutterlibat dalam proses administrasi usulan pengesahan penetapan pasangancalon terpilih kepada Mendagri, yang seharusnya keduanya hanya menjadiPihak Terlawan Intervensi/Tergugat Intervensi ;10 Bahwa Pelawan tidak membaca secara utuh bunyi Pasal 109 UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan hanya menafsirkan bunyi Ayat (4)ketentuan Pasal tersebut, yaitu :(4) Pasangan calon

Ismail Ishak masingmasingsebagai Bupati dan Wakil BupatiMesuji Terpilih, jelas sekali bahwa terbitnya SK Mendagri dimaksud merupakankelanjutan dari proses hasil Pemilihan Umum ;12 Bahwa bila mencermati SK Menteri Dalam Negeri a quo, dalam konsideranMEMUTUSKAN AYAT KETIGA yang berbunyi : Masa Jabatan Bupati Mesuji 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Jelas sekali ditegaskan klausul yangHal 25 dari 43 hal Put.

Berdasarkan argumentasi hukum yangdisampaikan oleh Pelawan jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji tidakmempunyai kewenangan dan tidak terkait langsung terhadap prosedur dan tata caraterbitnya Surat Keputusan Mendagri tersebut oleh karenanya status kami sebagaiTurut Terlawan IV berdasarkan argumentasi hukum kami salah alamat ;Bahwa secara yuridis formal SK Mendagri Nomor : 131.18875 Tahun 2011tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji dan Pengesahan PengangkatanBupati Mesuji di Propinsi

Dengandalil ini, kami berpendapat bahwa Pelawan kepentingannya tidak dirugikan atasterbitnya keputusan Mendagri tersebut, karena tidak terkait dengan hasilsengketa Pilkada sebagaimana kita ketahui Pelawan adalah salah satu pesertaHal 29 dari 43 hal Put. No. 09/PLW/2012/PTUNJKTcalon Bupati Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011.