Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan keadaan overmacht yangnoodtoestand (Adanya keadaan memaksa yang memunculkanpertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum) padadiri Terdakwa.Mengenai noodtoestand, telah menjadi yurisprudensi melalui PutusanMahkamah Agung No. 117 K/Kr/1968, tanggal 02 Juli 1969, yangmenyatakan:Dalam noodtoestand harus dilihat adanya:1. pertentangan antara dua kepentingan hukum;2. pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajian hukum; dan3. pertentangan antara

dua kewajiban hokumBahwa berdasarkan fakta hukum korban telah melakukan penyeranganparang terhadap diri Terdakwa dengan tujuan menghilangkan nyawaTerdakwa, telah memposisikan Terdakwa dengan sedemikian rupa dalamsuatu keadaan overmacht yang noodtoestand, yakni dalam ayunan tebasanparang memperhadapkan Terdakwa pada dua pilihan yang didalamnyaHal. 15 dari hal. 27 Put.No. 84/PID./2016/PT.Mksterdapat pertentangan hukum, yaitu pertentangan antara kepentinganhukum untuk tidak dibunuh oleh korban dengan

Bahwa selain itu antara dalil butir 7 dan butir 8 gugatan Penggugat jugaterjadi pertentangan yang satu dengan yang lain, oleh karena dalambutir 7 tersebut dinyatakan "perbuatan melawan hukum yang dapatmengakibatkan akta jual beli cacat dan batal demi hukum, akan tetapidalam butir 8 tersebut dinyatakan "akta jual beli tanah dan bangunantersebut cacat dan batal secara hukum"; Bahwa frasa dalam butir 7tersebut menunjukkan bahwa akte jual beli tersebut belum cacat danbelum batal demi hukum, sedangkan

Bahwa di samping itu dalam dalil butir 9 gugatan Penggugat itu sendirijuga terdapat pertentangan, yaitu di satu pihak Penggugat menyatakanuntuk menghindari tidak terjadinya peralinan hak, yang berarti Penggugatmenghendaki terjadinya peralihnan hak tersebut, tetapi juga menyatakanuntuk menjamin tidak terjadinya peralihan hak, yang berarti Penggugattidak menghendaki terjadinya peralihan hak tersebut;EKSEPSITERGUGAT II :1. Identitas Turut Tergugat tidak jelas.Hal. 6 dari 14 hal. Put.

Tergugat dan Tergugat Il merupakan perbuatanmelawan hukum tetapi tidak dijelaskan kwalifikasinya apakah perbuatanmelawan itu merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif oranglain ataukah merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnyasendiri atau merupakan perbuatan yang melanggar kepatutan, ketelitiandan kehatihatian yang harus diindahkan dalam pergaulan bermasyarakatterhadap orang atau harta benda orang;Bahwa selain itu antara dalil butir 7 dan butir 8 gugatan Penggugat jugaterjadi pertentangan

Bahwa di samping itu dalam dalil butir 9 gugatan Penggugat itu sendirijuga terdapat pertentangan, yaitu di satu pihak Penggugat menyatakanuntuk menghindari tidak terjadinya peralihan hak, berarti Penggugatmenghendaki terjadinya peralihan hak, yang berarti Penggugat tidakmenghendaki terjadinya peralihan hak tersebut;EKSEPSITURUT TERGUGAT :1.

lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembaliketiga tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ketigayang diterima tanggal 19 Desember 2019 merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga padapokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini di dalamnya terdapat suatukekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, suatu pertentangan

menolakpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan KembaliKetiga tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Ketiga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali,permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kalidipersyaratkan hanya jika terdapat pertentangan

putusan; Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali Ketiga ini, ParaPemohon Peninjauan Kembali Ketiga telah mengajukan alasanadanya pertentangan putusan yaitu Putusan Nomor 684 PK/PDT/2017jJuncto Putusan Nomor 678 PK/PDT/2014 juncto Putusan Nomor 205K/PDT/2013 juncto Putusan Nomor 124/PDT/2012/PT DKI junctoPutusan Nomor 536/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., dalam perkara a quodengan Putusan Nomor 2045 K/Pid.Sus/2008 juncto Putusan Nomor185/PID/2008/PT DKI., juncto Putusan Nomor 424/Pid.B/2008/PNHalaman 15

Negara dirugikan;Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga tidak mampumenunjukkan adanya pertentangan putusan oleh karena bukti putusanpidana tersebut tidak menyinggung hak apapun dari Para PemohonPeninjauan Kembali Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali Ketiga: Noor M Aulia, dan kawankawan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari

PeninjauanKembali II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa sebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 tahun 2014 juncto SEMANomor 10 Tahun 2009 syarat untuk pengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali ke Il terbatas sepanjang terdapat alasan adanyapertentangan putusan antara putusan yang satu dengan putusan yanglain; Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan,oleh karena dari buktibukti yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali ke II tidak menunjukkan adanya pertentangan

telahdisetujui Kantor Pertanahan Surabaya dan dalam Perkara PidanaNomor 191 PK/Pid.Sus/2014 Pemohon Peninjauan Kembali ke II telahdinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sehingga dijatuhi pidana penjara selama4 tahun, karena sebagaimana fakta dalam permohonan Hak GunaBangunan telah memberikan keterangan tidak benar, sehinggamengaburkan keberadaan asset PT Pertamina sebagai kekayaanNegara, maka antara kedua putusan tersebut adalah sejalan dan tidakada pertentangan

satu dengan lainnya; Bahwa oleh karena tidak ada pertentangan putusan satu denganlainnya, maka syarat formal pengajuan Peninjauan Kembali ke Ilsebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 Tahun 2014 juncto SEMA Nomor10 Tahun 2009, tidak terpenuhi maka harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali ke Il HANDOKO SOELAYMAN tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBELIUM1) TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM(KONTRADIKTIF)Bahwa, menurut tertib beracara suatu surat gugat, antara posita danpetitumnya harus "SALING MENDUKUNG DAN TIDAK BOLEH ADAPERTENTANGAN".

Penggugat dalam perkara a quo telah menyusun suratgugatan yang PENUH DENGAN PERTENTANGAN (KONTRADIKTIF), dimana Penggugat telah mendatilkan sejumlah 6 (enam) harta benda obyekperkara a quo sebagai harta bersama (vide: Bagian A Tentang HartaBersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf a sampai dengan huruf f padahalaman 1 dan 2 dan Angka 8 pada halaman 5 Surat GugatanPenggugat) namun juga mendalilkan 2 (dua) obyek diantaranya yang13telah didalilkan sebagai harta bersama tersebut juga sebagai hartabawaan

halaman 6 Surat GugatanPenggugat 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2 , lokasi di Kios Hoek Jem'sjualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender JakartaTimur yang tersebut sebagai harta bersama dalam Bagian A TentangHarta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf d pada halaman 2 dan Angka8 pada halaman 5 Surat Gugatan Penggugat dan sebagai harta bawaandalam Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan MilikPenggugat Angka 4 dan 5 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat;Bahwa, pertentangan

dalildalil posita surat gugatan Penggugatsedemikian juga termaktub secara jelas dalam petitum surat gugatanPenggugat, yaitu di mana Penggugat telah menuntut 2 (obyek perkarayang sama pada petitum yang satu sebagai harta bersama dan padapetitum berikutnya sebagai harta bawaan (vide: Petitum angka 2 dan angka5 halaman 9 dan 10 Surat Gugatan Penggugat).Bahwa, pertentangan dalam posita, pertentangan dalam petitum dankarenanya pertentangan antara posita dan petitum merupakanpelanggaran atas tertib beracara

Eksepsi Gugatan Obscuur Libelium :1.Terdapat pertentangan antara posita dan petitum (kontradiktf).Susunan surat gugatan Penggugat penuh dengan pertentangan(kontradiktif), Penggugat mendalilkan sejimlah 6 (enam) hartabenda obyek perkara sebagai bersama bersama, namun jugamemdalilkan 2 (dua) obyek diantaranya didalilkan lagi sebagaiharta bawaan Penggugat:Surat Gugatan Penggugat error in factie.Penggugat telah memasukkan harta benda milik pihak ketiga(orang lain) sebagai harta bersama, yaitu 1 (satu

Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) SebabTerdapat Kontradiksi Atau Pertentangan Yang Nyata Antara PositaHal.13 dari 48 hal. Putusan No.274/Pdt.G ./2020/PN.Jkt.Brt.Yang Satu Dengan Posita Yang Lainnya, Pertentangan Antara PositaDengan Petitum, Dan Pertentangan Antara Petitum Satu DenganPetitum Lainnya.1.

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II menyatakan gugatanPENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) karena adanyapertentangan antara posita yang satu) dengan positalainnya,pertentangan antara posita dengan petitum, dan pertentangan antarapetitum satu dengan petitum lainnya.2.

Bahwa selain pertentangan antara posita dengan posita, antara petitumsatu dengan petitum lainnya sebagaimana diuraikan di atas, gugatanPENGGUGAT juga patut dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum atauketidaksinkronan antara posita dengan petitum, antara lain:a.

Bahwa dalam posita angka 5 hal. 4, PENGGUGAT mendalilkanpetugas ukur dari TERGUGAT Ill melakukan pengukuran danpenyerobotan tanah PENGGUGAT dan memasukkannya/ berpindahke dalam SHM milik TERGUGAT , akan tetapi dalam petitumnyapada angka 7 hal. 67, justtu TERGUGAT yang dituntut membayarganti rugi materiil, dan dalam petitum angka 9 hal. 7, yang dituntutmembayar kerugian immateriil adalah TERGUGAT dan TERGUGATll, sehingga terlihat jelas adanya pertentangan ataupunketidaksinkronan antara posita dan

Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi atau pertentangan nyata antaraPosita yang satu dengan Posita yang lainnya, pertentangan antara positadengan petitum dan pertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya.3. Gugatan Penggugat mencampuradukan gugatan Perbuatan melawan hukumdengan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik.4. Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo.Penggugat tidak lengkap menarik pihak pihak sebagai Tergugat.6.

secaramelawan hukum terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelishakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangantersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsurunsur dari pasal 362 KUHP dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukanfakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupunadanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan

dua kepentinganhukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajibanhukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), mengenaialasan terdakwa melakukan perbuatan mengambil solar untukkepentingan PT PAMA, tidak dapat diterima, oleh karena alasantersebut bukan paksaan antara pertentangan kepentingan/kewajiban hukum, oleh karenaa itu majelis memandang tidakterdapat adanya alasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskankesalahan Terdakwa maupun alasanalasan pembenar (noodweer,melaksanakan perintah

Gugatan a quo nyatanyata mengandung obscuure libel karena terdapatpertentangan antara petitum dengan posita gugatan a quo mengandungobscure libel karena terdapat pertentangan antara petitum dengan posita,hal ini didasarkan pada penjelasan sebagai berikut:Didalam posita gugatan angka 14 gugatan yang pada intinya Penggugatmohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepadaTergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01243/Kel.Kradenan atas nama Mahmud bin H.

Yahya Harahap yang menegaskan bahwa petitumharus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan faktafakta yangdikemukakan dalam posita tidak boleh terjadi saling pertentangan ataukontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling pertentangan mengakibatkangugatan mengandung cacat formil, sehingga dianggap kabur (obscuur libel)(vide M.

pada posita angka 3 menyatakan Pemohon berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;Menimbang, bahwa pada posita angka 4 menyebutkan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuanserta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkanHalaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.0290/Pat.P/2016/PA.Pdgpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa antara posita angka 3 dan 4 menurut Majelisterdapat pertentangan

, dimana disaat Pemohon II menikah dengan Pemohon masih dibawah umur, belum mencapai umur 16 tahun bagi prempuan dan 19tahun bagi lakilaki sehingga tidak memenuhi syarat untuk melangsungkanpernikahan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,pernyataan Pemohon dan Pemohon II tersebut jelas ada pertentangan yangberakibat isi permohonan Pemohon masih kabur karenanya permohonanPemohon dan Pemohon II mengakibatkan cacat formil ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat

terlihat dengan jelas kelalaian Hakim Majelis Tingkat Pertamadalam memeriksa syarat formil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat yangdibuat oleh kuasa hukumnya, ternyata ditemukan kekeliruan yang fatal yaitugugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat dikategorikancacat formil;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, ternyataantara posita dan petitum terdapat pertentangan

Penggugat ataukuasanya untuk melakukan perubahan format gugatan baik posita maupunpetitumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat atau kuasanyadan Majelis Hakim dinilai kurang teliti dalam membuat dan membaca suratgugatan, sehingga mengakibatkan kekeliruan yang merugikan bagi para pihakyang berperkara;Menimbang, bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan,dengan demikian petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasarhukum, yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh ada pertentangan

dari pertimbangan hukum putusan MajelisJudex Facti peradilan tingkat pertama ;Bahwa, Majelis (Judex Facti) tingkat banding yang telah menguatkan putusanJudex Facti peradilan tingkat pertama, tidak mempertimbangkan sama sekaliadanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya,bahkan keterangan saksisaksi yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Factitidak sesuai dengan keterangan saksi yang sesungguhnya, termasukpertimbangan atas dihadirkannya saksi Hendra Kamanjaya dan saksiMuhammad

sesungguhnya, sebagaimanaketerangannya dihadapan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 16Januari 2013 adalah sebagai berikut : Bahwa peristiwa penangkapandilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 WIB,saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali, melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan AriaputraGang Wahid RT 004/08, Kedaung, Pamulang, Tanggerang Selatan (VideBukti1 rekaman keterangan saksi Hendra Kamanjaya dan saksi MuhammadAli) ;2 Selanjutnya pertentangan

No. 1329 K/PID.SUS/201310rekaman keterangan saksi) (saksi Hendra Kamanjaya menyatakan Sayamelakukan introgasi dihalaman rumah Terdakwa I sebab didalam rumahTerdakwa I terlalu sempit, akan tetapi saksi Muhammad Ali menyatakanTIntrogasi dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah ;Sehingga sudah seharusnya Majelis Judex Facti pengadilan tingkat banding dalammelihat dan mencermati segala pertentangan tersebut, mengacu pada ketentuanPasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:Bahwa dalam menilai kebenaran

Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangantertentu;4 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnyadapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;Dengan demikian, setelah Pemohon Kasasi mencermati, memahami sertamenganalisa fakta hukum yang diungkap oleh Majelis Judex Facti tingkat pertamayang diperkuat oleh putusan Judex Facti tingkat banding, khususnya terhadapsegala pertentangan

yang diuraikan pada angka 4.1 4.3 diatas, jelas adanyakesalahan yang nyata oleh Judex Facti pengadilan tingkat banding, karena tidakmengkoreksi segala pertentangan dan/atau adanya persesuaian tersebut, namunjustru menguatkan putusan Majelis tingkat pertama dengan segala pertentanganyang ada;5 Bahwa, Majelis hakim (Judex Facti) pengadilan tingkat banding yangmenguatkan putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama dalampertimbangannya justru sebagian besar mengacu pada pertimbangan JudexFacti peradilan

diantara Posita terkait sisa pembayaran(vide Jawaban TERGUGAT nomor 6), maka dalil Posita PENGGUGAT nomor16 haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim a quo.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak terstruktur secara sistematissehingga kabur serta adanya pertentangan diantara Posita Gugatan serta tidakada kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka terhadap Gugatan yangdemikian sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim a quo atausetidaktidaknya Majelis Hakim a quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT

Bahwa ada pertentangan antara Posita dan Petitum, hal mana dalam PositaPENGGUGAT nomor 14 mendalilkan ...maka jelas perbuatan Tergugat danTergugat II adalah sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)... (cetaktebal dari TERGUGAT Ill), akan tetapi dalam Petitum PENGGUGAT padanomor 2 malah memohon agar menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II danTERGUGAT Ill (cetak tebal dan garis bawah dari TERGUGAT Ill) telahmelakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).7.

tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enamratus delapan puluh rupiah) namun anehnya pada Posita nomor 14PENGGUGAT mendalilkan sisakewajibanpembayaran adalah sebesar Rp.523.796.680, (Lima ratus dua puluh tiga juta tujun ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), hal mana juga termuat dalam PetitumPENGGUGAT nomor 7 masih tertulis Rp. 523.796.680, (Lima ratus dua puluhtiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).Bahwa ada pertentangan

Ill (cetak tebal dan garis bawah dari TERGUGAT Ill) telahmelakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).Bahwa oleh karena Posita PENGGUGAT terkait Purchase Order tidakbenar/salah (vide Jawaban TERGUGAT Ill nomor 3 dan 4), maka sudahselayaknya dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 15 haruslah dikesampingkanoleh Majelis Hakim a quo.Bahwa oleh karena Gugatan a quo tidak terstruktur secara sistematis hal manajelas terkait Purchase Order tidak benar/salah (vide Jawaban TERGUGAT IIInomor 3 dan 4), adanya pertentangan

diantara Posita terkait sisa pembayaran(vide Jawaban TERGUGAT III nomor 5), maka dalil Posita PENGGUGAT nomor16 haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim a quo.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak terstruktur secara sistematissehingga kabur serta adanya pertentangan diantara Posita Gugatan serta tidakada kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka terhadap Gugatan yangdemikian sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim a quo atausetidaktidaknya Majelis Hakim a quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT

Oleh karena ada terdapatnyapertentangan antar diktum petitum, maka gugatan para Penggugat beralasanuntuk dinyatakan sebagai obscuur libel;Bahwa terdapat pertentangan antar dalil dalam posita gugatanPenggugat maupun antara dalil posita dengan petitum gugatan.Bahwa pada posita gugatan poin 7 dan 8, para Penggugat mendalilkan,Tergugat II telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat VI.

Berdasar fakta yangsedemikian ini ternyata selain ada pertentangan antar dalil dalam posita gugatantentang gugatan pihak mana yang setepatnya menjual obyek sengketa kepadaTergugat VI, juga terdapat pertentangan antara dalil posita gugatan poin 7 dan8 dengan petitum gugatan poin 6.

Pertentangan yang sedemikian inimenyebabkan gugatan gugatan Penggugat adalah obscuur libel;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 20/Pdt.G/2008/PN.Lwk tanggal 06 November 2008 adalah sebagai berikut :MENGENAI POKOK PERKARA:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Il dan VI dalam pokok perkara untuk poin2,3 dan 4;DALAM POKOK PERKARA:e Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam pokok perkara dikabulkansebagian;e Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenangsecara

dilaksanakan karena keterpaksaanPenggugat sudan hamil lebih dahulu; Bahwa selama dalam pernikahanya Penggugat dan Tergugat sudah mempunyaiseorang anak; e Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkannafkah dari Tergugat dan Penggugat dibiarkan tidak pernah dipedulikan olehTergugat;22Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta diatas Majelis Hakimberkesimpulan sejak tanggal 24 Mei tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertentangan

batin secara terus menerus dan tidakada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal inidisebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa dilandasi rasa saling mencintaitetapi karena Penggugat sudah terlanjur hamil dan Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tang ga; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertentangan batin antara Penggugat danTergugat telah memuncak dan mengakibatkan antara suami isteri telah hidup berpisahHalaman 7 Putusan Nomor : 1487

perkawinannya dengan Penggugat;Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 1 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria danseorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagiaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinahmawaddah dan rohmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah mendapati peselisihan dan pertentangan

ke II telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan; Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2009 untuk pengajuan upaya Peninjauan Kembali ke Ilharuslah dipersyaratkan adanya pertentangan

putusan, namun dalamperkara a quo tidak terdapat pertentangan putusan; Bahwa Putusan Nomor 28/Pdt.G/2007/PN Pdg., juncto Nomor19/PDT/2008/PT PDF., juncto Nomor 2693 K/Pdt/2009 yang didalilkandan dipertentangkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ke Ilternyata telah dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan Nomor12/PDT/2016/PT PDG., yang kemudian dikuatkan dalam PerkaraNomor 2125 K/Pdt/2016 juncto Nomor 842 PK/Pdt/2017 dalamHalaman 9 dari 12 hal.

kepadaTergugat Ill adalah tidak sah, karena Tergugat belum sebagaipemilik objek sengketa, sehingga AktaAkta yang timbul dari transaksitersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali ke II masihberstatus sebagai pemilik objek sengketa dan berstatus berhutangkepada Tergugat , sebagaimana tertuang dalam Akta PengakuanHutang dengan Kuasa Hipotik Nomor 76 tanggal 21 November 1991; Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ke Il tidakterdapat pertentangan

Pdt.P/2012/PN.Tsm.2 Saksi:Bahwa saksi tahu harta peninggalan orang tua Pemohon berupa Sebidangtanah diatasnya berdiri dua buah rumah dan sebuah bangunan kayu berdasartembok terletak Blok Karanganyar Desa Pakemitan, Kecamatan CiawiKabupaten Tasikmalaya, dipercayakan kepada Pemohon dan dalam keadaankosong yang sekarang akan disewakan selama 5 (lima) tahun sehargaRp.99.000.0000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hasilnya akandibagikan kepada ahli waris ;Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan

DADENG HERLAND ;e Bahwa saksi tahu harta peninggalan orang tua Pemohon berupa Sebidangtanah diatasnya berdiri dua buah rumah dan sebuah bangunan kayu berdasartembok terletak Blok Karanganyar Desa Pakemitan, Kecamatan CiawiKabupaten Tasikmalaya, dipercayakan kepada Pemohon dan dalam keadaankosong yang sekarang akan disewakan selama 5 (lima) tahun seharga Rp.99.000.0000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hasilnya akandibagikan kepada ahli waris ;e Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan

HAJI SITI HENDARSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2171993 yang sekarang mau disewakandan atau dijual ;e Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan dan Pemohon ditunjuksebagai wali Pengampu oleh keluarga bagi Anak bibi saksi (Hj.

Bahwa kurang lebih sejak Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarankarena secara nyata telah terjadi pertentangan yang prinsip dan sulitdipertahankan keutuhannya;4.

Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkankewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang nomor 50 tahun2009;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkanGugatannya atas alasanalasan sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarankarena secara nyata telah terjadi pertentangan

dengan pertentangan pertentangan lahiriyah dan batiniyah,oleh karenanya Majelis menilai rumah tangga tersebuttelah pecah sedemikian rupa dan bukanlah~ suatu rumahtangga yang diidam idamkan harmonis lahir dan batinsebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 ; Menimbang, bahwa = jika kondisi rumah = tanggatersebut dibiarkan berlarut larut akan menambahpenderitaan kedua belah pihak, untuk itu harus segeramendapatkan jalan keluarnya, yaitu perceraian ; Menimbang, bahwa Majelis

Gugatan A Quo NyataNyata Mengandung Obscuure LibelKarena Terdapat Pertentangan Antara Petitum Dengan PositaGugatan a quo mengandung obscure libel karena terdapatpertentangan antara petitum dengan posita, hal ini didasarkan padapenjelasan sebagai berikut:Didalam posita gugatan angka 14 gugatan yang pada intinyaPENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaramemerintahkan kepada TERGUGAT Il untuk menyerahkan SertifikatHak Milik No.01243/Kel.

Yahya Harahap yangmenegaskan bahwapetitum harus bersesuaian atau konsistendengan dasar hukum dan faktafaktayang dikemukakan dalamposita tidak boleh terjadi saling pertentangan atau kontroversidiantaranya. Apabila terjadi saling pertentangan mengakibatkangugatan mengandung cacat formil, sehingga dianggap kabur(obscuur libel) vide M.

memeriksa perkara A quo untuk menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Gugatan Penggugat mengandung unsur Obscuur Libel :Karena Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak dapatmenunjukkkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukumyang telah dilanggar oleh Turut Tergugat; Penggugat dalamgugatannya mulai angka 1 sampai dengan angka 14 sama sekali tidakmenunjukkan dasar hukum mana yang telah dilanggar oleh TurutTergugat;Terdapat pertentangan

Yahya Harahap yang menegaskanbahwa petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasarhukum dan faktafakta yang dikemukakan dalam posita tidak bolehterjadi saling pertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabilaterjadi saling pertentangan mengakibatkan gugatan mengandungcacat formil, sehingga dianggap kabur (obscuur libel) (vide M.

Namun sejak Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai terjadi perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaranyang disebabkan: Termohon memiliki hubungan khusus dengan lelaki lain Termohon bersifat egois serta tidak ada komunikasi yang baik sehinggaPemohon merasa sudah tidak ada kecocokan untuk hidup rukun bersamaTermohon6.

Bahwapuncak perselisihan faham,pertentangan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkanTermohon tidak mendengar nasihat Pemohon untuk mengakhiri hubungankhusus Termohon dengan lelakilain, serta Pemohon merasa sudah tidakada kecocokan untuk hidup rukun bersama Termohon.7. BahwaPemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga Pemohon danTermohon, tetapitidakberhasil.8.

Bahwa benar puncak perselisihan paham, pertentangan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni2018. Namun, yang disebabkan Termohon tidak mendengar nasihatPemohon untuk mengakhiri hubungan khusus Termohon dengan lelakilain tidak benar. Tetapi, disebabkan pada saat pihak dealer menagihcicilan motor yang tidak dibayar selama 4 bulan dan ingin mengambilmotor tersebut apabila tidak dibayar.

Bahwa puncak perselisihan faham,pertentangan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yangdisebapkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untukmengakhiri hubungan Khusus Tergugat dengan lakilaki lain,sehinggamembuat Pemohon mengajukan gugatan cerai talak pada PengadilanAgama Kelas 1 A Tanjung karang ,karena Penggugat tidak sanggup lagimengetahui Tergugat masih menjalani Hubungan khusus dengan Lakilaki lain..

Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam poin 4 tidak benar puncakterjadinya perselisihan paham, pertentangan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018. Karena, puncakperselisinan terjadi pada bulan Maret2018 disebabkan Pemohon salah paham terhadap Termohon terkait dugaanhubungan khusus dengan lakilaki lain.