Abdul Jalil Sikki Kec.Binamu Kab.JenepontoIslamPensiunan PNS (Mantan Bendahara Pengeluaranpada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponio).S 1.Terdakwa tersebut tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca ;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus 2016Nomor. 47/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus2016 Nomor : 47/Pid.Sus.Kor

Sos hanyalah pelaksana tugassebagai bendahara bantuan sosial Kantor PPKAD Kabupaten Jeneponto, yangmengajukan proposalproposal dari sekolahsekolah Taman Kanakkanak seKabuaten Jeneponto adalah Pr. Nurhayati ke Kantor PPKAD dimanaTerbandingTerdakwa Sjafruddin, S. Sos bertugas, setelah proposal tersebutdidisposisi untuk dicairkan dananya oleh Kadis PPKAD Kabupaten Jeneponto,maka TerbandingTerdakwa Sjafruddin, S.

Nurhayati yangmembagikannya langsung kepada sekolahsekolah TK yang berhak mendapatbantuan dari Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, persoalan danabantuan tersebut sampai atau tidak kepada sekolah TK yang mendapat bantuanadalah tanggung jawab Pr. Nurhayati, karena setelah terjadinya penyerahandana BOP dari TerbandingTerdakwa Sjafruddin, S. Sos kepada Pr. Nurhayatimaka tanggungjawab sepenuhnya telah beralin kepada Pr. Nurhayati untukmempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata.

PUTUSANNomor 0201/Pdt.G/2015/PA.DP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara CeraiGugat antara:Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas PPKAD), tempatkediaman diKabupaten Dompu ,selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTergugat , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Matua, tempatkediaman diKabupaten Dompu, selanjutnya

Chairil Muchlis, M.APselaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan setiap pencairan anggaranyang dimulai dari SPP (ditandatangani bendahara) yang ditindaklanjutidengan SPM yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan selanjutnyaditeruskan ke PPKAD untuk diterbitkan SP2D.

YayanRp. 3.500.000.000,Rp. 3.000.000.000., Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mataanggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.

Yayan Rp. 3.000.000.000,60 Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mataanggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.

Bagimana PPKAD dapat mengeluarkan SP2D melebihiPagu DPA hanya dapat dijelaskan oleh bendahara dan PPKAD,saksi dapat jelaskan bahwa kelebihan tersebut adalah SP2D untukuang persedian pada semua bagian di secretariat yangseharusnya di SPJ nihil di setor ke Kas daerah pada akhir tahun;Bahwa menurut saksi terjadi ketekoran kas Daerah karenabendahara (Abdul Hamid) tidak menggunakan BKU untukmencatat selurun transaksi keuangan yang dikelolanya hanyamenggunakan buku kas pembantu dengan media computer yangseharusnya

Yayan Rp. 3.000.000.000, Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mataanggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.

UNTAD Untuk Biaya BiayaOperasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di BungkuTahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II UniversitasTadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dariPemerintah Daerah Morowali sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yangmelekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD

merupakan StafAdministrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD diMorowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan RektorUniversitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola AdministrasiKeuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuanberkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah DaerahMorowali sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebutpada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD

) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaanterhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibahtersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danHalaman 4 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,PaluAset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012,kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebutdinyatakan lengkap' selanjutnya diterbitkan Surat PermintaanPembayaran

UNTAD diMorowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan RektorUniversitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggalHalaman 9 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola AdministrasiKeuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuanberkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah DaerahMorowali sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebutpada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD

) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaanterhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibahtersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012,kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebutdinyatakan lengkap' selanjutnya diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan SuratPerintah Pencairan Dana

BANYA, SH sebesar Rp337.341.750,00 untuk jangkawaktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011;1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atasnama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor:900/367/PPKAD/X1/2010 tanggal 05 November 2010 uraian pengirimanSurat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/36/PPKAD/2010 perihalLangkahLangkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 besertalampirannya;1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari 2011 s/d09 Februari 2011, PT Bank NTT

Cabang Rote Ndao (014) User Cetak:0533 kepada Yth. 01401.04.000003 6 Penerimaan PAD (Pemda RoteNdao), tanggal 10 Februari 2011;1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kabupaten RoteNdao Nomor: 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihalHal. 32 dari 52 hal.

BANYA, S.H., sebesar Rp337.341.750,00 untuk jangkawaktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011.1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atasnama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor 900/367/PPKAD/XI1/2010tanggal 05 November 2010 uraian pengiriman Surat Edaran SekretarisDaerah Nomor: 900/36/PPKAD/2010 perihal Langkahlangkahmenghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari 2011 s/d09 Februari 2011, PT.

Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak:0533 kepada Yth. 01401.04.000003 6 Penerimaan PAD (Pemda RoteNdao), tanggal 10 Februari 2011;1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kabupaten RoteNdao Nomor: 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihalPengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth.

).Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00182/STS/PPKAD/2017 tanggal17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 50.000.000, (lima puluh juta) ke No Rek.005.01.02.0000084, bersama lampiran bukti setoran Rp. 80.000.000,(lima puluh juta)Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00185/STS/PPKAD/2017 tanggal17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta) ke No Rek.005.01.02.0000084, bersama lampiran bukti setoran Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta).Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00186/STS/PPKAD/2017

Konawe, dengan rinciansebagai berikut: N Nomor Surat Tanda Tanggal Jumlah (Rp)o Setoran1. 00182/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 50.000.000,002. 00183/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 65.000.000,003. 00185/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 30.000.000,004. 00186/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 70.000.000,005. 00342/STS/PPKAD/2018 11 Juli 2018 80.000.000,00TOTAL 295.000.000,00 Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atasmengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasilaudit dalam rangka

/2017 17 Mei 2017 50.000.000,002 00183/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 65.000.000,003 00185/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 30.000.000,004. 00186/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 70.000.000,005 00342/STS/PPKAD/2018 11 Juli 2018 80.000.000,00TOTAL 295.000.000,00 Halaman ke 43 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiDana tersebutlah yang masuk Ke Kasda atas penyimpangan anggaran kegiatanTA. 2016 yang menjadi temuan BPK tahun 2017 untuk TA. 2016.

Dari jumlah temuanBPK, Saksi sudah tindak lanjuti sebanyak sekira Rp. 200 Juta dan Saksi jugasudah di proses oleh Tim TPTGR dan selain dana Rp. 200 Juta, Saksi jugamenjaminkan beberapa aset Saksi berupa tanah milik Saksi, dan sesuai datapengembalian yang ada : No Nomor Surat Tanda Tanggal Jumlah (Rp)Setoran1. 00182/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 50.000.000,002. 00183/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 65.000.000,003. 00185/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 30.000.000,004. 00186/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 70.000.000,005

sebagaimana dengan Daftar Aset milik Pemerintah Kabupaten TapanuliTengah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKAD);> Memerintahkan kepada Penggugat Intervensi untuk membayar dendasebesar Rp. 50.000.000.00. atas keterlambatan pembangunan pasarkelurahan Tapian Nauli Il, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten TapanulliTengah;> Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini;Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex

sebagaimana denganDaftar Aset milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dinas PendapatanPengelola Keuangan dan Aset (PPKAD); Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 37/Padt.G/2016/PN SbgMenimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari tuntutanPenggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Intervensi Ill tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa tuntutan yang dikemukakan tersebut tidak jelas apamaksud dan tujuannya.

Rote Ndao TA. 2012 dengan lampiran : 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D/0173/LS/PPKAD/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SKPKD.900/002/SPM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SKPKD.900

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao sekitar BulanAgustus 2012 setelah musim tanam 2011 / 2012 berakhir dan saksisebagai Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan pada Dinas PPKADKabupaten Rote Ndao 'juga mendapat Salinan LaporanPertanggungjawaban tersebut dari Kepada Dinas PPKAD Kabupaten RoteHalaman 42 dari 224Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN.KpgNdao, adapun dari Laporan Pertanggung jawaban yang dibuat oleh PD.lta Esa tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara Rekapan dan DataPendukung (Nota Pembelian

Banepa, SE menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) nomor : SP2D/0173/LS/PPKAD/VIIV2012Halaman 45 dari 224Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpgtanggal 01 Agustus 2012 untuk mencairkan / memindahbukukan Dana Penyertaan Modal Kepada PD. lta Esa Kab.Rote Ndao TA. 2012 sesuai Perbup Rote Ndao Nomor : 62tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000.

Seharusnya uang subsidi pupuk disalurkan kepadaKelompok Tani dan bukan untuk membeli pupuk.Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dan tanggal 11 Oktober 2012,Terdakwa Mira Anugrah Riwu melakukan Penyetoran Pengembalian SisaBantuan Sosial TA. 2011 Ke Bank NTT sesuai hasil temuan BPK RI atasnama PD. lta Esa Ke Rekening PPKAD Kab.

Ita Esa per 31 Desember 2011 yangformatnya telah disiapkan oleh PPKAD, selanjutnya dibentuk TimVerifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya pemberian danapenyertaan modal daerah kepada PD. lta Esa dan setelahdinyatakan layak oleh Tim Verifikasi selanjutnya Terdakwamelengkapi dokumen di PPKAD dan Terdakwa menandatanganiBerita Acara Pembayaran NomorHalaman 123 dari 224Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN.KpgSKPKD.900/002/SPP/V1V2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah

Ita Esa per 31Desember 2011 yang formatnya telah disiapkan oleh PPKAD;Menimbang, bahwa selanjutnya dibentuk Tim Verifikasi untukmenentukan layak atau tidaknya pemberian dana penyertaan modal daerahkepada PD. lta Esa dan setelah dinyatakan layak oleh Tim Verifikasiselanjutnya Terdakwa melengkapi dokumen di PPKAD dan Terdakwamenandatangani Berita Acara Pembayaran NomorSKPKD.900/002/SPP/VIV2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan menandatangani Kwitansi Pembayaran

Konawe, dengan rinciansebagai berikut: N Nomor Surat Tanda Tanggal Jumlah (Rp)o Setoran1. 00182/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 50.000.000,002. 00183/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 65.000.000,003. 00185/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 30.000.000,004. 00186/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 70.000.000,005. 00342/STS/PPKAD/2018 11 Juli 2018 80.000.000,00TOTAL 295.000.000,00 Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atasmengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasilaudit dalam rangka

/2017 17 Mei 2017 50.000.000,002 00183/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 65.000.000,003 00185/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 30.000.000,004. 00186/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 70.000.000,005 00342/STS/PPKAD/2018 11 Juli 2018 80.000.000,00TOTAL 295.000.000,00 Halaman ke 40 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.

Dari jumlah temuanBPK, Saksi sudah tindak lanjuti sebanyak sekira Rp. 200 Juta dan Saksi jugasudah di proses oleh Tim TPTGR dan selain dana Rp. 200 Juta, Saksi jugamenjaminkan beberapa aset Saksi berupa tanah milik Saksi, dan sesuai datapengembalian yang ada : No Nomor Surat Tanda Tanggal Jumlah (Rp)Setoran1. 00182/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 50.000.000,002. 00183/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 65.000.000,003. 00185/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 30.000.000,004. 00186/STS/PPKAD/2017 17 Mei 2017 70.000.000,005

. 00342/STS/PPKAD/2018 11 Juli 2018 80.000.000,00TOTAL 295.000.000,00 Halaman ke 147 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.

Tapin, dari Dinas Sosial mengajukan Surat PerintahMembayar kepada Dinas PPKAD ( Pengelola Pendapatan Keuangandan Aset Daerah ) Kab. Tapin setelah itu dari PPKAD mengirim uangtersebut ke rekening Panti Paca Budi Utomo Binuang.> Bahwa proposalnya adalah berupa data profil yayasan yang memuatkeabsahan yayasan, kepengurusan dan jumlah anak.Putusan Nomor : 25/Pid. Sus/Tipikor/2013/PN.

Tapin, dari Dinas Sosial mengajukan Surat PerintahMembayar kepada Dinas PPKAD ( Pengelola Pendapatan Keuangandan Aset Daerah ) Kab.

Tapin, setelah itu dari Dinas Sosial mengajukan Surat PerintahMembayar kepada Dinas PPKAD ( Pengelola Pendapatan Keuangandan Aset Daerah ) Kab. Tapin setelah itu dari PPKAD mengirim uangtersebut ke rekening Panti Paca Budi Utomo Binuang.> Bahwa Jumlah anak yang diajukan permohonannya oleh Yayasan PacaBudi Utomo Binuang ke Dinas Sosial Kab.

Tapin, setelah itu dari Dinas Sosial mengajukan SuratPerintah Membayar (SPM) kepada Dinas PPKAD ( PengelolaPendapatan Keuangan dan Aset Daerah ) Kab.

Tapin persyaratanpencairan diserahkan ke Dinas PPKAD Kab. Tapin untuk diterbitkanSPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diberikan kepada terdakwa,Putusan Nomor : 25/Pid. Sus/Tipikor/2013/PN.

Jeneponto untuk disahkanpada tanggal yang sama yaitu tanggal12 Januari 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD)dan H.MUHAMMAD BASIR, SE, M.Si selaku Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) KabupatenJeneponto telah mengesahkanDPASKPDDinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor 1.07.01.18.02.5.2 TahunAnggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyarrupiah), dalam DPASKPD tersebut dengan perubahan Nomenkelatursebagai

Jeneponto untuk disahkanpada tanggal yang sama yaitu tanggal12 Januari 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD)dan H.MUHAMMAD BASIR, SE, M.Si selaku Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) KabupatenJeneponto telah mengesahkanDPASKPDDinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor 1.07.01.18.02.5.2 TahunAnggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyarrupiah), dalam DPASKPD tersebut dengan perubahan Nomenkelatursebagai

Jeneponto yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.Jeneponto selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), kemudian KepalaDinas PPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran,kemudian Kepala Bidang Anggaran mendisposisi kembali permintaanyang ditujukan kepada Kepala Seksi Otorisasi untuk menyiapkan suratpenyediaan dana untuk ditetapkan oleh Pejabat Pengelola KeuanganDaerah selaku Bendahara Umum Daerah; setelah itu terbitlah SPP danSPM yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika

EMIL ASHADY MAKKARAENG, SE, M.Si, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuatdalam BAP;Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Perbedaharaan Dinas PPKAD Kab,Jeneponto Dinas PPKAD Kab. Jeneponto, saksi mengetahui kalau padaTahun 2015, di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

Jenepontoyang ditujukan kepada Kepada Dinas PPKAD Kab.

mengembalikan sehinggakemudian terdakwa dilaporkan saksi Azis Rahman ke pihak berwajib;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan ;e Saksi Iman Hadi Kusuma, SH Bin Dahlan, memberikan keterangan dibawah sumpah yangselengkapnya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar bagian Umum Pemkab Muara Enim pada tahun 2012 tidak pernah mengadakanlelang mobil dinas Land Cruiser dan Mitsubishi Strada; Bahwa yang berwenang melakukan lelang kendaraan dinas adalah Dinas PPKAD

Muara Enim;e Bahwa masyarakat umum bisa mengikuti lelang kendaraan dinas apabila memang ada lelangyang diadakan oleh Dinas PPKAD tersebut, dengan aturanaturan yang ditetapkan oleh Dinas PPKAD;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan ;e Saksi Yudha Asma Sasela, memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar terdakwa adalah orang tua saksi;e Bahwa saksi tidak tahu menahu persoalan antara terdakwa dengan

Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD; -----------------14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011; -------------------------------------------------------------------------------------15. Copy Surat Perintah Membayar No. 47.05a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011; -16. Copy surat lembar kontrol TA. 2011; ----------------------------------------------17.

Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD; -----------------------------------------------------------------24. Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Triwulan III tahun 2011; ----------------------------------25. Copy Register Kendali; ---------------------------------------------------------------26. Copy Register Kendali Dinas Dikpora; ---------------------------------------------27.

inas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA. 2011tanggal 12 2011; Cek No. 8025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TW III/BUD/2011 ns O11 tanggal 18 Juli 2011; opy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPDJill, Oy arc eren tert eee eee reenter een134~~ U/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD; XY opy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 115.16.17.18.19.Copy Surat Perintah Membayar No.47.05a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011;Copy Surat Lembar Kontrol TA. 2011; Copy Surat

,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: aa eeeBahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; Bahwa Terdakwa merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Buol; Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah) Kabupaten Buol sejak tanggal 11 Juli 2008 dan padattanggal 9September 2011 saksi dilantik menjadi Kepala Dinas Tata Ruang Pe anKabupaten Buol sampai sekarang; nn OS Bahwa tugas dan fungsi saksi

Dan et dibawa ke Dinas PPKAD dibagian bidangah lengkap dan sesuai dengan yang diminta, selanjutnyamudian Kuasa BUD membuat rekapan SP2D untuk dibawa ke Bank gunaQ mbinatndckanmentaste tagihan tersebut ke rekening SKPD; Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Bupati dan meminta agar saksi segeramemproses pengajuan pencairanhonor Guru Kontrak Daerah dan PegawaiHonorer Tenaga Administrasi Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol untuk triwulan III tahun 2011, kalau tidak segeradiproses

No.W8.01/SPDTW.II/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku %14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP ep! tanggal 1 Juli15. Copy Surat Perintah Membayar No. 47.0516. Copy surat lembar kontrol TA. 2011; 17. Copy Surat Permintaan Pembay0050.06/SPP/LS/DISDIKPORA201418. Copy dokumen pengajuan honor Tenaga Kontrak Triwulan III tahun 2011;19. Copy Surat Perintah & Dana No. 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 JuliQOL Ly anne nen e e2 20.

PenyediaanDana (SPD) dan diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran SKPD,70kemudianBendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP dan SPM, selanjutnyaSPP ditandatangan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD mengetahui PPTK.Kemudian SPP dan SPM diajukan kepada Kasubag Keuangan SKPD untukdilakukan verifikasi, setelah diverfikasi diserahkan kepada PejabatPenatausaha Keuangan (PPK) untuk difarap, lal SPM diserahkan kepadaKepala Dinas selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani Danselanjutnya dibawa ke Dinas PPKAD

Abunawas No. 237, Unaaha, Nomor Rekening 005 01.05.001894-2 atas nama Dinas pendidikan dan Kebudayaan Konawe Jalan Inolobunggadue, Rekening Konran Giro Periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016dengan user Cetak : 005-00140 terdiri dari 41 (empat puluh satu halaman) ;

10

1. Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00183/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta juta

penyesuaian anggaran guna tetap bisa membayar pekerjaan yangtelah terlaksana;Bahwa sebelum bertugas di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan saksi pernahbertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan dan saat itu saksimenjabat sebagai Sekretaris Dinas dan juga sebagai PPK (Pejabat PembuatKomitmen);Baahwa pencairan dana proyek baru bisa dilaksanakan setelah adanya SPM(Surat Perintah Membayar) dari Dinas yang bersangkutan setelah SPM (SuratPerintah Membayar) tersebut terbit maka dibawa ke Dinas PPKAD

Nomor : 58.B/LHP/XVIILMDN/07/2016 tanggal 21 Juli2016 tersebut tidak didapatkan temuan terhadap pembangunan sarana air bersihdi Desa Hilimaera Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan tersebut;Bahwa setahu saksi dalam pencairan dana terhadap pembangunan sarana airbersin di Desa Hilimaera Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatantersebut tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan hanya sebatasmenerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) sedangkan urusan pembayaran ituadalah tugas dari Dinas PPKAD

Heppy Santurius Laia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa setahu saksi permasalahan antara Tergugat dan Penggugat adalahmengenai belum dibayarkannya pekerjaan yang telah dilaksanakan olehPenggugat berupa pembangunan proyek air bersih di Desa HilimaeraKecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015 olehPemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini sebagai Tergugat; Bahwa pada saat ini saksi bekerja di Dinas PPKAD (Pendapatan PengelolaanKeuangan Dan

Kekayaan Aset Daerah) Kabupaten Nias Selatan;Putusan No : 1/Pdt.G/2017/PN Gst, hal 33 dari 50 halBahwa saksi bekerja di Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan DanKekayaan Aset Daerah) Kabupaten Nias Selatan sejak tahun 2010 sampaidengan saat ini;Bahwa pada saat ini saksi bertugas di bidang Aset pada Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah) KabupatenNias Selatan tetapi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, saksi betugas dibidang Anggaran;Bahwa setahu saksi jika

Laporan Hasil Pemeriksaan) dariBPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Nomor : 58.B/LHP/XVIILMDN/07/2016tertanggal 21 Juli 2016 ditemukan adanya defisit pada tahun anggaran 2015sebesar 30,41% (tiga pulun koma empat puluh satu persen) dan setahu saksidefisit pada tahun anggaran 2015 di Pemerintah Daerah Kabupaten NiasSelatan disebabkan pendapatan daerah tidak terealisasi sebagaimana yangdiharapkan sedangkan belanja sudah berjalan dan saksi Heppy Santurius Laiamenerangkan bahwa saksi adalah bekerja di Dinas PPKAD

KabupatenSeluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;2. 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPUSLM/V/2011dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;3. 17 (tujun belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011;4. 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLMIIII/2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas

PPKAD tanggal 22 Maret 2011;5. 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPUSLMIIII/2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku Lembaran DaerahKabupaten Seluma;1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala DinasPekerjaan Umum perihal Penandatanganan dan penyelesaianadministrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh

38)39)AO)1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Seluma;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSeluma;1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang PengelolaanKeuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

KabupatenSeluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma; 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPUSLM/V/2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011; 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011; 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLM/III/2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas PPKAD

tanggal 22 Maret 2011; 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPUSLMIIII/2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma kepadaKepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku Lembaran DaerahKabupaten Seluma;1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala DinasPekerjaan Umum perihal Penandatanganan dan PenyelesaianAdministrasi Kegiatan Tahun Angaran 2010 yang ditandatangani

Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku1,2,3,4,55 Tahun 2016 Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, selanjutnyadiberi tanda T.I.11 9;10.Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku1,2,3,4,55 Tahun 2011 Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, selanjutnyadiberi tanda T.I.IIl 10 ;11.Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku1,2,3,4,5 Tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, selanjutnyadiberi tanda T.I.Il 12 ;12.Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku1,2,3,4,55

Tahun 2013 Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, selanjutnyadiberi tanda T.I.Il 13;13.Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku1,2,3,4,55 Tahun 2015 Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, selanjutnyadiberi tanda T.I.Il 14 ;14.Asli Surat Pernyataan Siti Salmah tanggal 18 Mei 2018, selanjutnyadiberi tanda T.I.Il 15;15.Asli Surat Pernyataan Salahudin Hemon tanggal 17 Juni 2019,selanjutnya diberi tanda T.I.II 16 ;16.Asli Surat Pernyataan Ilyas A.

Agraria, PP No. 24 Tahun1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana yang telah Majelis HakimUraikan diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan alatalat bukti yangdiajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Majelis Hakim pertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Bukti bertanda TI.II10 berupa Daftar HimpunanKetetapan Pajak & Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2011 Dinas PPKADKabupaten Dompu, Bukti TI,Il13 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak &Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2013 Dinas PPKAD

Kabupaten Dompu, danBukti TI,ll14, berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku1,2,3,4,5 Tahun 2015 Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, bahwa ketiga buktiSurat tersebut (bukti TI.I10, TI.Il13 dan Bukti TI.Il14) hanya berupa Fotocopi tanpa disertai dengan aslinya sehingga dengan demikian ketiga alat buktitersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan ( Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9Desember 1987);Menimbang,bahwa terkait dengan alat bukti surat

Abdul Jalil Sikki Kec.Binamu Kab.JenepontoIslamPensiunan PNS (Mantan Bendahara Pengeluaranpada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto).$1.Terdakwa tersebut tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca ;1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus 2016Nomor. 47/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;2.

Sos hanyalah pelaksana tugassebagai bendahara bantuan sosial Kantor PPKAD Kabupaten Jeneponto, yangmengajukan proposalproposal dari sekolahsekolan Taman Kanakkanak seKabuaten Jeneponto adalah Pr. Nurhayati ke Kantor PPKAD dimana TerbandingTerdakwa Sjafruddin, S. Sos bertugas, setelah proposal tersebut didisposisiuntuk dicairkan dananya oleh Kadis PPKAD Kabupaten Jeneponto, makaTerbandingTerdakwa Sjafruddin, S.

Nurhayati yangmembagikannya langsung kepada sekolahsekolah TK yang berhak mendapatbantuan dari Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, persoalan danabantuan tersebut sampai atau tidak kepada sekolah TK yang mendapat bantuanadalah tanggung jawab Pr. Nurhayati, karena setelah terjadinya penyerahandana BOP dari TerbandingTerdakwa Sjafruddin, S. Sos kepada Pr. Nurhayatimaka tanggungjawab sepenuhnya telah beralih kepada Pr. Nurhayati untukmempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata.

ANDI ARFIANDI MUNDZIR MUHIDDIN, SE, MAP, di bawah sumpahdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yangtermuat dalam BAP;Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Otorisasi DPA SKPD BidangAnggaran Dinas PPKAD Kab.

Jeneponto berdasarkan SK BupatiJeneponto;Bahwa yang menjadi kewenangan saksi adalah selaku fasilitatorverifikasi DPA yang dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan melakukan paraf pada pengesahan DPA yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam halini Kepala Dinas PPKAD Kab.

EMIL ASHADY MAKKARAENG, SE, M.Si, di bawah sumpahdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuatdalam BAP;Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Perbedaharaan Dinas PPKADKab, Jeneponto Dinas PPKAD Kab. Jeneponto, saksi mengetahuikalau pada Tahun 2015, di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kab.

Bahwa untuk proyek perataan dan penimbunan sudah cairsemua (100 %), sedangkan untuk pemadatan dan penimbunanmasih ada biaya pemeliharaan yang belum cair yaitu sebesar 5% dari nilai kKontrak, dan kewenangan saya selaku Kepala SeksiPerbendaharaan Dinas PPKAD Kab.

Jeneponto adalah Menerbitkan surat Perintah Pencairan dana (SP2D); Bahwa mekanisme yaitu adanya surat permintaan penyediaandana dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Jeneponto yang ditujukan kepada Kepada Dinas PPKAD Kab.Jeneponto selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), kemudianKepala Dinas PPKAD memberikan disposisi kepada KepalaBidang anggaran, kemudian kepala Bidang anggaranmendisposisi kembali permintaan yang ditujukan kepada Kepalaseksi otoriasi untuk menyiapkan surat penyediaan

03 Desember 2013 yang ditandatangani olehBendahara pengeluaran ALEXI VICKY REMATOBI dan mengetahuiPPTK RULAND KORISANO, S.Sos;1 (satu) lembar SPD Anggaran Belanja Daerah TA PPKAD SelakuBUD Nomor: 10102/ SPDBD/ DINKES/ DAU/ XII/ 2013 TAHUN2013 tgl 2 Desember 2013 senilai Rp.963.255.000,00 untukkebutuhan penyediaan dana untuk tagihan lunas sebesar 100% ataspekerjaan pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (pengadaanObat Paten) TA. 2013 kepada PT.

PPKAD Kab. Waropen Kepala SubBidang Verifikasi DEREK SIMUNAPENDI, SE;1 (satu) lembar Nota Tagihan Nomor: 02/PT.ABC/NT/X1I/2013 tgl 19Nopember 2013 yang ditandatangani oleh LA JIMA selaku KuasaDirektris PT. ABADI BINTANG CEMERLANG;1 (Satu) lembar Faktur Tagihan Nomor : 04/PT.ABC/FKT/XI/2013 tgl19 November 2013 senilai Rp. 963.255.000,00 yang ditandatanganioleh LA JIMA selaku Kuasa Direktris PT.

PPKAD Kab. Waropen Kepala SubBidang Verifikasi DEREK SIMUNAPENDI, SE;k. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 226/SP/KESH/X1I/2013tanggal 20 November 2013 perihal pengiriman pengajuan tagihan100% pekerjaan pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TA.2013 oleh CV. Ariska Mandiri dengan nilai Rp.1.650.981.980,00.yang ditandatangani oleh PA Dinas Kesehatan Kab. Waropen M.NUR LASUT, S.Kep., MM;. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tg!

PPKAD Kab. Waropen Kepala SubBidang Verifikasi DEREK SIMUNAPENDI, SE;j. 1 (Satu) lembar Nota Tagihan Nomor: 02/PT.ABC/NT/X1I/2013 tgl 19Nopember 2013 yang ditandatangani oleh LA JIMA selaku KuasaDirektris PT. ABADI BINTANG CEMERLANG;k. 1 (Satu) lembar Faktur Tagihan Nomor : 04/PT.ABC/FKT/X1/2013 tgl19 November 2013 senilai Rp. 963.255.000,00 yang ditandatanganioleh LA JIMA selaku Kuasa Direktris PT.

PPKAD Kab. Waropen Kepala SubBidang Verifikasi DEREK SIMUNAPENDI, SE;k. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 226/SP/KESH/X1I/2013tanggal 20 November 2013 perihal pengiriman pengajuan tagihan100% pekerjaan pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TA.2013 oleh CV. Ariska Mandiri dengan nilai Rp.1.650.981.980,00.yang ditandatangani oleh PA Dinas Kesehatan Kab. Waropen M.NUR LASUT, S.Kep., MM;I. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tg!