Saipi) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

4. Membebankan kepada Pemohonuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratusribu rupiah).

menjelaskan dalam persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat bahwa Pemohon Keberatan (Semula Termohon) memenuhi permintaan dariMenteri Keuangan tersebut berdasarkan UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternHalaman 12 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUNJKTPemerintah, dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

mengacu padapedoman yang ditetapkan pemerintah.Pasal 53(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakanaparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.(2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standaraudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu padapedoman yang ditetapkan pemerintah.Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Di samping itu, berdasarkan Standar Audit InternPemerintah Indonesia (SAIPI) yang berlaku bagi Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) termasuk Pemohon Keberatan (Semula Termohon), hasil audit hanya disampaikan kepada pemberi tugas, dalam hal iniKementerian Keuangan.m. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (Semula Termohon) tersebut di atas, telah diakui dan menjadi fakta hukum dalam persidangan serta telah dimasukkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Bahwa Pemohon Keberatan (Semula Termohon) dalam kapasitasnyasebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, wajib menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada Standar Audit Auditor InternPemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik Auditor Intern PemerintahIndonesia (Kode Etik AAIPI), serta wajib menjaga rahasia jabatansebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan, yangmenyatakan:1) Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yangmenyatakan

Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasiapthak yang diperiksa, dan hanya dapatmengemukakannya atas perintah pejabat yangberwenang;4) Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)bagian Standar Komunikasi Audit Intern Paragraf 4060(Pendistribusian Hasil Audit Intern) Angka 38 menyebutkan bahwa:Auditor harus mengomunikasikan dan mendistribusikan hasilpenugasan audit intern kepada pihak yang tepat, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan

HAIYUN Bin SAIPI ALWI) terhadap Penggugat (AHWANI HARIYONO PUTRI Binti Alm. SLAMET HARIYONO)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466000 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Apri Wijaya bin Saipi ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Hana Aisah binti Enjang Rimin ) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380000,00 ( tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);

MUHAMMADYAMIN SAIPI (PPK), saksi SUKARMAN, S.Pdi (bendahara pengeluaran) dan saksiSURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN (Direktur PT. ALASAGRATAMA PERKASA) datang menghadap saksi Notaris NURSUHADI, SH untukmembuat perjanjian pemblokiran pencairan dana 100% Pekerjaan KontruksiPembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

H.MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi.Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA BinMUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi sdre HENDRI PONDA AliasUCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDAselanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M.

MUHAMMAD YAMIN SAIPI (Pejabat PembuatKomitmen/PPK), saksi M.IRSYAD, ST Bin MAKASI (yang mewakili dari PT.ALAS AGRATAMA PERKASA), saksi SYAIFULLAH, SE (yang mewakili dariKonsultan Pengawas) dan Sdr. M. SALIM FAHRI untuk datang ke Aula Kantorsementara Kemenag Kab. Aceh Tenggara yang berada di Pulokemiri.Bahwa sekira pukul 15.00 Wib setelah berkumpul lalu terdakwa Drs. H.JAUHARUDDIN, MM Bin M.

MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA BinMUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi HENDRI PONDA Alias UCOKPONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) danmemberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnyauang tersebut diserahkan kepada saksi M.

Yatni binti Saipi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acarasidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah ibu kandung; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ida Royani binti SahRudin dan Tergugat bernama Rahmat bin Samsudin; Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Penggugat atau Tergugat hingga berpisah; Bahwa antara Penggugat

No 0691/Padt.G/2021 /PA.Tgmpada tanggal 14 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus oleh karena itu Penggugatmemiliki legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksisaksiyaitu: Yatni binti Saipi dan Lilis Suryani binti Ismail, keduanya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua

SAIPI);

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3.Memberi izin kepada Pemohon (Yazid bin Adang sa,at) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salamah binti Saipi) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546000,- ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 Pemohon menikah denganPemohon Il, di rumah saudara Pemohon yang beralamat di Desa KotaMulya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Hamzah Saipi)melalui Video Call dan diakad oleh seorang imam yang bernama Baco S.Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 285/Padt.P/2021/PA.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sumaryadi bin Saipi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sutiya binti Djerai) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Faris Yusuf bin Yusuf Saipi) dan Pemohon II (Agus Tobuhu binti Nusi Tobuhu), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1998, di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Karim Sumung bin Kasman Sumung) terhadap Penggugat (Sian Ahmad binti Ahmad Daud Saipi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Harsan bin Saipi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,bertempat tinggal di Perum Ragom Gawi Blok F2 No. 20 RT 03 KelurahanKemiling Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnyamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :7 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II, hubungansaksi dengan Pemohon dan Pemohon Il adalah saudara sepupumantan suami pertama Pemohon II;7 Bahwa nama suami pertama Pemohon II namanya Riswin Efendibin Abdullah;7 Bahwa saksi hadir dalam

dibawah sumpah danterhadap keterangan tersebut dinilai majelis keterangannya saling bersesuaiandan relevan serta mendukung dalil permohonan para Pemohon sehinggaketerangan ke empat saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkanmajelis dalam menjatuhkan penetapan ini;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil status Pemohon II adalahjanda cerai hidup dari perkawinan sirrinya dengan seorang lakilaki bernamaRiswin Efendi bin Abdullah, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orangsaksi, Harsan bin Saipi

Dalam SAIPI, disebutkan Kode Etikadalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan olehauditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit; Kode Etik Auditor;1. Integritas;Integritas adalah mutu, sifat, atau kKeadaan yang menunjukkan kesatuanyang utuh sehingga memiliki potensi dan kKemampuan yang memancarkankewibawaan dan kejujuran;Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw2.

Auditor dalam bertugas wajib mematuhi Kode Etik profesiauditor yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI);Bahwa Prinsipprinsip etika dalam profesi Auditor yaitu Integritas, Objektifitas,Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel dan Perilaku Profesional, harus selaluditerapbkan dan ditegakan oleh seorang auditor dalam bertugas ataumenjalankan profesinya;Bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberiperingatan, diberhentikan

,M.Si postingan Terdakwa tidak benar jika menunjuk profesi Auditor,karena Auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terikat padastandar audit yang telah ditetapkan, untuk Auditor intern yaitu standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Auditor dalam bertugas wajib mematuhiKode Etik profesi auditor yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariStandar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw Bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Ahli Assoc. Prof. Dr.Andika Dutha Bachari, S.Pd.

,M.Si postingan Terdakwa tidak benar jika menunjukprofesi Auditor, karena Auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terikatpada standar audit yang telah ditetapkan, untuk Auditor intern yaitu standarAudit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Auditor dalam bertugas wajibmematuhi Kode Etik profesi auditor yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Assoc. Prof. Dr. AndikaDutha Bachari, S.Pd.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat(Bayu Risaldi Wardani bin Dani Saipi) terhadap Penggugat (Ayu Safitri binti Mochamad Marlan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mas'ud Saipi Bin Karmin) terhadap Penggugat (Intriyana Binti Atmo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Durahim bin Saipi) terhadap Penggugat (Juarsih binti Judin);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah).

Ahaya Ibrahim bin Rajak Ibrahim yang telah meninggal duniapada tanggal 12 Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragamaIslam;2.Bahwa semasa hidupnya Alm.Ahaya Ibrahim Bin Aswin Saipi menikahsebanyak 2 (dua) kali pertama dengan seorang perempuan bernamaRisnawati Djafar binti Djafar Malapo (Pemohon I) dan yang kedua denganseorang perempuan bernama Suwarni Otane;3. Bahwa pernikahan kedua alm. Ahaya Ibrahim tidak tercatat;4.Bahwa Pemohon mempunyai suami lain selain alm.

Alm Ahaya Ibrahim semasa hidupnya pernah menikahsebanyak 2 (dua) kali, dalam perkawinannya yang pertama telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon Ill, dan Pemohon IV dan dalamperkawinannya yang kedua tidak dikaruniai anak karenanya berdasarkan Pasal171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, alm Ahaya Ibrahim bin Aswin Saipi dapatdisebut sebagai Pewaris;Menimbang, bahwa ahli waris langsung (eigeen hoofde) dari Pewarisadalah terdiri dari ayah kandung, ibu kandung, istri, dan anakanak kandungnamun

Memberi izin kepada Pemohon (Saipi bin Ja'ali) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Siti Rositah binti Suhadi) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);