gugatan Penggugat dihubungkandengan jawab jinawab serta buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak, , maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansipokok gugatan dari Penggugat yaitu apakah benar Tergugat telan melakukanPerbuatan Melawan Hukum dengan mensertifikatkan tanah obyek sengketamilik Penggugat yang telah ada Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ,maka terlebin dahulu Majelis akan menelaah atau meneliti apakah gugatanPenggugat tersebut memenuhi syarat formal dan substansiil

perkara a quo baik Penggugat maupunTergugat untuk membuktikan dalil maupun bantahannya telah mengajukanbukti surat dan terkait dengan bukti surat maka Majelis Hakim menggunakanpedoman sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa Karena judexfacti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapatdiantaranya yang penting yang secara substansiil

Larikrejo, Kecamatan Undaan,42yang bersangkutan bertempat tinggal di Kecamatan Undaan Lor (videketerangan saksi Sutarni dan saksi Sutejo);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa a quo telahmelanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, PeraturanPemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dan bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik, terutama asas Kecermatan, sehingga objeksengketa a quo adalah cacat substansiil

Dari aspekmateriil (substansiil) kartu stock fungsinya sebatas untuk mengetahui berapabanyak persediaan barang yang ada di lokasi, kartu stock ini tidakmembuktikan bahwa barangbarang yang tercantum pada kartu adalah dalamkeadaan rusak/ hancur.

bersumpah :Demi Alloh saya bersumpah, Allah akan melaknat saya bila sayaberbohong belum pernah berhubungan badan dengan GARRY IANANDAbin DEDY SISWANTO (Alm) yang sekarang masih berstatus sebagaiSuami sayaBahwa selebihnya sebagaimana yang disampaikan Pemohon/Penggugatdalam konpensi dalam repliknya maupun dalam Permohonannya terkaitdengan perkara ini adalah tidak benar dan haruslah dipandang sebagai dalilyang dibuat buat untuk menguatkan dalil Pemohon/Penggugat dalamkonpensi saja, bukan kebenaran secara substansiil

a quo baik Penggugat maupunTergugat untuk membuktikan dalil maupun bantahannya telah mengajukanbukti surat dan terkait dengan bukti surat maka Majelis Hakim menggunakanpedoman sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa KarenaJudex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri darifoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang penting yang secara substansiil

Usaha Negara, adalah apakah penerbitanobjek sengketa in litis oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturanHalaman 68 dari 99 halaman Putusan No. 36/G/2018/PTUNPBRperundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atausebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidaksah, dengan menggunakan dasar pengujian (toetsingsgronden) yaituperaturan perundangundangan yang mengatur dari segi kewenangan,segi materiil/ substansiil

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatasMajelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (3) PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 11Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang padapokoknya mengatur kriteria substansiil yang menjadi prasyarat penerbitanPenetapan Upah Minimum Sektor Provinsi antara lain adalah : adanyakesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan asosiasi

Mahkamah Agung telah mempertegaskantindakan Judex Facti yang tetap melakukan pertimbangan dan memutuskanperkara berdasarkan Fotocopy tanoa memperdulikan Asli dari surat surattersebut, oleh Mahkamah Agung dianggap buktibukti tersebut tidak sah,seperti yang di kemukakan sebagai berikut:"Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsuratbukti yang terdiri dari Fotocopyfotocopy yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan Aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang penting yangsecara substansiil

bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalahdapat dipercaya sepanjang salinan dan kutipan itu sesuai denganaslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkanDan sesuai dengan Jurusprudensi Mahkamah Agung No:701 K/Sip/1974tanggal 14 41976, kaidah hukumnya adalah:karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukuyang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil

Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 4 1976, yang berbunyi karena Judex Facti mendasarkan keputusannyaatas suratsurat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yangpentingpenting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh keduaHal. 19 dari 30 hal. Put.

Bahwa pada dalil gugatan poin 5 dan 6 pada pokoknya diuraikan tentangtalangan uang sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dantambahan modal sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).Bahwa menurut Pasal 8 RV syarat substansiil suatu gugatan diantaranyaadalah terdiri dari posita (Fundamentum Petendi) yang merupakan dalildalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang dijadikan dasar danalasan dari tuntutan (middelen van den eis).

Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/ Semula Tergugat.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Putusan No 74/PDT/2018/PT JMB halaman 24 dari 33 halamanMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasanalasan keberatan substansiil

hasil pelelangannya dibagi sesualdengan porsi atau bagian masingmasing sesuai Hukum Islam atauHukum Faratd.Bahwa berlandaskan pemikiran pada dua alinea diatas, KPKNLHalaman 29 dari 98 putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.SmnYogyakarta adalah Kantor Lelang yang wilayah kerjanya moeliputiKabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya moeliputiKabupaten Sleman dimana objek sengketa/harta warisan berada.Disebutkan atau tidak disebutkan, dijadikan pihak atau tidak dijadikanpihak bukan merupakan hal yang substansiil

Disebutkan atau tidakdisebutkan, dijadikan pihak atau tidak dijadikan pihak bukan merupakan halyang substansiil dalam pembagian harta warisan almarhum Pewaris danAlmarhumah Pewaris III.Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tidak JelasBahwa Bukti Kepemilikan atas objek sengketa telah berupa SertifikatHak Milik bukan lagi Bukti Kepemilikan adat yang kadang masih berbedaluas dan batasnya serta tumpang tindih dengan kepemilikan adat lainnya.Bahwa Sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagaialat

untuk modal dagang akan tetapiketerangan tersebut tidak didukung dengan bukti yang diajukanoleh pihak Tergugat A.1 dan A.2 yaitu~ bukti Bukti' T.A5karena diajukan tanpa disertai dengan aslinya sehinggaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 701 K/Sip/1974dengan kaidah hukumnya Karena judex facti mendasarkankeputusannya melulu atas surat surat bukti yang terdiri darifoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai denganaslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting pentingyang secara substansiil

2006 dalam uji materiilterhadap UndangUndang No 31 tahun 1999 diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : Penjelasan unsurHalaman 23 dari 43 halaman.24melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asaslegalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusitersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara TindakPidana Korupsi karena secara substansiil

Bahwa Tergugat , Il, Ill, IV, V menolak seluruh gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga cacat formildan substansiil;2. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalahan penyebutan namaTergugat IV, yaitu Margarctha Rinharjati, sehingga nama orang yangdigugat salah, karena yang sebenarnya adalah Modesta Rinharjati.Menurut M.

perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkandengan jawab jinawab serta buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak, , maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansipokok gugatan dari Penggugat yaitu apakah benar Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terlebih dahulu Majelis akanmenelaah atau meneliti apakah gugatan Penggugat tersebut memenuhi syaratformal dan substansiil

Bahwa PenetapanPengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1842/Pdt.P/2013/PN.Bks tanggal 10Juli 2013 tersebut juga tidak sejalan dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 701K/Sip/1974 tanggal 14April 1976, yang menyebutkan: karena JudexFacti mendasarkankeputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copi yangtidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapatdiantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh kedua belah pihak

AzaSketerbukaan(perolehaninformasiyangbenar,jujur,dantidakdiskriminatif,denganmemperhatikaperlindunganhakMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugattersebut ditolak oleh Tergugat dengan mengemukakandalil yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyeksengketa oleh Tergugat secara formal proseduralnyamaupun materiil substansiil telah sah secara hukumdan telah sesuai dengan peraturan perudang undanganyang berlaku, karena Penggugat telah melakukanperbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaanmasyarakat.

Pihak telah mengajukan bukti baik bukti Surat mapunbukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,replik, duplik, bukti Suratsurat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan parapihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokokpermasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak,baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil