Ditemukan 170 data
142 — 94
,berupa Surat Keputusan Care Taker DPP INSA Nomor : CTRXVI110915025Tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum INSA Periode 2015 2019.Dalam diktum Menimbang Surat Keputusan tersebut, dapat diketahui bahwapemilinan kepengurusan Indonesian National Shipowners Association (INSA)Periode 2015 2019, yang diselenggarkan pada tanggal 21 Agustus 2015terdapat perselisinan (deadlock), kKemudian diambil alin oleh care taker.Dengan adanya perselisihan tersebut, kiranya perlu diselesaikan permasalahankeperdataan
Bukti T 1 : Surat Keputusan Care Taker DPP INSA Nomor : CTRXVI 110915025 Tentang Penetapan dan PengesahanKetua Umum INSA Periode 2015 2019 (print out).2. Bukti T2 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (print out).3. Bukti T3 : Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang PerkumpulanPerkumpulan Berbadan Hukum (fotokopi dari buku).4.
380 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.502 K/Pdt.Sus/2010(ii)(iii)Oleh karena itu, dalam hal ini Pemohon Keberatan hanyabertindak sebagai penerima harga (price taker) dan bukansebagai penentu harga (price maker) dalam pasarbersangkutan. Dengan demikian unsur atau syarat terdapat*pemusatan kekuatan ekonomi dalam perkara ini TIDAKTERBUKTI.Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tidakterdapat pemusatan kekuatan ekonomi oleh PemohonKeberatan.
66 — 15
sampai dua kalikemudian bilang Kowe jo gelem diprovokasi ambekcino (kamu jangan mau diprovokasi sama orangcina) terus saya berdiri untuk melerai denganbilang Pak ojo ribut wong wonten tiyangDe,katah (pak jangan gaduh, ada orang banyak)sedang Terdakwa Nur Salim bilang: Yo santrimuono piro tak taker (ya santrimu ada berapasaya ukur; Bahwa saksi tahu Pak Tiyo dipukul paraTerdakwa, akan saksi lerai tetapi saksikewalahan dan Pak Imam memanggil Pak Fredytiba tiba waktu Pak Fredy datang Terdakwa Ariflangsung
Oktarini Prihanti, S.H.
Terdakwa:
1.Jaya Rahadiansyah Bin Aziz Hendra.
2.Andri Alias Ateng Bin Soleha.
88 — 12
yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sisa berat 0,101 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) Alat Hisap shabu terbuat dari botol plastic;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah sendak taker
Agung Malik Rahman Hakim,SH.
Terdakwa:
RIFALDI RISWANDIKA Als. IPAL Bin SYAMSUL BAHRI
62 — 3
deagan menape gbapetal) bo uloteses Mb bory seed ahTiaihacs: Hectele baka tik, aocapetadind apatiak boreal per arg LOLI jefe oh qpempe de er, aiamista fuieslpdnone Satr, Mirra ata Pebos Lovews oelaras waked erul devipan eeher hal See, ecm meri vec bea eather fled ok oer gan SE ee wah reba girseral peLvi cubed Kame secang rovisrgang hardpan marra stdh jowin (ackberry 7850 aeiwnpaTti aig dub pce Sele Mica. inh= SE aa pererrmnghan rtet'h: taker sakih Riserest rhlik recreels Fa aeserpent tryg sakes bh
124 — 52
Win dan PT.Primasel) diberikan pilihan, apakah akanmengikuti proses seleksi /tender untuk menentukantarif blok pita frekuensi 2.1 GHz tersebut atautidak, namun bila tetap menggunakan = frekuensitersebut maka akan dikenakan tarif sesuai hasillelang /price taker (vide Peraturan Menteri 1/2006pasal 13) ; Bahwaalokasi Pita Frekuensi PT.
Peraturan Menteri Nomor 1Tahun 2006 tentang Penataan Pita Frekuensi 2.1 GHzuntuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak SelulerIMT 2000 (PM 1/2006)Core Band IMT 2000 pada pita frekuensi 2.1 GHz,Terdiri dari : Frekuensi FDD : 1920 1980 MHzberpasangan dengan 2110 2170 MHz, Frekuensi TDD :1880 1920 MHz dan 2010 2025 MHz, MSS IMT 200019802010 berpasangan 21702200 MHz ;Bahwa yang mendasari Tergugat menetapkan tarif BHP PitaPenggugat sesuali dengan harga lelang dan akandikenakan tarif sesuaihasil lelang /price taker
69 — 60
Abdulla Taker, Batas Barat dengan Mery Bertha Pangestu danBatas Selatan dengan Marnalam yang dibeli oleh Tergugat dalamRekonvensi dari Penjual termasuk pemilik tanah tersebut yang bernama H.Satun pada tahun 2013 dengan total harga sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta Rupiah) sebagaimana ternyata pada SuratPernyataan tertanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh H. Satun selakuPenjual.10) Sebidang tanah dengan luas 8.100 m?
Abdulla Taker,Batas Barat dengan Mery Bertha Pangestu dan Batas Selatan denganMarnalam yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual termasukpemilik tanah tersebut yang bernama H. Satun pada tahun 2013.72) Sebidang tanah dengan luas 8.100 m?
Abdulla Taker, Batas Baratdengan Mery Bertha Pangestu dan Batas Selatan denganMarnalam yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dariPenjual termasuk pemilik tanah tersebut yang bernama H. Satunpada tahun 2013;74) Sebidang tanah dengan luas 8.100 m?
60 — 14
Biaya Jasa Taker Non. Peg. Triwulan Il Rp. 45.000.000,7. Biaya Jasa Taker Non. Peg. Triwulan Ill Rp. 45.000.000,8. Biaya Jasa Taker Non. Peg. Triwulan IV Rp. 90.000.000,9. Belanja Hari Sumpah Pemuda ke 77 Rp. 11.183.500,10. Belanja Pelatihan Guru SD Rp. 26.380.000, Pembelian Kaset Gendang Tradisional Rp. 10.000.000, Putusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 87 dari 136 halaman Pakpak Barat12. Bimbingan Test SMA Rp. 56.340.000,13.
119 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
SeluruhNotaris di Jawa Barat tidak ada yang mau mengaktanotariskanhasil Muktamar IV tersebut;Bahwa pada tahun 1990, Gubernur Jawa Barat mengeluarkanperaturan terkait care taker untuk mengurus sementaraYayasan, Karena ada 2 (dua) kubu terus terjadi keributan;Bahwa kemudian dikumpulkan 19 (sembilan belas) orangtermasuk Saksi dan disepakati untuk dibubarkan lalu meleburjadi YPPM berdasarkan akta pendirian Nomor 9 tertanggal 11Juni 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Obing C. Adikusumah,S.H.
40 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lumajang diambil aliholeh DPP PKB/Turut Tergugat I dan Tergugat/ Pemohon Kasasi ditunjuk oleh otoritastertinggi partai yakni DPP PKB sebagai Pejabat Sementara (care taker) yang bertugasuntuk mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang DPC PKB KabupatenLumajang yakni sebagai pelaksana lapangan.3 Bahwa Musyawarah Cabang III DPC PKB Kabupaten Lumajang tersebutdiselenggarakan karena masa kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajangberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
92 — 27
ESAPengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Para Terdakwa :Terdakwa 1om fe &Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTerdakwa2Sor fF ON =Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTerdakwa31.ao fF Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanMateus Deon Alias Mateus;Taker
294 — 170
Sofyan, termasukdidalamnya Penggugat Konpensi :20 Bahwa sehubungan dengan adanya kemelut internal LPM, dimana LPM pecah menjadikubu LPM dan YLPM (adapun historis masalah tersebut akan Tergugat Konpensi Idan Tergugat Konpensi II uraikan pada bagian selanjutnya), kemelut tersebut padaakhirnya coba diselesaikan dengan dibentuknya Care Taker LPM dan YLPM yangselanjutnya LPM dan YLPM akan digabungkan dalam wadah yang baru ;Bahwa dalam proses upaya penggabungan tersebut, Care Taker LPM dan YLPM telahmembuat
manaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya telah mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman Negara Pasundan pada tanggal 31 Desember 1949 Nomor : Huk/P/83/49 ; 30 Bahwa dalam perjalanannya terjadi kemelut diinternal LPM, maka selain LPM, padatahun 1982 berdiri Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dengan Akta Notaris No.46 tahun 1982 tanggal 17 Juli 1982 yang didirikan oleh 4 (empat) orang bekas anggotaPengurus LPM ; 31 Bahwa sehubungan dengan adanya kemelut ditubuh LPM dan YLPM tersebutdibentuklah Care Taker
183 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara itu, kondisirakyat di sekitar lokasi Lahan Hutan Negara tersebut tetap miskin.Kebijakan dan program Kementerian LHK memanfaatkan LahanHutan Negara yang kosong dimaksud untuk dijadikan perhutanansosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.Kebijakan dan program perhutanan sosial menerapkan, setiapKepala Keluarga (KK) menerima maksimal 2 (dua) Ha dan dibantudengan Perbankan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),Universitas, dan "off taker pembeli hasil.
Kebijakan danprogram perhutanan sosial menerapkan, setiap Kepala Keluarga (KK)menerima maksimal 2 (dua) Ha dan dibantu dengan Perbankan, LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat), Universitas, dan "off taker pembelihasil. Program perhutanan sosial menjamin hutan akan tertutup baiktapi rakyat mendapat tambahan hasil.Permen LHK No. P.39/2017 pada prinsipnya berupayamenyeimbangkan penguasaan lahan kaum petani miskin yangselama ini hanya rata rata 0,24 ha per KK.
227 — 104
Sofyan, termasukdidalamnya Penggugat Konpensi :20 Bahwa sehubungan dengan adanya kemelut internal LPM, dimana LPM pecah menjadikubu LPM dan YLPM (adapun historis masalah tersebut akan Tergugat Konpensi Idan Tergugat Konpensi II uraikan pada bagian selanjutnya), kemelut tersebut padaakhirnya coba diselesaikan dengan dibentuknya Care Taker LPM dan YLPM yangselanjutnya LPM dan YLPM akan digabungkan dalam wadah yang baru ;Bahwa dalam proses upaya penggabungan tersebut, Care Taker LPM dan YLPM telahmembuat
manaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya telah mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman Negara Pasundan pada tanggal 31 Desember 1949 Nomor : Huk/P/83/49 ; 30 Bahwa dalam perjalanannya terjadi kemelut diinternal LPM, maka selain LPM, padatahun 1982 berdiri Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dengan Akta Notaris No.46 tahun 1982 tanggal 17 Juli 1982 yang didirikan oleh 4 (empat) orang bekas anggotaPengurus LPM ; 31 Bahwa sehubungan dengan adanya kemelut ditubuh LPM dan YLPM tersebutdibentuklah Care Taker
50 — 29
Saksi IBNU SUMITRO :Bahwa saksi bekerja di Mc.Donald selama 1 tahun 3 bulan denganjabatan Order Taker (Kasir) ;Bahwa saksi menyatakan ditempatnya bekerja dipasang banyak CCTVjadi semua pengunjung bisa terekam di CCTV ;Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas pukul 05.00 WIB ;Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di Mc.Donald karena oengunjungsangat banyak saat itu ;Bahwa saksi mengetahui rekaman CCTV setelah diperlihatkanpenyidik di Counter ;terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak
405 — 127
Pimpinan Departemen Agama RI ; Bahwa YPMII mendapat bantuan keuangan secara bertahap dari Departemen AgamaRI dari tahun 1957 s/d tahun 1960 dalam bentuk Surat Keputusan Otorisasi melaluiJawaban Pendidikan Agama dan uangnya untuk membeli tanah tanah diPademangan Ancol Jakarta Utara, di Kecamatan Ciputat Tangerang ; ea Bahwa bantuan tersebut adalah bantuan yang bersifat mengikat dan penggunaan danatersebut harus mengikuti Petunjuk Petunjuk dari Departemen Agama ; Bahwa saksi adalah Wakil Ketua I Qare Taker
63 — 19
Bahwa dalam perjalanannya LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN(LPM) mengalami permasalahan dengan YAYASAN LEMBAGAPENDIDIKAN MUSLIMIN (YLPM) yang didirikan berdasarkan aktaNomor: 46 tanggal 17 Juli 1982 dihadapan Komar Andasasmita, Notarisdi Bandung, sehingga Gubernur Kepala Daerah Tingkat.I Jawa Baratmembuat surat keputusan tentang penunjukkan Care taker/pengurusansementara LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (LPM) danYAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (YLPM)Jalan.Palasari No. 9 Bandung dengan surat keputusan No
terletak di Jl.Palasari 9/Jl.Patuha 36 Kel.Lengkar Selatan Kec.LengkongKota Bandung dan sudah dibayar lunas.LPM 1949 setelah Muktamar ke III 1978 terjadi perselisihan, dimana KH.Nasarudin Latif cs mendirikan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin(YLPM) akta No. 46 tanggal 17/171982 Notaris Komar Andasasmita,namun Bapak KH.E.Z.Mutagien dkk tidak setuju dan mengadakanMuktamar ke IV tahun 1983 namun tidak juga menyelesaikan perselisihan,maka Pemda Tk.I PropJabar58menurunkan SK.Care Taker/Pengurus Sementara
Terbanding/Tergugat I : DJAJA
Terbanding/Tergugat II : DJADJA
Terbanding/Tergugat III : ALI SASTRAMIDJAJA
Terbanding/Tergugat IV : Ir SULAEMAN SASTRAMIDJAJA
Terbanding/Tergugat V : BENNY SASTRAMIDJAJA
Terbanding/Tergugat VI : Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Terbanding/Tergugat VII : ACHMAD HIDAYAT SASTRAMIDJAJA
Terbanding/Tergugat VIII : COLIH SASTRAMIDJAJA
Terbanding/Turut Tergugat I : TATAN SUTRAPANA
Terbanding/Turut Tergugat II : ADE SUHANDA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR KELURAHAN CISEUREUH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR KECAMATAN REGOL
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
56 — 34
Bahwa hubungan hukum antara JKAMA dengan JASMI dan JAPENBIyaitu, Ketua Umum JKAMA yaitu M Tabrani pada saat itu adalah sebagaicare taker atau pengurus di JASMI dan JAPENBI. Dan sesuai dengansurat nomor 48/JKAMA/VI/1966 yang ditandatangani oleh Ketua UmumJajasan Kesejahteraan Ampera Pusat Bandung yaitu M.
159 — 520
Bahwa tugas yang Saksi' lakukan setiapharinya selama bekerja di Hotel Grand Cempakayaitu) mendukung operasi, melaksanakan workorder food beverage sesuai yang diterima daritamu kepada order taker, mempersiapkanperalatan makan sesuai jumlah pemesanan daritamu, setelah makanan siap mengadakanpengantaran sesuaimengetuk pintu) dan memberidengan nomor kamar pemesan,salam setelah tamumempersilahkan masuk taking bill (Cash atausign) setelah selesai, ucapkan terima kasihmeninggalkan kamar dan menutup' pintu
Bahwa tugas yang Saksi lakukansetiap harinya selama bekerja diHotel Grand Cempaka yaitu) mendukungOperasi melaksanakan work order foodbeverage sesuai yang diterima daritamu kepada order taker,mempersiapkan peralatan makan sesuaijumlah pemesanan dari tamu, setelahmakanan siap mengadakan' pengantaransesual dengan nomor kamar pemesan.b.
263 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agus F Handoyo selaku Komisaris merangkap jabatan sebagaiCare Taker Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia sejak tanggal25 November 2014:3). Akta Nomor 01 tanggal 1 Juni 2015 (berdasarkan KeputusanPemegang Saham PT Pos Properti Indonesia Nomor 504/Dirutpos/0415 tanggal 23 April 2015) yang memberhentikan pejabat care takerdan menetapkan pejabat baru Direktur Utama yaitu: Sdr. Monfioridengan Direktur: Sdri.