Ditemukan 1579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadillan pengadailan pengadiolan pengadilan pengadialn pengadiilan pengadalan penegadilan
Pengadilan PN JEMBER Perdata Tanah
Register : 02-08-2011 — Putus : 22-06-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN JEMBER Nomor 68 / PDT.G / 2011 / PN. Jr.
Tanggal 22 Juni 2012 — H. TAUFIK FATUR ROCHMAN Als. H. BUANG melawan H. MOCH. ZAINI, Dkk.
46 — 1
  • Putusan Pengadialan Tinggi JawaTimur No. 823 / PDT / 1999 / PT. Sby. Jo.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PRAYA Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pya
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Lalu Mungguh
2.Baiq Murniati
3.Baiq Madiun
Tergugat:
1.Lalu Basirun alias Lalu Deboh
2.Lalu Agur Tawang
3.Lalu Rudi Santosa
4.LALU PUTRALI
5.LALU DEMUNG HAMNAN
6.BAIQ HUSNUL KHOTIMAH
7.LALU BADARUDIN
8.H. L. MAHAYUDIN
9.Haji Lalu Muhammad Putria, S.Pd.,MPd
10.MAMIQ PINDI
11.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
149 — 173
  • pada ayat (1) yang subyek hukumnyaantara orangorang yang beragama islam,obyek sengketa tersebut diPutus oleh Pengadilan Agama Bersamasama perkara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 ;Bahwa berdasarkan uraian tentang peraturan perundangundangan di atas,dikaitkan dengan materi gugatan Para Penggugat dalam perkara Aquo makasangat terang benderang bahwa apa yang dalilkan Para Penggugat dalamPosita dan Petitum gugatannya menjadi kKewenangan absolute PengadilanAgama bukan Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadialan
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 9/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : ABAS BASRI
Terbanding/Tergugat I : NASRUDIN alias AMAQ ANDI KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat II : KETUT RUDIARTHA
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Terbanding/Intervensi I : CIPUTRO S. THIO
107 — 78
  • Oleh karnaitu demi kepastian Hukum dalam beracara di pengadialan makasepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknyatidak diterima.B.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 30-03-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 September 2016 — NANWANI SARIMONA ROHHILI ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA
55 — 49
  • memutussengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusanpembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.Pasal 33 ayat (1):Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhirdalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.Pasal 77 ayat (1):Putusan pengadialan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — SITI KHOMASIYATUN VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. CITRA ABADI MANDIRI;
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi DKI Jakarta Nomor 35/HGB/BPN.31/2014 tanggal 04082014,dimana dan sangat berkeberatan terhadap penerbitan surat keputusan aquo karena Penggugat mengakui memiliki bidang tanah terperkara dengandasar Sertipikat Hak Milik 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54,57 dan Hak Milik Nomor 58/Rawa Terate;Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikanmaka harus diuji terlebin dahulu mengenai keperdataannya/kepemilikannyadi Pengadialan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-12-2018 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 30 Oktober 2019 — Hi Fredy Bin Hi Basri Tayib Lawan PT Citra Lamtoro Gung Persada, Dkk
211 — 82
  • tentangperadilan agama Jo Pasal 49 huruf b Undangundang nomor: 3 Tahun2006 Jo Undangundang nomor: 50 tahun 2009tentang perubahan keduaatas Undangundang nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan agama,seharusnya diperiksa dan diputus terlebih dahulu dipengadilan agama,apabila di pengadilan agama telah dinyatakan secara tegas bahwaPenggugat merupakan ahli waris dari BASRI THAYIB (Alm) dan tanah yangmenjadi objek sengketa merupakan harta warisan dari BASRI THAYIB(Alm), setelah itu baru diajukan di peradilan umum (Cq Pengadialan
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Putus : 29-10-2015 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Kendari
Tanggal 29 Oktober 2015 — - MAHMUD AL-HABSI, SE Melawan - Hj. HANISI, Dkk
73 — 50
  • LOHY alias LOHY);Majelis Hakim yang muliaMencermati hal yang terjadi dalam perkara aquo hendaklah diwaspadai tindakantidak terpuji yang dilakukan Penggugat, dengan dalih telah membeli tanah yangmenjadi obyek sengketa a quo, kemudian berupaya merampas tanah tersebutdengan menggunakan tangan pengadialan, apabila hal yang seperti ini ditolerirtidak tertutup kKemungkinan suatu saat tanah milik orang lain, tidak terkecuali assetPemerintah dijadikan obyek jual beli yang kemudian berperkara di Pengadilandengan
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-05-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN SELONG Nomor -51 /Pdt.G/2020/PN.SEL.
Tanggal 1 Desember 2020 — -ABAS BASRI Melawan -NASRUDIN alias AMAQ ANDI KURNIAWAN, DKK Dan -CIPUTRA S,THIO
155 — 95
  • SELkepastian Hukum dalam beracara di pengadialan maka sepatutnyagugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima.B.
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 24-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1070/Pdt.G/2018/PA.Mr
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
  • dibuktikan, akan tetapimelihat kenyataannya apakah benar dan terbukti adanya cekcokyang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;C) Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 534K/Pdt.G/1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidakperlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satupihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihatadalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak ;Berdasarkan uraian diatas, Mohon majelis hakim Pengadialan
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 28-08-2009 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PA JOMBANG Nomor 1538/Pdt.G/2009/PA.Jbg.
Tanggal 14 April 2011 — Penggugat Vs. Para Tergugat
84 — 14
  • obyek sengketa sebagaimana terurai padaposita poin nomor 5a, b, c, dan d sulit dibagisecara riil, Penggugat mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jombang untuk dibagi dengan caradijual di muka umum yang hasil penjualannya dibagi %bagian harta bersama ditambah 1/8 bagian warisalmarhum suami Penggugat = 10/16 bagian untukPenggugat, dan % bagian harta bersama dikurangi 1/8bagian = 6/16 bagian untuk SAREAH Binti SAMPAN(Tergugat Il);Berdasakan hal hal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaKetua Pengadialan
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 22-05-2008 — Putus : 29-01-2009 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 21/Pdt.Plw/2008/Pn.sal
Tanggal 29 Januari 2009 — Temy papilaya melawan PT. BPR Artha Yasa Agung DKK
102 — 25
  • Sidorejo Salatiga yang oleh Pengadialan NegeriBoyolali yang memeriksa dan memutus' perkara gugatan No:07/Pdt.G/2007/PN.Bi. Gugatan perkara pokok mengenaikewajiban pembayaran hutang antara Terlawan 1 s/dTerlawanV (sebagai pihak Penggugat/Kreditur) melawanTerlawanVI dan TerlawanVII ( sebagai pihakTergugat/Debitur) yang kemudian diikuti dengan permohonanSita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunanSHM No. 1848 tersebut diajukan guna menjamin pelaksanaanputusan nantinya.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Ir. ABDUL JUMRAH
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
80 — 48
  • Bahwa Tergugat di dalam objek sengketa perihal mengingatangka 3 juga mendasarkan keputusan kepada UndangUndang No. 30tahun 2014 andaikan UndangUndang ini dapat berlaku surutseharusnya tindakan Penggugat yang menyetujui pembayaran setelahdi penuhinya persyaratan pencairan denagan adanya laporan lengkapsemua berkas dari TimTim penguji yang terlibat dalam pengadaantersebut dapat di uji Secara materi ke Pengadialan Tata Usaha Negarasesuai pasal 21 UndangUndang No. 30 tahun 2014 apakah haltersebut menyalahi
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama
Register : 22-04-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 13-03-2020
Putusan PA ENREKANG Nomor 93/Pdt.G/2015/PA.Ek
Tanggal 5 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 20
  • perkebunan yang terletak di Lompok Pollo Kaburu DesaMangkawani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang seluas +20.000 m2,padahal yang sebenarnya pada lokasi tersebut pada awalnya bukan 20.000m2 akan tetapi justru 30.000 m2 atau 3Ha,akan tetapi 1 Ha (10.000 m2)telah dijual oleh ayah para penggugat pada tahun 1990 kepada LA KAMBAdan yang 2 Ha (20.000 m2) saat ini justru dikuasai oleh para penggugat .Berdasarkan 7 alasan eksepsi tersebut diatas ,maka sudah cukupbukti bagi Bapak ketua /Anggota Majelis Hakim Pengadialan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 72/PID/2020/PT KPG
Tanggal 1 September 2020 — Pembanding/Terdakwa III : Yohanes Kopong Waton alias Johan Diwakili Oleh : Hidayatullah, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
107 — 38
  • Bahwa kami penasihat hokum Terdakwa Ill/oembanding sangat kecewadengan pertimbangan hokum dalam Putusan ini yaitu dalam halaman 40sampai 41 karena Majelis Hakim Pengadialan Negeri Larantukamengabaikan keterangan saksi Hilarius Demon paying bahwa senjatatajam yang berjumlah 53 buah tersebut dikumpulnya sendiri dari rumahkerumah warga masyarat di Desa Bukit Saburi , ini sejalan denganketerangan saksi Partoleo Laga Suban dan saksi Silvester peter Rayaalias Vester dalam putusan ini halaman 23 dan 27
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 29/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
SARINAH, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
SUKARMAN
153 — 59
  • huruf b Undangundang nomor: 3 Tahun 2006 Jo Undangundang nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundangnomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, seharusnya diperiksa dandiputus terlebih dahulu dipengadilan agama, apabila di pengadilan agama telahdinyatakan secara tegas bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dariKarman Bin Musa dan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hartawarisan dari Karman Bin Musa, setelah itu baru diajukan di peradilan tatausaha negra atau umum (Cq Pengadialan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
TADA BOLO HEGE RIHI, S.Pi
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
118 — 144
  • menjadi Tergugat inlitis adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan pasal 1 angka(12) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ; Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakanbahwa yang berwenang melaksanakan poin 4 petitum adalah BadanKepegawaian Negera, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menganut asaserga omnes yang berarti putusan pengadialan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 60/PID/2016/PT- BNA.
Tanggal 30 Juni 2016 — 1. Ir. MARJAN NASUTION ; 2. ANAS MUDA SIREGAR ;
262 — 152
  • , SH Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2016, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Februari 2016, danmemori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Meulaboh kepada terdakwa II dan terdakwa III pada tanggal24 Februari 2016,Menimbang, bahwa CHAIRUL AZMI, SH Penasehat Hukum Terdakwa IIdan terdakwa Ill telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Maret 2016,yang diterima di Kepaniteraan Pengadialan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-10-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2015 — SASMITA, DKK; melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN TARAKAN; - PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA (T. II INTERVENSI);
167 — 73
  • dini atau premateur,karena sebelumnya PENGGUGAT telah mengajukan gugatan melalui PengadilanNegeri Tarakan yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap persidangan yangartinya belum ada kepastian hukum yang tetap apakah PENGGUGAT yangberhak atas objek sengketa atau Perum Perikanan Indonesia yang berhak atasobjek sengketa;b) Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah premateurkarena PENGGUGAT menurut hukum belum pasti yang memiliki objek sengketaberdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadialan
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN Paringin Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Prn
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
H.AHMAD SUBHAN BIN H ABD WAHAB,ALM
Tergugat:
H.M. SUKRAN IMI Bin H.SUHAIMI
Turut Tergugat:
BANK PEMBANGUNAN DAERAH.BPD.KALSEL CABANG HULU SUNGAI UTARA
86 — 23
  • Pdt.G/2019/PN Prn putusan tanggal 21 januari 2020,Menurut pendapat tergugat merupakan Sah secara hukumpembatalan jual beli antara tergugat dan penggugat.Bahwa tergugat memang ada pinjaman uang di Bank KALSELnamun anggunan pinjaman itu sertifikat atas nama tergugat, bukansertifikat atas nama penggugat.Jadi tidak ada tergugat menjadikan sertifikat tanah milik penggugatsebagai anggunan hutang ke Bank KalSel (turut tergugat)Didalam acara Mediasi yang dipimpin Mediator tanggal 02,16 juni2020 di kantor pengadialan
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN Paringin Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Prn
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
H.AHMAD SUBHAN BIN H ABD WAHAB,ALM
Tergugat:
H.M. SUKRAN IMI Bin H.SUHAIMI
Turut Tergugat:
BANK PEMBANGUNAN DAERAH.BPD.KALSEL CABANG HULU SUNGAI UTARA
93 — 27
  • Pdt.G/2019/PN Prn putusan tanggal 21 januari 2020,Menurut pendapat tergugat merupakan Sah secara hukumpembatalan jual beli antara tergugat dan penggugat.Bahwa tergugat memang ada pinjaman uang di Bank KALSELnamun anggunan pinjaman itu sertifikat atas nama tergugat, bukansertifikat atas nama penggugat.Jadi tidak ada tergugat menjadikan sertifikat tanah milik penggugatsebagai anggunan hutang ke Bank KalSel (turut tergugat)Didalam acara Mediasi yang dipimpin Mediator tanggal 02,16 juni2020 di kantor pengadialan