Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS Bl) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri Mindo RosalinaManulang juga memperoleh label justice collaborator.

bergabung dengan petarung(peserta latinan) untuk melaksanakan makansiang selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho(Alm) berjalan sendiri menuju kKearah depan LetdaChb Maulidi yang berada pada barisan yangdibentuk dalam kegaiatan makan siangsesampainya didepan Letda Chb Maulidiselanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm)duduk namun tidak sanggup untuk menopangbeban tubuhnya sehingga dibantu dengantangannya yang berada di tanah kemudian PradaDimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siangnamun hanya satu suap

BdgDengan para BILLY SINDORO yang saksi kenal, saksi tidak memiliki hubungankeluarga.Saksi merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejaktahun 2017.Saksi dihadapkan di persidangan karena terkait kasus suap Meikarta.Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan jabatan saksi selaku KabidPenataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.Saksi pernah menyetor uang kepada Bupati Kabupaten Bekasi NENENGHASANAH YASIN yang asal uang tersebut adalah dari PT. LIPPO.

pembangunan apartemen Meikartayang dilaksanakan di lokasi pembangunan apartemen Meikarta;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, BILLY SINDORO,FITRADJAJA PURNAMA dan TOTO BARTOLOMEUS;Bahwa pertemuan antara BILLY SINDORO dan Terdakwa selain di IKG jugapernah di laksanakan Maxbox Lippo Cikarang;Bahwa benar ada pertemuan di lantai 36 RS Siloam Karawaci;Bahwa saksi mengetahui BILLY SINDORO, FITRADJAJA PURNAMA,HENDRY JASMEN dan TARYUDI diajukan sebagai BILLY SINDORO dipersidangan adalah terkait dengan suap

hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian suap

Indikatordari pemufakatan jahat yakni subject delict harus sama (kualitas yangsama) atau kemampuan kapasitasnya untuk mewujudkan suatu hal yangdilarang, suatu contoh delict pemberian suap, sehingga untukkualitasnya tidak harus PNS tetapi para pihak mempunyai kemampuanuntuk mempengatuhi orangorang yang mempunyai kKewenangan untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga kesepakatantersebut harus mempunyai kualitas subyek hukum untuk melakukanperbuatan yang dilarang.Bahwa pembantuan ada dua

Pembantuan dalam delict suap, berartiada yang melakukan ataupun memberi suap, di mana orang yangmembantu adalah orang tersebut hanya membantu orang yang memberisuap, namun apabila pemberiannya belum terjadi, maka untukpembantuan belum dapat dikatakan pembantuan, di mana untukpembantuan dapat diterapkan oleh delict yang telah selesai, dengan katalain pembantuan tidak dapat dipidana terhadap delict yang belumHal 164 dari 253 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pstselesai.

pembayaran lagiagar proses perizinan lainnya segera selesai namun tidak saksi penuhi karenasudah tidak sesuai dengan perjanjian;Bahwa masih sekitar bulan September 2014 itu juga pak YONO memberikankepada saksi surat dari kantor Perizinan Kota Bogor perihal penagihanpembayaran retribusi IMB sebesar + Rp. 877 juta, saksi tidak bersediamembayarnya karena tidak sesuai dengan angka yang disepakati padaperjanjian kami, selain itu juga saksi khawatir dengan adanya pemberitaanyang sangat gencar mengenai kasus suap

Anmad Yani No. 44 Kota Bogor tersebut setelahadanya pemberitaan di media on line.Halaman 83 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGe Bahwa saksi pertama kali mengetahui dari Pak YONO yang menelfonsaksi dan memberitahukan bahwa ada pemberitaan di media massaterkait dugaan suap dalam pengurusan perijinan hotel di JL.

No. 780 K/Pdt.Sus/201010.Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2008 (1 hari setelahPutusan KPPU (Termohon Keberatan) dalam perkara a quo terjadiperistiwa penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)terhadap salah satu Anggota Majelis Komisi KPPU pada perkara a quo,Ml, yang diduga menerima suap dari BS yang diduga merupakanrepresentasi dari para Terlapor (para Turut Termohon) atau setidaktidaknya salah satu pihak Terlapor (Turut Termohon) sebagai imbalan atasPutusan Majelis Komisi Termohon

., 101, yangmenyatakan, telah terjadi tindak pidana dalam pengadaan jikaterdapat unsur tipuan, paksaan, dan suap. Tipuan, seperti pemalsuandokumen, pekerjaan fiktif, berita acara serah terima barang fiktif,markup, melakukan kecurangan dalam pekerjaan, dan memalsukanlaporan. Paksaan, seperti pemaksaan penetapan pemenang lelang,tanda tangan kontrak di bawah ancaman. Suap, seperti meminta ataumenerima komisi/hadiah.Atas dasar unsurunsur itu, kami menyimpulkan, Sdr.

Walaupun menurutketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uangpengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan ataubagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara.Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak adapenghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uangpengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal2 danPasal3 UU PTPK.

yang sudah tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2003 atau setidaktidaknyapada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Semarang di Jalan Pemuda No. 146 Kota Semarang atausetidaktidaknya pada tempat tertentu. yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu telah menerimaGratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap

Pratama Capital Assets Managementdan sejumlah Rp.7.200.000.000, (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PTPasaraya International Hedonisarana, dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatsebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekiratahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersamadengan

Ketua UmumGolkar dengan pemberian janji/nadian Johanes Budisutrisno Kotjosehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yangmempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak adahubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubunganpemberian fee proyek PLTU Riau1 tersebut:Bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan dan sesuai fakta hukumyang terungkap di persidangan dan telah dikualifisir oleh judex factiPengadilan

Rasulullah Shallahualaihi wa sallam,beliau bersabda yang artinya : Hakim itu ada tiga macam, dua diHalaman 53 dari 78 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT SMRNeraka dan satu masuk Surga, seorang hakim yang mengadilimanusia dengan kebodohannya, maka ia di Neraka, dan (3)seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskanhukuman ma ia pun di Neraka. (5);e Bahwa dari Abdullah bin Amr Radhiyallah Anhuma ia berkata :Rasulullah Shallahualaihi wa sallam bersabda yang artinya :seorang hakim diharamkan Menerima Uang suap

Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di /ndonesia Jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang

Pemuda No. 146Kota Semarang atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan yaitu telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagaipemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukanoleh para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD

,MH Bin NS MUKIMIN(alm) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ( menerima suap bersamasamasecara berlanjut sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan ketigamelanggar pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNUS SUNGKONO HADLSH.

macam manolah tolong bantu menyelesaikankasus ini saat itu saksi Jawab wah, aku dak biso nyelesaikan, aku dakOrang hukum, dan jugo masalah ini kan lah sudah sampai di polisi apottguno lagi kito lapor saat itu desmadera mengatakan ia hendakmemberikan uang kepada saksi dan safarudin, saat itu safarudinmengatakan terserah berapo yang wajar saat itu saksi katakan akutahu dengan pak widodo kajari, terus aku pernah koordinasi denganorang jaksa, masalah itu termasuk pungli atau apo namonyo, jaksajawab itu suap

Perkembangangejolak akhirnya menimbulkan kecurigaan adanya praktik suap danjual beli Jabatan khususnya untuk Kunci Jawaban Ujian tertulis.Bahwa panitia dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringanpengangkatan perangkat desa telah melakukan posisi tugas panitiayang rangkap khususnya dalam hal ujian tertulis, hal ini sangatbertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatandan

dalam di Surat Keterangan Penguasaan TanahNegara atas nama Djuhri tanggal 15 November 1985 adalahtandatangannya yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2002 bukanpada tahun 2015;Bahwa Rosa Isabela adalah penasihat hukum yang mendampinginyabersama Jonson Siburian;Bahwa Saksti tidak pernah mendapat uang baik dari Saksi Sudarmanmaupun Jonson Siburian;Bahwa Saksi menerangkan kalau yang menunjuk Jonson Sinamburisebagai penasihat hukumnya adalah Saksi Sudarman dan Saksi tidakmengetahui adanya pemberian suap

diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satusaja sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya HukumPidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017,halaman 192, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor obyektif dansubyektif yang harus diperhatikan untuk memenuhi syarat dari dua unsurkesalahan si hakim pembuat korupsi suap

Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.4 Menyatakan bahwa Terdakwa II sebagai pihak swasta bukan Pejabat Negaraterbukti menerima uang sebesar 4 miliar dari uang hasil komitmen fee yangditerima oleh Saksi Fahd El Fouz dari pengusaha Abdul Kadir Alydrus ataspekerjaan pengadaan Alquran dan Labolatorium Komputer, di Kementerian Agama.Terdakwa II dalam hal ini tidak dapat disebut sebagai pihak penerima hadia (suap).5 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan (vrijspraak) atausetidaktidaknya melepaskan

pidana tersebutdilakukan, sedangkan asas transitoir yang dirumuskan dalam pasal 1ayat (2) KUHP, yang digunakan bila dalam suatu perkara dalam prosespemeriksaan pada saat yang sama terjadi perubahan undangundangmaka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwalah yangdiberlakukan, sedangkan tentang asas tiada pemidanaan tanpa kesalahanadalah suatu asas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidananyaapabila kesalahan orang tersebut dapat dibuktikan, jadi tiada pidanatanpa kesalahan.Bahwa delik suap

dalam Undangundang Tindak pidana Korupsi, biladilihat dari sisi pelaku bisa dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu pihakpemberi suap atau penyuapan aktif, dan juga ada pihak penerima suapyang disebut sebagai suap pasif.Bahwa penerima suap diatur dalam 3 pasal yang awalnya secara historisada dalam KUHP, yaitu pasal 418 KUHP yang kemudian diadopsidalam pasal 11 UU Tipikor, yang dikenal dengan istilah Gratifikasi,kemudian dalam pasal 419 KUHP, yang memuat penerima suapnyaadalah pegawai negeri atau penyelenggara

A3I) yang menjadi pemenang lelang pekerjaanpengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an TA. 2011.Menurut Undangundang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2berbunyi Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang denganmaksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu568dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yangmenyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap ........ dst.Bahwa menurut penjelasan pasal

2 Undangundang No. 11 tahun 1980 tentang TindakPidana Suap, yang dimaksud kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangandan kewajiban yang ditentukan oleh kodeetikprofesi atau yang ditentukan olehorganisasi masingmasing.Undangundang R.I.

Pembina FakultasHalaman 62 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.PtkKedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak atau atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya,sebagai orangyang menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dianggap pemberian suap

Bahwa penyelesaian administrasi dapat dilakukan untuk penyimpanganAPBD apabila menyangkut salah kira (dwaling) dan penyelesaian pidanadilakukan untuk penyimpangan APBD apabila menyangkut paksaan,ancaman, suap, dan tipuan dengan menggunakan dokumen administrasiuntuk memperoleh keuantungan atau uang/barang/surat berharga yangmelawan undangundang.

Bahwa penyelesaian administrasi dalam Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun2004 dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 apabila terdapat kesalahanadministrasi dan bukan adanya perbuatan melawan hukum pidana dengancara mengancam, menyuap/menerima suap, dan menipu denganmenggunakan dokumen yang dilarang undangundang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :1. kkhwani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 172 dari 267 Putusan Nomor

dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21tahun 2011, namun juga bertentangan dengan ketentuan dan prinsipprinsippengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Dengan demikian pemberian uang (suap

, antara lain Arrest Hoge Raadtanggal 29 Juni 1936 menyatakan turut serta melakukan itu dapatterjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersamasamasuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatanmasingmasing saja maksud itu tidak akan tercapai.Mengacu pandangan doktrin serta yurisprudensi dan dihubungkandengan rangkaian faktafakta hukum yang terungkap di persidangansebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsur sebelumnya,perbuatan terdakwa HAMDANI KOSEN memberi uang (suap

kepercayaanTerdakwa dalam mendapatkan proyek termasuk sebagai perantara ataukepanjangan tangan Terdakwa dalam penyerahan pemberian uang,demikian pula Ardinawinata Nababan yang seharihari berada di Purbalinggaberperan dalam berkoordinasi dengan Hadi Iswanto mengatur proses lelangmaupun sebagai perantara ataupun kepanjangan tangan dalam penyerahanpemberian uang;Bahwa dalam konteks terwujudnya delik, kapasitas Terdakwa maupunLibrata Nababan dan Ardirawinata Nababan adalah samasama sebagaipelaku utama pemberi uang (Suap