Ditemukan 1539 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : alikhan aliman alipan alisan aliran arihan alikan aliyan alahan
Pengadilan PN BATAM
Putus : 13-06-2016 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BATAM Nomor 195/PDT.G/2015/PN Btm
Tanggal 13 Juni 2016 —
216 — 224
  • keluar juga menerimasetoran modal dari para pemegang saham perseroan danpembelian barangbarang untuk dan atas nama perseroan PT.BMS;Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 27 Juli 2011, adapengambilalihan seluruh sahamsaham pemegang sahamperseroan kepada Conti Chandra, yaitu saham Wie Meng,Hasan, dan Sutriswi , saksi lupa aktanya tapi kalau diperlihatkankepada saksi, saksi bias mengenalinya;Bahwa diperlihatkan bukti P3 kepada saksi, saksimengenalinya itulah akta peralihan saham ;Bahwa untuk pengambil alihan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2316 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Februari 2013 — SUWARDI, S.Pd., S.D.
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SD telah mengambil alihpengadaan meubelair sebagaimana yang ditandaskan padapertimbangan hukumnya halaman 94, alinea kedua dari bawah yangmenandaskan ;Bahwa benar pengambil alihan pengadaan meubelair oleh DinasPendidikan ditanggapi oleh para Kepala Sekolah, diantaranya adaHal. 162 dari 207 hal. Put.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 17-10-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
HENDRIK JAURY, SH
285 — 62
  • Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang pengambil alihan Pengelolaan Latanete Plaza.
  • 1 (satu) lembar copy Surat dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Ralty Nomor : 002/DIR/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Peringatan tentang Kerja sama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 394/Pid.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — EKO LAKSONO RUDITO, S.Si Bin SUPRIANTO;
184 — 84
  • Maka kemudian Lenterina Situmorangmembayar juga uang sejumlah Rp. 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi dr Devi TriAnggraini Alias dr Amah;Bahwa saksi dr Devi Tri Anggraini Alias dr Amah setelah sepakat melakukan perjanjian jual beli 1 (satu)buah ruko dengan cara pengambil alihan pembayaran hutang milik Lenterina Situmorang di BTPNKepahiang yang kemudian dibuatkan perjanjiannya pada tanggal 2 Mei 2011 itu lalu saksi dr Devi TriAnggraini Alias dr Amah datang ke Bank Mega Cabang Bengkulu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Februari 2011 —
146 — 540
  • alih tanah, bangunan, mesinmesin lama kompresor, corporis juga ada bangunanbangunan lama yangberada di Banyuwangi melalui jual beli dihadapan Notaris Ibu Nancy Janidengan harga Rp. 6 Milyar ;Bahwa pada waktu diambil alih kita mengecek semua mesinnya karenamesinnya sudah lama tahun 87, 88, 89, dan mesin itu sudah tidak berjalandan kita harus mengganti spare part dan kita mereparasi semuanya karenamesin itu sudah 15 tahun lebih, setelah direparasi mesinmesin masihberfungsi ;Bahwa pada saat pengambil alihan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.B/TPK/2012/pn.jkt.pst
BUDIJANTO KURNIAWAN Bin KAMAL (Alm)
309 — 93
  • kemudianSdr.Fredrik dan Ibu Farida menganjurkan nama Terdakwa menggunakanalias :Bahwa setelah Terdakwa menggunakan nama Setya Budi Hartono,kemudian yang Terdakwa lakukan dengan Kartu Tanda Penduduktersebut, Terdakwa hanya diminta untuk foto dan tanda tangan tetapTerdakwa ;Bahwa foto dan tanda tangan Terdakwa itu untuk pengajuan kredit kebank ;Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk pengajuan kredit ke Bank BNI 46SKM Jakarta adalah Sdr.Fredrik dan Ibu Farida, dan pengajuan kredittersebut untuk pengambil alihan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 368/Pid.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — HAEKAL M. AZIR ST Bin M AZIR
153 — 103
  • Maka kemudian Lenterina Situmorang membayar juga uang sejumlah92Rp. 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi dr Devi Tri Anggraini Alias drAmah;Bahwa saksi dr Devi Tri Anggraini Alias dr Amah setelah sepakat melakukan perjanjian jualbeli 1 (satu) buah ruko dengan cara pengambil alihan pembayaran hutang milik LenterinaSitumorang di BTPN Kepahiang yang kemudian dibuatkan perjanjiannya pada tanggal 2 Mei2011 itu lau saksi dr Devi Tri Anggraini Alias dr Amah datang ke Bank Mega CabangBengkulu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-03-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 —
141 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena:1.Bahwa Surat Bukti P.P.Int50, adalah Sejarah Singkat Kota Binjaiyang tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis HakimPengadilan Tinggi Sumartera Utara, karena jelas menyebut bahwasejarah hari kelahiran kota Binjai tidak dapat dipisahkan denganperistiwa Perang Sunggal yang dipimpin oleh Datuk Kecik dan DatukJalil serta Dauk Sulung Barat, yaitu perlawanan masyarakat Sunggalatas pengambil alihan lahanlahan perladangan penduduk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1486 — 3081
  • Intv20Surat No. 01/Eks/MPD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021perihal Mahkamah Partai tidak pernah menerbitkansurat keterangan tidak adanya perselisihan internalpartai (fotokopi dari fotokopi);Surat DPP Partai Demokrat No.21/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihalKeberatan dan menolak proses pendaftaran menurutPeraturan Menteri No. 34 Tahun 2017 tentang TataCara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, PerubahanAnggaran Rumah Tangga, serta PerubahanKepengurusan Partai Politik terhadap GerakanPengambil alihan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 367/PID.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — - ANDESPEN, SE Alias IPEN bin M.DAILAMI
96 — 43
  • Maka kemudian Lenterina Situmorang membayar juga uang sejumlahRp. 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi dr Devi Tri Anggraini Alias drAmah;Bahwa saksi dr Devi Tri Anggraini Alias dr Amah setelah sepakat melakukan perjanjian jualbeli 1 (satu) buah ruko dengan cara pengambil alihan pembayaran hutang milik LenterinaSitumorang di BTPN Kepahiang yang kemudian dibuatkan perjanjiannya pada tanggal 2 Mei2011 itu lau saksi dr Devi Tri Anggraint Alias dr Amah datang ke Bank Mega CabangBengkulu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
268 — 126
  • Likotama Harummengajukan permohonan perubahan pengambil alihan sahamterhadap PT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanyaberupa pemakaian bendera / perusahaan . Hal ini karena salah satupengurus PT. Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluargaGubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutanyang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur BantenRatu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukumpada PT. Likotama Harum ;Il. IS!
    Likotama Harummengajukan permohonan perubahan pengambil alihan saham terhadapHalaman 218 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIPT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanya berupa pemakaianbendera / perusahaan . Hal ini karena salah satu pengurus PT.Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Bantenyaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu TatuChasanah adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yangnantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
264 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang diterbitkan tertanggal 27 November 2014,pada bagian Ringkasan, halaman XIl);Bahwa telah terjadi aksi korporasi (corporate action), berupa perubahankepemilikan perusahaan (pengambil alihan atau akuisisi) PT BWPT, Tbk.sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh dalam halterjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahankepemilikan perusahaan
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
594 — 510
  • Warisnya orang orang itu, tidak sekali sekali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluarsa,meskipun dengan lewatnya waktu berapapun lamanya.Bahwa selanjutnya pula diuraikan di dalam Pasal 1956 KUHPerdata, yang berbunyisebagai berikut :Pasal 1956 KUHPerdataPerbuatan memaksa, perbuatan sewenangwenang atau perbuatan membiarkanbegitu saja, tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan lewat waktu.Bahwa apabila ditarik ke belakang, bagaimana dikuasai secara melawan Hukum tanahaquo, Pengambil alihan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
394 — 414
  • Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.Fasilitas ke1: pembelian atau pengambil alihan 3 (tiga) unit mesingenset No. 3, 4 dan 6 dari KIP PLN senilai Rp 19,45 Miliar denganpembiayaan dari Panin Syariah senilai Rp 17,5 Miliar.Dana hasil penjualan 3 (tiga) unit mesin genset No. 3, 4 dan 6tersebut, digunakan oleh KIP PLN untuk melunasi kewajiban ke PaninSyariah.Fasilitas ke2: take over fasilitas pembiayaan PT AMA di PaninSyariah senilai Rp 4,5 Miliar.Fasilitas ke3: modal kerja perbaikan 3 (tiga
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
199 — 74
  • Tafsir oleh Termohon Keberatan, yangpada akhirnya menyalahi tafsir otentik yang mengandungketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalamPasal 28D ayat (1) UUD 1945.Dengan menafsirkan lain dan membuat norma baru yangbersifat multitafsir dan mengandung ketidakpastian hukumtersebut telah menyebabkan hilangnya jaminan kepastianhukum bagi Pemohon Keberatan sebagai badan hukumprivat dan Terlapor Lain maupun PelakuPelaku Usaha Laindalam ProyekProyek berbeda dan mengakibatkan terjadinyapengambil alihan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
181 — 91
  • rupiah) (BUKTI T Il 19) dan sampai perkara a quomasuk dalam persidangan ini bobot yang di capai hanya 75.87% (tujuh puluhlima koma delapan puluh tujuh) prosen.Bahwa sampai sekarang ini/ Tanggal 13 Juni 2019 beberapa Subkon yangmengerjakan beberapa item pekerjaam dalam perkara a quo olehPENGGUGAT belum terselesaikan/dibayar lunas, padahal volume pekerjaanyang dihasilkan oleh Subkon sudah dilakukan pembayaran terminTERGUGAT dan uang pembayaran/termin masuk rekening PENGGUGAT.32.Bahwa setelah pengambil alihan
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ktp
Tanggal 20 April 2015 — TAN BUDIONO Als. BUDIONO TAN Als. TAN JAN SIA.
80 — 31
  • hasil panen TBS dan membayar sebesar 70% dari penjualanTBS dan telah diterima oleh 1.535 KK petani plasma;d Membuka, menyetor/menyimpan dana 30% dari penjualan TBS di rekeningperusahaan inti pada Bank Danamon;e Menyiapkan dokumen pengalihan termasuk penetapan petani plasma,penilaian kebun, SHM atas nama masingmasing dari 1.535 KK petaniplasma, agar dapat dikonversi / dialihkan status pemilikan kebun plasma dariperusahaan inti kepada petani plasma;f Telah berkalikali mengajukan permohonan pengambil alihan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
196 — 127
  • Dps Bahwa saksi Selaku Badan pengawas pernah melakukan opname kasnamun tidak sering, untuk melakukan pengecekan turun ke Nasabah saksitidak pernah melakukannya Bahwa proses penanganan Anggunan yang diambil alih di LPD Kapal Kalaukita lihat ada beberapa peraturan yang dilanggar oleh pengurus di LPDDesa Adat Kapal, yang mana proses pengambil alihan anggunan selama iniLPD Desa Adat Kapal adalah anggunan diambil alin begitu saja tanpadilakukan penangan yang jelas yang semestinya dilakukan dengan denganberita
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
103 — 63
  • Trenggalek kepadaBupati Trenggalek dengan Nomor : 500/780/406.023/2006 tanggal 14Desember 2006 perihal pengambilalihan BPR Prima, dimana terdapatparaf Bpk Sekretaris Daerah tertanggal 14/12/06, saksi menyatakan paraftersebut bukan paraf saksi ; Bahwa, terhadap nota dinas tersebut Bupati Trenggalek memberikanpersetujuan terhadap pengambil alihan BPR Prima pada Tanggal 14Desember 2006 ; Bahwa, menurut saksi tindakan jual beli KBPR Prima dilaksanakantanggal 11 Desember 2006 padahal persetujuan Bupati
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — SUWARDI,S.Pd.SD
73 — 23
  • Benar pengambil alihan pengadaan meubelair oleh Dinas in casu terdakwaSuwardi ditanggapi oleh para Kepala Sekolah beragam ada yang setuju dan ada yangtidak setuju, karena terdakwa adalah atasan para Kepala Sekolah akhirnya merekasetujuBahwa, benar terdakwa telah menerima setoran dari para Kepala Sekolah tahap Itotal sebesar Rp. 1.452.500.000 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juata limaratus ribu rupiah) dan tahap II total sebesar Rp. 1.162.000.000, (satu milyar seratusenam puluh dua juta rupiah