selaku Ankum yang merekomendasikanPemberhentian Tidak Dengan Hormat dapat dibenarkan, karena telahbersesuaian antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman sanksiyang diberikan, dan oleh karenanya Tindakan Termohon PeninjauanKembali menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dantidak melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik; Bahwa di samping itu alasan permohonan peninjauan kembali hanyaberisi perbedaan pendapat yang tidak

bersifat menentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,Halaman 4 dari 6 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009).Menimbang, bahwa berdasar bukti T4 dan pengakuan penggugat dalamrepliknya, temmyata penggugat telah menempuh upaya peninjauan kembalidengan alasan telah ditemukan bukti baru berupa Akta Hibah (P2), namunpermohonan peninjauan kembali penggugat tersebut ditolak oleh MahkamahAgung, dengan pertimbangan bahwa surat bukti baru (novum) berupa AktaHibah Nomor 4/AH/PIk/1978 tanggal 8 Juni 1978 tidak sesuai dengansangkalan penggugat, karena itu bukti tersebut tidak

bersifat menentukan(halaman 88 dan 89 T4 );Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama bahwagugatan penggugat nebis in idem oleh karenanya Putusan Pengadilan Agamadapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berada dipihak yang kalah, makaberdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara pada tingkat bandingdibebankan kepada Penggugat/ Pembanding.Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00; (nihil).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Fotocopy yang dilegalisir Pos dari download Hasil Sertifikasi Dosen atasnama Ari Kamayanti (informasi kelulusan sertifikasi dosen tahun 2011),diberi tanda Bukti Novum 3;yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor502 K/TUN/2017, tanggal 14 November 2017, tidak dapat dipertahankandan

Dengan demikianklaim Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan objek sengketatersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya di ranah PengadilanNegeri, dan klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkanbukti baru itu tidak bisa menjadi alasan dibatalkannya Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I:Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan kasasi

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp245.968.600,00; dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang

kembali tidak memiliki validitas hukum dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi Nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 jo PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifatpendapat yang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentanganHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 141 PK/TUN/KI/2020Publik;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp44.778.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Bea Masuk

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

KEP 81/BC/1999;b Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp103.820.594,00;Menimbang, bahwa berdasarkan

dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraaquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 6, Pasal 16 dan Pasal 36 UndangUndang Penagihan Pajakdengan Surat Paksa (UU PPSP) dan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17ayat (1) UndangUndang Pengampunan Pajak;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 4 dari 6 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

Pasal 87 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Judex Facti telah tepat mengoreksi objek sengketa a quomengenai mulai berlakunya yakni tidak boleh berlaku surut karenabertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak

bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanHalaman 4 dari 6 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp294.567.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Bea Masuk