Ditemukan 372350 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 1995/pdt.g/2013/pa.pml. Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg
Tanggal 30 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Niam Firdaus, S.H.
Terdakwa:
Irfan Sidqon bin Moh. Fahri
47 — 31
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-11-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 748/PID/2023/PT SMG
Tanggal 20 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Niam Firdaus, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Moch Syibrony bin Alm. Maliji
72 — 54
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 21-02-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kis
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Hendrik Susanto Bin Alm. Sukirman
93 — 17
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 10-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 265/PID.SUS/2022/PT DKI
Tanggal 22 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MELANI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MAULANA HAFED FACHYAT Diwakili Oleh : FARRIZ CHANDRA, S.H., M.H.
83 — 14
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 06-12-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 551/Pid/2022/PT SMG
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Niam Firdaus, S.H.
Terbanding/Terdakwa : EMIL RIFQI BIN ALM AMIR ZAINI
69 — 19
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Gpr
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.WAHYUNING DYAH WIDYASTUTI, SH
2.RIBUT SUPRIATIN, SH
Terdakwa:
UNTUNG BUDIMAN Bin SUKADI
134 — 52
  • Menyatakan Terdakwa UNtung Budiman Bin Sukadi terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana telah menawarkan,menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukaiyang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atautidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 54 UURI No.11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana diubah dengan UURI No.39 Tahun 2007 tentang Perubahanatas UURI No.11 Tahun 1995 tentang
    , Minuman diduga MMEA Merk"Mansion House Whisky @350 ml tertulis kadar alcohol +16% tanpadilengkapi pita cukai sejumlah 9 (Sembilan) kardus @24 botol + 12 botol total228 (dua ratus dua puluh delapan) botol, 2 (dua) jerigen diduga ethil alcohol,9 (sembilan) jerigen kosong, 7 (tujuh) sak botol kosong, 1 (satu) sak tutupbotol, 9 (Sembilan) ikat kardus bekas.Perbuatan Terdakwa UNTUNG BUDIMAN Bin SUKADI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 1995
    tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor11 Tahun 1995 tentang Cukai.ATAUKEDUAHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprBahwa ia Terdakwa UNTUNG BUDIMAN Bin SUKADI pada hari Rabutanggal 14 November 2018 sekitar pukul 06.10 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Dusun Dorok DesaManggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk
    ml tertulis kadar alcohol +16% tanpadilengkapi pita cukai sejumlah 9 (Sembilan) kardus @24 botol + 12 botol total228 (dua ratus dua puluh delapan) botol, 2 (dua) jerigen diduga ethil alcohol,9 (sembilan) jerigen kosong, 7 (tujuh) sak botol kosong, 1 (satu) sak tutupbotol, 9 (Sembilan) ikat kardus bekas.Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprPerbuatan Terdakwa UNTUNG BUDIMAN Bin SUKADI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 1995
    ratusenam puluh rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan faktafaktadipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkandakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 1995
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 393/Pid.B/2019/PN Bls
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
Terdakwa:
YANTO Bin JOHAR
117 — 25
  • Sus/2019/PN BIs(seratus tiga puluh dua) karton dengan total sebesar Rp. 42.563.000,00(empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).See Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalam Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atasUU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    melakukanperumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunanrencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantorpengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan kepatuhan,konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; Bahwa Ahli menjelaskan kewajibankewajiban kepabeananterhadap barang yang dimasukkan / datang dari luar negeri ke dalamnegeri dan kapan kewajiban kepabeanan tersebut mulai berlaku:> Kewajiban kepabeanan diatur dalam Undangundang Nomor 10Tahun 1995
    maka yang dimaksud barang imporadalah semua barang yang dimasukkan dari luar daerah pabeankedalam daerah pabean Bahwa AHLI menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006,yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif danlandas kontinen yang di dalamnya berlaku
    yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakankewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalamUndangundang Kepabeanan; Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan pasal 29 ayat (1)Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006,dinyatakan bahwa : Pengurusan Pemberitahuan Pabean yangdiwajibkan Undangundang ini dilakukan oleh pengangkut, importir,atau eksportir, dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan PemberitahuanPabean sebagaimana
    Sus/2019/PN BIsMemperhatikan, Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 tahun 2006 tentangPerubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa YANTO Bin JOHAR telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyelundupanBarang Impor di dalam Daerah Pabean sebagaimana dalam dakwaantunggal penuntut umum;2.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 241/Pid.B/2020/PN Bls
Tanggal 6 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FERRY DEWANTORO NUGROHO,S.H
Terdakwa:
ZARIDIN Bin WAGIMAN
114 — 61
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
JOSECAC.I.ITANG,SH
Terdakwa:
SAPUTRA Alias SYAIFUL Bin ABDUL SAMAD
103 — 63
  • HANJOU bin AMINOLA dan ISRAIL Als RAIL Bin MUHAMMAD SAAD(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undangundang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
    SYAIFUL bin ABDUL SAMAD sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UndangUndangHalaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN BekNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo.
    tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut,bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barangyang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Beadan Cukai; Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 6 UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabeanadalah semua kegiatan di bidang
    tentang Kepabeanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo.
    tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 10-04-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan PN KISARAN Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis
Tanggal 4 Juli 2023 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, S.H
Terdakwa:
Joni Ependi Alias Pendi
83 — 7
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 19-04-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 05-07-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 84/Pid.B/2017/PN .KSP
Tanggal 12 Juli 2017 — Penuntut Umum:
IDHAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
LUKMAN Bin MATJANI
81 — 10
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 283/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
1.IRWANDA SYAHBUDI Bin BIWAN
2.SAMSUL BAHRI Bin NURDIN
3.AMIR HAMZAH Bin Alm. ABDUL MANAF
122 — 31
  • yang meliputiwilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undangundang ini,Bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang ekspor berdasarkanPasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan penjelasannya, yaitubarang yang telah dimuat di
    tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan barang yangakan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;Tempat pemuatan barang yang akan diekspor, Berdasarkan Pasal 11Aayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan
    , dinyatakan pemuatan barang ekspor dilakukan dikawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat laindengan izin kepala kantor pabean;Kewajiban bagi pengangkut yang mengangkut barangekspor,Berdasarkan Pasal 9A ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,dinyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkatmenuju ke
    tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan, Manifes adalah adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut;Orang dalam ketentuan kepabeanan,Sesuai Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan, Orang adalah orang
    Subsider pasal 102A huruf e UndangundangNomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 10tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 456/PID.B/2020/PT PBR
Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ROSLINA SH.
Terbanding/Terdakwa : MAHARUDIN Bin KOHARDI
171 — 41
  • 19Iphone XBaik359405080889452Batangan 20Note 8Baik358335080185638Batangan 2.IphoneXSBaik356166091943414Batangan 22 Iphone Baik 357347094 Batangan Halaman 9 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR Xr437708 23Iphone6SBaik356557082417857Fullset 24Oppo F3PlusBaik864880032099814Batangan 25HuaweiP20 ProBaik867052046386648 867260031167630Fullset 26RedmiNote 8Baik862184043935336Fullset afIphone11 ProMaxBaik10353918104192667 353915103784718 353915103922839 353915103825701 353917105663205 3539091019/1995
    8517.12.00, Nilai Pabean (berdasarkan harga pasar) > Rp 895.375.896, BM (0% * NP) : Rp 0, PPN (10% * (BM+Cukai+NP) : Rp 89.538.000, PPh (10% * (BM+Cukai+NP) : Rp 89.538.000, + Jumlah : Rp 179.076.000,Total kerugian negara dari pengeluaran handphone tersebut adalah:Rp 179.076.000, (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh enamribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal102 Huruf f Undang Undang RI No 17 tahun 2006 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 10 tahun 1995
    Menyatakan Terdakwa MAHARUDIN BIN KOHARDI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102huruf f UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.2. Memenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MAHARUDIN BINKOHARDI selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan jumlah masa tahananyang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.3.
    Menyatakan Terdakwa MAHARUDIN BIN KOHARDI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf fUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;4.
    dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalamtahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahananmaka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalamtingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;Mengingat, akan ketentuan Pasal 102 Huruf f Undangundang RINomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10Tahun 1995
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 04-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
HERMAWAN.
217 — 230
  • Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 102 huruf h UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo.
    Utr Banhwa yang dimaksud dengan Dokumen Pelengkap Pabeanberdasarkan penjelasan Pasal 28 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006,yang dimaksud dengan Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumenyang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, antara lainInvoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Packing List dan Manifest.
    Utr Bahwa Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputiwilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnyaberlaku UndangUndang Kepabeanan, sebagaimana diatur didalam Pasal 1ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.
    Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1)huruf c Undangundang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukal. Bahwa PT BINTANG MITRA CAHAYA melakukan importasi dengan PIBnomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 yang pengurusannya dilakukan olehsaksi PANJI JAYAKARTA. Pengurusan tersebut dilakukan tanpa ijin dari sdr.HANAFI sebagai Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA.
    UtrUndang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, Pasal 102 huruf (h) UndangUndang nomor 17 tahun2006 tentang perubahan UndangUndang nomor 10 tahun 1995 tentangKepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-12-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3982/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RUJI WIBOWO, SH.MH
Terdakwa:
WILMAR HUTABARAT
246 — 70
  • Menyatakan Terdakwa WILMAR HUTABARAT secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "secara bersamasama menyerahkanpemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu ataudipalsukan sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 103huruf a UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 17 Tahun 2006 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
    Namun demikian kerugianimmaterial tentunya sangat besar karena dapat mengganggu ketersediaanbahan baku untuk kelangsungan industri dalam negeri dan untuk peningkatandaya saing produk nasional dan pengendalian eksploitasi Sumber daya alam.Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 3982/Pid.B/2020/PN MdnPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103huruf a UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 17 Tahun 2006 Jo.
    Namun demikian kerugianimmaterial tentunya sangat besar karena dapat mengganggu ketersediaanbahan baku untuk kelangsungan industri dalam negeri dan untuk peningkatandaya saing produk nasional dan pengendalian eksploitasi Sumber daya alam.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal102A huruf e UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 Jo.
    Namun demikian kerugianimmaterial tentunya sangat besar karena dapat mengganggu ketersediaan bahanbaku untuk kelangsungan industri dalam negeri dan untuk peningkatan daya saingproduk nasional dan pengendalian eksploitasi Sumber daya alam;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur keduadalam dakwaan ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 huruf a UUNo. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 17 Tahun 2006 Jo
    memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelangsunganindustri dalam Negeri dan untuk peningkatan daya saing produk nasional yangdisebabkan terbatasnya ketersediaan bahan baku raw material; Terdakwa sudah pernah dihukum;Keadaan yang meringankan : Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 103 huruf a UU No. 10 Tahun 1995
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2624/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ALOFSEN SIANTURI, S.H
Terdakwa:
BUDI GULTOM
242 — 57
  • (delapan jutadua ratus lima puluh dua ribu rupiah)e Maka Total kerugian Negara sejumlah Rp.16.384.500, (enam belas jutatiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.ATAUKedua :Bahwa Terdakwa BUDI GULTOMpada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020sekira pukul 01.52 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan
    Joni kota medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya padatempattempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh ataumemberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harusdiduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan UndangUndang RINomor 11 Tahun 1995 jo.
    dariorang lain atau sales yang datang ke toko tersebut ; Bahwa keseluruhan minuman beralkohol dan rokok tersebut belumdibayar lunas Cukai;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama melanggar pasal 54UndangUndang RI nomor 11 tahun 1995
    sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai atau Kedua melanggarpasal 56 UndangUndang RI nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaanyang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaanpertama melanggar pasal 54 UndangUndang RI nomor 11 tahun 1995sebagaiman
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 15-12-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN BATAM Nomor 791/Pid.B/2022/PN Btm
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ZULNA YOSEPHA,SH
2.DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
3.Abram Marojahan, SH., MH
Terdakwa:
AHMAD SYUKRI Bin BAHARUDDIN
123 — 38
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN STABAT Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.GUS IRWAN SELAMAT MARBUN.SH
2.Boston Robert Marganda, SH
3.Randy Tumpal Pardede, SH
4.DAIKAN AOLIA ARFAN.SH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN MANURUNG ALIAS ZAHAR
185 — 107
  • Menyatakan terdakwa ZAHARRUDDIN MANURUNG Als ZAHAR telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenyelundupan di bidang impor sebagaimana Dakwaan PertamaHalaman 1 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN StbPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 102 huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.2.
    SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPbdan telah memasuki daerah pabean yaitu Desa Bukit SelamatKecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara diaturdalam UU Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 jo UU Nomor 17 tahun2006 karena kapal KM.
    Sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UUKepabeanan.Pemberitahuan Pabean dalam hal ini adalah Manifessebagaimana disebutkan pada Pasal 7 A ayat 2 UndangUndang No. 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndang No. 17 Tahun 2006 bahwapengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barangimpor yang dimuatnya dalam manifesnya.
    yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 102 huruf aHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN StbUndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 102 huruf a UndangUndang Republik
    Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan adalah sebagai berikut1.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 06-10-2022
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 471/Pid.B/2016/PN Tjb
Tanggal 28 Desember 2016 — Penuntut Umum:
FAHRUL AZMI LUBIS, S.H
Terdakwa:
1.SAIPUL BAHRI BIN ASMAWI .ALM.
2.ZULKARNAIN SIREGAR
71 — 8
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 288/Pid.B/2021/PN Kis
Tanggal 2 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Novanema Duha, S.H.,M.H
Terdakwa:
Ahad Nazirin
110 — 23
  • Menyatakan Terdakwa Ahad Nazirin telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana kepabeanansebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam surat dakwaanalternatif pertama;2.
    Norbu GT. 228 No.858/PP;Dengan Mengingat Pasal 109 Ayat (2) dan Ayat (2a) UndangundangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka sarana pengangkut yaknikapal KM. NORBU GT 228 yang digunakan untuk melakukan tindakpidana, dirampas untuk Negara;Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Kis4.
    Pph; 7,5% x Nilai Pabean adalah sebesar Rp.70.764.375,00(tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat tiga ratus tujuh puluhlima rupiah);Maka total kerugian Negara akibat barang konsumsi eks impor tersebutsejumlah Rp.251.641.875,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratusempat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;Atau
    Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 UU No. 17 tahun 2006 tentangPerubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkanImpor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah Pabean danPasal 1 angka 2 UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan Daerah Pabean adalahwilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruangudara diatasnya serta tempattempat tertentu
    di Zee dan Landas Kontinenyang didalamnya berlaku Undangundang ini;Menimbang, bahwa Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 tahun 2006 tentangPerubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut;Menimbang, bahwa sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor:188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi vertikalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Daerah Perairan Selat Malaka (Line 2),Kab.