yangsifatnya mendesak (tidak dapat ditunda), sebahagian lagi terdakwaserahkan langsung kepada pihakpihak penerima bansos;Penggunaan dana panjar dan yang langsung terdakwa salurkan tersebuttelah sesuai dengan dokumendokumen pertanggungjawaban (LPJ) danrealisasi penggunaan dana Bansos Biro Umum bulan Maret s/d April2010;halaman 9 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn10 ahwa terhadap dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan biayadalam rangka kegiatan interaktif dan mitra kerja pada Biro

yangsifatnya mendesak (tidak dapat ditunda), sebahagian lagi terdakwaserahkan langsung kepada pihakpihak penerima bansos;Penggunaan dana panjar dan yang langsung terdakwa salurkan tersebuttelah sesuai dengan dokumendokumen pertanggungjawaban (LPJ) danrealisasi penggunaan dana Bansos Biro Umum bulan Maret s/d April2010;halaman 47 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn48 ahwa terhadap dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan biayadalam rangka kegiatan interaktif dan mitra kerja pada Biro

Sumut No.Rekening KoranBendahara Pengeluaran Khusus Bantuan Biro Umum PemropSumkut No Rekening: 105.01.02.0000024 Periode 01 Januari2010 s/d 30 Desember 2010;3 (tiga) lembar asli catatan (tulisan tangan) Penerimaan danPengeluaran Dana Bansos Interaktif dan Mitra Kerja Biro Umum TA2010;Asli Laporan Realisasi Bantuan Hibah di Biro Umum PempropSumut TA 2010 tanggal 31 Desember 2010;Asli Laporan Realisasi Dana Bansos Biro Umum Pemprop Sumutbulan Maret s/d Desember 2010;Foto copy cek CH 626130 tanggal

Sumut telahdianggarkan Dana Bantuan Sosial Mitra Kerja sebesar Rp.4.300.000.000, yangdikelola oleh terdakwa sebagai Bendahara Bansos tersebut telah direalisasikansebesar Rp. 4.043.465.155, (empat milyar empat puluh tiga juta empat ratusenam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan dari realisasipenyaluran Dana Bansos tersebut dengan pagu anggaran yang tersediasampai akhir tahun 2010 terdapat sisa dana yang tidak disalurkan sebesarhalaman 75 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn76Rp

Sumut No.Rekening Koran BendaharaPengeluaran Khusus Bantuan Biro Umum Pemrop Sumkut NoRekening: 105.01.02.0000024 Periode 01 Januari 2010 s/d 30Desember 2010;3 (tiga) lembar asli catatan (tulisan tangan) Penerimaan danPengeluaran Dana Bansos Interaktif dan Mitra Kerja Biro Umum TA2010;Asli Laporan Realisasi Bantuan Hibah di Biro Umum Pemprop SumutTA 2010 tanggal 31 Desember 2010;Asli Laporan Realisasi Dana Bansos Biro Umum Pemprop Sumut bulanMaret s/d Desember 2010;Foto copy cek CH 626130 tanggal

Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp. 1.300.000.000,- ; Surat bukti pengeluaran tanggal 23 pebruari 2010 ; Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. ; Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bersama terdakwa lainnya(berkas perkara terpisah) dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerimasebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan,karena tanpamembuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerimauang dana Bansos tahun 2010.

Pengelolaan danKeuangan Daerah) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kendal sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Kendal ;Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bansos 2010 diSetda Kendal pada BagianKesra. sebesar Rp.1,3 milyar dan ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 dari bagian Kesra.mengajukan suratpermohonan pencairan dana Bansos ;Bahwa syarat syarat permohonan pencairan dana bansos keagamaan antara lainKwitansi

Bansos tersebut terdakwa mendapatkan honor danterdakwa juga pernah memerintahkan bendahara pembantu Siti Romelah untukmencairkan uang Bansos tapi terdakwa sendiri tidak tahu apakah saat perintahkanpencairan tersebut kapasitas terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) atau sebagai Kabag.Kesra ;Bahwa selain sebagai Bendahara pengeluaran Pembantu, tugas lain dari Siti Romelahadalah sebagai anggota Tim Pengkaji dan anggota Tim Pembagi Bansos 2010 ;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan

tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf oleh Sekda Drs.

AHMAD RIKZA untuk diberikan kepada penerima Bansos.

Sulsel;Saksi tidak pernah menghubungi siapasiapa terkait dana bansos,Saksi tidak tahu apa ada peranan Terdakwa terkait pencairan dana bansos;Saksi tidak tahu masalah bansos, karena hanya tahu kalau adanya saja diAPBD;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalampembelaan;33.Saksi H. BASO HAMZAH Bin H.

untukmencairkan dana Bansos;e Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalampembelaan38.Saksi H.

Sulsel sejak bulan Mei 2008sampai dengan sekarang;Saksi tahu khusus Tahun 2008 ada alokasi dana bansos untuk SekertariatProv.

karenapembahasan secara rinci itu dibahas dikomisi;Saksi tidak tahu Terdakwa sebagai Sekda ada delegasi dari gubernur untukmenyetujui pemberian dana bansos;Saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa selaku Sekda berkenaandengan dana bansos demikian pula Saksi tidak pernah menghubungiTerdakwa untuk dipermudah urusan dana bansos;Saksi tidak pernah ada kaitannya dengan dana bansos yang 202 tersebut;Saksi pernah mendengar bahwa sudah ada pengembalian sesuai bunyi LHPbahwa harus ada pengembalian;e

,tetapi yang diajukan pada waktu itu adalah Anwar Beddu;Dalam kasus bansos ini lebih dahulu ada proses hukum dan telah adaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkenaan dengankasus dugaan penyalahgunaan dana bansos pemprov.

atau DanaKurang Salur Bos TA. 2016 di SMPN 4 Sendana.33) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2017 di SMPN 4 Sendana34) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No.

Bahwa Terdakwa selaku PNS dengan jabatan Kepala SekolahSDN No. 10 PallaPallang, Kabupaten Majene, Sulawesi Baratbersamasama dengan saksi Wiryadi, S.E., Ak., PNS dari Unit DataBidang Dikdas dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dansaksi Nahrudin, S.Pd., Kepala Seksi SD dan Paket A pada DinasPendidikan Provinsi Sulawesi Barat, telan menerimabiayapengurusan setiap SD yang menerima dana Bansos berupa danaBOS Kurang Salur sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);b.

., banhwa ada dana Bansos sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan masuk kerekening sekolah di Kabupaten Majene, dan kemudian informasitersebut diteruskan kepada Terdakwa, dengan catatan, manakalaHal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020dana Bansos tersebut cair, maka ada ucapan terima kasih sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus disetorkan kepadasaksi Wiryadi, S.E., Ak.:c.

Bahwa dengan demikian sesuai fakta hukum perbuatan Terdakwasebagai Kepala Sekolah SD 10 PallaPallang dan para Kepala Sekolahpenerima dana Bansos, sejak awal tidak tahu menahu atau tidakmengetahui adanya persekongkolan jahat dari saksi Nahrudin, S.Pd.

Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Nahrudin, S.Pd., dan saksiWiryadi, S.E., Ak., memberitahukan kepada sekolahsekolah penerimadana bantuan sosial (Bansos) tersebut bahwa dana tersebut bukan danabantuan sosial (Bansos) tetapi dana BOS Kurang Salur, sehingga dalamlaporan pertanggungjawaban juga disebut dana BOS Kurang Salur,namun sebagian Kepala Sekolah penerima dana bantuan itu terlanjurmemasukkan sumber dana berasal dari bantuan sosial (Bansos) dalamlaporan pertanggungjawaban Terdakwa dan masingmasing

Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melalui Dana Bansos DirjenPeternakan Tahun 2010.

Bahwa dalam program Bansos tersebut nantinya kewajiban anggotamenyerahkan anak sapi/pedet 1 kali setelah berumur 9 bulan kepada kelompok untuk digulirkankepada anggota lain, sedang induknya menjadi hak milik anggota selamanya.

Bahwa dalam program Bansos tersebut nantinya kewajibananggota menyerahkan anak sapi/pedet 1 kali setelah berumur 9 bulan kepada kelompok untukdigulirkan kepada anggota lain, sedang induknya menjadi hak milik anggota selamanya.Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2010 , dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) tersebut telah turun yang ditransfer ke rekening di Simpedes Bank BRI Unit RejotanganNorek: 659701009841537, sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Budidaya sapi perah pola PMUK melalui Dana Bansos Dirjen Peternakan Tahun2010.

Bahwa dalam program Bansos tersebut nantinya kewajiban anggota menyerahkan anaksapi/pedet 1 kali setelah berumur 9 bulan kepada kelompok untuk digulirkan kepada anggota lain,sedang induknya menjadi hak milik anggota selamanya. Kemudian pada tanggal 18 Oktober2010 , dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut telah turun yangditransfer ke rekening di Simpedes Bank BRI Unit Rejotangan Norek: 659701009841537,sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15 Ayat (1) huruf Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentangTata Cara Hibah Dan Bansos: Penerima hibah/bansos berupa uangwajid menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataanpertanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernurmelalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusankepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;3.

Pasal 37 Ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD yaitu:Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:Hal. 7 dari 40 hal.

Pasal 15 Ayat (1) huruf Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentangTata Cara Hibah Dan Bansos: Penerima hibah/bansos berupa uang wajibmenyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataanpertanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernurmelalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusankepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;3.

Pasal 37 Ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD yaitu:Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cHal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 1488 K/PID.SUS/2016disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyekpemeriksaan;3. Pasal 15 (4) Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata CaraHibah Dan Bansos pertanggungjawaban penerima bansos meliputibuktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah;4.

No. 558 K/Pid.Sus/2012sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua delapan sen)atau setidak tidaknya sekitar itu ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 21/BanSos/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuaan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal17 November 2006 telah ditandatangani olen Terdakwa selaku Ketua YayasanAl Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Iswandi alias lwan bin

Rokan Hilir tahun anggaran 2006 denganCV Assalam tanggal 28 Juli 2006 ;Proposal Bantuan Pembangunan Balai pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapaiapi, tanggal 08 Mei 2006 ;1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi dengan Ismetlorahim ;Berita Acara Persetujuaan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit

No. 558 K/Pid.Sus/2012 Proposal bantuan Pembangunan Balai Pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapiapi, tanggal 08 Mei 2006 ; 1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi denganIsmet lbrahim ; Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No.21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop.

/2006 tanggal 28 Juli 2006, danSurat Perintah Mulai Kerja Nomor 76/BanSos/2006 tanggal 27 Juli 2006serta RAB (Rencana Anggaran Biaya), adalah klop dan atau sesuai dengannilai kontrak Rp 1.046.800.000,00 setelah ditambahkan nilai uang yangditerima ditambah pajak yang dipotong.

Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2012 : Rp.70,895,462.522. Dana Bansos/BlockgrantTahun 2015 : Rp.51.060.480,3.

Dana Bansos/Blokgrant TA 2012,2015,2017 sebesar Rp.242.681.113,52,3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 20152017 sebesar Rp.275.014.400,4.

bahwa sekolah tersebut layak dibantu, maka pihakKementerian menetapkan dengan dengan SK;Bahwa terhadap penggunaan dana BANSOS oleh suatu sekolah(SMPN 8 Leihitu) diatur oleh Peraturan dari Kementerian Pendidikanberupa Juklak dan Juknis Ada Juknis tentang pengelolaan danaBANSOS, yang secara umum dana BANSOS itu dikelola langsung olehsekolah penerima dan karena sekolah kelola langsung maka sekolahmelaporkan langsung penggunaan dana BANSOS tersebut kepadaKementerian;Bahwa proses pencairan dana BANSOS

Dana Pembangunan 2012 219.000.000,Laboratorium IPA (BANSOS)7. Dana BANSOS (rehab 2 ruang 2015 200.000.000,belajar)8.

Bahwadalam program Bansos tersebut nantinya kewajiban anggota menyerahkan anaksapi/pedet 1 kali setelah berumur 9 bulan kepada kelompok untuk digulirkan kepadaanggota lain, sedang induknya menjadi hak milik anggota selamanya. Kemudianpada tanggal 18 Oktober 2010 , dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) tersebut telah turun yang ditransfer ke rekening kelompok di SimpedesBank BRI Unit Rejotangan No.rek: 659701009841537, sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

perjanjian kerjasama dengan PPKtertanggal 20 September 2010 tentang Pengembangan Budidaya sapi perah polaPMUK melalui Dana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

Adapun uang tersebut oleh terdakwa setelah diminta semua dari Bendaharalalu diserahkan kepada Sekretaris ( Moch Ichwani Noor) untuk dibelanjakan sesuaidengan RUK sehingga yang membelanjakan uang dari dana Bansos tersebut adalahterdakwa selaku Ketua bersama dengan Sekretarisnya (Sdr.Moch Ichwani Noor).Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok bersama dengan Sekretaris telahmemegang/mengelola dana Bansos tersebut tanpa melibatkan bendahara,sehingga bendahara tidak pernah diajak untuk membicarakan perihalpenggunaan

Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melaluiDana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

Bahwa dalam program Bansos tersebutnantinya kewajiban anggota menyerahkan anak sapi/pedet 1 kali setelah berumur 9bulan kepada kelompok untuk digulirkan kepada anggota lain, sedang induknyamenjadi hak milik anggota selamanya. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2010 ,dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut telah turunyang ditransfer ke rekening di Simpedes Bank BRI Unit Rejotangan Norek: 659701009841537, sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00 7.

YUSTINA ANGGU Pegawai PLN 7.500.000 Biaya pengobatan SudahEMBUGUSI Flores Bagian Barat dikembalikansebesarRp.7.500.000,padatanggal10/06/2016TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2010SEBESAR Rp. 241.540.000TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp.23.700.000 (dilakukanpenyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun2010 sebesar Rp. 2.575.000.000, (dua milyar lima ratus tuujuh puluh lima jutarupiah

, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat ituBahwa Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenangmelakukan pemeriksaan kas di Bendahara Bantuan KeuanganBahwa tidak pernah menerima uang bansos untuk kepentingan pribadi dan tidakpernah memerintah KPA untuk mengeluarkan dana Bansos untuk kepentingan diluarperuntukan dana bansos.2.

sebesar Rp. 952.793.164, dan SPP danSPM tertanggal 12 Pebruari 2009 Untuk mencairkan dana bansossebesar Rp. 180.000.000,, SPP dan SPM tertanggal 3 Maret 2009Page 130 of 232Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 772.793.164, SPP danSPM tertanggal 8 April 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesarRp. 38.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 21 April 2009 Untukmencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000, SPP dan SPMtertanggal 4 Mei 2009 Untuk mencairkan dana

Bansos sebesar Rp.952.793.165, SPP dan SPM tertanggal 8 Mei 2009 Untuk mencairkandana bansos sebesar Rp. 47.500.000, SPP dan SPM tertanggal 14 Juli2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,, SPPdan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana Bansossebesar Rp. 500.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 5 September2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,, sertaSPP dan SPM tertanggal ....

Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 28.500.000, SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untukmencairkan dana Bansos sebesar Rp. 48.064.497, dan SPP dan SPMtertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 262.421.976 adalah : Surat Pernyataan Pengajuan SPP, SuratPernyataan Tanggung Jawab, Rincian Rencana Penggunaan,sedangkan untuk proposal tidak dilampirkan ;Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pencairan dana Bansos yaitupemohon dana mengajukan permohonan bantuan dana setelah itujika

(Kabag Kesra).Bahwa Pemohon Kasasi TIDAK PERNAH mempunyai niat untukmemberikan Bantuan Sosial (BANSOS) sebelum ditetapkannyaAPBD, karena pemberian bantuan (BUKAN BANSOS) yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi pada saat kunjungan dinas padabulan Januari s.d.

RAHMAN (KABAG KESRA) selaku PPTK telahmemerintahkan SITI ROMLAH (Bendahara Pengeluaran Pembantu)untuk segera melakukan pencairan dana BANSOS tanpasepengetahuan dan seijin Pemohon Kasasi, sebagaimanaketerangan saksi Drs. ABD. RAHMAN, M.Hum (KABAG KESRA)sendiri dalam persidangan.Bahwa proses pencairan dana BANSOS yang diajukan oleh Drs.ABD. RAHMAN kepada Kepala DPPKD (Alm.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak bisa disamakan dengan denganSKPD sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai penggunaanggaran dan dalam kegiatan BANSOS pelaksananya adalahBAGIAN KESRA, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak akanmengetahui apakah persyaratan administrasi (proposal) untuk parapenerima BANSOS telah lengkap atau tidak karena yangmengetahui hal tersebut adalah BAGIAN KESRA.Bahwa dari anggaran dana BANSOS tidak ada yang dinikmati secarapribadi oleh Terdakwa, dan menurut keterangan saksi NUR AZIZAH

Bahwa dalam kegiatan penyaluran BANSOS yang bertindak selakuPengguna Anggaran adalah DPPKD dan yang bertindak selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah KABAG KESRA(Drs. ABD. RAHMAN, M.Hum) begitu juga yang bertanggung jawabdalam pengelolaan BANSOS adalah DPPKD dan PPTK (KABAGHal. 93 dari 104 hal. Put. No. 2335 K/Pid.Sus/2015KESRA) dan TERBUKTI tidak ada instruksi atau perintah dariTerdakwa untuk membagibagikan bantuan karena Bagian Kesrayang menjalankan program BANSOS tersebut.

Siti Nurmarkesi Binti Jumiat dankawankawannya tersebut dalam pemberian Dana Bansos tahun 2010Hal. 97 dari 104 hal. Put.

, selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehHal. 8 dari 56 hal.

, selanjutnya fotokopi Surat Pembentukan Kelompok TaniBeringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota KelompokTani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlahnominal Bansos tersebut ditandatangani oleh Saksi Abbas bin Lapade(almarhum) dan sdr.

, selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh SaksiHal. 34 dari 56 hal.

Bahwa seingat saksi Sekda tidak melaporkan kepada saksi, setelahbanyaknya demo terkait dana hibah dan dana bansos baru saksimenanyakan pada salah satu staf TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) terkait penyaluran dana hibah dan dana bansos kemudiandijawab oleh staf tersebut bahwa untuk penyaluran dana hibah dandana bansos ada temuan dari BPK yaitu ada pihak ketiga (pihakpenerima dana hibah dan bansos) belum mempertanggungjawabkanpenggunaan dana yang diterima dan saksi tidak tahu siapasiapa yangyang

Sumut Tahun2013 yang tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabanpenggunaan dana, menerima tidak utuh dana bansos/hibah, bantuanhibah/bansos sudah dibayarkan tetapi tidak ada pelaksanaan kegiatansebagaimana dalam proposal, Bantuan hibah/Bansos diterima olehHalaman 100Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnyang tidak berhak;Bahwa ke 16 lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak diketahuikeberadaannya atau alamatnya tidak sesuai dengan proposal dan jugaditemukan ada 5 (lima) lembaga / Organisasi

dan Hibah PAPBDtahun 2012.1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah APBDtahun 2013.1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah PAPBDTahun 2013.1 (satu) keping CD.RW GTPRO Multi Speed 12 x dengantulisan 8 Soft Copy RKA Penjabaran APBD 20122013.1 (satu) bendel DPA PPKD tahun 2012 (Asli).

bulan Oktober 2013.408.255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Nopember 2013.409.576 (lima ratus tujuh puluh enam) Bundle Dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.DISITA DARI RAJA INDRA SALEH, SH.410.Berkas SP2D Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2013 Biro BinkemsosPropinsi Sumatera Utara sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh).DISITA DARI MUHAMMAD ILLYAS, S.Sos, M.Si.411.56 (lima puluh enam) berkas permintaan penerbitan

bulan Oktober 2013.408. 255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Nopember 2013.409. 576 (lima ratus tujun puluh enam) Bundle Dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.DISITA DARI RAJA INDRA SALEH, SH.410.

Bahwa surat TERMOHON INo : B1383/0.3.29/Dsp.4/08/201 7tanggal 9Agustus 2017 belum mengungkap bantuan dana hibah bansos PemkabBoyolali TA 2014 di desa Sarimulyo Kec. Kemusu Kab. BoyolaliHalaman 3 dari 17Hal.

memerintahkan TERMOHON dan TERMOHON Il untukmengusut/menyelidiki perkara bantuan dana hibah bansos untukditeruskan ke pengadilan agar para pelaku kejahatan korupsi menjadijera.8.

Hakim yang memeriksa perkara inidapat memberikan putusan :1.2.Menerima permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON.Menyatakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON atas dugaantindak pidana korupsi penyaluran dana hibah bansos Pemkab Boyolali TA2014 adalah tidak sah.Memerintahkan TERMOHON I melalui TERMOHON Il untuk memproses,menindaklanjuti untuk diajukan ke pengadilan atas dugaan tindak pidanakorupsi bantuan dana hibah bansos dari Pemkab Boyolali TA 2014.Memerintahkan TERMOHON , TERMOHON Il,

Bahwa penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Dugaan TindakPidana Korupsi Penyaluran Dana Hibah Bansos Pemkab Boyolali TA.2014, locus delictinya adalah bertempat di Kabupaten BoyolaliPropinsi Jawa Tengah serta saksisaksi yang diperiksa sebagian besarberdomisili di Boyolali.

2014 tanggal 28 Oktober 2014, objek praperadilan telahdiperluas yaitu selain yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP juga ditambahdengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan posita dan petitumdari permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohondalam perkara praperadilan ini adalah menuntut tentang tidak sahnya tindakanpenghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindakpidana korupsi penyaluran dana hibah bansos

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal17 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara Serah21/BA/BanSos/200617 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor tanggalKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

Rokan Hilir Nomor 75/BanSos/2006 tanggal 28 Juli 2006 (PihakPertama) dan Nomor 05/A/NA/VIV2006 tanggal 28 Juli 2006 (Pihak Kedua),Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 21/BanSos/2006, tanggal 13 November2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No. 21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaan selesai100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran Nomor21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan

Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggalHal. 16 dari 34 hal.

No. 556 K/Pid.Sus/2012 Proposal Bantuan Pembangunan Balai Pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapaiapi, tanggal 08 Mei 2006 ; 1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi denganIsmet Ibrahim ; Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop.

Setelah dibahas oleh PanitiaAnggaran DPRD Kota Pontianak lalu disetujui dana KONI Kota Pontianak TA2007 sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) yang dianggarkandalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan pengelola Keuangandan Kas Daerah (BPKKD) Kota Pontianak pada pos Belanja Bantuan Sosial(BANSOS) dengan kode rekening 5.1.5.01.01, selanjutnya RAPBD tersebutdisahkan menjadi APBD TA 2007 oleh pimpinan DPRD yaitu saksi H.

Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana bansos dariPemerintah Kota Pontianak tahun 2007 yang telah dilegalisir ;1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana hibah dariPemerintah Kota Pontianak tahun 2009 yang telah dilegalisir ;Hal. 12 dari 25 hal. Put.

Firayanta sendiri tidakmengetahui jabatan saksi Gusti Hersan Aslirosa dalam struktur Korwil IMI KotaPontiana ;Bahwa benar walaupun tidak ada peraturan yang mengatur tentang tatacara dan batas waktu yang diberikan kepada penerima Bansos untukmelaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 133ayat (8) Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007,bukan berarti penerima bansos tidak perlu. menyampaikan laporanpertanggungjawabannya, penerima bansos WAJIB menyampaikan

Oleh karena tidak adanya peraturanKepala Daerah/Peraturan Walikota Pontianak yang mengatur mengenai tatacara dan batas waktu yang diberikan kepada penerima bansos untukmelaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan bansos tersebut,memberi peluang/ kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatanyang bertujuan untuk menguntungkan orang lain ;Bahwa benar pihak IMI Korwil Kota Pontianak telah menyampaikanlaporan pertanggungjawabannya kepada Pihak BPK, dan Pihak BPK tidak adamelaporkan basil temuannya

kepada penyidik, bukan berarti tidak adaditemukannya penyimpangan dalam penggunaan dana bansos tahun 2007, halini terurai di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawabanpenggunaan belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008Hal. 16 dari 25 hal.

);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar

Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada

Malut.Halaman 24 dari 33 halaman16171819202122232425262728dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000

,(seratus lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasimasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasimasyarakat

) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasiMasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus jutarupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasiMasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus limapuluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilaiSP2D sebesar Rp. 808.500.000,(delapan ratus delapan juta lima ratus riburupiah);Foto

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/ bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

merk.Panasonik 1(satu) buah antena parabola warna silver merk.tanaka berikut receiver warna hitam mer.tanaka 1(satu) buah celana panjang warna hitam mer.Boss

Dikembalikan kepada saksi Eko Mulyadi ;

-1(satu) lembar blangko aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Jatim ,1(satu) blangko informasi data nasabah perusahaan Instansi/Pemda an Ormas Al-Azhar alamat Dusun Planggaran Timur Desa Lepelle Kec.Robatal,Kab.Sampang 1 (satu) buah surat pernyataan penerima Hibah /Bansos

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

Sampang, 1 (Satu) lembar surat pernyataanpenerima hibah/bansos pemantau keuangan negara SK.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 2011 nomor: BS 260/Kesos&PB/K/IV/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.139. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.142. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2011 nomor : BS 390/Kesos&PB/K/VI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.143. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 direvisi menjadi Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 September 2011 nomor: BS 555/Kesos&PB/K/IX/2011 Perihal Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.147. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.150. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS 682/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad Veteran RI Jenderal Soedirman Purwokerto.151. 1(

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.153. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 November 2011 nomor: BS752/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.154. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan jumlah nominalBansos Kemasyarakatan yang akan direkomendasikan kepadaGubernur untuk diberikan kepada calon penerima bansos. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan bantuansosial kepada penerima bansos.

Kemasyarakatan TA 2011.Bahwa saksi juga tidak tahu siapa saja yang aktif mengikutipengkajian proposal.Bahwaberkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan TA 2011, dalamrangka pengkajian proposal Bansos Kemasyarakatan TA 2011,apakah Tim Pengkaji pernah melakukan peninjauan lapangan untukmengetahui kebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yangdiajukan dan untuk menentukan kelayakan calon penerima bansossebelum direkomendasikan kepada Gubernur, saksi tidak ingat.Bahwa berkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan

Kemasyarakatan berkaitandengan pelaporan atau pemberitahuan yang memuat nama penerimabansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos untuk melaporkankembali ke SKPD Pengampu, di akhir tahun anggaran, dalam bentuk :laporan penggunaan dana bansos kemasyarakatan tiap tahun diKabag Akuntansi(Peraturan Gubernur tentang Pedoman PelaksanaanAPBDTA ).Bahwa saksi tidak ingat berapa Penerima Bantuan Sosial tersebutsudah membuat Laporan Pertanggungjawaban

Hanya ada pengantar yang menerangkan bahwa paracalon penerima bansos tersebut sudah melalui proses pengkajian.Bahwa pada saat pengajuan SK Gubernur Jawa Tengah untukpenetapan penerima bansos kemasyarakatan, tidak adaperubahan/revisi terhadap jumlah nominal penerima bantuan yangtercantum pada SK Gubernur yang diajukan.

negaranya adalah sebesar nilai bansos yang ditransfer kepadaSdr.