Wewenang;Bahwa, dalam konsep wewenang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Atribus,Delegasi, dan Mandat. Dalam hal ini Tergugat sebagai badan atau pejabatTata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan mempunyaiwewenang dalam menerbitkan objek gugatan a quo yang mendapatpelimpahan secara delegasi dari Dirjen BC, namun wewenang dimaksuddaru dapan dijalankan manakala telah memenuhi persyaratan sebagaimanadalam penjelasan positaposita Penggugat diatas.

Tetapi delegasi Ssewaktuwaktu dapatkembali kepada yang memberikan kewenangannya, bila diberikan denganperaturan maka dicabut dengan peraturan; kedua terhadap resiko dan konsekuensi apa dalam menjalankankewenangan delegasi itu menjadi tanggung jawab absolut yang memberikewenangan delegasi. ketiga ada pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan.Tidak selalu diatur dalam peraturan perundangundangan dengan perintahlisan, misalnya tolong saya dapat undangan rapat ke kantor gubernursupaya diwakili ke

Delegasi, yaitu pelimpangan kewenangan dari yang didelegasikan disertaidengan pelimpahan tanggung jawab, artinyaa yang memeberikan delegasimelepas tanggung jawab kepada penerima delegaasi,3.

, artinya dari wewenang yangbersifat atribusi bisa saja dilimpahkan melalui delegasi, pelimpahan atribusitadi disertai pelimpahan tanggung jawab artinya setelah wewenang itudilimpahkan kepada penerima delegasi maka penerima delegasi sepenuhnyamelaksanakan wewenang yang sudah didelegasikan, kalau mandatpelimpahan wewenang dari pemberi wewenang kepada penerima mandattidak disertal pelimpahan tanggung jawab, artinya tanggung jawab masih adapada pemberi wewenang, makanya selalu disertai atas nama, artinya

harus ada peraturannya misalnya Peraturan Menteri,jadi kalau sudah diatur sacara pasti dalam pendelegasian akan masuk dalamdelegasi, karena begitu dilaksanakan oleh penerima delegasi maka dia akanbertanggung jawab, tetapi kalau mandat bisa diatur dalam perturan perundangundangan bisa tidak, bisa tertulis bisa lisan, delegasi harus secara tegastertulis dan setelah didelegasikan maka pemberi delegasi tidak berwenanglagi, kalau mandat atas nama sewaktuwaktu masih bisa ditarik, karenamandat hanya mewakili

rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaituPanitera Muda.Perdata Muchsin SH,MH yang menyatakan bahwa pada tanggal24 Juli 2017 dengan Akta no 6/Akta.Pdt.2017/PN Pgp pihak Penggugat telahmengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh PengadilanNegeri Pangkalpinang. tanggal 13 Juli 2017, Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Pgp,untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca risalah Delegasi

bandingperkara no 23/Pdt.G/2016/PN.Pgp tertanggal 28 Nopember 2017 kepada KetuaPengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Panitera/atas nama Ketua PengadilanNegeri Pangkalpinang;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage) Nomor :23 /Pdt.G/.2017/PN Pgp, dengan surat noW7.UI/1744/HK.02.177/8/2017tertanggal 2 Agustus 2017 dan surat noW7.UI/374/HK.02.33/2/2018 tertanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat olehan.Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh Panitera AchyarParmika,SH,MH secara delegasi

yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri .Jakarta Pusat yaitu perihal Delegasi Pemberitahuan memeriksa berkasperkara(inzaghe). telah memberi kesempatan kepada pihak = Terbanding/semula Tergugat serta relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara(inzage) perkara banding dari Jurusita Pengganti Jakarta Pusat tertanggal 20Pebruari 2018 kepada Terbanding I/dahulu Tergugat ;Membaca risalah pemberitanhuan memeriksa berkas perkara(inzage)no 23/Pdt/G/2016/PN.Pgp tertanggal 2 Agustus 2017 serta tertanggal

bahwa atas Memori Banding dari pihak KuasaPenggugat/ Pembanding tersebut, pihak Kuasa Tergugat /Terbanding,Tergugat II/Terbanding pihak Tergugat Ill/Terbanding dan Kuasa TurutTergugat I/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding telah menyerahkanKontra memori banding tertanggal 14 Januari 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuanmemeriksaberkas perkara (inzage) tertanggal 31 Desember 2015 melalui /delegasi

Pengadilan Negeri Solok yang dibuat dan ditandatangani olehMawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok telah memberikesempatan kepada pihak Kuasa Pengugat/Pembanding untuk mempelajariberkas perkara (inzage) dan untuk Kuasa Tergugat I/Terbanding, KuasaTergugat II/Terbanding, Tergugat III/Terbanding dan Kuasa Turut TergugatI/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding melalui/delegasi ke PengadilanNegeri Solok dengan relaas tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat danditandatangani oleh Mawardi

Putusan Nomor 13 P/HUM/202123.24.25.26.Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007,him. 197);Bahwa menurut Bagir Manan, ada beberapa pembatasan dalampendelegasian pengaturan yaitu tidak boleh ada delegasi pengaturanmengenai halhal yang secara tegas atau yang karena sifatnya harusdiatur dalam peraturan perundangundangan tertentu. Tidak bolehada delegasi pengaturan yang bersifat umum.

Setiap delegasipengaturan harus menyebut dengan tegas pokokpokok yang akandiatur dalam peraturan perundangundangan delegasi. (BagirManan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, Jakarta: IndHill, 1992, hlm. 45);Bahwa menurut Bagir Manan, setiap ketentuan delegasi pengaturanharus menyebut dengan tegas peraturan perundangundangandelegasi.

Selain ituPasal 4 Ayat (1) tidak memberi delegasi untuk diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah. Pasal 4 Ayat (1) secara tegasmengatur secara limitatif objek Pajak Penghasilan. Delegasi UU PPhkepada peraturan pemerintah ada di Pasal 4 Ayat (2) terkaitpenghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Kata dapatberarti belum pasti, karenanya wajar apabila diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 2010 yang mendapat delegasi dari Pasal 4 Ayat (2) itumengatur juga materi Pasal 4 Ayat (1) UU PPh;Apabila UU PPh bermaksud memberi delegasi kepada peraturanpemerintah untuk mengatur lebih lanjut baik ketentuan Pasal 4 Ayat(1) dan Ayat (2), dari segi Teknik Perancangan sebagaimana yangdiatur UndangUndang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 telahmenerapkan delegasi yang sesuai serta memuat landasan Yuridis,Sosiologis, dan Filosofis pembentukan peraturan perundangundangan.b.

Bahwa merujuk halhal yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat sebagaiahli waris debitur almarhumah Ny.Siti Chosiyah yang beritikad baik dankooperatif maka menandatangani Novasi Perjanjian Pemindahan Hutang(Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober 2015 atas permintaan dariTergugat sebagai Kreditur yang dibuat dihadapan Turut Tergugat .

Selanjutnya kejanggalankejanggalan Novasi Perjanjian PemindahanHutang (Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober 2015 atas permintaanHalaman 11, Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT SMG10.11.dari Tergugat sebagai Kreditur tersebut, menurut prosedur perbankan yangbenar dicermati dari batas maksimal usia Debitur maka seharusnya yangmenggantikan sebagai Debitur baru adalah Para Penggugat, bukanPenggugat seorang diri (Ahmad Djusaeri) ???

Bahwa merujuk halhal yang diuraikan diatas, jika dicermati ParaPenggugat yang telah dilakukan Novasi Perjanjian Pemindahan Hutang(Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober 2015 tercantum sebagaiDebitur lama yang menggantikan almarhumah Ny.Siti Chosiyah, makamasih terikat untuk menjamin pelunasan hutang yang dialinkan kepadaDebitur baru tersebut yaitu hanya Ahmad Djusaeri / Penggugat yang telahberusia lanjut 71 (tujuh puluh satu) tahun ???

/ Pemindahansebagai Debitur lama yang tetap mempunyai kewajiban terhadappelunasan hutang terhadap almarhumah Ny.Siti Chosiyah selaku Debiturkepada Tergugat selaku Kreditur dengan telah dilakukannya NovasiPerjanjian Pemindahan Hutang (Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober2015 atas permintaan dari Tergugat sebagai Kreditur yang dibuatdihadapan Turut Tergugat , dalam hal ini beritikad baik dan kooperatif telahmelakukan pembayaran sejumlah Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutaRupiah) terhadap 2 (dua

Semarang,Provinsi Jawa tengah atas nama Chosiyah Binti Sajad.Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian KreditNovasi Perjanjian pemindahan Hutang (Delegasi) secara Notariil dibuatdihadapan dan oleh Notaris Rika Budi Antawati, S.H., M.Kn.

;Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu;Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN WngTurut Tergugat Ill tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkanwakilnya yang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patutberdasarkan relas panggilan tanggal 14 September 2018;Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 4 Oktober 2018,ternyata terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat II belum dilakukanpemanggilan secara delegasi

, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak hadir di persidangan; Bahwa Turut Tergugat III hadir di persidangandengan diwakili kuasanya Lewi Rubiyanto Suwarso;Menimbang, bahwa pada sidang keempat tanggal 25 Oktober 2018,Para Penggugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkanrelas panggilan tanggal 17 Oktober 2018 melalui panggilan delegasi;Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak

sebagaimana yang termuat dalam beritaacara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, Para Penggugatmaupun kuasa hukumnya beberapa kali tidak hadir di persidangan bahkanberturutturut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telahdipanggil secara sah dan patut melalui panggilan delegasi

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan delegasi dariKetua Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa padatanggal 12 November 2021 kepada Terbantah II telah diberitahukan isiputusan tersebut;2.

menerangkan bahwa pada tanggal 25 NovemberHalaman 7 Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT SBY2021 Para Pembanding semula Para Pembantah melalui KuasaHukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 9 November 2021 Nomor50/Pdt.Bth/2021/PN.Byw tersebut;Relaas pemberitanuan pernyataan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwatanggal 30 November 2021 kepada Terbanding , dan kepadaTerbanding Il telah diminta delegasi

Memori Banding tertanggal 3 Januari 2022 yang diajukan oleh KuasaPara Pembanding semula Para Pembantah dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 4 Januari2022;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriBanyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November2021 kepada Terbanding , dan kepada Para Pembanding sertaTerbanding Il telah diminta delegasi kepada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal

Relaas pemberitahuan pernyataan banding (bantuan delegasi) melaluiPengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 13 Juni 2019 permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding;4. Memori banding tertanggal 20 Juni 2019 yang diajukan olehPelawan/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmbon tanggal 21 Juni 2019 dan sehelai turunannya telah diserahkankepada Terlawan/Terbanding (melalui delegasi) tertanggal 26 Juni 2019;5.

Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Ambon kepada Pelawan/Pembanding tanggal 14Juni 2019, dan kepada Terlawan/Terbanding melalui delegasi tertanggal 13Juni 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut, terhitung 14(empat belas) hari sejak hari berikutnya daripemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Nomor 135/Pdt.Plw/2018/PN Amb,dibacakan/diucapkan pada tanggal 5 Desember 2018 tanpa

Bahwa untuk sidang tanggal 29 Agustus 2018 dalam Berita Acara Sidangtercatat pihak Terlawan tidak hadir, padahal oleh Juru Sita Terlawan telahdipanggil berdasarkan panggilan delegasi melalui Pengadilan NegeriJakarta Barat sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemanggilan tanggal15 Agustus 2018 akan tetapi tidak ada balasan dari Pengadilan NegeriJakarta Barat (pemanggilan belum dilaksanakan); Bahwa untuk sidang tanggal 19 September 2018 Terlawan telah dipanggilberdasarkan panggilan delegasi melalui Pengadilan

Bantuan Pemanggilan tanggal 3 SeptemberHal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT AMB2018 dan berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 13 September2018 Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat telan memanggilTerlawan sesuai alamat namun dialamat tersebut nama Terlawan tidakdikenal dan panggilan tidak diteruskan di kantor Kepala Desa ataudipanggil melalui panggilan umum (pemanggilan tidak sah); Bahwa untuk sidang tanggal 10 Oktober 2018 Terlawan telah dipanggillagi berdasarkan panggilan delegasi

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 OktoberMenimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan PerangkatDesa oleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi,delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitandengan tanggung gugat (l/iability/responsibility) di depan PengadilanAdmin istrasi; 22222 sen ene nn nnn nnn nnn neePutusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 9Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangandi bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturanperundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhiperaturan perundangundangan

a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dariwewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahansebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atasnama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), danmelaksanakan tugas (M.1t)j 2222 ono nnn none nee non een nn nnn ene neMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan cirikhas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi

, ketikaentitas atas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksanayang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atauc.

Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangandari UndangUndang atau Lembaga pembentuk undangundangKepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutanbentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelasbahwa Lembaga pelaksana undangundang, baru dapat memilikikewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umumjika oleh Undangundang sebagi primary legislation memangmemerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu.

Oleh karena itusyarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan itu adalah harusada perintah atau pendelegasian yang resmi dari undangundang;Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundangundangandi bawah undangundang haruslah didasarkan atas legislative delegationof rule making power dari pembentuk undangundang kepada penerimadelegation of rule making power atau penerima delegasi untuk membuatperaturan perundangundangan dibawahnya;Halaman 5 dari 50 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/201712.Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lain itutidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi,mengingat delegasi adalah merupakan pemberian,pelimpahan, ataupengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihaklain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri;13.Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian dan pengujian legalitas dari:Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ

Permohonan:Bahwa alasan uji materiil yang diajukan Pemohon, pada intinya adalahDirektur Jenderal Pajak tidak memiliki delegasi ataupun substitusikewenangan dalam membuat peraturan perundangundangan untukmenentukan besarnya NJOP dan mengenai tahun dasar penetapanNJOP, sehingga PER32/PJ/2012 sebagaimana telah dicabut dandiganti dengan PER47/PJ/2015 bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi yaitu UndangUndang PBB danPMK 150/PMK.03/2010.

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksaperkara Nomor : 251/B/2018/PT.TUN.SBY, terlebin dahulu akanmempertimbangkan mengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh KepalaDesa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukumACMI NIStAS j~ ~~~ nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn ennnn nenMenimbang, bahwa wewenang Badan dan / atauPejabat Pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi

dan mandat, hal inisejalan dengan ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Hal 9 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYTentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17Oktober 201 45 20 = 2 22 no nnn nnn nnn nnn nen on nn nnn nen nn nn aneMenimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatanPerangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifatatribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karenaberkaitan dengan tanggung gugat (/iability

atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciridari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan sebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan denganmenyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m),dan melaksanakan tugas (M..t); 2 522 222 oe nee nee neMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakanciri knas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi

, ketikaentitas atas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antaraHal 11 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYwewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danKADUNS === 2= eo nnn non nnn nnn nnn nnn on enn nnn nc nnn con non nnn con cen ccc cen ncn ncc ceMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atasmandat tidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Berbeda dengan Pejabat Atribusi,apakah tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab si pemberi delegasiatau penerima delegasi, karena esensi dalam Pemberian delegasi adalahsemua sudah diambil alih;Bahwa dalam rangka tertib administrasi, mengambil alih Delegasi harusdisampaikan secara tertulis, karena dalam administrasi dasarnya bisaditandatangan dan kemudian dia mengambil alih;Bahwa mengenai kekurangan yuridis, hal tersebut merupakan Teori dariVan der Pot yang tidak ada dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun

:Bahwa saksi adalah Ahli dalam Bidang Administrasi Negara;Bahwa suatu keputusan itu sumber kewenangannya berdasarkan tiga hal,yaitu ada atribusi, delegasi dan mandat.

Khusus terhadap delegasi, suatu282urusan yang telah di delegasikan menjadi tanggung jawab penerimadelegasi; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, bahwa di dalam proses delegasi, pemberidelegasi itu dapat mengambil alih kembali untuk melakukan apa yangtelah di delegasikan dan hal itu dimungkinkan bahwasannya pejabat yangtelah menerima delegasi, untuk kKemudian mencabut kembali sesuatu yangtelah di delegasikan.

Sifat wewenang delegasi adalahpelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi.

Akibat hukum ketikawewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi(delegataris), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberiwewenang, kecuali pemberi wewenang (delegans) menilai terjadipenyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut,sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi denganberpegang pada asas contrarius actus;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan suatu delegasi terdapatpendapat atau doktrin dari Philipus M Hadjon yaitu: bahwa dalam

Pebruari 2020 dan terhadap Tergugat V telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai panggilan sidang pada hari Selasa tanggal 31Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020,panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 untuk sidang pada hariKamis tanggal 30 Januari 2020 dan panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 12Pebruari 2020 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020;Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat juga telah dimintakanbantuan panggilan sidang secara delegasi

masingmasing untuk Tergugat sesuai surat bantuan panggilan sidang delegasi pada Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 347/Pdt.G/2020/PN.SDA.Surabaya, tanggal 27 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 09Januari 2020, untuk Tergugat III sesuai surat bantuan panggilan delegasi padaPengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Desember 2019 untuk sidang pada hariKamis, tanggal 09 Januari 2020 namun risalah panggilan untuk bantuanpanggilan delegasi tersebut sampai dengan

sehinggaoleh karenanya dalildalil posita gugatan Penggugat dalam perkara inimerupakan pengulangan dari perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikianadalah ne bis in idem dan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakanuntuk ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, danTergugat V yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilandan permintaan bantuan panggilan delegasi

Sukamto Satoto, SH., MH.tersebut di mana penerima delegasi adalah yang bertanggung jawab atassegala kebijakan yang dikeluarkannya, sedangkan pemberi delegasi terlepasdari tanggung jawab ;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini jika melihatkapasitas dankedudukan Terdakwa yang pada saat itu adalah sebagai Bupati Kerinci periode20042009, yang mana pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No., 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskanbahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah

Dalam Hukum Administrasi Negara, apabila sumberwewenang tersebut adalah delegasi (bukan atribusi dan mandat), maka yangpertanggungjawaban beralih dari delegans (pemberi delegasi) kepadadelegatoris (penerima delegasi) ;Dengan demikian, maka yang seharusnya diminta pertanggungjawaban ataskerugian Negara tersebut adalah Kepala SKPD yang bersangkutan.

Disatu sisi judex facti sependapat dengan pendapat ahli mengenai pelimpahanwewenang tersebut adalah berbentuk delegasi, di mana tanggung jawab akanHal. 38 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011beralin kepada penerima delegasi, namun judex facti memberikan catatanbahwa seharusnya Pemohon Kasasi Il/Terdakwa melakukan kontrol ataupengawasan terhadap pemberian delegasi tersebut.

Apabila diperlukan adanyakontrol dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa selaku pemberi delegasi, makapemberian wewenang itu adalah bukan berbentuk delegasi, tetapi berbentukmandat. Oleh karena yang dimaksud dengan mandat adalah pemberianwewenang pelaksanaan kepada orang lain untuk melakukan tindakan atasnama pemberi mandat, di mana tanggung jawab jabatan tetap pada pemberimandat.

Seharusnya apabila judex facti konsistenpelimpahan wewenang tersebut adalah merupakan delegasi, maka apapunkondisinya tetap tanggung Jawab beralih kepada penerima delegasi in casuKepala SKPD. Apakah ada di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,kewenangan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa selaku Bupati untukmelakukan pengawasan ?.

;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hariSenin, tanggal 10 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon Ill masingmasing hadirkuasanya sedangkan Termohon dan Termohon Il tidak hadir di persidangan untukbaik secara sendiri maupun menunjuk Kuasa yang sah untuk itu;Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan dalam perkara ini telah pulamemeriksa Relaas Panggilan Sidang untuk Termohon dan Termohon Il, danselanjutnya Relaas Panggilan Sidang untuk Termohon dan Termohon Il melaluipanggilan delegasi

tersebut belum diterima oleh Hakim Praperadilan dalam perkara aquo, oleh karena itu atas perintah Hakim Praperadilan dalam perkara a quo terhadapTermohon dan Termohon Il dipanggil lagi melalui panggilan delegasi untukmenghadiri sidang pada Senin tanggal 21 Nopember 2016;Menimbang, bahwa sebelum persidangan dibuka pada hari Senin tanggal 21Nopember 2016, Hakim Praperadilan telah menerima Surat Pernyataan tertanggal 03Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Marzuki Samosir (Prinsipal/ Pemohon)yang

melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding padatanggal 4 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tpg Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tpg,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang;Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2020/PTPBRMenimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat padatanggal 30 Oktober 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan (delegasi

NegeriMedan tersebut;Menimbang, bahwa Pembanding I, Il, Ill, IV dan V semula Penggugat ,II, Il, IV dan V telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2019,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Memori Banding Nomor14/Pdt.G/2019/PN Tpg Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tpg, selanjutnyamemori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepadaTerbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan (delegasi

yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 11 Desember 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Desember2019, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori BandingNomor 14/Pdt.G/2019/PN Tpg Banding Nomor /7/Pdt.G/2019/PN Tpg,selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah danpatut melalui Pengadilan Negeri Batam (delegasi

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilansidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang untukTergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat III, Turut TergugatIV, Tergugat, Surat Pengantar Nomor W11.U23/2204/HK.2/IX/2019/zz, tanggal30 September 2019, namun relaas panggilan sidang dari Pengadilan NegeriJakarta Utara belum dikembali; Turut Tergugat , relaas panggilan PengadilanNegeri Cikarang tanggal 4 Oktober 2019 ; Turut Tergugat II, Surat PanggilanSidang, delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04Oktober 2019; Turut Tergugat Ill, Surat Panggilan Sidang, delegasi dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Oktober 2019, untukpersidangan hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 ; Tergugat, Surat PanggilanSidang, delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12November 2019; Turut Tergugat I, Relaas Panggilan Pengadilan NegeriCikarang tanggal 8 Nopember 2019; Turut Tergugat II, Surat Panggilan Sidang,delegasi dari Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belumkembali; Turut Tergugat IV, relaas Panggilan Pengadilan Negeri Cikarangtanggal 25 November 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 10 Februari2020; Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Surat Pengantar dari PengadilanNegeri Cikarang Nomor W11.U23/678/HK.02/II/2019/zz, tanggal 25 Februari2020, namun hasil relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatanbelum kembali, untuk persidangan hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 ; TurutTergugat II, Surat delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal06 April 2020; Turut Tergugat III, Surat delegasi dari Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 30 Maret 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 20April 2020, telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidakmempergunakan haknya

tim 315 yaitu tim yang memperjuangkan pengaktifankembali UndangUndang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yaitu UUNo.45 tahun 1999 khususnya mengenai pemekaran Provinsi Irian JayaBarat yang sempat dinon aktifkan oleh pemerintah pusat;Bahwa Tim 315 adalah gabungan beberapa unsur masyarakat yangmeliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemudadan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana Penggugatberasal dari unsur LSM Kabupaten Manokwari;Bahwa Penggugat juga ikut sebagai delegasi

tim 315 yang berangkat keJakarta pada bulan September 2002 dengan penanggung jawab KomnasReaktivitas Provinsi Iraian Jaya Barat dibawah panji Irian Jaya CrisisCenter;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya ditampungdi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya bertemudengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Il DPR RI dan terakhir bertemudengan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri;Bahwa hasil dari pertemuan di Jakarta tersebut, Pemekaran

No. 17/Pdt.Eks.HT/2019/PN.Wnooleh Pengadilan Negeri Sleman atas delegasi/perintah pejabatPengadilan Negeri Wonosari menimbulkan kerugian atas kepentinganPelawan/Pembantah, maka menurut hukum perlawanan sita eksekus! inlayak diterima.

(IR.2071.).Bahwa oleh karena Perlawanan ini terhadap Penetapan Sita EksekusiPengadilan Negeri Sleman yang mana pihak dalam Penetapan SitaEksekusi tersebut adalah Terlawan/Terbantah atas perintah PengadilanNegeri Wonosari (delegasi),maka sesuai dengan ketentuan Pasal 225Rbg. untuk itu pihakpihak yang ditarik dalam perkara ini telah sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa oleh karena Permohonan Sita Eksekusi Nomor04/Pdt.Del.Sita.Eks/2020/PN.Smn Jo.

No. 17/Pdt.Eks.HT/2019/PN.Wnoatas perintah (delegasi) Pengadilan Negeri Wonosari, maka sudahseharusnya secara hukum Perlawanan Sita eksekusi ini diajukan kepadaPengadilan Negeri Wonosari (vide Pasal 225 Rbg);Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah milik Pelawan / Pembantahdan pihaknya adalah Pelawan/Pembantah, maka legal standing ParaPembantah dalam Perlawanan Sita Eksekusi dimaksud cukup beralasansecara hukum untuk dilindungi dari segala sita eksekusi, oleh karenanyaPara Pembantah patut secara hukum

PN Wno kepada Termohon Banding / semula Terlawantertanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Wonosari ;Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2021 perkara nomor :43/Pdt.Plw/2020/PN Wno yang diajukan oleh Kuasa Termohon Banding /semula Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriWonosari tanggal 05 Mei 2021 ;Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding perkara nomor43/Pdt.Plw/2020/PN Wno kepada Kuasa Para Pemohon Banding /semula Para Pelawan dan II melalui delegasi

oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 25 Mei 2021;Relaas Pemberitahuan Membaca Dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage ) perkara nomor: 43/Pdt.Plw/2020/PN Wno kepada Kuasa ParaPemohon Banding /semula Para Pelawan dan II melalui delegasi olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 April 2021,dan kepada Termohon Banding / semula Terlawan tanggal 19 April 2021,oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosar ;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal22February 2018Nomor:1 1/Pdt.G/2016/PN.Kot diperiksa dan diputus dalamperadilan tingkat banding;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyatakanbahwa pada tanggal 20 Maret 2018 permohonan banding tersebut telahdisampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepadaTerbanding V Tergugat , sedangkan kepada Tergugat Il / Terbanding Illtelah diberitahukan melalui Delegasi

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB padatanggal 22 Maret 2018 ;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage)perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Kot, kepada KuasaPembanding/Penggugat melalui Delegasi Pengadilan Negeri Indaramayutanggal 10April 2018 dan tanggal 9 April 2018 kepada Kuasa TerbandingVdahulu Tergugat , tanggal 10 April 2018 kepada Terbanding IVdahuluTergugat Il melalui Delegasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untukmembaca dan memeriksa berkas perkara (dalam tempo 14 empat belashari