peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

Il 149, yangartinya sebagai berikut ;Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alatalat buktiyang diajukan dan memberikanputusannya ;Menimbang bahwa nafkah anak adalah merupakan tanggung jawabayahnya berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan olehKarena itu majelis hakim secara ex oficio menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Wiwit Ramadhani, umur 1tahun 8 bulan;Meimbang bahwa

peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

Kompilasi Hukum Islam, maka saksisaksi kekuarga danorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon secara formil dan materiilmerupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan, sebagaimanaketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sertaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;10Menimbang, bahwa oleh karena permintaan ijin cerai talak diajukanoleh Pemohon maka secara ex oficio

permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan Replik Pemohon serta berdasarpasal 41 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 secara ex oficio Pengadilan menghukumPemohon untuk membayar nafkahnafkah dan mutah yang akan ditentukan sebagaimanadalam amar putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 tahun 2009

tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Hal 7 dari 9 Put No 0264/Pdt.P/2015/PA.SbyBahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

Kompilasi Hukum Islam, karenanyaberdasarkan pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 310Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 joPasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonanPemohon tersebut harusdikabulkan ; Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidakmenuntut nafkah iddah, mutah dan nafkah anak , namunberdasarkan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Jo. pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex oficio

tersebut qgabla dukhul.Menimbang, bahwa mengenai mutah tersebut pemohon dalam persidanganhanya bersedia memberikan berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratusribu rupiah), jumlah tersebut menurut pendapat Majelis terlalu sedikit mengingatpengabdian Termohon sebagai istri sudah berjalan selama 28 tahun.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon yangpekerjaannya sebagai Perangkat Desa maka secara ex oficio

lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, jumlah tersebutmenurut pendapat Majelis terlalu sedikit mengingat bahwa untuk memenuhi standartminimum kebutuhan makan dan minum di wilayah Gunungkidul pada saat ini adalahlebih kurang sekitar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya,dengan memasak sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon yangpekerjaannya sebagai Perangkat Desa, maka secara ex oficio

pemohonMut'ah sebesar Rp.1.000.000,(Satu juta rupiah) sebagai ganti rasa pengobatgunda gulana atau yang disebut pengobat rasa sedih seorang isteri yangditinggalkan suaminya;Bahwa atas permintaan Penggugat konpensi/Termohon masing masingtelah mengajukan permohonan demikian juga Tergugat rekonpensi/Pemohonjuga mengajukan jawaban yang keberatan atas jumlah yang diminta penggugatkonpensi/Termohon dan hanya sanggup memberi nafkah yang dinggap majelisterlalu sedikit sehingga majelis hakim memutuskan secara ex oficio

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding yang berprofesisebagai dosen adalah patut dan memenuhi rasa keadilanbilamana setelah terjadi perceraian denganTermohon/Pembanding, dibebani/dihukum untuk memberi mutahsebesar Rp. 30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah) dan nafkahiddah sebesar Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah)selama iddah kepada Termohon/Pembanding;Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah dan nafkahuntuk anak, Hakim Banding berpendapat bahwa untuk dua hal initidak dapat ditetapkan secara ex oficio

oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR maka majelishakim secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengucapkansumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugatdalam surat gugatanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio

No. 0039/Pdt.G/2016/PA.Sri.memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1)dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu menambahkan satu amaryaitu. memerintahkan kepada Panitera

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonanpemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran tersebut dari pihak pemohon dengan telahberselingkuh dengan perempuan lain, karenanya untukkepentingan keadilan antara kedua belah pihak maka pemohonharus diberi hukuman dengan memberi beban kepada pemohonuntuh termohon sebagai istri yang teraniaya, hal iniberdasarkan pasal 41 (c) hakim secara ex oficio

ated gl slg gay alia) Ge Jany GelsArtinya : Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiranketidakmampuan suami memenuhi hak istrinya,walaupun dengan Jlatar belakang ia tidakmencintainya atau istri tidak menjagakehormatannya atau buruk akhlaknya ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84UndangUndang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 50 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2009, secara11eX oficio majelis memerintahkan kepada PaniteraPengadilan

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Subsider :Atau, apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Termohon tidak hadirdipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehatikepadaPemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namuntidak berhasil, namun Ketua Majelis secara eks oficio memintakan nafkahkepada Pemohon, adapun nafkah yang di mintakan sebagai berikut; a.Nafkah Mutah sebesar Rp. 2.000.000

Pejabat Daerah Pemkab Tapsel / exoficio, maka yang menjadi subjek sebagai pribadi Tergugat II dan bukan dalamkapasitas Tergugat II sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua TimPenyelesaian Permasalahan Terhadap Tanaman dan Pengantian Biaya BangunanRumah Warga yang berada Dalam Areal Pertapakan Kantor Bupati di Sipirok.Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN PspBahwa oleh karena subjek Tergugat II juga adalah dalam kapasitas sebagaipribadi bukan karena jabatan / ex oficio

Akan tetapi adalahmilik atas nama Bupati Tapanuli Selatan ( ex oficio ) sesuai KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.244/MenhutII/2011Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok UntukPembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan SaranaPrasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan Yang Terletak DiKecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera UtaraSeluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus)Hektar.Bahwa areal

Pasariobu,SH denganpenyebutan identitas Tergugat tersebut yang menjadi subjek sebagaipribadi Tergugat dan bukan dalam kapasitas Tergugat sebagai BupatiTapanuli Selatan (Sementara Tergugat Legal Standinya Dalam KapasitasSebagai Bupati Tapanuli Selatan / ex oficio) maka karena subjek Tergugat adalah sebagai pribadi bukan sebagai Pejabat Negara, maka gugatanPenggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelasHalaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Pspsekaligus

error in person, karena tidak terdapat hubungan hukum antaraTergugat dengan Penggugat terkait dengan kesepakatan tanggal 12Januari 2012;Bahwa Penggugat juga telah medalilkan dalam gugatannya denganmenyatakan diri Tergugat II yakni: Hamdan Zein,SH dengan penyebutanidentitas Tergugat II tersebut bukan sebagai Pejabat Daerah PemkabTapsel / ex oficio, maka yang menjadi subjek sebagai pribadi Tergugat IIdan bukan dalam kapasitas Tergugat II sebagai Asisten Pemerintahandan Kesra selaku Ketua Tim Penyelesaian

Permasalahan TerhadapTanaman dan Pengantian Biaya Bangunan Rumah Warga yang beradaDalam Areal Pertapakan Kantor Bupati di Sipirok maka karena subjekTergugat II juga adalah dalam kapasitas sebagai pribadi bukan karenajabatan / ex oficio, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalahgugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in person, karena tidakterdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;2.

terbukti beralasan dan tidak melawan hukummaka berdasarkan pasal 125 HIR/ pasal 27 Peraturan Pemeri ntah Nomor 9 Tahun 1975 gugatanPenggugat dikabulkan denganverstek 5 Menimbang, bahw aberdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, makatalak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain suhgro Tergugat terhadapPeng gu gat; ~ = 2222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun1989 Majelis Hakim secara ex oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio