Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 November 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP), dan;(v). Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP);(iv).

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, Nomor :2049/F/PL/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, atas nama PT. Tanjung ButonInternasional, diberi tanda bukti P12 ;13. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 0099 19/06/03 THLM 0338600 002049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni 2003, dengan namapenyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, diberi tanda bukti P13 ;14.

Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19Nopember 2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional, diberi tandabukti P15 ;16.

Tanjung Buton Internasional, P13 tentang Formulir SetoranBank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 009919/06/03 THLM 0338600 00 2049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni2003, dengan nama penyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, P14 tentang SuratPerjanjian Perubahan nomor : 3541/SPJ/KDAT/L/XI/ 2003 tanggal 19 Nopember2003,P15 tentang Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19 Nopember 2003,atas nama PT.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkan pencadangan Lokasi: Tan A Seng melalui juru' bicaranya, sepakat menerimapencadangan Lokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuandari Menteri Kehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadanganlokasi tersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;5.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dariTergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007; 12.

Perambah Batam Expresco kepada Tan A Seng;Bahwa lahan Tan A Seng tersebut digunakan oleh Otorita Batamuntuk terminal taxi, pencadangan diberikan oleh Otorita Batamlahan pencadangan tersebut lokasi 7 Ha di kabil;Bahwa saksi menjelaskan sudah didapatkan adalah suratpencadangan dari Otorita Batam, pada saat lokasi tersebutditunjukkan kewajiban harus menyelesaikan kembali pemilik SKTyaitu kepada bapak Harun dan Bapak Idris dan sudah bayarkankepada mereka tahun 2007, di lokasi banyak ruli, lokasi tersebut

Perambah Batam Expresco dariTahun 2005 sampai dengan 2012; e Bahwa.........Halaman 57Putusan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.TPIBahwa saksi mengenal Tan A Seng Tahun 2005, waktu itu Tan ASeng punya urusan dengan Otorita Batam, karena adaperselisihan dengan Otorita Batam dan mau mengurus kePresiden, pada waktu itu kami ada kesepakatan saksi membantudana untuk mengurus lahan 7 Ha ke Otorita Batam, waktu itubeliau ada suratsuratnya; Bahwa saksi menjelaskan Surat Berita Acara dari Pak Baskorolahir melalui

beberapa proses bagian hukum Otorita Batam,karena waktu itu masih hutan lindung jadi hanya bisa menunggusampai hutan lindung itu diselesaikan oleh Otorita Batam, tetapi dilapangan sudah diantisipasi adanya ganti rugi, penimbunan sambil menjaga lahan tersebut;Bahwa di lahan PT.

;e Koperasi Bantara mengupayakan agar Otorita Batam segera melegalisasitanah Bengkong Nusantara menjadi daerah hunian masyarakat, dan telahSiap memenuhi segala kewajiban untuk mendapatkan legalitas lahantersebut, sebagaimana suratsurat permohonan yang disampaikan kepadaKetua Otorita Batam guna dilakukannya pengukuran dan diterbitkannyafaktur tagihan UWTO.

No. 94/PID.B/2012/PTRberdasarkan surat undangan Nomor : /170/H.K.I/VIII/2011 tanggal 2Agustus 2011.e Bahwa Otorita Batam dalam posisi yang Serba salah, di satu sisi adapihak yang mengklaim memiliki lahan tersebut yakni PT.

Pada tahun 1998masyarakat menanyakan langsung kepada Ditpam Otorita Batam Letkol.Syarifuddin yang menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat PengamananOtorita Batam. Dirpam Otorita Batam menyatakan jika dalam waktu 1(satu) tahun ke depan lahan tersebut tidak digarap, maka silahkan kalaumasyarakat ingin mengajukan kepada Otorita Batam,Hal. 17 dari 40 hal. Put.

Akan tetapi pihak Otorita Batam menjelaskan bahwa lahanseluas 15 Ha (lima belas hektar) tidak dapat diberikan kepadaperseorangan, melainkan harus dengan badan hukum. Maka atas petunjukdari Otorita Batam dibentuklah Koperasi sebagai wadah hukum bagimasyarakat dalam pengajuan lahan yang tersebut.

No. 94/PID.B/2012/PTRmelakukan kegiatan lebih lanjut, maka surat persetujuan tersebutdinyatakan tidak berlaku lagi".e Sebelum permohonan diajukan pihak Koperasi Batam Nusantara telahmemberitahukan (menunjukkan) kepada Otorita Batam mengenai lokasiyang dimohon. Sedang pihak Otorita Batampun telah beberapakallmelakukan survey ke lokasi yang dimohon, antara lain tim yang pernahturun adalah . Ir. Nunung Supartnan; Ir. Bambang Marjito; Ir. EmmyAfiastuti; Ir. Jonner Panjaitan; Ir. Herman, dan Ir.

Golden Shipping dipanggilpihak Otorita Batam, waktu itu diundang oleh Otorita Batam, saksi pergi keKantor Otorita Batam bersama dengan terdakwa untuk menanda tanganiSurat kesepakatan Bersama;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat suratnya;Bahwa saksi ada menerima uang dari warga untuk pembelian Kavling Natosebesar Rp. 2.000.000, per orang untuk membuat jalan di Kavling Nato;Bahwa warga yang membayar kepada saksi ada 20 orang;Bahwa pada waktu itu warga belum tahu kalau lahan yang dibelinya diambiloleh

Tetapi tidak pernah ketemu;Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Kantor Otorita Batam karenasaksi membeli lahan dari PT.

Ruzi Amansyah; Bahwa yang telah terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara iniawalnya terdakwa bersama dengan perwakilan Kavling Nato melakukanpertemuan beberapa kali dengan Pak Bhaskoro di Kantor Otorita Batamsejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September2016, warga yang menempati Kavling Nato disuruh pindah karena lahanakan diambil alin oleh PT. Golden Shiping; Bahwa Sdr.

Ruzi minta pindah posisi di depan;Bahwa untuk Kavling Seraya Baru terdakwa sudah mengajukanpermohonan ke Kantor Otorita Batam atas nama PT.

Batam,warga tidak mau dipindahkan dan saat itu Pak Baskoro mengatakan bahwabesok suratnya akan keluar;Bahwa tidak ada besoknya surat KSB dikeluarkan oleh Otorita Batam;Bahwa warga yang sudah membayar uang kavling kepada terdakwa adasekitar 30 KK;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa total seluruh uang yang terdakwaterima, seingat terdakwa ada sekitar Rp. 40.000.000.

BADAN PENGUSAHAAN OTORITA BATAM (d/h.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat , II dan III/Para Pembandingdi muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 22.720 m2 yangdikuasai oleh Penggugat secara turun temurun dan belum pernah diperjualbelikan, dialinkan kepada pihak lain yang terletak di Kelurahan Kabil,Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana suratPersil Nomor 9 Peta GS14/1984 Telaga Punggur (Teluk Puding), sebagaimanaSurat Keterangan Lurah, Otorita

), sebagaimana PerjanjianNomor 525/SRI/KDA T/VIII/2000 tentang"Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas bagianbagianTertentu, Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam serta diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 596/KPTS/KAAT/VUI/2000 maka sampai saat gugatan ini didaftarkan tahun 2011, Tergugat tanpa hak telah mendirikan bangunan Tower Telekomunikasi diatas tanah milikPenggugat sebagai pemilik yang

Tanah dan bangunan milik Tergugat III/Badan Otorita Batam di Jalan EngkuPutri Batam Centre Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam, Kota Batam;4. Sahamsaham milik PT Indosat Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta;5. Saham saham milik PT Telkomsel Tbk yang terdaftar di Bursa efek Jakarta;6.

Tanah dan Bangunan milik Tergugat III/Badan Otorita Batam di JalanEngku Putri Batam Centre Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam,Kota Batam;4. Sahamsaham milik PT Indosat Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta;5. Saham saham milik PT Telkomsel Tbk yang terdaftar di Bursa efekJakarta;6.

ANDI TAJUDIN, MH
Terbanding/Tergugat : otorita Pengembangan Daerah industri Pulau Batam sekarang bernama BP Kawasan,
Terbanding/Tergugat : PT. DWI MITRA SUKSES

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 13Oktober 1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990 tentangPerum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

jo KeputusanMenteri Keuangan Nomor 202/KMK.13/1992;b. sejumlah Rp. 60.287.829.310,00 (enampuluh miliar duaratusdelapan puluhtujuh juta delapanratus duapuluh sembilanributigaratus sepuluh rupiah), berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan ModalNegara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;c. sejumlah Rp. 18.439.506.625,00 (delapanbelas miliar empatratustigapuluh sembilan juta limaratus enam ribu enamratus duapuluhlima rupiah

Bagian Pengairan di Wilayah Fisik OperasionalPerum Otorita Jatiluhur kepada Perum Otorita Jatiluhur.16. Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, makakegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atasseluruh asset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.17.

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971 dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana BeritaAtjaraSerah Terimatanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.Karman Soma Widjaja, selaku Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum PropinsiJawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Baratberdasarkan Surat Perintahnja tanggal 2931971 No. 1808/A67/B.IV/Peg/71, dan Ir.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Olen Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur sebagaimana pada Diktum Kedua : Status KepemilikanBarang Inventaris Tersebut pada Diktum Pertama, Tetap Berada padaDepartemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenral Pengairan.19.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007 dan Surat Kesepakatan Pelimpahan Kuasa danHak Kepemilikan Lahan dari PT Perambah Batam Ekspresco kepada PTMahkota Bumi Abadi tertanggal 17 Januari 2014;Bahwa Alokasi Lahan yang diberikan kepada PT Kaliban Bangun PrakarsaPenggugat baru mengetahuinya pada tanggal 28 Maret 2016 ketika Penggugatmelihat Lokasi Lahan tersebut yang akan diganti rugi oleh PT Kaliban BangunPrakarsa

Dan di dalam rapat tersebut telah diuraikan antara lain: Bahwa sebagai tindak lanjut atas tuntutan Tan A Seng untukmendapatkan lahan pengganti ex. lahan/kebun yang terletak diDuriangkang Sei Beduk, oleh Pihak Otorita Batam telah setujumencadangkan lahan seluas 7 (tujun) Ha sesuai dengan peraturanyang berlaku; Bahwa mengenai lahan yang akan dialokasikan kepada Tan A Sengtersebut akan ditetapkan lokasinya oleh bagian pertanahan otorita; Bapak Tan Aseng meminta agar Lahan Pengganti letaknya agarsesuai

Akan tetapi masihberstatus hutan lindung yang mana status tersebut belum diubahmenjadi perumahan oleh Menteri kehutanan; Bahwa apabila Tan A seng tetap menginginkan lokasi tersebut,maka Otorita Batam dapat mengabulkan dengan syarat DepartemenKehutanan menetapkan peralihan fungsi hutan lindung menjadiHalaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2017perumahan.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkanpencadangan Lokasi; Tan A Seng melalui juru bicaranya, sepakat menerima pencadanganLokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuan dari MenteriKehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadangan lokasitersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2004 Tergugat mengeluarkan Suratyang ditujukan kepada Bapak Tan A Seng yang berbunyi: Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 20 April

/PS/L/VII/2004 tertanggal14 Juli 2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, SuratPernyataan Tan A Seng tertanggal 17 Maret 2007;Bahwa tindakan Tergugat mengalokasikan lahan sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Nomor 136 Tahun 2015 tertanggal 1 Desember2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagianbagianTertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberikan

Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwamendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uangSumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska,namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebutdengan alasan masih dalam kondisi berduka, Kemudian Terdakwa yangsaat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang denganmembawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidakmelaporkan hal tersebut kepada perusahaan.

Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwamendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uangSumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska,namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebutdengan alasan masih dalam kondisi berduka, kemudian Terdakwa yangsaat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang denganmembawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidakmelaporkan hal tersebut kepada perusahaan.

Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwamendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uangsumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska,namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebutdengan alasan masih dalam kondisi berduka, kemudian Terdakwa yangsaat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang denganmembawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidakmelaporkan hal tersebut kepada perusahaan.

Untukdisampaikan kepada keluarganya, selanjutnya pada tanggal 06 Januari2020 karyawan yang bernama Reska meninggal, dan Terdakwabersama Abi langsung mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untukmemberikan uang santunan tersebut. Tetapi keluarga Reska tidakmenerima dengan alasan masih berduka.

., Notaris di Batam dengan Nomor49/DAF/V1/2007 tanggal 28 Juni 2007;Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat memperoleh pencadangan lokasitanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam seluas32.890 m?

Pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30tahun dengan rincian: uang muka sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah); berikutnya sebesar Rp626.020.000,00 (enam ratus dua puluh enamjuta dua puluh ribu rupiah); uang jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp17.550.500,00(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);c.

Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp16.890.000,00 (enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat jjinijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam;Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2017d. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp16.890.000,00 (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah faktur pelunasanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari Otorita Batam;5.

Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp16.890.000,00 (enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat jjinijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam;Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp16.890.000,00 (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah faktur pelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari Otorita Batam;Jika jumlah uang Penggugat tersebut diatas sebesar Rp813.350.500,00(delapan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh

Pihak Pertama bertanggung jawab untuk melakukan pengosongan bidangtanah tersebut dari kebunkebun maupun rumahrumah liat yang berdiri diatasnya dan bertanggung jawab atas pematangan bidang tanah tersebutdan mengurus suratsurat yang diperlukan untuk maksud tersebut dariinstansi pemerintah dalam hal ini Otorita Batam atau yang lainnya;2.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah mengeluarkanFaktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepada PT. FALEVIUTAMA BATAM(Penggugat). esses ssa ete4. Bahwa PT. FALEVI UTAMA BATAM (Penggugat) telah membayar lunasuang Wajib Tahunan Otorita melalui BankMandiri.5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah memberikan kepadaPT.

B/444/KA/IX/2002 tanggal 4September 2002 kepada Menteri Kehutanan RI (Tergugat Il) yang isinyaantara lain :a.5.Pada awal tahun 1985, telah diadakan keqasama penelitian antaralitbang Dephut dengan Otorita Batam.

Batammaka Penggugat melakukan kewajiban untuk membayar Faktur tagihanUWTO lokasi lahan seluas 13.344 M2 di Baloi Polisi batam (P.4) dan telahdisetorkan kepada Otorita Batam sebagaimana bukti P.5 ;Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan kewajibanfihakPenggugat kepada Otorita Batam yang telah memberikan kKewenangan danmemberikan hak di dalam penunjukan a lokasi lahan yang di peruntukanuntuk Penggugat maka Otorita Batam telah memberikan gambar lokasi lahankepada Penggugat seluas 13.344 M2 di Baloi

Falevi Utama Batam telah membayarmelalui Bank Mandiri Batam (P.5) ;Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan Penggugat membayarUWTO kepada Otorita Batam, memberikan HPL kepada Penggugat,melakukan line clearing, mengurus dokumen lainnya serta diberi hak untukpematangan lahan , Skep dan SPJ ;Menimbang, bahwa dengan hak hak yang diberikan kepada PT.Falevi oleh Otorita Batam maka PT.

Batam ( TurutTergugat ) dan fihak Otorita Batam telah menerbitkan Surat keputusan penga lokasian penggunaan dan pengurusan lahan serta menerbitkan Peta lokasikepada PT.

Menyatakan batal atau tidak sah:2.1.Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 90020251 tanggal 31Agustus 1990 seluas 21.755 m* atas nama PT Metallwerk ElectricalContacts (PTE);2.2.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianbagianTertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts(PTE);2.3

atas nama PT Metallwerk ElectricalContacts (PTE);3.2.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianbagianTertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts(PTE);3.3.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363 tanggal 6 Juli 1996,Gambar Situasi Nomor 835/1996 tanggal 2 Juli 1996 atas tanahseluas

antara :PENGGUGAT, NIK : 1205207112790005, tempat dan tanggal lahirSuka Rahmat, 31/12/1979, umur 41 tahun,agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman d/a Dewi (adik angkat) di DusunPondok XIill Kebun, Desa Mekar Sawit,Kecamatan Sawit Seberang, KabupatenLangkat sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK : 1205203112700013, tempat dan tanggal lahir SukaMulia, 31/12/1970, umur 50 tahun, agamaIslam, pekerjaan Supir, pendidikan SekolahDasar, tempat kediaman di Dusun Otorita

SUBSIDAIRDan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untukmenjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat danTergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadirmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangankarena menurut relaas panggilan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 09Agustus 2021, Tergugat tidak tinggal di Dusun Otorita

, Desa Mekar Sawit,Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak tinggal di Dusun Otorita, Desa MekarSawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat sebagaimanatercantum dalam gugatan Penggugat, maka Ketua Majelis menyatakanpanggilan terhadap Tergugat tidak sah;Bahwa, pada sidang tanggal 18 Agustus 2021 Penggugat menyatakansecara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di KepaniteraanPengadilan Agama Stabat dengan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugathadir, sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut relaas panggilan Nomor1428/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 09 Agustus 2021, Tergugat tidak tinggal diDusun Otorita, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, KabupatenLangkat, maka penetapan perkara ini dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang,

OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAUBATAM (OTORITA BATAM), dalam hal ini diwakili oleh Ir.Mustofa Widjaja, M.M., selaku Ketua Otoritas PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, berkedudukan di Gedung OtoritaBatam, Batam Centre, Pulau Batam, dalam hal ini memberikuasa kepada Sefanus Haryanto, S.H.

Menteng Griya Lestari dan adapenambahan satu pihak, yaitu Otorita Batam (Tergugat IV);Oleh karena itu hendaklah perkara ini dinyatakan nebis in idem atau setidaktidaknya Tergugat I, Il, dan V dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa ini;.

Sebaliknya yangdipertimbangkan oleh Judex Facti semuanya menyangkut hubunganhukum antara Turut Termohon Kasasi dan II dengan Termohon Kasasi(Adi Gunawan);Bahwa dengan mengambil over pertimbangan bagian Konvensi, jelaskeliru, karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungan hukumpada sesama pihak dalam sengketa ini;Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang Izin Prinsip yang diperolehdan Otorita, karenanya secara hukum tidak ada hubungan hukum dantidak dapat diikut sertakan sebagai pihak;Bahwa Pemohon

Kasasi mendapatkan Izin Prinsip dengan membayaruang pemasukan dan sudah disetor sesuai dengan yang ditetapkan olehpihak Otorita, karenanya apabila Pemohon Kasasi tidak dapatmemanfaatkan lahan dialokasi tersebut, maka siasia mengeluarkan uanguntuk mendapatkan Izin Prinsip dan seharusnya mendapatkan gantikerugian;Hal. 17 dari 20 hal.

Kekeliruan nyata dalam memberikan pertimbangan hukum;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 61 alinea paling atas,dinyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan gugatan Rekonvensiternyata Penggugat Rekonvensi merasa dilanggar haknya yakni sebagaipemegang jaminan gadai saham pada Tergugat V yang merupakanpemilik atas lahan alokasi berdasarkan Izin Prinsip yang dikeluarkan olehBadan Otorita Batam, telah merasa kehilangan haknya jaminannyakarena Izin Prinsip atas lahan alokasi

Akte Erfpacht No.171 Tanggal 18 Desember 1951 ;3. 1 (Satu) buah Surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 27November 1993 ;4. 1 (satu) buah Surat Keterangan Saksi Sepadan tertanggal 27November 1993 ;5. 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 27 November 1993 ;6. 1 (Satu) buah Peta Persil tanah menurut pangakuan masyarakatyang dikeluarkan oleh Tim Penyiapan Data Pembebasan Lahan(Tim PDPL) Otorita Batam. Yang diketahui oleh RT. 002 Truk Tring,Sei panas.

Bertentangan dengan asasasas kepatutan, ketelitian dan sikaphatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungandengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta bendaorang lain ;Bahwa sepatutnya Ketua Otorita Batam/ BP.

Batam harus tunduk dantaat kepada UndanUndang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalamPasal 28 Ayat 4 yang menyebutkan :Bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.Bahwa ketua Otorita Batam/ BP. Batam telah melanggar UndangUndangDasar 1945 Pasal 4, juga melanggar:1.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskanhubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yangdikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah ;Bahwa kami selaku pihak yang memiliki tanah tersebut tidak pernahmendapat ganti rugi atau pelepasan hak dari / kepada siapapun jugatermasuk dari Otorita Batam ;3.

Apabila tanah milik Penggugat dijual secarabebas banyak peminat yang menawarkan Rp. 1.000.000./ Meter (Satu jutarupiah per meter) diluar pembayaran UWTO, yang akan dibayar langsung olehPembeli kepada Otorita Batam atau BP Kawasan jadi total kerugian Materiltanah luas 23 Ha/ 230.000 m2 = Rp. 230.000.000.000, (dua ratus tiga puluhmilyar rupiah);Il.

Untuk dapat mendapatkan tanah diBatam, utamanya di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (Tergugat),maka seseorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan tersebutkepada Otorita Batam. Selanjutnya, apabila Otorita Batam menyetujuinya,maka is akan menerbitkan Ijin Prinsip.

Walaupun yangdijadikan obyek sengketa adalah Surat Keputusan Penetapan Lokasi olehBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam, dahulu Otorita Batam. Apabila melihat keseluruhan dalil Penggugatdalam gugatannya akan kelihatan sebuah perwujudan bahwa Penggugatmendalilkan sebuah kepemilikan atas lahanlahan yang telah mendapatkanPenetapan Lokasi tersebut.

Nurhayati Surya Sumirat, SH Notarisdi Batam kepada Kepala Bagian Hukum SatLak Otorita Batam, tanggal 3Januari 1996, tentang pensertipikatan .................e cece eee ees (Bukti T 4n);Fotocopy Prosedur Surat Keputusan .................:ceeeeeeeeeeee (Bukti T40);Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 84/SPJ/KAAT/I/1996, tanggal 30 Januari1996 tentang Pengalokasian dan penggunaan Tanah ...........

(Bukti T4p);Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 77/SKEP/KAAT/II/1996, tanggal 1 Pebruari 1996,tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah di Kota Batam.eT (Bukti T 4q);Halaman 63 dari 96 Halaman dari Putusan No.20/G/2012/PTUN.TPI232425262728291Fotocopy Fatwa Planologi Nomor 314/FP.DITREN/XI/1989 dan FatwaPlanologi Pengganti Nomor 352/FP.DITREN/XII ...............

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

TUNAS OASE SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (DAHULU OTORITA BATAM)

.; Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/TKPTS/IV/1992; Revisi Tagihan Pembayaran UWTO Nomor 80/Invku/1992;e Fatwa Planologi Nomor 355/FPDitrem/X/1992; Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor SPK01/IHP/II/2004; Surat Keputusan Nomor SKEP01/DUIHP/II/2004; Tanda terima dari Morisca Harapan selaku Direktur PT IgataHarapan; Bahwa dengan telah adanya putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang membatalkan pemberian kepada PTHalaman 9 dari 21 hal. Put.

di Kota Batam berdasarkan aturan hukum yang berlaku dandiperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum pula;Ijin Prinsip Nomor O80/IPAP/V/91 yang dijadikan sebagai dasar pengajuangugatan oleh Penggugat telah dibatalkan dengan Surat Ketua Otorita BatamNomor 03/KPTS/KPAQT/II/2000, tanggal 14 Februari 2000 dan pembatalantersebut telah menempuh prosedur menurut ketentuan yang berlaku.Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding /Terlawan Penyita mendalilkan telahmelakukan Kerjasama dengan PT lIgata Harapan

,maupun dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.Btm.) antara lain:Ijin prinsip nomor 080/IPAP/V/91;Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90030538;Revisi Tagihan Pembayaran OWTO Nomor 80/INVKU/1992;Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/T.KPTS/IV/1992;Fatwa Planologi Nomor Otorita Batam Nomor 355/FPDITREM/ X/1992;Nomor Alokasi tanah : 9003053Buktibukti kwitansi Pembayaran OWTO sejumlah US 1.700.000,00dollar Amerika;Surat Perintah Izin Pekerja tanah Nomor B/611/Ditbang/X/1992;Surat Perintah Pembebasan Tanah

Pengalokasian lahan yang dilakukan oleh badan pengusahaan KawasanBatam/Otorita Batam kepada PT Kencana Raya Maju Jaya berdasarkanprosedur dan ketentuan pengalokasian yang berlaku di Otorita Batam.Bahwa dengan telah dibatalkannya pengalokasian lahan kepada PT lIgataHarapan, maka secara hukum lahan tersebut kembali berada dalamkewenangan hak pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Batam/OtoritaBatam;Bahwa sebagai Badan yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakankebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan

kepada pihak ketiga(termasuk PT Kencana Raya Maju Jaya);Bahwa pembatalan alokasi lahan kepada PT Ilgata Harapan dan kemudiandilakukan pengalokasian kepada PT Dharma Kemas Berganda selanjutnyadialokasikan kepada PT Kencana Raya Maju Jaya oleh BadanPengusahaan Kawasan Batam/Otorita Batam, setelah sebelumnyamembatalkan alokasi lahan PT Igata Harapan dan setelah seluruh hakhakPT Igata Harapan dikembalikan.

ALI R;2) Surat dengan perihal LOKASI PERUMAHAN yang diterbitkan olehBadan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,tertanggal 31 Maret 1986, Nomor SPLP/1151/Ren/III/1986;3) Surat dengan perihal Gambar Rencana Bangunan yang diterbitkan olehBadan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,tertanggal 31 Maret 1986, Nomor SPLP/1151/Ren/III/1986;4) Faktur Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita tertanggal 3131986(tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh

Pasal 6 ayat (2) Keppresmenyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri!Pulau Batam dialinkan menjadi aset Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yangtelah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai denganPeraturan Perundangundangan;d.

Foto copy Surat dengan Perihal GAMBAR RENCANA BANGUNAN yangditerbitkan oleh Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah IndustriHalaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120Pdt.G/2020/PN Btm.Pulau Batam, tertanggal 31 Maret 1986, Nomor : SPLPP/1151/Ren/III/1986,diberi tanda P3;4. Foto copy Faktur Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita, tertanggal 31 Maret1986, Nomor : 2880/F/Asum/BHP/III/1986, diberi tanda P4;5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi antara M. ALI.

Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam;b.

Badan Otorita Batam (BOB), cq. Ketua Badan OtoritaBatam, cq. Kepala Direktorat Pengamanan oOtorita Batam(DITPAM OB) Kota Batam, selaku Tim Penertiban Usaha TernakBabi Kota Batam di Batam, untuk selanjutnya disebut selaku:TE RGUGAT, Lp i i I. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, cq. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tj.Pinang,cq. Wali Kota Batam, cq. Ketua Operasional Tim Terpadu KotaBatam, cq.

dan Ganti Rugi Atas Tanaman dan Bangunan di WilayahKerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKGanti Rugi) sebagai satusatunya Pedoman Pembebasan Lahandan Pemberian Saguhati Atas Tanah dan Ganti Rugi Atas Tanamandan Bangunan di Wilayah Kerja Otorita Batam ; ~Bahwa oleh karena PenguggatPenggugat bukanlah pemilikdan/atau yang menguasai tanah secara sah menurut aturan yangberlaku, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan gantirugi menurut SK ganti rugi tersebut ; Bahwa namun demikian

Kalaupun ada pemberianbiaya pindah, hal itu bukanlah kewajiban melainkankebijaksanaan semata dari dari Otorita Batam sebagaipemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Batam dalampenyelesaian kasusnya,. 77377 77355 oo cna.

di WilayahKerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ( SKGanti Rugi) sebagai satusatunya Pedoman Pembebasan Lahandan Pemberian Saguhati Atas Tanah dan Ganti Rugi AtasTanaman dan Bangunan di Wilayah Kerja Otorita Batam ;Bahwa oleh karena PenguggatPenggugat bukanlah pemilikdan/atau yang menguasai tanah secara sah menurut aturan yangberlaku, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan gantirugi menurut SK ganti rugi tersebut ;~~Bahwa namun demikian, atas dasar pertimbangan rasakemanusiaan

batam yang intinya wargameminta adanya pertemuan antara Walikota dan Otorita Batamdengan warga ,namun pertemuan itu tidak pernah terlaksana ;Bahwa kemudian saksi mengirim surat kepada Walikota batamdan Otorita Batam, yaitu pada Tanggal 11 Nopember dantanggal 3 Desember namun juga tidak ditanggapi sampaiterjadi eksekusi tersebut ; ~777777777777777Bahwa saksi ada mendata warga kampung Nias yang beradadibelakang bandara dan menfoto rumah mereka satu persatutermasuk ternak dan kandangnya ; Bahwa menurut