Ditemukan 150 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penasihat panasihat panasehat panasiat penesehat panasihatã panisihan
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-12-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Liw
Tanggal 19 Februari 2020 — Penuntut Umum:
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
SOLIHIN bin SANMARJI
408 — 44
  • dengan tanggal07 Desember 2019;Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 02Desember 2019 sampai dengan tanggal 31Desember 2019;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa KabupatenLampung Barat, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29Februari 2020;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupunMajelis hakim telah menjelaskan akan hakhak dari Terdakwa untuk didampingiHalaman 1 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN Liwoleh Panesihat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1489 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — VITALIS DIAZ
227 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PusanNo.1606/PID.B/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang menyatakan sebagaiberikut :Bahwa sungguhpun penyidik telah menunjuk seorang advokat sebagaiPenasihat Hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan olehPenasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan Terdakwaketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikanyang dibuat penyidik yang dibuat penyidik tidak ditandatangani olehPenasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata Terdakwa benarbenartidak didampingi oleh Panesihat
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 89/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : PITRAN Diwakili Oleh : BUJINO A SALAN K, SH, MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. TAPIAN NADENGGAN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Cq. BUPATI KOTABARU
Terbanding/Tergugat III : Camat Kelumpang Hulu
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Karang Liwar
Terbanding/Tergugat V : ATR Badan Pertanahan Kotabaru
Turut Terbanding/Penggugat II : NA'AM
Turut Terbanding/Penggugat III : HURIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : MITRAN
Turut Terbanding/Penggugat V : SANIF
Turut Terbanding/Penggugat VI : MARDISON
Turut Terbanding/Penggugat VII : YATI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : MISRAN
Turut Terbanding/Penggugat IX : RAMASA
Turut Terbanding/Penggugat X : JULIANSYAH
222 — 198
  • sengketatersebut masuk dalam HGU tanpa melakukan Pengukuran dan tidakmenunjukan Sertifikat Hak Guna Usahanya (HGU) tanpa ada peta lokasi;sehingga pengukuran diangap selesai; Perlu di ketahui bahwa biayapemeriksan setempat tersebut semuanya di tanggung oleh ParaPenggugat dan Para Tergugat justru saat itu tidak mau sidangpemeriksaan setempat tersebut maka Para Tergugat tidak maumembayar biaya PS tersebut;Alasan Ketiga Adanya bahwa Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Aquotidak cermat:Bahwa kalau kami selaku Panesihat
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 19-05-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 281/Pid.B/2011/PN.PDG
Tanggal 14 September 2011 — ZULYAHDI, SE. Panggilan UL.
33 — 4
  • Tuntutan Penuntut Umum yangdalam tuntutan pidananya menyatakan terdakwa ZULYAHDI PanggilanUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana, pegawai bank yangdengan sengaja membuat atau mernyebabkan adanya pencatatan palsudalam pembukan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen ataulaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatubank sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 49 ayat69701 huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan sebaliknyaMajelis tidak sependapat dengan Panesihat
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum Penipuan
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 94/Pid.B/2013/PN Clp
Tanggal 22 Agustus 2013 — SETIYONO Bin SUKAYAT (Alm)
68 — 5
  • ., M.H.Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Panesihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang ,ttd ttdBUDIARTO, S.H W.H. VAN KEEKEN, SH., MH.ttdSANTOSA, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttdSUYATMI, SH.Dicatat disini, bahwa terhadap putusan ini pihak terdakwa maupun Penunut Umummenyatakan menerima sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikirpikir sebagaimana AktaNo. 94/Pid.B/2013/PN.Clp. Tgl. 22 Agustus 2013.Panitera Pengganti,ttdSUYATMI, SH.5455
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 81/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat : YUSUF SABAN
Terbanding/Penggugat : PT.KARANG JUANG INDAH diwakili SURYO SOETOMO selaku Direktur Utama
63 — 31
  • Parman,No.02, RT.025, RW.009, Kelurahan Sumber Rejo,Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalamhal ini diwakili kuasa hukumnya OKTA NOFIASARI, SHAdvokat dan Panesihat Hukum, berkantor di Jl. MT.Haryono No. 11 RT.55 Balikpapan, berdasarkan suratPutusan No. : 81/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman 1 dari 74kuasa khusus tanggal 25 November 2016, selanjutnyadisebut PEMBANDING II/TERGUGAT III ;Melawan1. PT.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 24 September 2020 — 1. BAKTI SURAJI 2. CAHYO DWI SAPUTRO 3. TRI JUNIAWAN 4. PURWANTO
232 — 136
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara.Subsidair:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari panesihat hukum paraterdakwa tersebut majelis hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum paraterdakwa sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan majelis hakimberkeyakinan dengan fakta hukum yang ada serta sependapat denganpembelaan (Pledooi) dari penasihat hukum para terdakwa;Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 23/Pdt.G/2015/PN BJB
Tanggal 17 Maret 2016 — MUHAMMAD RIZQY ANSHARI melawan H. WIDHIANTO Als. H. GUNAWAN dkk
91 — 35
  • ., Advokat/Pengacara Panesihat Hukum Pada Kantor ADVOKAT BUJINO A. SALANK.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 421/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 24 September 2020 — DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO
201 — 120
  • batal demi hukum atau tidak dapatditerima;Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana;Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta memulihkan harkat dan martabatTerdakwa dalam kedudukannya yang semula;Membebankan biaya perkara kepada Negara.Subsidair :Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari panesihat
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-06-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2017 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si.,M.Sc
206 — 230
  • hukum materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi,telahdibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pengertian sifat melawan hukumyang masih berlaku sebagai ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor20 tahun 2001 hanya sifat melawan hukum dalam pengertian yang formil saja ;Ahli BADRIYA, SH, M.Hum ;Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan ataspermintaan Panesihat