selanjutnya melakukanpenangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwaditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dandang, 31 (tiga puluh satu) drumbaceman, 3 (tiga) buah kompor, 25 (dua puluh lima) LPG 3 kg, 2 (dua) buah pompa air, 2(dua) profil tank uk. 225 liter, 1 (Satu) profil tank uk. 550 liter, 2 (dua) buah saringan arak,375 (tiga ratus tujuh puluh lima) dus botol mineral uk. 1,5 liter, 25 (dua puluh lima) karduskosong, 7 (tujuh) karung gula merah, 5 (lima) pak pengembang

selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang buktiberupa 1 (Satu) buah dandang, 31 (tiga puluh satu) drum baceman, 3 (tiga) buahkompor, 25 (dua puluh lima) LPG 3 kg, 2 (dua) buah pompa air, 2 (dua) profil tankuk. 225 liter, 1 (Satu) profil tank uk. 550 liter, 2 (dua) buah saringan arak, 375 (tigaratus tujuh puluh lima) dus botol mineral uk. 1,5 liter, 25 (dua puluh lima) karduskosong, 7 (tujuh) karung gula merah, 5 (lima) pak pengembang

selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwaBahwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang buktiberupa 1 (Satu) buah dandang, 31 (tiga puluh satu) drum baceman, 3 (tiga) buahkompor, 25 (dua puluh lima) LPG 3 kg, 2 (dua) buah pompa air, 2 (dua) profil tankuk. 225 liter, 1 (Satu) profil tank uk. 550 liter, 2 (dua) buah saringan arak, 375 (tigaratus tujuh puluh lima) dus botol mineral uk. 1,5 liter, 25 (dua puluh lima) karduskosong, 7 (tujuh) karung gula merah, 5 (lima) pak pengembang

MARDIYANO selaku pihak pengembang;Bahwa seingat saksi mekanisme wawancara tersebut dilakukan sesuai denganidentitas calon debitur yang saat itu dibawa oleh pihak pengembang (dalam hal iniSdr. ASEP dan Sdr.

penjelasan terkait pasilitas kredit tersebut, selain itu saksijuga menjelaskan bahwa produk dari bank adalah fasilitas kredit sedangkan produkdari pihak pengembang (PT.

JANA selaku perwakilan dari pihakHal.118 Putusan No. 90/Pid.SusTPK/201 8/PN.Bag.25,pengembang PT.

MARDIYANO selaku pengembang yang mana pada saat itu sudahada calon nasabah/ konsumen KPR yang telah menyerahkan kelengkapan persyaratanyang kepada Bank BTN KCP Sukabumi melalui PT.

ENDA selaku Staf LS Bank BTN KCP Sukabumi untukdiberitahukan dan diserahkan kepada pihak pengembang;Bahwa setelah itu pihak PT.

Mengenaipembatalan perjanjian ini oleh pengembang, kedua belah pihak setujuuntuk melepaskan (mengesampingkan) ketentuan yang tercantum dalamPasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata..

Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian ini atas permintaan pembeli dandapat disetujui secara tertulis oleh pengembang, maka pengembang hanyaberkewajiban mengembalikan 50% dari jumlah uang yang telah dibayarkanoleh pembeli untuk pembelian tanah dan bangunan kepada pengembangsetelah dikurangai PPN, uang tanda jadi ( Booking Fee), DP 20%, biayaadministrasi pembatalan sebesar Rp. 1.000.000, dan biayabiaya lain yangmasih terhutang (jika ada).

Mengenai Pembatalanperjanjian ini oleh pengembang, kedua belah pihak setuju untuk melepaskan(mengesampingkan) ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.2.

Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian ini atas permintaan pembeli dapatdisetujui secara tertulis oleh pengembang, maka pengembang hanyaberkewajiban mengembalikan 50% dari jumlah uang yang telah dibayarkan olehpembeli untuk pembelian tanah dan bangunan kepada pengembang setelahdikurangi PPN, uang tanda jadi ( Booking Fee ) DP 20%, biaya administrasipembatalan sebesar Rp.1.000.000, dan biayabiaya lain yang masih terhutang(jika ada).

Sisanya akan dikembalikan pengembang kepada pembeli tanpakewajiban membayar bunga.4.

CIPUTRA GRAHA PRIMA ( Perusahaan Pengembang Property )

CIPUTRA GRAHA PRIMA ( Perusahaan Pengembang Property ),berkedudukan hukum di Surabaya, berkantor di Jl. TamanPerkantoran Citraland Kav. 1, Citraland Utama, KelurahanMade, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, yang dalam halini diwakili oleh Direkturnya, yaitu NANIK JOELIAWATISANTOSO dan Ir. SUTOTO YAKOBUS, keduanya WargaHal.5 dari 15 hal.

Peraturan Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,Lembaran Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 41(selanjutnya disebut Peraturan Daerah a quo) (bukti P03) yangmenyamakan dan tidak membedakan dan/atau tidak mengecualikanYayasan sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang sosialdan kemanusiaan seperti halnya dengan Pemohon yang bergerak dibidang pendidikan dan rumah sakit dengan pengembang

Putusan Nomor 52 P/HUM/201913.14.15,Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan Peraturan Daerah a quoyang menyamakan Pemohon sebagai badan hukum yayasan yangbersifat nirlaba dengan developer atau pengembang dan/atauperusahaan komersil lainnya pemegang Surat Ijin Penggunaan danPeruntukan Tanah yang diwajibkan untuk menyerahkan fasilitasumum dan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah DKI Jakartasementara dalam sejumlah peraturan perundangundangan lainnyayang ada, kewajiban pemberian fasilitas umum dan

fasilitas sosialadalah diberikan kepada developer atau pengembang dan/atauperusahaan komersial lainnya sebagaimana diuraikan di atas;Bahwa UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 (bukti P09)sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Putusan Nomor 52 P/HUM/2019Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah a quo telah dirumuskanbahwa yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Pengembang;Sementara itu, pengembang yang dimaksud adalah institusi ataulembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman(Pasal 1 angka (7) Permendagri Nomor 9 Tahun 2009);A. Alasan Permohonan Pengujian Yang Bersifat Formal:1.

sebagaimana diaturdan ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) yang menentukanPemerintah Daerah meminta pengembang untukmenyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan danpemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang;Pengembang adalah institusi atau lembagapenyelenggaraan pembangunan perumahan danpermukiman (Pasal 1 angka (7);9.

Bahwa pada saat Terdakwa Anitamelakukan penawaran pembangunan perumahan tersebut hingga saksi EVYyakin lalu menyerahkan uang dikarenakan pada saat penawaran saksi EVYditunjukan serta melihat langsung lokasi perumahan dan saat itu juga di depantanah tersebut sedang dalam pembangunan rumah, namun saksi EVY tidakpernah bertemu dengan pemilik dan pengembang perumahan Griya Nusa Indahdan saat itu Terdakwa Anita juga meyakinkan untuk Semua urusanpembangunan langsung dengan Anita hingga akad kredit.

AMIN, sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenalsejak sekira tahun 2017 pada saat saksi bertemu di rumah teman yangberalamat di seputaran Taman Remaja Kota Bengkulu dan saksi tidakada hubungan keluarga dengannya; Bahwa saksi sebagai pengembang perumahan Griya Nusa IndahBengkulu yang terletak di JI.

AMIN tidak ada terdakwa laporkan kepada pengembang perumahan GriyaNusa Indah tersebut dengan alasan dikarenakan keseluruhan persyaratandiserahkan kepada terdakwa hingga proses kredit, namun dikarenakan saatitu terdakwa mengecek untuk BI cheking milik saksi EVI HERAWATY Binti M.AMIN mengalami hambatan;Bahwa terdakwa tawarkan agar diganti dengan nama suaminya dan saat itusaksi EVI HERAWATY Binti M.

AMIN tertarik dan melakukan pembayaran untuk pembelian rumahtersebut, Sampai kemudian hari Terdakwa tidak pernah mengajukan ataumendatangkan konsumen yang berminat dalam pembangunan perumahanGriya Nusa Indah tersebut kepada saksi BUD HARIANTO Bin BUSRANSYAFRI sebagai pengembang dan Terdakwa memasukkan uang saksi EVI HERAWATY Binti M.

AMIN tertarik danmelakukan pembayaran untuk pembelian rumah tersebut, Sampai kemudian hariTerdakwa tidak pernah mengajukan atau mendatangkan konsumen yangberminat dalam pembangunan perumahan Griya Nusa Indah tersebut kepada saksi BUDI HARIANTO Bin BUSRAN SYAFRI sebagai pengembang dan Terdakwa memasukkan uang saksi EVI HERAWATY Binti M.

rangakaiankebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada waktu dan tempat seperti diatas, saksi USMAN SAPUTRA bersama saksi WAHYUARIF datang menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk mendengar penjelasanmengenai penjualan rumah yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa kepada saksi WAHYU ARIF,selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menjelaskan saksi USMAN SAPUTRA saksi WAHYUARIF bahwa Terdakwa sebagai pengembang

atau sebagian kepunyaan orang lain, dan adapadanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Berawal pada waktu dan tempat seperti diatas, saksi USMAN SAPUTRA bersama saksi WAHYUARIF datang menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk mendengar penjelasanmengenai penjualan rumah yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa kepada saksi WAHYU ARIF,selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menjelaskan saksi USMAN SAPUTRA saksi WAHYUARIF bahwa Terdakwa sebagai pengembang

RW.010 Kelurahan Sei Jawi dalam KecamatanPontianak Barat, Terdakwa SYARIF ISMAIL als MAIL bin MUSTAFA telah melakukanpenipuan terhadap saksi ;e Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, saksi USMAN SAPUTRA bersama saksiWAHYU ARIF datang menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk mendengarpenjelasan mengenai penjualan rumah yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa kepadasaksi WAHYU ARIF, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menjelaskan saksi USMANSAPUTRA saksi WAHYU ARIF bahwa Terdakwa sebagai pengembang

.010 Kelurahan Sei Jawi dalam KecamatanPontianak Barat, Terdakwa SYARIF ISMAIL als MAIL bin MUSTAFA telah melakukanpenipuan terhadap saksi USMAN ;Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, saksi USMAN SAPUTRA bersama saksiWAHYU ARIF datang menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk mendengarpenjelasan mengenai penjualan rumah yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa kepadasaksi WAHYU ARIF, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menjelaskan saksi USMANSAPUTRA saksi WAHYU ARIF bahwa Terdakwa sebagai pengembang

Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akanmaupun tipu muslihat, maupun dengan rangakaian kebohongan, membujuk oranglain supaya memberikan sesuatu barang ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan keteranganTerdakwa sebagai berikut :Bahwa pada waktu bertemu Terdakwa menjelaskan saksi USMAN SAPUTRA saksiWAHYU ARIF bahwa Terdakwa sebagai pengembang perumahan / developer yangsedang membangun rumah di perumahan Pathan Residence berlokasi

Terjadi perubahan dimensi dan jumlah bak Reservoir, hal inidisebabkan oleh karen a: ==" =" 202 Lahan yang disediakan oleh Pengembang PT.

EFFENDIOSMAN, M.T., pada waktu itu bahwa pekerjaan perencanaan disadursaja dari Rencana Kegiatan yang diusulkan oleh Pengembang; Bahwa saksi MIDRAN ditunjuk secara lisan sebagai Pengawas Lapanganjadi tanpa dibuatkan Surat Keputusan karena honor Pengawas Lapangantidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Bahwa saksi Drs. H.

CITRAALIEF PROPERTY selaku Pengembang tidak dapat menampungpembangunan 2 (dua) unit Reservoir dengan ukuran 9 M x 9 M;; Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari saksi MIDRAN tersebut,Terdakwa melapor kepada saksi Ir. EFFENDI OSMAN, M.T., yangkemudian saksi Ir.

CITRA ALIEF PROPERTY yaituSYAIFUL HIDAYAT, S.E., selaku Pengembang perumahan BTNTaman Ria Estate terhadap Kementerian Perumahan Rakyat yangproposal tersebut dibawa oleh saksi Ir.

RAMLI memerintahkan kepada saksiMIDRAN agar seluruh dokumen perencanaan diketik kemballi berdasarkanrencana kegiatan yang diusulkan oleh Pengembang yaitu Harga PerkiraanSendiri (HPS), Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaanpekerjaan yang diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Paluuntuk dilakukan pelelangan.

Bahwa Terlawan adalah Pengembang Swasta yang membangunKawasan Perkotaan Sentul City sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 1 angka 3 Undangundang Nomor : 1 tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman jo.

Bahwa sejak awal penjualan tanah dan bangunan sebagaimana telahdisampaikan dalam butir 1 dan 2 Jawan ini, antara Terlawan dengansetiap Pembeli termasuk Pelawan dan Pelawan II telah ditandatanganiPerjanjian Pengikatan Jual Beli berkonsep Township Management(pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh Pengembang atau pihakyang ditunjuk oleh Pengembang).

yaitu Terlawan cq Terlawan IlHalaman 47 dari 67 halaman putusan Nomor 193/Pdt/2020/PT.BDGZi.28.untuk menanggung BPPL, berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Permendagri No. 9Tahun 2009 adalah sangat jelas tujuan dari pengaturan pembiayaanPSU oleh Pengembang sebelum serah terima kepada PemerintahDaerah yaitu sebagai berikut:TUJUAN DAN PRINSIPPasal 2Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan danpermukiman dari pengembang kepada pemerintah

:Bahwa pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan ultilitassebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.10.4. Masih banyak warga yang belum mengetahui amar putusanperkara No. 285/Pdt.G/2016/PN.Cbn jo. Putusan MA No. 3145K/Pdt/2018, yang MENGHUKUM Terlawan dan TerlawanIlUNTUK MEMBIAYAI PEMELIHARAAN Prasarana, sarana danutilitas di Kawasan Sentul City, sampai ada penyerahan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.10.5.

Bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas terlihat denganjelas bahwa semua biaya untuk pemeliharaan prasarana,sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab Pengembang/Terlawan I.14.3.

Citra V Blok C.1Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor: 2561/1995,tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atas nama: PT.Jasa JakartaInvestindo (Pengembang/Developer);.

Citra V Blok C.1Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor 6192/1994atas nama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer); Tabungan dalam bentuk jenis apapun dan juga asset /harta yang lainya;Memberi ijin Pemohon untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepadakedua anaknya yang bernama NATANAEL WUNARDI; Lakilaki, lahir diJakarta, 26 Agustus 2003; dan ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir diHal 3 dari 12 Penetapan Nomor 521

Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat HakMilik 2840/Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.2361994,Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173; 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp.Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Baratdengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Suratukur Nomor: 2561/1995, tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atasnama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);e Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahliwaris

Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat HakMilik 2840/ Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.2361994,Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173; 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp.Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Baratdengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Suratukur Nomor: 2561/1995, tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atasnama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);e Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahliwaris

Citra V Blok C.1Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor: 2561/1995,tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atas nama: PT.Jasa JakartaInvestindo (Pengembang/Developer);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitubukti surat P4 yaitu akta Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1061/I/2000, dandikuatkan dengan keterangan saksi 1. IVONNE SUSIANA saksi 2.

uji materiilterhadap Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap PembebasanLokasi/Lahan Tanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta(LD Tahun 1992 Nomor 4A Seri D Nomor 76), dan Pengaturan Pertama, Keduadan Ketiga Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 1934/2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban PenyediaanBangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang Dikonversi Dengan DanaOleh Para Pengembang

Apabila pengembang akan membangun dan mengelola kewajibanRumah Susun Murah/Sederhana yang telah ditetapkan sesuai tercantumdalam SIPPT dan bangunan beserta fasilitasnya (Standar Rumah SusunMurah/Sederhana, Dinas Perumahan), penempatan dan harga bangunanditetapkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;b.

Menyatakan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 640 Tahun 1992 Tentang Ketentuan Terhadap PembebasanLokasi/Lahan Tanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta (LD Tahun 1992 Nomor 4A Seri D Nomor 76), dan PengaturanPertama, Kedua dan Ketiga Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1934/2002 tentang Ketentuan Perhitungan NilaiKewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana YangDikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembang

Putusan Nomor 14 P/HUM/2017Oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT tidak bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 149 dan Pasal 150 huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (LNRITahun 2009 Nomor 130, TLN Nomor 5049) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (LNRITahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234), karenanya permohonan keberatanhak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak

Padahal Pemkot Depok (Turut Tergugat 2) telahmengeluarkan surat kepada Tergugat 3 sebagai pemilik Tergugat 1 danTergugat 2 selaku Pengembang Perumahan Aruba The Resort Residencedengan Nomor 593/2296Aset tertanggal 7 Agustus 2017 perihalPemberitahuan.

Penggugat 2 mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp.4.000.000.000, (Empat Miliar Rupiah) dengan alasan turunnyareputasi akibat celaan/hinaan dari teman, saudara dan kolegauntuk segera pindah dengan membeli rumah baru yang bebasdari model pengembang seperti aruba.(3).

:Pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggungJawab Pengembang..

Johnson H.E.Firtantoselaku Pengembang Perumahan Aruba Residence,tertanggal 3 September 2018 ;Halaman 81 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Dpk37. Bukti P.37 :Foto copy Surat Peringatan ketiga dari Badan KeuanganDaerah Pemkot Depok kepada Sdr. Johnson H.E.Firtantoselaku Pengembang Perumahan Aruba Residence,tertanggal 3 Oktober 2018;38.

Fibros Development;Bahwa saksi bekerja di PT.Fibros dari tahun 2012 sampai dengan tahun2015;Bahwa PT.Fibros Development merupakan Pengembang/Developer dariPerumahan Aruba The Resort Residence;Bahwa setahu saksi Tergugat 3 adalah Direktur PT.Pemuda Depok danKomisaris PT.

Adanya 3 (tiga) orang pedagang yang pindah ke penampungan sementara atau direlokasi, dan 2 (dua) orang pedagang pindah keluar Pasar Mulyo Asri, sertabangunan yang dimilikinya dirusak oleh pengembang PT. Artha Jaya 78 ;2. Agar tidak menimbulkan keresahan bagi para pedagang Pasar Mulyo Asri,Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat ; 3.

Untuk menghindari konflik antara para pedagang Pasar Mulyo Asri, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pengembang PT.Artha Jaya 78 ; 4. Untuk menghindari konflik antara masyarakat Mulyo Asri, Kecamatan TulangBawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pengembang PT. Artha Jaya78, dikarenakan belum adanya lapangan pengganti, sebagaimana yang dijanjikanPemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pengembang PT.

Calon Pengembang Pasar Mulya Asri meliputi : 1.PT.

Hal. 51n Bahwa tidaklah benar dalil dan alasan gugatan PENGGUGAT yangmenyatakan adanya pengerusakan yang dilakukan oleh pengembang PTArtha Jaya 78 terhadap bangunan pedagang yang telah pindah ke tempatpenampungan sementara.

Artha Jaya TujuhDelapan selaku Pengembang dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selakuPenyelenggara Urusan Pemerintahan yang berujung pada perjanjian jualbeli Ruko/Kios/Los dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) antara PT.

PENG/6035/X1/1973 tanggal 29 Nopember1973 tentang KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN PEMINDAHANPENGHUNI DARI KESATRIAN YANG SATU KE KESATRIAN YANGLAINNYA, maka orang tuapenggugat akhirnya berpindah dan menempati tanah di Medaengyang disediakan oleh pengembang yang sekarang terkenal dengan Blok A/II/143Asrama Brimob Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjotanpa sehelai surat keputusan ; Bahwa, dari riwayat penggusuran tanah di Pasar Atom Surabaya padatahun 1973 para anggota Polri oleh pengembang

selesai ;Bahwa oleh karena menurut' orang tua Penggugat tanah = yangditempati tersebut bukan milik Polri seluruhnya, dari manaalas haknya, maka Penggugat bersamasama dengan rekan rekanseperjuangan hingga dibuat gugatan ini menghuni rumah tersebutmelanjutkan almarhum orang tua begitu. juga dengan yang lain ;Bahwa, orang tua Penggugat maupun Penggugat khususnya dan rekanrekan seperjuangan orang tua penggugat dalam menempati rumahbeserta tanahnya tidak pernah ada yang mengusik/mengusir,bahwa pihak pengembang

Dewi Budiarti;e Sebelah Selatan : Bekas Yasan;e Sebelah Barat : Bekas Yasan;Bahwa sekitar akhir bulan September 2010, Penggugat melihat secaraphisik pemegang obyek sengketa selaku pengembang mulai membangunperumahan Kencana Regency.

Penggugat hanya diberi penjelasan berkaitan ijin pembangunanperumahan akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan salinan IMB ataupunsurat lain berkaitan IMB tersebut ;Tanggal 02 November 2010 Penggugat diundang kembali oleh Tergugat II.Pada pertemuan tersebut atas permintaan Penggugat, Tergugat IImemberikan copy permohonan IMB yang diajukan pengembang (Dra. RR.HR.

SEMA MARI No. 2 Tahun 1991 Rom V angka 3 ;Bahwa pembangunan perumahan oleh pengembang adalah dengan mendasarkan padajin Mendirikan Bangunan/obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I danditandatangani oleh Tergugat II an. Tergugat I yang telah nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ditentukan pada Pasal 53 ayat(2) huruf a dan c UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN jo.

Bahwa dalam surat pernyataan tetanggatersebut telah nyata tidak ada tandatangan Penggugat sebagai tetangga yangberhimpitan langsung dengan pengembang di sebelah Barat. Hal ini jelasbertentangan dengan peraturan perundangan sebagaimana Penggugat dalilkanpada posita 9 a,b;Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar Pasal 53 (2) b UU No.9/2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5/1986 jo.

Semestinya Tergugat I dan Tergugat IT mampumenjaga keserasian, keteraturan dan keseimbangan antara Penggugat danpengembang karena kepentingan antara pengembang dan Penggugat adalahberbeda. Penggugat berkepentingan dari sisi sosial religi sementara pengembangsisi bisnis.

KAMEKO Pengembang Perumahan GOLDEN LOTI RESIDENCE
Turut Tergugat:
Real Estate Indonesia (REI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur

.= Bahwa Perumahan Pondok Indah Balai Baru tersebut terletak diJalan Wisma Indah VI RT 03 RW 07 Kelurahan Gunung SariakKecamatan Kuranji Kota Padang dengan pengembang bernamaterdakwa Elvy Madreani, SH Pgl Evi,sebagai Direktur CV.

DevindoArtha Development, dengan alamat Balai Baru RT 01 RW 05 KelurahanGunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang; Bahwa terdakwa selaku pengembang telah membangun satuanlingkungan yang bernama Pondok Indah Balai Baru sebanyak 30 (tigapuluh) unit dan telah terjual kepada konsumenkonsumennya denganpembayaran secara bertahap dan kredit sebanyak 26 (dua puluh enam)unit;= Bahwa terdakwa selaku pengembang membangun PerumahanPondok Indah Balai Baru tersebut terdiri dari type 36, type 45, type 60dan type

DEVINDO ARTHADEVELOPMENT di Balai Baru RT 01 RW 05 Kelurahan Gunung SariakKecamatan Kuranji Kota Padang;= Bahwa Perumahan Pondok Indah Balai Baru tersebut terletak diJalan Wisma Indah VI RT 03 RW 07 Kelurahan Gunung SariakKecamatan Kuranji Kota Padang dengan pengembang bernamaterdakwa ELVY MADREANI, SH; Bahwa terdakwa selaku pengembang telah membangun satuanlingkungan yang bernama Pondok Indah Balai Baru sebanyak 30 (tigapuluh) unit dan telah terjual kepada konsumenkonsumennya denganpembayaran secara

, dimana salahsatu ketentuan dalam undangundang tersebut, sebelum pengembangmelakukan jual beli atas satuan perumahan atau lingkungan siapbangun pengembang tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikanstatus tanahnya, ketentuan ini dapat di kategorikan sebagai syarat ataustandar yang harus~ dipenuhi' oleh Pengembang sebelummemperjualbelikan satuan lingkungan perumahan atau Lisiba,selanjutnya dalam kaitanya dengan perlindungan konsumen perbuatanpengembang tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuandalam

pembayaran secara bertahap dan kredit dan terdakwa hanyamenjual rumah bukan perumahan; Bahwa selaku pengembang terdakwa telah membangun dan menjualrumah yang diberi nama perumahan Pondok Indah Balai Baru tersebutsejak tahun 2013 sampai saat ini secara berkelanjutan sesual permintaandari konsumen tersebut diatas; Bahwa Terdakwa selaku pengembang telah membangun dan menjualrumah Pondok Indah Balai Baru sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan telahterjual sebanyak 26 (dua puluh enam) unit, terdiri dari type

Ill No. 1AKabupaten Bandung, yang diperoleh berdasarkan kredit/cash berjangka selama1 (Satu) tahun dari pengembang PT.

Antar Griya Sentosa selama 1(satu) tahun mulai tanggal 27 Februari 2001 dan telah melakukanpelunasan pada tanggal 12 Desember 2004, namun Penggugat tidakmenerima tanda bukti kepemilikan tanah tersebut dari pengembang PT.Antar Griya Sentosa berupa Sertifikat Hak Guna bangunan atas namaPenggugat, sehingga sangat terang dan jelas telah terjadi sengketakeperdataan/kepemilikan antara Penggugat dengan Pengembang PT.Antar Griya Sentosa mengenai penyerahan barang kredit yang telahdilunasi Penggugat, yaitu

Antar Griya Sentosa selaku Pengembang, namundemikian tidak ada peralihan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan dari PT. Antar Griya Sentosa kepada Penggugat ;b.

Ill No. 1 A Kabupaten Bandung yang diperoleh dari pengembang PT.Antar Griya Sentosa, tetapi dalam gugatan sekarang ini Penggugat tidakmenarik PT. Antar Griya Sentosa selaku pihak dalam perkara ini, sedangkedudukan PT. Antar Griya Sentosa tersebut sangat penting didudukkansebagai pihak untuk mengungkapkan kejelasan peralinan hak dalam perkaraini Sehubungan PT.

AntarGriya Sentosa selaku Pengembang ;. Bahwa Tambahan Bukti tersebut adalah merupakan alas hak yang sahdimana dalam perkara ini yang dijadikan objek perkara adalah Sertifikat HakGuna Bangunan No : 00289/Desa Sukajaya tanggal 31 Juli 2002, Surat UkurTanggal 29 Juli 2002 No. 00109/Sukajaya/2002, Luas 390 m2 tercatat atasnama Ny.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M Takwin bin Abdul Aziz) dengan Pemohon II (Dewi Yanti binti Sangkala) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 diDusun Pengembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

BALKIS FIKHRIREVOLO, selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry PermaiKelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang(Tergugat) dan pada waktu itu sampai gugatan ini diajukan masihbersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai,Surat Ukur No. 00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2,masih tercatat atas nama pemegang hak : PT. BALKIS FIKHRI REVOLOBerkedudukan dan Berkantor Pusat di Padang;Selanjutnya mohon disebut : Objek Perkara2.

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer(Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk membalik namakan sertifikatHak Guna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No.00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2, yang masih tercatatatas nama pemegang hak : PT.

Zaini Zein, SH Notaris di Padang, dari PT.BALKIS FIKHRI REVOLO, selaku Developer (Pengembang) Perumahan GerryPermai Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang(Tergugat), dengan harga pembayaran Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratusHalaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2019/PN Pdgribu rupiah) ditambah kelebihan tanah (tanah sisa), sehingga luaskeseluruhannya menjadi 232 M2.

BALKIS FIKHRIREVOLO selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry Permai KelurahanPadang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang (Tergugat) makaterhadap petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi menyatakan bahwa Penggugatberhak untuk membalik namakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No. 00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018,seluas 232 M2, yang masih tercatat atas nama pemegang hak : PT.

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer(Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang; Menyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No.00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2, yang masih tercatatatas nama pemegang hak : PT.