MASTONI
Terbanding/Tergugat I : Pimp PT Permodalan nasional Madani Cq Cab Jatibarang, Cab Cirebon

Surat Peringatan 1 (SP.1)No.115/BTMCJR/PiMP/X/2016 tanggal 05Oktober 2016;b. Surat Peringatan II (SP.II) No. 129/BTMCJR/PIMP/X/2016 tanggal 14Oktober 2016;c. Surat peringatanlll (SP.III) No.140/BTMCJR/PIMP/X/2016 tanggal 28Oktober 2016;Halaman 18 dari 42 hal, Putusan Nomor 615/PDT/2020/PT BDGD.d. Surat Panggilan No.142/BTM.CJR/XI/2016 tanggal O04 Nopember2016, dan terakhir dengan;e. Berita acara Aaanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks.Aan/1028/PN.Skb tanggal26 Maret 2019;7.

Nomor 1 diatas) Ketua (tanoa Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Tanah Laut langsungmengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur ProvinsiKalimantan Selatan, antara lain tentang proses pengesahan danpengangkatan Pasangan Calon Terpilin Peserta Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku ; Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada Menteri DalamNegeri RI melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:170/384/Pimp

: 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan BadanAnggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta (satu) lembar lampirannya.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentang Perubahan Atas KeputusanPimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan BadanAnggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta (satu) lembar lampirannya.2 (dua) lembar fotocopy legalisir

2 (dua) lembar lampirannya.Barang bukti No. 11 berupa : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 TahunSidang 20092010, beserta (satu) lembar lampirannya.Barang bukti No. 12 berupa : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/

(dua) lembar lampirannya.Barang Bukti No 11 berupa : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 TahunSidang 20092010, beserta (satu) lembar lampirannya.Barang Bukti No 12 berupa : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP

RepublikIndonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan BadanAnggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta (satu) lembar lampirannya.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentang Perubahan Atas KeputusanPimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan BadanAnggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta (satu) lembar lampirannya.2 (dua

Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan BadanAnggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentang Perubahan Atas KeputusanPimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan BadanAnggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta (satu) lembar lampirannya.2 (dua) lembar fotocopy

bantuan No. 04/DASKBYW/2005 tanggal17 Juni 2005 ;1 (satu) eksemplar rekapitulasi per pasal kas bantuan pada setdaKabupaten Yapen Waropen ;4 (empat) buah map dan 7 bendel berisi SPJR ;(satu) buah asli buku yang bertuliskan risalah rapat paripurna khususDPRD Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka penyampaianketerangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati/Wakil BupatiKabupaten Yawa (20002004) tgl. 2602 s/d 17032005 ;1 (satu) lembar surat Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten YapenWaropen No.5/KPTS/PIMP

buku DASK Pos bantuan No.04/DASKBYW/2005 tanggal17 Juni 2005 ;1 (satu) Exemplar rekapitulasi per pasal kas bantuan pada SekdaKabupaten Yapen Waropen ;4 (satu) buah map dan 7 bendel berisi SPJR ;1 (satu) buah asli buku yang bertuliskan risalah rapat paripurna khususDPRD Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka penyampaianketerangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati KabupatenYawa (20002004) tgl.2602 s/d 17032005 ;1 (satu) lembar surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten YapenWaropen No. 5/KPTS/PIMP

Surat Keputusan Nomor : 61.c/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28 Mei2003 tentang Pelaksanaan Pembayaran Keuangan/Tunjangan/BiayaPenunjang Kegiatan/Dana Bantuan bagi Ketua/Wakil Ketua danAnggota DPRD Kabupaten Demak.2. Surat Keputusan Nomor : 61.d/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28Maret 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana PenunjangKegiatan DPRD Kabupaten Demak.Setelah dikeluarkan Surat KeputusanSurat Keputusan tersebut selanjutnyaTerdakwa I, Terdakwa II dan H.

Surat Keputusan Nomor : 77.a/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRDtahun 2004.2.

Surat Keputusan Nomor : 77.b/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004tentang Pelaksanaan Pembayaran Dana Bantuan Biaya Listrik, Telepon,Air, General Check Up, Bahan Bakar Minyak dan PemeliharaanKendaraan Dinas Roda Dua/Empat bagi Ketua/Wakil Ketua dan AnggotaDPRD Kabupaten Demak.Setelah dikeluarkan Surat KeputusanSurat Keputusan tersebut selanjutnyaTerdakwa I, Terdakwa II dan H.

Surat Keputusan Nomor : 61.c/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28 Mei2003 tentang Pelaksanaan Pembayaran Keuangan/Tunjangan/BiayaPenunjang Kegiatan/Dana Bantuan bagi Ketua/Wakil Ketua dan AnggotaDPRD Kabupaten Demak.2. Surat Keputusan Nomor : 61. d/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28 Maret2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang KegiatanDPRD Kabupaten Demak.Setelah dikeluarkan Surat KeputusanSurat Keputusan tersebut selanjutnyaTerdakwa I, Terdakwa II dan H.

Surat Keputusan Nomor : 77.a/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRDtahun 2004.2. Surat Keputusan Nomor : 77.b/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004tentang Pelaksanaan Pembayaran Dana Bantuan Biaya Listrik, Telepon,Air, General Check Up, Bahan Bakar Minyak dan PemeliharaanKendaraan Dinas Roda Dua/Empat bagi Ketua/Wakil Ketua dan AnggotaDPRD Kabupaten Demak.Bahwa Surat Keputusan Terdakwa I, Terdakwa IT dan H.

sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;Bahwa dana untuk kegiatan di tahun 2016 tersebut, bersumber dari DanaSiap Pakai (DSP) BNPB TA 2016;Bahwa benar Proposal terhadap DSP untuk Perbaikan KerusakanInfrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) akibat gelombang pasang diWilayah Kabupaten PPU tersebut, dibuat dan diajukan oleh DinasPekerjaan Umum (PU), dengan lampiranlampiran antara lain sebagaiberikut : Surat Bupati PPU Nomor : 902/306/Tu Pimp

PenajamPaser Utara);Bahwa pada akhirnya DSP TA 2016 tersebut, masuk ke rekening KantorBPBD Kabupaten PPU, berdasarkan : Surat Sekretaris Utama Nomor : B.80/SU/KU. 01. 03/01/2014, tanggal16 Januari 2014 perihal Pemindahbukuan DSP; Surat Bupati PPU Nomor : 902/306/Tu Pimp/DPU/III/2016, tanggal 21Maret 2016, perihal Permohonan DSP untuk Siaga Darurat; Proposal Pemerintah Kabupaten PPU tentang Perbaikan KerusakanInfrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana GelombangPasang di Wilayah Kabupaten

PPU adalahberdasarkan adanya Suratsurat :e Sekretaris Utama Nomor : B.80 / SU / KU . 01. 03 / 01 / 2014, tanggal16 Januari 2014 perihal Pemindahbukuan DSP;Hal. 42 dari 159 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN Smr e Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu Pimp / DPU / Ill / 2016,tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dana Siap Pakai UntukSiaga Darurat;e Proposal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentangPerbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantal)Akibat Bencana Gelombang

PPU, adalah :e Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu Pimp / DPU / Ill / 2016,tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuksiaga Darurat;e Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884 / 1012 /2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Status KeadaanDarurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di KabupatenPenajam Paser Utara;e Laporan Kepala Pelaksana BPBD Kab.

PenangananAbrasi Pantai Akibat Bencana Gelombang Pasang Tahun 2016;e Foto Dokumentasi Abrasi Pantai Desa Sesulu dan Desa Api Api;e Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pengendalian GelombangPasang Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai(Bronjong) Lokasi Desa Api Api dan Desa Sesulu;e Gambar Rencana Kerja Program Pengendalian Gelombang PasangKegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong)Lokasi Desa Sesulu dan Desa Api Api;Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu Pimp

Menetapkan barangbarang bukti berupa : 1) Surat Surat : 1 (satu) lembar foto bor listrik dan gurinda listrik.Tetap dilekatkan dalam berkas.2) Barangbarang : 1 (satu) set drill (bor) listrik merk Hilti warna merahhitam. 2 (dua) buah gurinda listrik merk Makita warna merahhitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pimp. PT GlobalBangun Erajaya Wilayah Makassar Sdr. Ade RichardSampetua.d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.15.000, (lima belas ribu rupiah). 2.

Lalu, membuka baut 27 yang ada di power steering danmembuka selang oli dan membuka baut 12 simpang 4 stir lalumemukul baut 27 biar lepas dari bak stir setelah lepas baru dibukabaut 17 dari bak stir ke sasis hingga power steering bisa dilepas,sedangkan nozel dengan cara membuka kepala kabin mobil terlebihdahulu melepas selang solar dari inject pimp ke nozel dan buka baut14 penahan ke bak mesin sehingga bisa mencabut nozel; Bahwa, akibat kehilangan nozel dan power sterring tersebut, PTJenas Beningmas

Agar tugas dapat terlaksana, tellerdiberi wewenang melakukan fiat bayar bukti pengeluaran uang dengannilai maximal Rp 25 juta Akhirnya tugas & kKewewenangan tersebut, padaakhir hari dipertanggung jawabkan kepada Pimp. Capem denganmenyetor saldo kas + pencucian uang yang ditandatangani teller, pimp.capem dan dibubuhi stempel. Karenanya semua aktivitasnya bersumberdari/dan kembali untuk dipertanggungjawabkan ke Pimp. Capem selakupihak atasan ;b.

DPP. 03/SK0106/VIII08 tentang perubahan atas Keputusan DireksiNomor: DPP.03/SK0089/VII07, menyatakan dengan tegas Teller dalammelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemimpin cabangpembantu, dalam bentuk Bon Kas yang dilakukan setiap hari kerja 15menit sebelum jam kas dibuka yang kemudian pada akhir hari bon kastersebut dipertanggungjawabkan kepada Pimp. Capem dengan disertaiperincian uangnya yang ditandatangani teller dan Pimp. Capem dandibubuhi stempel.

Atas hal ini semua Pertanggungjawaban selamaTerdakwa menjadi Teller, sudah disampaikan semua ke Pimp. CabangHal. 103 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013Pembantu dengan hasil semuanya dapat diterima oleh pimpinan tanpaada yang dicomplain. Dalam hal ini termasuk pula pertanggungjawabanTerdakwa selaku teller ketika transaksi doble posting dilakukan sesuaiperintah pimpinan.

Terdakwa atas perintahpimpinan, maka tindakan yang dilakukan pada transaksi doble postingtersebut, bukannya difakukan dengan tanpa memiliki hak atau izin danyang berwenang, akan tetapi dilakukan dengan adanya hak yang sumberperolehannya didapat dari pihak atasan yang berhak memberi perintahsesuai kewenangan yang dimiliki, yakni untuk melakukan fiat bayar buktipengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas, sehingga transaksi dobleposting tersebut masih berada dalam koridor kewenangan yang dimilikioleh Pimp

Dengan demikian setelah keluarnya PutusanMahkamah Agung tersebut maka Pimpinan DPD RI periode 20142019 saat ini masih eksis dan tidak boleh diganti oleh pimpinansementara untuk memimpin Sidang Paripurna;Halaman 24 dari 180 halaman, Putusan Nomor : 129/G/2017/PT UNJ KT11.12.13.14.Bahwa selain Putusan Mahkamah Agung RI dan ketentuan UUMD3 diatas, adanya Keputusan Pimpinan DPD RI No. 12/PIMP/IIV20162017 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah AgungNomor 38P/HUM/2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor20P

akan masa jabatan Pimpinan DPD, yaitu selama 5Tahun bukan 2 Tahun 6 bulan.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20P/HUM/2017 telahdilaksanakan dan tidak ada kekosongan Pimpinan DPD RI pascaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2017 tanggal 29Maret 2017.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20P/HUM/2017tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 31 Maret 2017 olehPimpinan DPD RI dengan menerbitkan Keputusan Pimpinan DPDHalaman 28 dari 180 halaman, Putusan Nomor : 129/G/2017/PT UNJ KTRl Nomor 12/PIMP

Bahwa dengan adanya Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor12/PIMP/IIV20162017 tentang Tindak Lanjut Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2016 dan Nomor20 P/HUM/2017, dengan demikian kekosongan jabatan PimpinanDPD RI tidak pernah terjadi pasca Putusan Mahkamah Agung RINomor 20 P/HUM/2017 tanggal 29 Maret 2017.Bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI sama dengan masajabatan keanggotaan DPD RI itu sendiri, yaitu Periode Tahun20142019 (5 Tahun), bukan untuk masa jabatan Periode April2017 September

prinsip kepastian hukum atas kisruh politikberkepanjangan akan masa jabatan Pimpinan DPD, yaitu selama 5Tahun bukan 2 Tahun 6 bulan ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2017 telahdilaksanakan dan tidak ada kekosongan Pimpinan DPD RI pascaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2017 tanggal 29Maret 2017 ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2017tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 31 Maret 2017 olehPimpinan DPD RI dengan menerbitkan Keputusan Pimpinan DPDRl Nomor : 12/PIMP

Nomor:01/2017, tanggal 7 Juni 2017, perihal Laporan Reses ;(fotokopi dari fotokopi);Surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Nomor :DN.910/04/DPDRIVV2017, tanggal 9 Juni 2017, Perihal TanggapanLaporan Reses ; (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Nomor 12/PIMP/IIV20162017, tanggal 31Maret 2017, Tentang Tindak lanjut Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 38 P/HUM/2016dan Nomor : 20 P/HUM/2017 ; (fotokopi dari fotokopiyang

., M.H. dalam Surat Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor22/PIMP./III/20142015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pimpinan PanitiaKhusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia sebagai Wakil Pansus (BUKTI T7). Bahwa selain itu, saat iniPemohon Nomor 9 yang bernama Anna Latuconsina serta Pemohon nomor10 yang bernama Djasermen Purba, S.H. juga berkedudukan sebagaianggota Panitia Knusus Penyempurnaan Tata Tertib berdasarkan SuratKeputusan Pimpinan DPD Nomor 17/PIMP.

(Pemohon No. 3) dan Anna Latuconsina(Pemohon No. 9) sesuai denganKeputusan Pimpinan DPD RI Nomor 03/PIMP./20152016 tanggal 29 Juni2015 tentang Keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPDNomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia (BUKTI T9) adalah Anggota Panitia Khusus Tata Tertibyang dibentuk berdasarkan Putusan DPD Nomor 25/DPD RI/III/20142015tanggal 17 April 2015 (BUKTI T9), sehingga Pemohon yang bersangkutanterlibat aktif dalam perumusan Peraturan

SidangSidang Paripurna Luar Biasa ke3 DPD RIDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III TahunSidang 20152016 tanggal 15 Januari 2015 (Bukti T4 );Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 1Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Bukti T5 );Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUV/2007 tentangPengujian UndangUndang Migas oleh Anggota DPR RI tanggal 13Desember 2007 (Bukti T.6 );Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Nomor 22/PIMP

/III/20142015 tentang Pimpinan PanitiaKhusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia (Bukti T7 );Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Nomor 17/PIMP./V/20152016 tentang Pimpinan Dan AnggotaPanitia Khusus Peraturan Tata Tertidb DPD RI (Bukti T8 );Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Nomor 03/PIMP.

sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukumislam;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon danketerangan para saksi, dimana Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan dan selama para Pemohon hidup bersama sebagai suamiisteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan selama itupula para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun didepan Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindahagama;Hal. 13 den 18 hal Pta.No 0022/PMC PIMP

wanprestasiterhadap apa yang telah diperjanjikan dalam Akta PerjanjianKredit dengan Memakai Jaminan Nomor 55 tanggal 28 Februari2011 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 28 Februari2011, dan debitur yang bersangkutan in casu Penggugat olehTergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kaliberturutturut dengan surat nomor B.1360/YGYPIM/X/2013tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penyelesaian Fasilitas KreditSaudara, Surat nomor 1605/YGY PIM/XII/2013 tanggal 17 Desember2013 dan surat nomor 009/YGY PIMP

objek sengketa telahditetapkan Harga Limitnya oleh Penjual in casu Tergugat sebagaimanadituangkan dalam Lampiran surat nomor 491/YGY/PIMP/VII/2014 tanggal11 Agustus 2014.13 Bahwa Penjualan secara Lelang terhadap objek lelanglsengketadilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 bertempatdi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta,dihadapan Pejabat Lelang Saudari Sri Lestari, S.H., dan terhadap objeksengketa / lelang tidak ada yang mengajukan penawaran, sehingga231516.belum

denganaslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberikode (Bukti P.2);Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271042403030008 atas namaKepala Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala PejabatPencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 22 Nopember 2013, yangtelah bermaterai cukup, aslinya telah diperlihatkan di persidangan,setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberikode (Bukti P.3);Fotokopi Perjanjian Kerja Nomor 1073/PIMP

: 1271042403030008 atas nama Kepala Keluarga XXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal22 Nopember 2013, yang telah bermaterai cukup, aslinya telah diperlihatkandi persidangan, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuaidengan aslinya membuktikan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluargamempunyai seorang isteri dan seorang anak tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Medan;Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 berupa Fotokopi PerjanjianKerja Nomor 1073/PIMP

RAMLI NA, SHPITONO, SHSAMRA, SHKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum pada Setda.Kabupaten Penajam Paser Utara beralamat di Jl.Propinsi Km.09 Kelurahan Nipah Nipah,KecamatanPenajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,Berdasarkan surat kuasa khusus183.1/263/TU Pimp/V/2011 tertanggalDalam hal ini juga memberi kuasa kepadaJON MATHIAS, SHDrs.

Inhutani I perserounit Balikpapan perihal penghentian kegiatan tambangbatubara atas nama PT.PPCI di Kel.MentawirNo.312/I1VC/10/Inhut Bpp/2005 tanggal 13 September 2005ditujukan kepada DirekturPT.PPCI ; Foto copy dari foto copy Surat pemberitahuan olehSekretaris Daerah Kab.PPU kepada Direktur UtamaPT.PPCI No.522/305/Ekonomi/IX/2005 tanggal 14SeptemberFoto copy dari foto copy Surat Sekretaris DaerahKab.PPU No.545/589/Tu Pimp/330 Eko tanggal 21 Agustus2009 perihal teguran ke III setoran iuraniuran &

Menunjuk Surat Bupati Penajam PaserUtara Nomor : 800/355/TuPimp/VIII/2009 & 800/341/Tu Pimp/VIII/2009 Perihal Tegurantertanggal 18 Agustus 2009, apabila dicermati antara tanggal18 Agustus 2009 dengan tanggal terbitnya surat sekretariatdaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 545/389/TuPimp/330 Eko tanggal 21 Agustus 2009 Perihal Teguran Ke IIIHalaman 153 dari 124 hal Putusan No.16/G/2011/PTUN SMDsetoran Iuran Iuran dan Kewajiban Perizinan KuasaPertambangan adalah kurang dari jangka waktu 1 (satu

Pasir Prima Coal telahmenyampaikan Permohonan Perubahan/Penyesuaian KuasaPertambangan (KP) Menjadiijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Tergugat Bupati PenajamPaser Utara; Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti yangdiajukan para pihak di dalam persidangan, ternyata masihterdapat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaiberikutBahwa berdasarkan bukti T26 berupa surat Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 545/389/Tu Pimp/330Eko tanggal 21 Agustus 2009 Perihal Teguran

Juni 2008 PerihalSurat Pemberitahuan Pembayaran (vide bukti P29) bukandalam kaitannya dengan surat sekretariat daerah KabupatenPenajam Paser Utara Nomor : 545/389/Tu Pimp/330 Ekotanggal 21 Agustus 2009 tersebut;Bahwa berdasarkan bukti T2 berupa Keputusan Bupati PenajamPaser Utara Nomor: 545/03 EKSPLOITASI/EKONOMI/V1I/2008tanggal 23 Juni 2008 Tentang Surat Ijin Kuasa PertambanganBatubara Eksploitasi PT.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk nexian NX G522 warna Hitam; 1 (Satu) buah topi warna abuabu hitam, bermotif gambar kartun kepalabertuliskan PIMP your Pantsmanusia berkumis;Dikembalikan kepada Herni Sulasih Alias Dika Alias Boyen Alias Neni AliasNanda Binti Slamet Minarto; 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna hitam no pol R2124 KC;Dikembalikan kepada Gono Alias Gowo Bin Yatin; 1 (Satu) buah helm merk ink warna hitam;Dikembalikan kepada Kuryati Alias Kurni Binti

saksikorban;Bahwa tujuan terdakwa membawa saksi korban pergi ke Bumiayu karenasaksi korban dan terdakwa samasama takut ;Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Pwt Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut : 1 (Satu) unit Handphone merk nexian NX G522 warna Hitam; 1 (Satu) buah topi warna abuabu hitam, bermotif gambar kartun kepalabertuliskan PIMP

dengankesalahannya ;Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkanTerdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara iniberupa: 1 (Satu) unit Handphone merk nexian NX G522 warna Hitam; 1 (Satu) buah topi warna abuabu hitam, bermotif gambar kartun kepalabertuliskan PIMP

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk nexian NX G522 warna Hitam; 1 (Satu) buah topi warna abuabu hitam, bermotif gambar kartun kepalabertuliskan PIMP your Pantsmanusia berkumis;Dikembalikan kepada Herni Sulasih Alias Dika Alias Boyen Alias NeniAlias Nanda Binti Slamet Minarto; 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna hitam no pol R2124KC;Dikembalikan kepada Gono Alias Gowo Bin Yatin; 1 (Satu) buah helm merk ink warna hitam;Dikembalikan kepada Kuryati Alias Kurni Binti

PIMP DPRD 1 Tahun 2013 tanggal3 Januari 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan DPRD KotaPontianak No. 28 tahun 2009 tentang Pembentukan dan PenetapanFraksifraksi dalam DPRD Kota Pontianak masa jabatan 20092014,bertanda T19;Surat Bendahara DPRD Kota Pontianak tanggal 17 Maret 2015 yangditujukan kepada Mujiono serta Lampirannya, bertanda T20;Surat Tanda Penerimaan Benda/Surat Tulisan No.

PIMP DPRD 1 Tahun 2013tanggal 3 Januari 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan DPRDKota Pontianak No. 28 tahun 2009 tentang Pembentukan danPenetapan Fraksifraksi dalam DPRD Kota Pontianak masa jabatan20092014, bertanda T19;Surat Bendahara DPRD Kota Pontianak tanggal 17 Maret 2015 yangditujukan kepada Mujiono serta Lampirannya, bertanda T20;Surat Tanda Penerimaan Benda/Surat Tulisan No.

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsimasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negarayaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI)Periode 20092014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPRRIberdasarkan Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor : 31B/PIMP

/I/20102011tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaanpada Komisi DPRRI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang20102011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRRI, sertaAnggota Badan Anggaran DPRRI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor : 25/PIMP/I/20102011 tentang Perubahan Ketigabelas AtasKeputusan DPRRI Nomor: 48/DPRRI/I/20092010 tanggal 21 September2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan BadanAnggaran DPRRI Masa Keanggotaan Tahun 20092014

/I/ 20102011tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaanpada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang20102011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, sertasebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana KeputusanPimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/I/20102011 tentang PerubahanKetigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/20092010 tanggal21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan SusunanKeanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan

/I/20102011tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaanpada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang20102011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, sertasebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana KeputusanPimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/I/20102011 tentang PerubahanKetigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor: 48/DPR RI/I/20092010 tanggal21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan SusunanKeanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan

;DANKEDUAPRIMAIRBahwa Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos, selaku AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) Periode 20092014berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15September 2009 dan Anggota Komisi VII DPRRI berdasarkan KeputusanPimpinan DPRRI Nomor : 31B/PIMP/I/20102011 tanggal 21 September2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPRRIMasa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011 dari FraksiPartai Amanat Nasional (FPAN) DPRRI, serta

MENGADILI :
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Membatalkan SURAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN NO. 001 / SK Pimp / PCPc / VI /2021 tertanggal 31 Juli 2021 yang tertanda tangani atas nama : ARKANDI SARI mewakili untuk dan atas nama Perusahaan PT PERCETAAN PENYEBAR SEMANGAT ;
3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2021 karena