Majelis Kasasi maupun Majelis Judex Facti belum memeriksa secarakeseluruhan dan belum memberikan alasanalasan hukum yang jelas(regel van het objective recht) serta belum mencukupkan alasan hukumyang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184HIR;b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Judex Facti dan Majelis Kasasi.

Putusan Nomor 2092/B/PK/PJK/2017Bahwa istilan keputusan dapat diartikan secara luas dan sempit, dalamarti luas terkandung sebuah pengaturan (regel) sedangkan dalam artisempit terkandung keputusan administrative (beschikking). perbedaanantara keputusan (beschikking) dengan peraturan (regeling) adalahkeputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan kongkrit (individualand concrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum danabstrak (general and abstract).

Selain itu Para Penggugat menyanggupi untukmembayar upah atau gaji kedua anak laki laki (Yohanes Seran AliasBobo dan Leonardus Bria alias Leo) dengan cara akan memberikansebidang tanah terletak di Desa Lakulo dan hadiah atau bonusberupa Uang sejumlah Rp. 5.000.000, serta berjanji akanmembangun rumah regel ukuran 5 x 6 meter. Namun sampaidengan gugatan ini disidangkan, para Penggugat belum jugamemenuhi janjinya,5.

Dalam surat pernyataan bersama tersebut pada point 1dan 2 disepakati bahwa para Tergugat Rekonvensi sebagai bersediauntuk memulangkan anak Penggugat Rekonvensi yang bernamaYohanes Seran alias Bobo, dimana Tergugat Rekonvensi akanmemberikan hadiah berupa sebidang tanah di Desa Lakulo, danmembangun lagi sebuah rumah regel ukuran 5 x 6 Meter serta bonusHalaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT KPGberupa uang sebesar Rp.5.000.000,(lima Juta Rupiah).

Laica Marzuki, S.H.menjelaskan bahwa peraturan kebijakan dibuat oleh Tata UsahaNegara guna penjabaran peraturan perundangundangan(algemene verbindende voorschrift) apabila peraturan kebijakandiumumkan keluar (naar buiten gebracht) maka mengikat warga(burger) sebagai juridische regel (H.M.

Laica Marzuki,ibid. 5597);Bahwa menurut Majelis ternyata SE08/PJ.52/1996 tidakdiumumkan (naar buiten gebracht) oleh pihak Tata UsahaNegara maka bukan merupakan juridisch regel dan tidakHalaman 48 dari 55 halaman.

Padahal, SKBmerupakan regulasinya di luar PerundangUndangan) 22222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn cenceBahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasitidak dapat digabungkan dengan hukum pidana;Bahwa kenapa PPK ataupun Sekda takut, Ssepanjang tindakan yangdilakukan tidak bertentangan dengan paraturan perundangundangan,maka jangan takut; 2202222 22 n nnn n neeBahwa peraturan kebijakan (beleid regel);Bahwa UndangUndang Lembaga Pemasyarakatan setara denganUndangUndang

tindakanyaterjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndangyang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yangbersangkutan 22222222222 none nn nen nee neeBahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahansebuah asas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika di aturdalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadiD@ratUran; 22 nanan nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nenBahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel

Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat IIIkarena bentuknya sama yaitu berupa Berita acara (vide bukti T.2.3, danMenimbang, bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dantata usaha negara/administrasi negara dikenal produk hukum yang dihasilkanoleh Lembaga Legislatif berupa legislasi/regeling (Peraturan perundangundangan), oleh lembaga eksekutif berupa beschikking (surat keputusan)dan beleed regel

(surat keputusan yang bersifat mengatur intern), dan olehlembaga Yudikatif dikenal produk hukum yang dinamakan Vonnis(Putusan/Penetapan), yang untuk menghantarkan sekaligus sebagai dasarpembentukan atau penerbitan legislasi/regeling (Peraturan perundangundangan), beschikking (surat keputusan) dan beleed regel (surat keputusanyang bersifat mengatur intern), serta vonnis (Putusan/Penetapan), biasanyaterdapat suratsurat atau catatancatatan yang dikenal dengan nama officialreport (laporan instansi/lembaga

Tiang dan regel kayu klas II (non lokal) 1,40 M35. Pek. Lisplang kayu klas II 2/20 (non lokal) 33,00 M6. Pek. Dinding papan kayu klas II (non lokal) 1,10 M3Vil. PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI1. Pek. Baut mur kuda2 12 mm 12,00 Bh2. Pek. Baut mur kudakuda 10 mm 30,00 Bh3. Pek. Beugel sudut 16 mm 6,00 Bh4. Pek. Beugel U Plat 16 mm 3,00 Bh5. Pek. Platstreep 12,00 Bh6. Pek. Pas kunci tanam 2 slaag 4,00 Bhre Pek. Pas. Engsel pintu 12,00 Bh8. Pek. Pas. Grendel pintu 4,00 Set9. Pek. Pas.

Tiang dan regel kayu klas II (non lokal) 1,40 M35. Pek. Lisplang kayu klas II 2/20 (non lokal) 33,00 M6. Pek. Dinding papan kayu klas II (non lokal) 1,10 M3Vil. PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI1. Pek. Baut mur kuda2 12 mm 12,00 Bh2. Pek. Baut mur kudakuda 10 mm 30,00 Bh3. Pek. Beugel sudut 16 mm 6,00 Bh4. Pek. Beugel U Plat 16 mm 3,00 Bh5. Pek. Platstreep 12,00 Bh6. Pek. Pas kunci tanam 2 slaag 4,00 Bh7. Pek. Pas. Engsel pintu 12,00 Bh8. Pek. Pas. Grendel pintu 4,00 Set9. Pek. Pas.

., yaitu:a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memeriksa secara keseluruhandan belum memberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van hetebjective recht serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;b Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Alasan hukum, menurut mantan HakimAgung Retnowulan Sutantio, adalah kaidah hukum kanun (regel van hetobjectieve recht).

harus berdasarkankewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku,sedangkan sumber kewenangan Perundangundangan terdiri dari Kewenangan Atributifdan kewenangan delegasi, berbeda dengan kewenangan mandat yang tidak bersumberpada Peraturan Perundangundangan akan tetapi bentuk dari pelimpahan kewenanganyang dibuat dan dikehendaki oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangmenerima kewenangan dari Atributif dan Delegasi (dapat secara lisan maupun2 tertulis ....tertulis/oeleed regel

Menurut pasal 178 HIR Majelis Hakim diwajibkan menanganiperkara haruslan memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas (Regel van het objective recht) bahkan diharuskanmencukupkan alasanalasan hukum yang menyeluruh dan akurat (VidePasal 182, 183 dan pasal 184 HIR) ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalamputusan selain telah melanggar Pasal 45 ayat (3) berikut menjelaskan jugatelah melanggar pasal 25 Undangundang No. 4 tahun 2004 tentang pokokpokok

Karena itu dapatdikatakan bahwa Kepala BNP2TKI bukanlah pejabat yang berwenangmenerbitkan kebijakan regulasi (beleids regel) tentang penempatan danperlindungan TKI. Tindakan ini dengan terang benderang telahbertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana disebutkanpada poin 18 diatas. (Bukti P6);20. Bahwa Pasal 10 huruf a dan b, berbuny!:21.Pelaksana penempatan TKI di luar negeri, terdiri dari;a. Pemerintahb.

6597/SJ tanggal13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (videbukti : P1, P18, T1), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebutmembuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakanNasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel

Majelis Judex Factie belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempumasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.Adanya kemungkinan terjadinya penyelahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Maielis Judex Factie.

terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel

Majelis Hakim Agung Kasasi dalarn perkara ini belumada sama sekali memeriksa secara keseluruhan sertabelum ada memberikan alasan alasan hukum yang jelas(Regel Van Het Obyektive Recht), serta belum ada,serta belum memenuhi alasanalasan hukum~ yangsempuma sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 danPasal 184HIR, hal ini terbukti Majelis Hakim AgungKasasi belum sempuma di dalam menilai alat buktiHal. 26 dari 37 hal.

Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanterdakwa, melainkan pemidanaan yangdyatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapatmemperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman yang dikenakan terhadap

milik Tergugat dan 1 (Satu) buahrumah regel/semi permanen dengan ukuran lebih kurang 6 x 9M? milik Tergugat IIserta 1 (Satu) buah bangunan Kios permanen dengan ukuran lebih kurang 3 x 4M?

Oleh karena pekerjaanpembangunan jembatan Brawijaya Kediri dibiayai menggunakan APBD KotaKediri maka proyek tersebut termasuk dalam rangka pengadaan barang danjasa pemerintah sehingga peraturanperaturan tersebut adalah merupakanhukum yang memaksa (dwingende regel) yang harus diterapkan dan tidakdapat disimpangi oleh Termohon dalam memutus perkara arbitrase a quo.Namun kenyataannya dalam putusan perkara arbitrase Reg Nomor 13/ARB/BANI SBY/I/2015 tanggal 13 Mei 2015, Termohon sematamata hanyaberdasarkan

Gorontalo tidak dapat disamakandengan Perda karena Perda tergolong Regelling (peraturan) sementara SKBadalah jenisnya BLEIDS REGEL (kebijakan), selanjutnya kebijakan itu bisamenjadi FREIES ERMESSEN apabila memenuhi syarat yaitu :a. Untuk kepentingan Umum, misalnya untuk kepentingan pembangunanSekolah, Pembangunan Rumah Sakit, dll ;b.

AMIR PIOLA ISA mengambil kebijaksanaan yangtidak tergolong BLEIDS REGEL (Kebijakan) atau FREIES ERMESSEN,melainkan melakukan tindakan sewenangwenang (ULTRAVIRES), yaitudengan membuat surat Nomor : 160/DPRD/57/02 tanggal 15 Februari 2002perihal dukungan sarana mobilitas dan SKB Nomor : 112 Tahun 2002, Nomor 16Tahun 2002 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hi. AMIR PIOLA ISA selakuKetua DPRD Prov. Gorontalo dan Ir. FADEL MUHAMMAD selaku GubernurProv.