yang benar Penggugat pada tanggal 13 September 2013 sudah tidak adahubungan hukum dengan Tergugat lagi, adapun pemogokan/demonstrasi tanggal13 September 2013 yang dikatakan hak adalah tidak berdasar hukum, karenademonstrasi yang dilakukan telah melanggar aturan hukum karena tidak meminta ijininstansi terkait (kepada Tergugat), bahkan demo yang dilakukan didepan KantorHalaman 41 dari 83 Putusan No.10/G/2013/PHL YK9.10.Gubernur di Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 13 September 2013 sudah mengarahke SABOTASE

JogjaTugu Trans No. 231/JTT/B/IX/2013 tanggal10 September 2013; T.12 berupa Foto Demo yang dilakukan Penggugat yang telah melakukanpenyanderaan (sabotase) terhadap busbus Trans Jogja;T.13 berupa Surat Keterangan dari Kepolisian Polresta Yogyakarta tanggal13 September 2013; Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat bertanda T1, sampai T7 dan T9, T12,T13 adalah berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikandengan surat aslinya di persidangan, sedangkan surat bukti bertanda T8,

No. 44/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKT.PST Hal. 16 dari 34tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari berturutturut tanpa berita,walaupun sudah saya tanya via WA tapi tidak dibalas, sekalipun padatanggal 25 Mei 2018 penggugat masuk dengan membawa surat sakit 2hari, jadi 2 harinya penggugat dengan sengaja tidak masuk kerja tanpaalasan yang dapat di pertanggungjawabkan.Atas kejadian ini pula akhirnya tergugat putuskan untuk mem PHKPenggugat pada tanggal 30 Mei 2018, karena didalam ketidakhadirannya ada unsur sabotase

Point 22Force Majeure yang dimaksud dalam MOU ini adalah suatu keadaanmemaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapatmengganggu bahkan menggagalkan pelaksanaan MOU ini danpenanjijan ini seperti bencana alam, epidemi, peperangan, pemogokan,sabotase, pemberontak masyarakat, blokade, kebijakan pemerintahkhususnya dibidang moneter, kecelakaan, atau keterlambatan yangdisebabkan oleh diluar kemampuan manusiaOleh karena itu selain Tergugat maka Para Penggugat juga harusmenanggung kerugiannya

Tjkwaktu apabila melanggar peraturan dan sanksi kesepakatan yang telahditentukan bersama antara lain, angka ke4 menegaskan PHK terjadi jikatenaga kerja secara jelas dan terang secara bersamasama dan/atausecara diri sendiri melakukan perbuatanperbuatan yang merugikanpengguna jasa seperti demonstrasi, mogok kerja, sabotase, pengrusakan,anarkis, intimidasi, terror, pelecehan dan perbuatan lain yang dapatmenimbulkan ketidakharmonisan antara pekerja, perusahaan denganPIHAK KEDUA.

denganpermintaan mereka sendiri, sehubungan ketidaktaatan akan pemenuhanterhadap ketentuan peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan kesepakatanperjanjian kerjasama yang berlakukan pada lingkungan kerja dimana Pihak Keduaditempatkan secara lisan maupun tulisanMenimbang, bahwa Pihak Tergugat menerangkan pemutusan hubungankerja terjadi jika tenaga kerja secara jelas dan terang secara bersamasamadan/atau secara sendiri sendiri melakukan perbuatan yang merugikan penggunajasa sepperti demontrasi, mogok kerja, sabotase

Adanyaapi terouka dan ditemukannya bahan bakar Hydrocarbon yangberfungsi sebagai zat pemercepat kebakaran jenis gasoline yang bukanpada tempainya, hal ini menunjukkan indikasi sabotase atau upayapembakaran (arson).Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 187 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B

PHK akibat kebijakan/keputusan pemerintah;PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namun tidak=terbatas pada : perang saudara, makar, sabotase, terorisme, dansejenisnya;0.

Penggugat,yang pada pokoknya berisi rencana pengambilalihan rumah dinas dan 616 Hatanah eks proyek pabrik baja Trikora Cilegon secara sepihak, tampamemperhatikan peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku dengandiawali pengrusakan dan Penutupan = aliran air dan aliran listrik denganmenyalah gunakan kekuasaan dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalamlembar lampiran surat tersebut (vide bukti P12 b).Berkas pembayaran rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhit (Mei, Juni, Juli)sebelum adanya sabotase

Hal ini justru menunjukkanitikad tidak baik dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan, danGugatan yang diajukan Penggugat, hanya merupakan upaya Penggugatuntuk mengaburkan pokok permasalahan, dengan menuduh Tergugat bertindak di luar kewenangan, melakukan sabotase atau tuduhantuduhan lainnya yang tidak berdasar, tanpa memperhatikan, danmenyembunyikan fakta kejadian sebenarnya yang mengakar padapelanggaran dari Penggugat melaksanakan kewajibankewajibannya danmenghargai hak Tergugat berdasarkan

Oleh karenanya, seluruh dalil Penggugatyang menuduh Tergugat berbuat di luar kewenangan, sertamelakukan sabotase, adalah tuduhan yang tidak berdasar danharuslah ditolak. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila MajelisHakim menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Hal. 30 Putusan No. 477/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.4. Tuduhan Penggunaan pelanggan dan pembayaran dari pasien untukTergugat!

karyawan memasuki usia pensiun;Melakukan tindakan kriminal diluar ketentuan kesalahanberatsebagaimana tersebut diatas (point 1 s.d 8);Pensiun dipercepat/pensiun dini;Karyawan dirumahkan sementara;Karyawan telah mengarah kepada kondisi PHK, antara lainperahmendapatkan Surat Peringatan dalam kurun waktu1 (satu) tahunsebelum Kepesertaan dimulai;Kesengajaan;PHK akibat kebijakan/keputusan pemerintah;PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusionalnamun tidak terbatas pada : perang saudara, makar,sabotase

Mengenai nomor telpon relasi Tergugat merasa tidakberniat sabotase pekerjaan karena pekerjaan dijalankanberdua/bersamasama dalam tanggung Jawab dan penyelesaiannya.5.8Bahwa benar Tergugat sempat membicarakan perihal anakPenggugat ke orang lain;5.9Bahwa Tergugat dapat mempertanggung jawabkan masalahkeuangan;5.9.1Bahwa Tergugat tidak mengerti maksud gugatan Penggugat dalampoint 5.10 mengenai masalah menutupi keluarga;5.10 Bahwa Tergugat pun merasa tidak cocok lagi dengan Penggugatkarena akhirakhir

PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namuntidak terbatas pada : perang saudara, makar, sabotase, terorisme,dan sejenisnya;0. Pegawai dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut, namunpermohonan sebagai Peserta belum disetujul;p. Penggantian kekuasaan seperti pada Kabinet Reformasi;q. Karena cacat tetap atau meninggal dunia yang sudah dijamindalam polis asuransi jiwa.25.

Nomor 95 PK/Pdt.SusPHI/2018prosedur dan atau petunjuk Perusahaan dan atau sabotase atautindakan serupa yang menyebabkan gangguan terhadap operasi, prosesproduksi atau pekerjaan, telah mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian yang sangat signifikan, untuk itu tindakan Para Tergugatmerupakan pelanggaran berat dan alasan mendesak karena telahmelanggar ketentuan sebagai berikut:a) Pedoman Tindak DisiplinPerjanjian Kerja Bersama Bagian A Butir(10), Bagian B Butir (12) dan (13) dan;b) Ketentuan Pasal

PHK akibat Penggantian kekuasaan NonKonstitusional namun tidak terbatas pada :perang saudara,makar, sabotase, terorisme, dan sejenisnya;O. Pegawai dalam proses PHKatauindikasikearahtersebut, namun permohonan sebagaiPeserta belum disetujui;p. Penggantian kekuasaan seperti padaKabinetReformasi;q. Karena cacat tetap atau meninggal dunia yangsudah dijamin dalam polis asuransi jiwa.Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Padt.G.S./2020/PN Gsk26.

PKB20092011 dengan alasan Skorsingkarena Penggugat meminta danmenerima sejumlah uang dari Vendormelalui rekening keluarganya karena :Bahwa tindakan Skorsing yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahuluTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah mengacu pada Pasal75 ayat 1 PKB 20092011 tentang Pembebasan Tugas/Skorsing yangberbunyi :Huruf a : "Pekerja tidak menunjukkan atau melakukan perbaikan perilaku setelahmenerima Surat Peringatan terakhir" ;Huruf b : "Terdapat bukti kuat bahwa Pekerja melakukan sabotase

secara tertulis sebagai berikut :Terdakwa telah berdinas sebagai anggota TNI AD selama 20tahun tanpa cacat dengan penghargaan :a.b.Cc.Satya Lencana VIII Tahun.Satya Lencana XVI Tahun.Satya Lencana Seroja.Satya Lencana Dharma Nusa.Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik dalam perkarapidana maupun disiplin disatuannya sebelum perkara ini terjadi.Terdakwa masih dibutuhkan kemampuannya oleh satuan karenamemiliki kualifikasi antara lain :Penjinakan bahan peledak.Perusakan (merangkai bahan peledak / sabotase

belum tentu... karena dalam rekamantersebut syarat dengan rekayasa bahwa Terdakwadijebak daiam situasional dimana lawan dari Terdakwasudah ada niat buruk untuk melakukan sabotase murahandengan cara merekam secara diamdiam ! disini sudahdapat dinilai siapa sebenarnya yang memiiki pemikiranpicik ?

Bahwa Pertengahan tahun 2019, kondisi usaha para Penggugatmengalami kegoyahan, sepinya usaha, dan semakin ketatnya persainganusaha, belum lagi adanya sabotase karyawan yang membuka usahasendiri serta mengambil order milik Para Penggugat, membuat paraPenggugat kekurangan biaya dalam membayar angsuran kepadaTergugatI yang jumlahnya belum para Penggugat ketahui;5.

dilanjutkan oleh YayasanPancasila;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut bisa di kuasai YayasanPancasila;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Marga yang lainmengenai tanah obyek sengketa adalah milik dari Petrus Korwa;Bahwa Maklion Korwa masih diakui oleh Marga Korwa, Maklion Korwahanya dikeluarkan dari masalah tanah sengketa;Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN BikBahwa setahu saksi Maklion Korwa dikeluarkan dari silsilah Petrus Korwakarena Maklion Korwa sabotase

PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namuntidak terbatas pada: perang saudara, makar, sabotase, terorisme,dan sejenisnya;0. Pegawai dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut, namunpermohonan sebagai Peserta belum disetujul;p. Penggantian kekuasaan seperti pada Kabinet Reformasi;q. Karena cacat tetap atau meninggal dunia yang sudah dijamindalam polis asuransi jiwa.26.

Peraturan Perbankan, ruang lingkup force majeure antara lain: kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, dan bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan olehpenguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.3. Peraturan Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, ruang lingkup force majeure antaralain:@ amukan massa, dan keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tibatiba.4.

istilahkeadaan yang menghalangi, yang terdiri atasblokade,pemogokan,perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP (Izin UsahaPertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), danperaturan perundangundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yangmenghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan.Berikut ruang lingkup force majeure yang diatur dalam beberapa kontrak.1.Kontrak Karya, ruang lingkup force majeure antara lain:peperangan,pemberontakan,kerusuhan sipil,blokade,sabotase

Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 82 pemogokan, embargo, huruhara, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, dan gempa bumi.Kontrak Sewamenyewa Rumah, ruang lingkup force majeure antara lain:bencana alam, banjir, gempa bumi, atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.Kontrak Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni, ruang lingkup forcemajeure antara lain: banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.Kontrak

Termasuk di dalam forcemajeure tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer,sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran,epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan,keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuktlir, radioaktif, huruhara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatanmusuh masyarakat, keadaankeadaan lain di luar kekuasaan manusia yanglangsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaan darurat lainyang ditetapkan oleh pemerintah.Force