Kapasitas hukum semacam ini mensyaratkanorganisasi tersebut berbadan hukum stichting dan secara eksplisit dalam AnggaranDasar mencatumkan kepentingan yang serupa dengan yang diperjuangkan dalamproses beracara tersebut dan apabila kepentingan yang diperjuangkan bertolakbelakang dengan misi organisasinya, maka hak standing tidak akan diberikan.Dalil yang didasarkan pada kepentingan yang sungguhsungguh sincere interesttidaklah mencukupi, walaupun organisasi tersebut didirikan sudah cukup lama sertasangat

diperkuat lagi dengan hak fundamentalwarga negara yang tidak dapat ditawartawar lagi sehingga formalitasdan substansi penyelenggaraan pendidikan itu harus sejalan, selarasHalaman 73 dari 137 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN Kis74dan koheren dengan paradigma pendidikan yang diamanatkankonstitusi UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa oleh karena itu badan hukum (sebagai perpanjangan tanganfungsi pemerintah) yang tepat digunakan untuk menyelenggarakanpendidikan itu adalah yayasan (stichting

di luarpengadilan;Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta bendahibah dari NV.H.M.B (akte hibah);Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum;Bahwa selain itu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 mengembalikan yayasan pada fungsi sosial, yangmerupakan fungsi idiil yayasan yaitu bertujuan di bidang sosial,keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;Bahwa sejarah hukum berlakunya Yayasan yang di dalam bahasaBelanda disebut Stichting

Mandar Maju, 2000, halaman 56 dan halaman 79, yangsecara jelas dikutip sebagai berikut:Halaman 56:"Badan Hukum (rechtpersoon) ini dapat berupa suatu Negara, suatu daerahotonom, suatu perkumpulan orangorang (corporatie), suatu perusahaan atauharta benda yang tertentu (yayasan, stichting);Badanbadan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidup masyarakat,dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang,dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuanperburuhan

Mandar Maju, 2000, halaman 56 dan halaman79, yang secara jelas dikutip sebagai berikut:Halaman 56:"Badan Hukum (rechtpersoon) ini dapat berupa suatu Negara, suatuDaerah otonom, suatu perkumpulan orangorang (corporatie), suatuperusahaan atau harta benda yang tertentu (yayasan, stichting);Badanbadan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidupmasyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa ataumenyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadimajikan dalam persetujuan perburuhan

Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum tidak mempunyai wewenang terikat mengesahkan badanhukum perkumpulan (vereniging), apalagi mengambil alasanseakanakan berwenang dengan mengasumsikan badan hukumperkumpulan disamakan dengan badan hukum yayasan (Stichting)dan badan hukum perseroan terbatas (Naamloze Vennotschap),oleh karena Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanyamenyelenggarakan fungsi antara lain (a) perumusan kebijakan dibidang administrasi hukum umum; dan (b) pelaksanaan kebijakandi

Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T 9 (b),T Il 9(b),T Ill 9 (b);15.Fotocopy dari fotocopy CoOperation Agreement 13th January 1999merupakan kerjasama antara BANI dengan Hong Kong InternationalArbitration, diberi tanda T 10 (a), T Il 10 (b), T Il 10 9a;16.Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan CoOperation Agreement13th January 1999 yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah,diberi tanda T 10 (b), T Il 10 (b), T Ill 10 (b);17.Fotocopy sesuai dengan aslinya Memorandum of Understandingbetween Stichting

voor Internationale Commerciele Arbitrage enAlternatieve Geschillenbeslechting,or in its English translation, TheFoundation for International Commercial Arbitration and Alternate DisputeResolution (SICA FICA) and Badan Arbitrase Nasional Indonesia, TheIndonesian National Board of Arbitrator, diberi tanda T 11(a), T Il 11(a) dan T IIl 11 (a);18.Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Memorandum ofUnderstanding between Stichting voor Internationale CommercieleArbitrage en Alternatieve Geschillenbeslechting

Badan atau perkumpulanyang demikian itu, dinamakan Badan Hukum ataurechtspersoon, artinya orang yang diciptakan hukum.Badan Hukum, misalnya : suatu wakaf, suatu stichting,suatu perkumpulan dagang yang berbentuk PerseroanTerbatas atau N.V. dan lain sebagainya.Doktrin Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. R.

Kapasitas hukum semacam inimensyaratkan organisasi tersebut berbadan hukum Stichting dan secaraeksplisit dalam Anggaran Dasar mencatumkan kepentingan yang serupadengan yang diperjuangkan dalam proses beracara tersebut dan apabilakepentingan yang diperjuangkan bertolak belakang dengan misiorganisasinya, maka hak standing tidak akan diberikan.Dalil yang didasarkan pada kepentingan yang sungguhsungguh sincereinterest tidaklah mencukupi, walaupun organisasi tersebut didirikan sudahcukup lama serta sangat

Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum tidak mempunyai wewenang terikat mengesahkan badanhukum perkumpulan (vereniging), apalagi mengambil alasanseakanakan berwenang dengan mengasumsikan badan hukumperkumpulan disamakan dengan badan hukum yayasan (Stichting)dan badan hukum perseroan terbatas (Naamloze Vennotschap),oleh karena Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanyamenyelenggarakan fungsi antara lain (a) perumusan kebijakan dibidang administrasi hukum umum; dan (b) pelaksanaan kebijakandi

Bahwa, gugatan cacat error in persona dengan eksepsi Diskulifikasi ataugemis anhoedanigheid, yaitu Penggugat tidak memiliki legal standing danatau persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri karenaPenggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;Hak standing akan melekat pada suatu organisasi yang memiliki kapasitashukum penuh (full legal capacity), dan mengharuskan organisasi tersebutnyata berbadan hukum (stichting) serta di dalam Anggaran Dasarnyamencantumkan kepentingan yang

(lihat Buku Praperadilan PascaPutusan Mahkamah Konstitusi, kKarangan Dr.Amir Ilyas, SH, Mh danApriyanto Nusa, SH, MH, Genta Publishing Yogyakarta, 2017halaman 1416);2S: Bahwa Pemohon Praperadilan adalan Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) berbentuk Yayasan (Stichting) yang didirikanberdasarkan Akta Notaris Priyo Handoko, SH Nomor : 22 Tahun 1997dan telah bergerak dalam Bidang Pelayanan Hukum dan AdvokasiHak Asasi Manusia di Tanah Papua, dengan kantor yangberkedudukan di Manokwari, Provinsi Papua Barat

tidak dapat menjalankan tugastugas Yayasan kataPenggugat, dan selanjutnya dalam gugatan a quo tersirat makna hanyaPenggugat sendiri sebagai penguasa atau juragan jengkol yang tetap beradadalam didalam Yayasan tersebut sekalipun Penggugat tidak punya saham ataumodal dalam yayasan tersebut dan pendatang baru dalam yayasan dimaksud,dan selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menganggap para PendiriYayasan yang tersebar dalam organ Pembina, Pengurus dan Pensawas yangtelah banyak berjasa sejak Yayasan (Stichting

APCO INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan diJakarta, berkantor di World Trade Centre, Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav 2931, Jakarta;MONIQUE SOESMAN, bertempat tinggal di NUFFIC (d/hNetherlands Education Center), Citra Graha Lantai 7 ruang 702,Jalan Gatot Subroto Kav 3536, Jakarta;NUFFIC (d/h Netherlands Education Centre) suatu yayasan(Stichting) yang didirikan menurut hukum kerajaan Belanda,yang dalam melakukan kegiatannya di Indonesia

(lihat Buku Praperadilan PascaPutusan Mahkamah Konstitusi, kKarangan Dr.Amir Ilyas, SH, Mh danApriyanto Nusa, SH, MH, Genta Publishing Yogyakarta, 2017halaman 1416);2S: Bahwa Pemohon Praperadilan adalan Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) berbentuk Yayasan (Stichting) yang didirikanberdasarkan Akta Notaris Priyo Handoko, SH Nomor : 22 Tahun 1997dan telah bergerak dalam Bidang Pelayanan Hukum dan AdvokasiHak Asasi Manusia di Tanah Papua, dengan kantor yangberkedudukan di Manokwari, Provinsi Papua Barat

Lagi pula status tanah yangmenjadi tapak bangunan sekolah tersebut masih berstatus milik Negara ;Bahwa dengan berdirinya Yayasan yang dibentuk oleh Penggugat (waktuitu kKetuanya H.M Nuddin Lubis (alm) adalah untuk mengurus PerguruanNahdlatul Ulama, maka secara yuridis ada pemisahan secara struktutraldan organisasi antara Penggugat selaku badan hukumberbentukPerkumpulan (Vereeniging) dengan Tergugat selaku badan hukum(Stichting).

Kapasitas hukum semacam inimensyaratkan organisasi tersebut berbadan hukum stichting dan secaraeksplisit dalam Anggaran Dasar mencatumkan kepentingan yang serupadengan yang diperjuangkan dalam proses beracara tersebut dan apabilakepentingan yang diperjuangkan' bertolak belakang dengan misiorganisasinya, maka hak standing tidak akan diberikan.Dalil yang didasarkan pada kepentingan yang sungguhsungguh sincereinterest tidaklah mencukupi, walaupun organisasi tersebut didirikan sudahcukup lama serta sangat

tidak dapat menjalankan tugastugas Yayasan kataPenggugat, dan selanjutnya dalam gugatan a quo tersirat makna hanyaPenggugat sendiri sebagai penguasa atau juragan jengkol yang tetap beradadalam didalam Yayasan tersebut sekalipun Penggugat tidak punya saham ataumodal dalam yayasan tersebut dan pendatang baru dalam yayasan dimaksud,dan selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menganggap para PendiriYayasan yang tersebar dalam Organ Pembina, Pengurus dan Pensawas yangtelah banyak berjasa sejak Yayasan (Stichting

atas nama SARDJONO HADI SISWOJO di atasTanah Negara bekas Tanah Partikelir Eigendom VerpondingNo. 3645 atas nama Stichting Seng Gwan Liep Kie,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa TengahNo. SK.DA.II/HM/1993/1977 tanggal 17 Januari 1977.b. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 42/IV/51/1995/J1995 tanggal3 April 1995 oleh PPAT Angelique Widjaja, SH., Sertipikat HakMilik No. 945/Sambirejo beralih kepada HARTONO WIDJAJAdh. NA THIAM HOK.c.

Bahwa, Yayasan dalam Belanda disebut stichting sebelum lahirnya UUYayasan belum ada pengaturannya, baik dalam Burgelijk Wetboek (KitabUndangUndang Hukum Perdata) maupun dalam undangundang khusus,hanya sepintas disebut dalam beberapa pasal antara lain pada pasal 365Burgelijk Wetboek(B.W) pasal 236 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) danpasal 2 ayat 7, pasal 102 (Peraturan Kepailitan).Meskipun belum ada pengaturannya, yayasan diakui badan hukum olehyurisprudensi.Setelah lahirnya UU 16/2001 jo UU 28

AHUAH.01.08620 tertanggal 26 Juli 2011, perihal YayasanKesuma Abdi Nusa ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; : Akta Stichting No. 29 tertanggal 13 Mei 1935 dibuat dihadapan Meester Adrian Hendrik van Ophuijsen, Notarisdi Batavia pada waktu itu, (fotocopy dari fotocopy) ; : Berita Acara Rapat Yayasan Seng Bin Hak HauwNomor :. 159 tertanggal 19 Juni 1991, dibuat di hadapanMohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta, (fotocopysesuai dengan aslinya) ; 867.8.9.Bukti TIL. Int Bukti TIL. Int Bukti TIL.

Dapat diinformasikanbahwa actio popularis di Negeri Belanda sejak 1 Juli 2005 telah dihapus(Stichting Greenpeace Nederland); 8. Bahwa berdasarkan maksud sebagaimana dijelaskan dalam angka 4, 5, dan6 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (i) Peraturan hukum acara perdata bersifat imperatif (memaksa),sehingga ketentuanketentuan dalam hukum acara perdata tersebutharus ditaati oleh para pihak dan hakim yang menangani perkara terkait;(ii) .