dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritasBuku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modernberbasis elektronik.Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM),Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBMserta Manajemen Anti SuapSAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, sertaManajemen Anti Suap

Selain itu, belum semuaanggota Tim Penilai tersertifikasi.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/II/2019 tentangPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WilayahBebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi BersihMelayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap.

Mahkamah Agung jugaakan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untukmenyiapkan kebijakan standardisasi dan integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuksemua lingkungan peradilan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARI PURNAMA BIN SUAP) dengan Pemohon II (LIMLIM HALIMAH BINTI HADIM) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat

Adapun alasannyasebagai berikut :Bahwa sangat jelas dan nyata Tergugat dalam tindakan penyelidikan dan/ataupenyidikan telah menyita barang bukti berupa; tas kertas merah berisi uang sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), pecahan Rp. 100.000, (seratusribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagaiuang suap yang diserahkan oleh PUGUH WIRAWAN (tersangka lain) kepadaPenggugat.

Dimana uang sejumlah tersebutmenurut Tergugat sendiri diserahkan (sebagai suap) oleh Tersangka lain (dalam berkaspidana lain) atas nama, PUGUH WIRAWAN kepada Penggugat kala itu.

Putusan No. 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.1414dalam perkara tindak pidana korupsi (suap), seperti dalam tuduhan/sangkaan yangdialamatkan oleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa oleh karena hukum acara yang dipergunakan oleh KPK (Tergugat a quo) adalahjuga UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (vide Pasal 38ayat (1) jo. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK).

Makaberdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHAP, barangbarang yangseharusnya disita oleh Tergugat sebagai Barang Bukti dalam penyidikan dugaan tindakpidana suap yang dilakukan oleh Penggugat hanyalah dikenakan terhadap barangbarang yang terkait, tersangkut paut, diperoleh, dipergunakan, diperuntukkanmelakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsungdengan tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan.

Putusan No. 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.18181dugaan tindak pidana suap yang disangkakan kepada Penggugat dalampenanganan penjualan asset PT. SCI (dalam pailit). Karenanmya tindakanTergugat tersebut bertentangan dan menyimpang secara substansial darimaksud dan kehendak ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHAPtersebut maupun landasan operasional ketentuan Pasal 28 UU PemberantasanTindak Pidana Korups itu sendiri.

Menyatakan barang bukti:Sebagaimana daftar barang buktiNomor 1 s/d Nomor 24Nomor 26 s/d Nomor 87Nomor 89 s/d Nomor 167Seluruhnya terlampir dalam berkas perkaraNomor 25, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiritanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima jutarupiah), pengirim LIVI YUNITA YUNUS penerima atas nama GNCDirektorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644.Berita Setoran Dari LIVI YUNITA YUNUS kasus Suap Gorontalo.Nomor 88, berupa: 1 (satu)

BeritaSetoran Dari LIVI YUNITA YUNUS kasus Suap Gorontalo.26. 2 (dua) Lembar copy Surat dari Lisna Alamri tanggal 5Maret 2014 kepada John Quin dan Robin Widdup yangditandatangani oleh Lisna Alamri;27. 1 (satu) lembar copy Consolidated Statement ofComprehensive Income For the year Ended 31 Desember 2014.28. 1 (satu) lembar copy Print out From John Quinn To RossPearson tanggal 13 April 2014 jam 4:23 PM;Hal. 7 dari 31 hal. Put.

Keterangan:pengembalian uang perkara suap.89. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Dokumen KUD DHARMATANI Nomor BH: 1811C.BHA//P tanggal 5 Desember 1989 NIK:7503050010001 Hj. UNS MBUINGA, S.Pd.90. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Dokumen KUD DHARMATANI Nomor BH: 1811C.BH/V/P tanggal 5 Desember 1989 IDRISKADJI.91. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Data PendukungPenyelesaian Masalah KUD Dharma Tani.

Berita Setoran Dari LIVI YUNITAYUNUS kasus Suap Gorontalo. Nomor 88, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bankMandiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13Mei 2016 nama pengirim SAHRUN TANGAHU, penerima GNCDirektorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Keterangan: pengembalian uang perkara suap.

Nomor 169, berupa: 1 (satu) lembar FC aplikasisetoran/transfer Bank Mandiri atas nama pengirim OLIS ERAKU15004 1500456 1500410 57 12 13/05/2016 9:25:29 AM 1101,CASH IDR 45,000,000.00 DR, Kasus suap Gorontalo Nomorrekening 0700006524644 (BARESKRIM POLRI), JUMLAHSETORAN Rp45.000.000,00 terbilang EMPAT PULUH LIMA JUTARUPIAH, penyetor OLIS ERAKU (ditandatangani).Dirampas untuk negara.5.

,Bahwa Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori suap. Pasal iniadalah pasal suap aktif yaitu melarang perbuatan pemberian suap kepadasubyek khusus yaitu hakim.

Suap yang dilakukan dengan pasal ini adalahsama dengan suap dalam pasal yang lainnya hanya saja suap ini memilikimaksud dengan maksud mempengaruhi hakim dalam menangani suatuperkara.

Jadi pasal ini adalah pasal suap kepada hakim,sehingga kemudiantermasuk kelompok dalam salah satu pasal suap yang adadalam undangundang pidana korupsi kita.Bahwa delik ini dirumuskan secara formil artinya tidak dilarang adanya akibattertentu yang dilarang adalah suatu kelakuan tertentu.

TAPI dan M DJUFRRY, seharusnya yangditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu adalah pelaku suap sebenarnyayakni SAHRIN HAMID, MUKHLIS TAPI TAPI dan M DJUFRRY yang secarabersamasama merencanakan dan melakukan tindak pidana suap terhadap M.Akil Mochtar.

(suap) tersebut terpengaruh oleh pemberian dari si pemberisuap, sehingga tidak terlalu penting untuk dibuktikan apakah denganadanya pemberian (suap) tersebut hakim benarbenar terpengaruh.Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015.

Saksi yang membuka identitas pelapor.Bahwa benar Ahli menerangkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan secara limitatifpengertian tentang suap dan gratifikasi.e Kata suap ditemukan pada rumusan Pasal 1, 2 dan 3 UU Nomor 11 Tahun1980 tentang Tindak Pidana Suap.e Pasal 1 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Yang dimaksud dengantindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana

(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.e Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU 20/2001 menyebutkan bahwa : Yangdimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam artiluas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 12 wisata, pengobatan cumacuma, dan fsilitas lainnya.

Gratifikasitersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri danyang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpasarana elektronik:Dari rujukan dan rumusan kalimat di atas dapat dimaknai dan diketahuibahwa:e suap merupakan perbuatan memberi atau menerima sesuatu atau janjidengan sesuatu imbalan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuatsesuatu dalam tugas seseorang yang berlawanan dengan kewenanganatau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.e Pada tindak pidana suap

adalah pemberian seseorang kepada pejabat karenaadanya komitmen antara yang memberi dan yang menerima; Bahwa Jika komitmen dalam suap itu tidak dilakukan, maka hal itu menjadipenipuan atau gratifikasi; Dalam UU Pemilu telah diatur secara knusus mengenai subyek hukum yangmasuk didalam UU tersebut dan tempusnya harus dalam masa Pemilu,sehingga apabila subyek hukum tidak termasuk dalam UU Pemilu makadigunakan UU yang lain meskipun tempusnya dalam masa Pemilu; Bahwa Niat seseorang dalam Suap atau Gratifikasi

harus diliat dahuluapakah ada komitmen di dalamnya atau tidak; Bahwa unsur suap adanya perjanjian memberi dan menerima ada yangdisepakati: Bahwa apabila seseorang yang menerima uang tidak ada perjanjian ataukesepakatan maka tidak masuk dalam unsur suap karena unsur suap adalahkesepakatan ; Bahwa saya ahli dibidang hukum pidana; Bahwa penyelenggara negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah; Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan

kuselesaikan masalahmu lalu saksi koroban menjawabmasalah apa bang selanjutnya terdakwa mengatakan sekarangbegini aja dek kita selesaikan dengan apa, dengan kertas atau denganuang karena merasa takut lalu saksi korban mengeluarkan uang daridompetnya sebanyak Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) danmenyerahkannya kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakankepada saksi korban okelah dek berarti Kamu menyuap saya, ini akansaya jadikan barang bukti bahwa kau menyuap saya yang dijawaboleh saksi korban suap

Karenaaku diogab aku kasih uangku bang duaratus ribu, tapi bang setelah uang ituaku kasih sama dia lalu dia bilang kau mau suap aku lalu aku jawab bang,aku gak punya uang lagi tpia karena aku takut maka aku ngambil dompetaku dan membuka terus kutunjukkan ama dia tapi dia langsung mengambiluang tujuh ratus ribu yang ada dalam dompetku, habis itu aku langsungpergi bang pulang tapi diikutinya juga dari belakang, setelah itu saksiPutusan No.331/Pid.B/2013/PN.PMS Halaman 7 dari 17 Halamanbertanya kepada

apa bang selanjutnyaPutusan No.331/Pid.B/2013/PN.PMS Halaman 9 dari 17 Halamanterdakwa mengatakan sekarang begini aja dek kita selesaikan denganapa, dengan kertas atau dengan uang karena merasa takut lalu saksikorban mengeluarkan uang dari dompetnya sebanyak Rp.200.000,(duaratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa tetapi terdakwamengatakan kepada saksi korban okelah dek berarti kamu menyuap saya,ini akan saya jadikan barang bukti bahwa kau menyuap saya yang dijawaboleh saksi korban suap

kuselesaikan masalahmu lalu saksi korban menjawabmasalah apa bang selanjutnya terdakwa mengatakan sekarang begini aja dekkita selesaikan dengan apa, dengan kertas atau dengan uang karena merasatakut lalu) saksi korban mengeluarkan uang dari dompetnya sebanyakRp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa tetapiterdakwa mengatakan kepada saksi korban okelah dek berarti kamu menyuapsaya, ini akan saya Jadikan barang bukti bahwa kau menyuap saya yang dijawaboleh saksi korban suap

Terhadap Dasar Hukum Gugatan/ Posita / FundamentalPetendi ;> Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat Tidakmemenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUPerdata tentangsyarat sah nya suatu Perjanjian;> Bahwa dalildalil dalam Sura gugatan ParaPenggugat lebin mempersoalkan kepada Tindak PidanaPenipuan (Ssebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP)dan Tindak Pidana Suap Menyuap (Sebagaimana diaturdalam Pasal 209 KUHP);> Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tidakjelas/kabur karena dalam Surat Gugatan, Para Penggugatmenggabungkan

Bintoro Haryadi Apt, telahmenyepakati Uang Suap untuk menjadi CPNS adalahsebesar Rp. 150.000.0000, (Seratus lima puluh jutarupiah) per orang/per Penggugat, denga catatan bahwaRp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah)diserahkan/dibayar di depan dan 75.000.000, (Tujuhpuluh lima juta) setelah SK CPNS diterima ParaPenggugat;Bahwa Kesepakan yang dilakukan Para Penggugat dengan Drs.Bintoro Haryadi, Apt (Alm), Sesungguhnya adalah termasuk dalamkategori SuapMenyuap karena mengandung janji atau hadiah

bagiPara Penggugat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),sebagaimana diatur dalam;= Pasal 209 KUHP dan 210 KUHP tentang sanksi Pidanabagi yang memberi Suap; Pasal 418, 419 dan 420 tentang sanksi Pidana bagiPenerima Suap;Bahwa praktek suap penerimaan CPNS tentunya tidak sejalandengan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) diHalaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN TlIgnegeri ini.

Salah satu cara dengan memberi pembelajaran kepadamasyarakat bahwa praktek suap itu merupakan praktik yang Illegal /Melanggal Hukum dan Pelaku Suap harus di berikan sanksi pidana.Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugatdengan Drs. Bintoro Haryadi, Apt (Alm), menurut pendapat ParaTergugat telan masuk dalam Kategori SuapMenyuap, sehinggaselayak nya Para Penggugat diberikan sanksi Pidana atas perbuatanSuap yang dilakukan nya;5. Jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat No.4 ;a.

Jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat No.15 ;Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN TlIgMenurut pendapat kami / Para Tergugat, Para Penggugat lah yangtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Penggugatdi duga telah melakukan praktek Suap Menyuap dengan Drs. BiantoHaryadi Apt. Oleh karena nya Para Penggugat dapat diproses di dugatelah melakukan tindak Pidana SuapMenyuap;17. Jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat No.16 ;a.

. : ilMng ONVuVa ONVUVE ui ventermee sets & @ ee ROAR EE SAE EDS CRS He jeBGbuejaw yeja Buek aIM' a/Y INWNd OZOZ je6Bue,"*~ wey eped Jseuaq :qqs uexbuesauawai ttl) 6~=60C~CCOCSS SWE REM EFA GTA Gewese mea Gof AO IRD es eiaminmin mm yeweye * ">" ** ewebe uendweled / 1y4eI14e : UIWWEa5pecs suap ccs yey By yedwey ' uy '1 Is ISHES Inwify * 1 vata AF" herr i ohn. ceeueBue) epuel ueBue epuel) VHONVSYSAI yep uendwaied / Hele Buesoes depeus9 uUeeSsyaWwed UBYNYeoW: nyueq jebeqas UeyHuessuawCr iCe ee ee me

dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritasBuku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modernberbasis elektronik.Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM),Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBMserta Manajemen Anti SuapSAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, sertaManajemen Anti Suap

Selain itu, belum semuaanggota Tim Penilai tersertifikasi.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/II/2019 tentangPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WilayahBebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi BersihMelayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap.

Mahkamah Agung jugaakan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untukmenyiapkan kebijakan standardisasi dan integrasi SAPM,Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK danWBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuksemua lingkungan peradilan.

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannyaMenimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung yang dimaksud dengan padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukanHal 25 dari 36 halaman perkara No. 23/Tipikor/2012/PT.Bdgsesuatu dalam jabatannya adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikapbatin si pembuat ketika hendak menerima hadiah atau janji (suap

Dalam hal ini ada dua bentuk alternative kesalahan si pembuat dalammenerima hadiah atau janji (suap) tersebut, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan.Kesengajaan dalam hal pegawai negeri menerima hadiah atau janji berupa diketahuinya bahwahadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya, sedangkan kealpaan adalah si pembuat patut menduga bahwahadiah atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya

Bahwa si pemberi suap AZRI bin ABDULLAH tidak dapat dihadirkan olehpenyidik perkara a quo dikarenakan telah melarikan diri.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa Terdakwadalam hal ini tidak tergerak oleh karena adanya perbuatan aktif dari si pemberi suapdan pembuktian atas peran serta aktif dari pemberi suap untuk menggerakkanTerdakwa menjadi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan perakara a quo, sehingga Terdakwalah secara aktif telah menggerakkan dirinya sendiri

turut serta melakukan.Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primairdiatas mengenai unsur kesatu, kedua dan ketiga telah dinyatakan telah terpenuhi, maka secaraHal 27 dari 36 halaman perkara No. 23/Tipikor/2012/PT.Bdgmutatis muntadis dianggap bahwa unsurunsur tersebut telah terpenuhi pula dalam dakwaanSubsidair ; Menimbang, bahwa mengenai unsur yang keempat dari dakwaan Subsidair inidapat dibuktikan dari faktafakta yang terungkap sebagai berikut : Bahwa pemberi uang (suap

dengan dilaksanakannya penangguhan penahanan terhadap AZRIbin ABDULLAH, maka Terdakwa dan saksi BRUSEL DUTA SAMODRA selaku Penyidiksesuai dengan kewenangannya, seharusnya memenuhi dan melaksanakan ketentuan yangdinyatakan dalam hal adanya penangguhan penahanan, hal mana tidak dilaksanakannya ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana alasanpenjatuhan pidana atas adanya kesalahan Terdakwa mengenai dikabulkannya penangguhanpenahanan yang diminta oleh si pemberi uang (suap

Untuk terwujudnya korusi menerima suap samasama tidak memerlukansyarat Orang yang menerima suap telah melakukan atau tidak melakukansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.Sedangkan perbedaanya sebagai berikut1.

Terjadinya korupsi menerima suap menurut pasal 11 tidak adahubungannya dengan terjadinya korupsi menerima suap pada 5 ayat (1)huruf a akan tetapi, terjadinya korupsi menerima suap pasal 12 huruf asetelah terjadi korupsi permberian Pemberian Suap menurut pasal 5 ayat(1) huruf a.Pendapat Prof. Dr. Jur.

MUDZAKKIR, S.H., M.H. yangtelah memberikan pendapat berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :65 Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan

kepada umum ; Bahwa Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada ke Pegawai Negeri Sipil /Penyelenggara Negara Bahwa pemberian suap tersebut dimaksudkan agar yang disuap berbuatsesuatu ; Bahwa sebagai obyek penerima suap harus Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara dan pasal tersebut tidak bisa dikenakan kepadaOrang yang bukan PNS ; Bahwa pada intinya isi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 adalah setiapOrang yang memberikan hadiah kepada PNS ; Bahwa Janji pengertiannya hampir mirip pada penipuan yaitu sesuatuyang

menurut pasal 13 adalah termasuk suap aktifdimana sifatnya sama dengan pasal 5 dan pasal 6 Undangundang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 oleh karena tidak disebutkan kualifikasi pembuatnya dalam hal ini siapa85saja dapat melakukan tindak pidana suap aktif;Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang majelis akanmerujuk kepada pembuktian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayang merupakan subjek hukum dalam dakwaan kesatu diatas, maka

No. 3 Tahun 1971) antara jenisjenis tindak pidanasuap aktif selalu berpasangan dengan jenisjenis suap pasif, yang artinyajika si penyuap dipidana melanggar pasal yang sesuai, maka pegawainegeri menerima suap dipidana juga dengan pasal yang sesuai tidakmungkin hanya mempidana salah satu saja.

UndangUndang RI No. 3Tahun 1971 tetap mempertahankan konsepsi penyuapan KUHP bahwaorang yang memberi suap dan menerima suap keduaduanya dicelakanUndangUndang dan semuanya patut dipersalahkan dan samasamadibebani pertanggungjawaban pidana. Sekarang dengan UUTPK(UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999 yang diubah Undang UndangRI. No. 20 Tahun 2001) dirumuskan tindak pidana suap yang baru yangdiberi kualifikasi dengan GRATIFIKAS?

Suap sebetulnya akar kata atau kata dasar dariistilah penyuapan. Dari sudut hukum pidana penyuapan dibedakan antarapenyuapan aktif, yang artinya memberikan suap yang dipersalahkan adalahyang memberi suap, dan penyuapan pasif, yang artinya yang dipersalahkandan dipidana adalah yang menerima suap. Dari sudut hukum pidana yangsemula dari KUHP objek penyuapan itu ada 2, ialah : gift (asal katanyageven) dan beloften.

Namun kelemahan menyangkakan ataumendakwakan Pasal 12B, kalau berdasarkan pada konsepsi penyuapandimana harus mempersalahkan terhadap baik penerima Ssuap maupun yangmenerima suap, maka sulit untuk menyangkakan dan mendakwakan sipemberi uang sebagai melakukan pemberian suap, karena tidak terdapatpasangan dari Pasal 12B.

Balsadia Permina P ia: Bahwa uang yang terdakwa terima bukan merupakan suap maupungratifikasi, melainkan pinjaman untuk kepentingan Pilkada yang diserah oleh Pepen Permana Yuda, ST.

suaminya mempunyai anak4 ( empat ) yang bernama : Putu Heni, perempuan, Kadek Nenni,perempuan, Ni Komang Sri Wahyuni, perempuan dan Ketut Agus DeddiWirasetiawan, lakilaki ;Bahwa saksi tahu, anak Pemohon yang nomor 3 yang bernama NiKomang Sri Wahyuni, perempuan, lahir tahun 1975, sekarang dalamkeadaan sakit dan kondisinya tidak bisa diajak bicara meskipun secarafisik seperti orang sehat tetapi anak Pemohon tersebut tidak bisamelakukan perbuatan secara sendiri, harus dibantu termasuk makanharus di suap

kenal dengan suami Pemohon dan ke empat orang anakPemohon tersebut ;Bahwa saksi tahu, anak Pemohon yang No. 3 bernama Ni Komang SriWahyuni, perempuan, lahir tahun 1975, sejak kecil menderita sakit yangawalnya sakit epilepsi tetapi sekarang kondisinya tidak bisa diajak bicaraHalaman 6 dari 15: Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2016/PN Dpsmeskipun secara fisik seperti orang sehat tetapi anak Pemohon tersebuttidak bisa melakukan perbuatan apapun jadi seperti bayi yang harusdibantu termasuk makan harus di suap

2 ( dua ) orang adik yang bernama : NiKomang Sri Wahyuni, perempuan, lahir di Denpasar, 15 November 1975Halaman 7 dari 15: Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2016/PN Dpsdan Ketut Agus Deddi Wirasetiawan, lakilaki, lahir di Singaraja, 06Desember 1980 ;Bahwa adik saksi / anak Pemohon yang nomor 3 yang bernama NiKomang Sri Wahyuni, perempuan, lahir di Badung, 15 November 1975,sekarang dalam keadaan sakit dan kondisinya tidak bisa diajak bicara,untuk mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu, makan harus di suap

danseterusnya ;Bahwa Judex Facti telah mengambil alih pertimbangan Majelis HakimPeradilan Tingkat Pertama yang sebenarnya telah keliru dalam penerapanhukumnya khususnya :Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ke 2 yaitu Hadiah atau Janjitidak harus terpenuhi semua oleh Terdakwa, apabila salah satu elemen tersebuttelah terpenuhi salah satunya baik itu hadiah ataupun janji, maka unsur tersebutdinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri yangmenerima suap

Selanjutnya dalam kalimat "atau yangmenurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, kata ganti nya dalam kata jabatannyamenunjuk pada pegawai negeri yang menerima suap.

perkara a quo, karenapertimbangan tersebut kontradiktif dimana satu sisi menyatakan penarikan biayaPRONA tersebut berhubungan dengan jabatan dan kewenangannya,sedangkan di dalam pertimbangannya yang lain menyatakan Kepala Desaselaku Panitia A PRONA hanya bertugas untuk mengawasi danmengkoordinasikan sirkulasi data atau berkasberkas peserta PRONA,sedangkan pengertian "diketahui atau "patut diduga sulit dibuktikan daribeberapa faktor obyektif yang ada mengenai pemberian itu dan hubunganantara pemberi suap

dan penerima suap yang dibentuk menjadi bukti petunjuk(Pasal 188 KUHAP), bahwa selain kesadaran atau patut menduga pada batin sipembuat atas pemberian hadiah dikarenakan memiliki kekuasan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, bahwa jelas dalampersidangan telah terungkap fakta jika Terdakwa dalam pelaksanaan PRONA diDesa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang selaku Panitia APRONA hanya bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan sirkulasidata atau berkasberkas peserta PRONA

;Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana terurai diatas, maka Jelashubungan hukum dalam perkara a guo, pemohon, pelapor, saudaraHaryono dkk. dan oknumoknum kepolisian yang terlibat bukanlah termasuktindak pidana umum (penipuan) melainkan tindak pidana khusus dalamhubungannya dengan masalah perbuatan melawan hukum, yaitu tindakpidana korupsi (Suap) dalam hal penerimaan anggota kepolisian tahun 2018dan tahun 2019;KESIMPULANBahwa, berdasarkan uraian daitas maka penerbitan atas surat penetapantersangka

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan hubungan hukum perkaraa quo bukanlah termasuk tindak pidana umum (penipuan) namun tindakpidana khusus dalam hubungannya dengan masalah perbuatan melawanhukum, yaitu tindak pidana korupsi (Suap), artinya pemohon tidakmemahami aturan antara hukum perdata dan pidana, dibuktikan denganadanya perbuatan melawan hukum yang dihubungkan dengan tindakpidana khusus yaitu korupsi, sehingga hal ini tidak perlu ditanggapi;5.

penyertaan;Bahwa dalam suap harus ASN yang menrima suap;Bahwa penahanan Tersangka harus dilakukan sesuai dengan prosedur,apabila tidak sesuai dengan prosedur maka dapat menjadi obyekpreperadilan;Bahwa penyitaan juga harus dilakukan dibuatkan Berita Acara Penyitaan,apabila tidak ada, maka dapat menjadi obyek praperadilan;Bahwa apabila ada 2 (dua) alat bukti, maka status seorang saksi dapatdinaikkan menjadi Tersangka;Bahwa dalam delik aduan, hanya yang merasa dirugikan yang dapatmelaporkan.

Namun dalam konteks suap,percobaan penyuapan sudah termasuk tindak pidana korupsi;Bahwa dalam konteks ada seseorang yang meminta agar kerabatnyaditerima menjadi pegawai kemudian menjanjikan dan bahkan memberikansejumlah uang melalui perantara kepada panitia, maka hal tersbeut lebihcondong ke tindak pidana suap, bukan penipuan atau penggelapan.

Permohonan Praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahpenetapan Tersangka atas diri Pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B775/X1I/2019/RES LAMSEL/SPKT tanggal 31 Desember 2019, karenatidak cukup bukti dan tindak pidana yang dilaporkan bukan merupakantindak pidana umum (penipuan dan/atau penggelapan) melainkan tindakpidana khusus (Suap

Suap yangdiserahkan kepada Rachmat Sudibyo adalah lebih dari $ 1 juta.Dalam putusan tersebut tidak disebutkan jumlah yang diterima olehPEMOHON.Suap yang dilakukan oleh Innospec tersebut berkaitan denganpenyediaan Tetra Ethyl Lead (TEL), bahan kimia penting untukmembuat bahan bakar jenis premium di Indonesia. Sejak tahun 2000,PT.

Pertamina telah mengurangi produksi bahan bakar jenis premiumkarena tidak ramah lingkungan dan berkualitas rendah.Hal 5 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SelDalam Opening (seperti dakwaan di Indonesia), SFO (Serious FraudOffice) menjelaskan bahwa keterkaitan PEMOHON dengan tindakanyang dilakukan oleh Innospec adalah karena nama PEMOHONdisebut sebagai penerima suap dalam email antara pihak Innospeckepada pihakpihak yang mewakili PT. Soegih Interjaya.

Sugih Interjaya tertanggal1 April 2010 19P17Foto CopyPernyataan Tidakada Suap padaSurat KabarKompas yangdibuat olehMuhammad Syakir. 20P18Berita AcaraPemeriksaanLanjutanTersangkatertanggal 16Februari 2015yangditandatanganioleh Pemohon,Afief Y. Miftachdan Yuri LeonardSiahaan 21P19Berita AcaraPemeriksaanLanjutanTersangkatertanggal 24Februari 2015yangditandatanganioleh Pemohon danAfief Y.

Bahkan sampai saksi keluar dari KPK (2012) dugaan itu tidakbisa kita buktikan bahwa telah terjadi tindak pidana suap.. Saksi Muhammad Syakir.Bahwa saksi bekerja di PT. Sugih Interjaya sejak tahun 1996 sampai dengansekarang.Bahwa benar PT.

Syakiryang diduga memberikan suap kepada Pemohon. Jadi kita pelajarisemua dokumen tersebut akhirnya kita simpulkan bahwa perkaratersebut bisa kami tangani karena kami melihat alat bukti sudah cukuplebih dari 2 (dua) alat bukti dan kita satu tim waktu itu yakin bahwa inibisa dilakukan Penyidikan.

Suap Handoyo Seputro);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Negeri dalamdaftar catatan perkara (pasal 209 ayat(1) KUHAP)Nomor 42/Pid.C/2019/PN MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriMempawah yang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa; Nama Lengkap : Reno Bin SamsirTempat Lahir : MempawahUmur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 1 Januari 2000Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Dusun Suap

moril maupun materiil kami rasakan antara lain :1) Sebagai seorang Pamen kami merasa tidak diperlakukansebagaimana mestinya.2) Dalam setiap kesempatan yang ada seperti saat Upacara, apelbersama, rapatrapat, apel Dan Sat selalu dimunculkan persoalankami tanpa klarifikasi dudukpenjelaSannya .n nnn enon nn ence nn nnn nnn nnn nena na nnnncnns3) Kami menjalani seperti ini baru pertama4) Kami tidak melakukan tidak pidana korupsi, karena perbuatankami tidak merugikan keuangan5) Kami juga tidak melakukan suap

danTerdakwa meminta maaf sambil menyerahkan sebanyak 2 (dua) bendel BNIdalam bungkusan warna coklat bertuliskan BNI sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dalam laci meja kerja Terdakwa setelah itusaksi1 pamit pulang. 2 2222922 2Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana : 2202 2 Korupsi , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiNT Menerima suap

, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3Undangundang Nomor 11 tahun 1980, tentang Tindak Pidana Suap .