Ditemukan 2282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengudang pengurung pengoreng penanrang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1902/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ADIDAS INDONESIA
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.Oleh karena itu, PPN dari pembayaran SSP BKPTidak Berwujud sebesar Rp49.028.442,00 seharusnya dapat dijadikansebagai Pajak Masukan yang dapat di kreditkan;Kesimpulan dan Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding, sehingga pajak
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 13 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 4
  • anak dan dibantu dengan obat pengurang rasa sakityang berdosis tinggi (ANALTRAM), karena kegiatan Tergugat tidakbisa kerja dinas jauh dan berada di Banjarmasin hingga Tergugatcuma konsentrasi hanya untuk kesembuhan dan ingin berkumpuldengan keluarga kembali.9. Bahwa tidak benar selama berpisah tidak adaupaya damai dari Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PJK/2015 bahwa Terbanding berpendapat bahwa terdapat hubungan istimewa antaraPemohon Banding dengan BP Amoco Chemical Indonesia Ltd, Mitsui ChemicalInc dan Mitsui & Co, Ltd melalui hubungan kepemilikan, oleh karena itu,berdasarkan Pasal 18 ayat (38) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa:"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnyapenghasilan dan pengurang
    Kembali berpendapat terdapat hubungan istimewa antaraPemohon Peninjauan Kembali dan para penjual PX tersebut melalui hubungankepemilikan dan menurut Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal18 ayat (3) UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 Tahun 1994 danUndangUndang No. 17 Tahun 2000 (UndangUndang Pajak Penghasilan),Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) berwenang untukmenentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang
    hubungan istimewa;bahwa Terbanding berpendapat terdapat hubungan istimewa antaraPemohon Banding dengan penjual PX yaitu BP Amoco ChemicalIndonesia Ltd, Mitsui Chemical Inc dan Mitsui & Co, Ltd melalui hubungankepemilikan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (8) UndangUndang Nomor7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yangmenyebutkan bahwa:"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnyapenghasilan dan pengurang
    ditandatangani pada tanggal 7 November 1995, bahwa padaangka 5 perjanjian a quo disebutkan bahwa harga paraxylene ditentukanberdasarkan USCP (United States Contract Price) pada saat paraxylene aquo dimuat di kapal untuk setiap pengiriman kepada pembeli denganditambah atau dikurangi dengan alpha yang ditentukan setiap periode 6(enam) bulan;bahwa harga USCP a quo adalah harga paraxylene per ton termasukbiaya pengapalan bahwa alpha adalah faktor tunggal dari hargaparaxylene yang digunakan sebagai penambah atau pengurang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-06-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 23 September 2015 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : SANDY SUWANDY Alias ASUN Diwakili Oleh : Wahyu Tris Haryadi, Sh,MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : CHAU RITA SUWANDI Diwakili Oleh : Wahyu Tris Haryadi
Terbanding/Penggugat : PT. PRIMA ROBUST SUPPLY
30 — 11
  • (Empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)dimana pengembalian barang tersebut menjadi pengurang atau dikurangi daritagihan semula yang tercantum dalam Surat Tagihan tersebut diatas, sebesarRp.129.346.000. (Bukti P2b) ;Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE oleh Penggugat diikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13060020 tanggal 3 Juni 2013 dengan jumlah tagihan sebesarRp.124.887.000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AT. INDONESIA;
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keberadaan merek AT ini sudah didaftarkan baik di Jepang maupundi Indonesia (Ditjen HAKI Departemen Hukum dan HAM);bahwa berdasarkan perjanjian ini, maka Pemohon Banding berkewajibanuntuk membayar royalty sesuai dengan jenis produk yang diproduksi;bahwa atas pembayaran royalty ini sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal26 atas royalty dan sudah diakui oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal26 juga;bahwa dalam pemeriksaan tahuntahun pajak sebelumnya atas biaya royaltyini sudah diakui oleh Pemeriksa sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 5 Februari 2016 — PT. PEGADAIAN Persero VS NY. YEKTI REJEKI,
144 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diaturlain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama;Bahwa pada perusahaan Pemohon Kasasi semula Tergugat, pembayaranuang kompensasi PHK karena memasuki usia pensiun telah diatur dalamketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Kerja Bersama (PKB) Nomor3905/SDM.400324/2009 Nomor 014/DPPSP/IV/2009 tanggal 1 April 2009(Bukti T4B) menyatakan bahwa manfaat program pensiun yang iurannyadibayar perusahaan dijadikan faktor pengurang
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 01-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 512/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 1 Agustus 2016 —
25 — 1
  • sepanjang persidangan Tergugatl danTergugatll tidak pernah dapat membuktikan tentang adanya hubungan antaraHal 28 Putusan No.512/Padt.G/2015/PN.Sby.sejumlah biaya dimaksud dengan sejumlah kewajiban pembayaran yang harusdibayarkan oleh TergugatI dan Tergugatll kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena tentang adanya kewajiban pembayarandaripada Tergugat dan Tergugatll kepada Penggugat sebesar Rp.1.209.989.026,tersebut pada dasarnya tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugatll sedangkantentang adanya pengurang
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 14-02-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Clg
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat Tergugat
40 — 27
  • Clg15.16.17.Bahwa selain hutang sebagaimana tersebut diatas, secara fakta yangdapat dibuktikan kebenaranya, Tergugat telah ternyata secara sengajadatang ke Bank untuk mengambil uang atas pinjaman sebagaimanaterurai tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan totalkeseluruhan kuranglebih sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus jutarupiah), maka terhadap fakta tersebut mutatismutandis patutdiperhitungkan sebagai beban yang wajib dipertanggungjawabkanTergugat baik menjadi pengurang harta
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Wanprestasi
Putus : 25-05-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Smg
Tanggal 25 Mei 2016 — ANDREAS AGUNG SUMARLIN, ST. (PENGGUGAT) LAWAN ANDREAS RUDOLF LESMANA
143 — 18
  • Pengurang material Besi. Menurut RAB Berat Besi 2.2044. Kenyataannya Berat Besi 1.7246.d. Kolom Baja. Menurut RAB (IWF 250) 18 bh x 7 m x 29,6 kg/m, Kenyatannya (IWF 248) 18 bh x 7 m x 25,7 kg/m,e. Emper Talang. Menurut RAB keluartembok kanan kiri 1 m dari tembok, Kenyatannyanempel tembok.f. Pondasi Foot Plat. Menurut RAB 1,00 x 1,00 x 1,00 x 18 bh= 18 m3. Kenyataannya 1,00 x 1,00 x 0,20 x 18 bh = 3,6 m3.g.
    Pengurang material Besi. Menurut RAB Berat Besi 2.2044. Kenyataannya Berat Besi 1.7246.d. Kolom Baja. MenurutRAB (IWF 250) 18 bh x 7 m x 29,6 kg/m, Kenyatannya (IWF 248) 18 bh x 7 m x 25,7 kg/m,e. Emper Talang. MenurutRAB keluartembok kanan kiri 1 m dari tembok,Hal 19 dari 53 Hal Putusan No. 455/Pdt.G/2015/PN.Smg. Kenyatannya nempel tembok.f. Pondasi Foot Plat. Menurut RAB 1,00 x 1,00 x 1,00 x 18 bh = 18 m3. Kenyataannya 1,00 x 1,00 x 0,20 x 18 bh = 3,6 m3.g.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Yoyok Fiter Haiti Fewu
Terdakwa:
1.Ivo Wongkaren
3.Richard Cahyanto
4.Roni Ramdani
49 — 46
  • tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  • Menyatakan:
    1. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
    2. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir

    • Dirampas untuk Negara dan nilainya sebagai pengurang

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. OSRAM INDONESIA
38 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembatalanKetetapan Pajak dalam hal ini Surat Tagihan Pajak merupakanKeputusan yang dapat diajukan gugatan;Halaman 28 dan 29 :bahwa menurut Majelis, Penggugat tidak mencantumkan rabat dalamFaktur Pajak sehingga Dasar Pengenaan Pajak yang tercantumdalam Faktur Pajak dikenakan PPN lebih besar dibandingkan jikadikurangkan terlebih dahulu dengan rabat;bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan bahwa rabat yangtidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maka rabat tersebut tidakdapat dikurangkan sebagai Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 —
38 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembatalanKetetapan Pajak dalam hal ini Surat Tagihan Pajak merupakanKeputusan yang dapat diajukan gugatan;Halaman 27 alinea ke36 :bahwa menurut Majelis, Penggugat tidak mencantumkan rabat dalamFaktur Pajak sehingga Dasar Pengenaan Pajak yang tercantumdalam Faktur Pajak dikenakan PPN lebih besar dibandingkan jikadikurangkan terlebih dahulu dengan rabat;bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan bahwa rabat yangtidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maka rabat tersebut tidakdapat dikurangkan sebagai Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KHARISMA MAJU ABADI;
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • positif pada peredaran usaha dan koreksi negatif padaHPP dalam jumlah yang sama terkesan bahwa Pemeriksa telahberlaku adil karena kedua koreksi ini menjadi tidak berdampakapapun juga dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPhBadan yang terutang;Bahwa akan tetapi koreksi positif pada Peredaran Usaha sematamatadimaksudkan untuk mengenakan PPh Pasal 23 yang sangat besar dalamperhitungan besarnya obyek pajak PPh Pasal 23 yang terutang (atasPPh Pasal 23 Pemohon Banding juga mengajukan banding);Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
87 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. KIMBERLY CLARK INDONESIA
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengurang Penghasilan Bruto (65.409.332.497) (64.344.455.672) 1.064.876.8257. Penghasilan Neto Dalam Negeri (21.240.402.421) (17.656.450.931) 3.583.951 .4908. Penghasilan Kena Pajak (21.240.402.421) (17.656.450.931) 3.583.951 .4909. Pajak Penghasilan Terutang 0 0 010 Kredit Pajak 3.417.417.288 3.398.713.875 18.703.41312. Pajak Penghasilan yang lebih dibayar 3.417.417.288 3.398.713.875 18.703.413 Alasan Banding;1.
    Biaya Luar Usaha sebesarRp.55.519.982,00, dengan alasan sebagai berikut:1) Biayabiaya tersebut merupakan biaya yang PemohonBanding keluarkan dalam rangka mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan, dengan demikian, seharusnya biayabiaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan untukmenghitung penghasilan kena pajak Pemohon Banding;2) Pemohon Banding bersedia memberikan/memperlihalkankembali contohcontoh bukti terkait didalam persidanganpersidangan yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak;Pengurang
    Putusan Nomor 1311/B/PK/PJK/2016 3 Laba Bruto 44.737.903.3714 Biaya Dari Luar Usaha (536.723.914)5 Jumlah Penghasilan Bruto 44.201.1796 Pengurang Penghasilan Bruto (65.139.792.490)7 Penghasilan Neto Dalam Negeri (20.938.613.033)8 Penghasilan Kena Pajak (Rugi) (20.938.613.033)9 Pajak Penghasilan Terutang 010 Kredit Pajak 3.417.417.28811 Paiak Penghasilan Yang Lebih Dibayar 3.417.417.288 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.23246/PP/M.1/15/2010 tanggal 26 April 2010 yang telah berkekuatan
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 23-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1847/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 10
  • ArminarekaPerdana, sub agen diberi vocher sebanyak 22 lembar yang didalamnyaadalah namanama Tergugat, Penggugat dan anakanak;Vocher ini bisa digunakan sebagai pengurang biaya daftar umroh (1vocher senilan Rp. 3.500.000,); Tergugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat untuk pergi umrohbersamasama, tetapi ditolak baik dengan cara lisan maupun SMSdengan alasan karena travelnya dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-09-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — PT. BINASAWIT ABADIPRATAMA (a.n. PT. AGROMANDIRI PERDANA) VS DIRJEN PAJAK
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding dari perspektif aturan umum tentang PajakPenghasilan, memang diatur pemberian dalam bentuk natura (benefit in kind) tidak dapatdibebankan sebagai biaya (deductible expense) akan tetapi terdapat pengecualian yaitusesuai dengan UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 17/2000 Pasal 9 ayat 1 huruf emaka disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan ataujasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (daerahterpencil) tetap dapat dibebankan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TH INDO PLANTATIONS
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Acara Nomor: BA886/PJ.071/2009tanggal 28 Desember 2009, dijelaskan sebagai berikut: bahwa biaya Penyusutan pada SPT Pajak Penghasilan Badanadalah sebesar Rp100.535.737.814,00, sedangkan padalampiran khusus perhitungan penyusutan pada SPT PajakPenghasilan Badan, biaya penyusutan hanya sebesarRp63.138.303.888,00, karena data yang ada yang terkaitdengan biaya penyusutan hanya data tersebut; bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah membebankan biaya penyusutan padapos Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-07-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1445 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2016 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 11/PID.SUS.KOR/2014/PT. MKS
Tanggal 4 Juli 2014 — Hj. RUSDIATI RUSLI,SE.,M.AP Binti RUSLI
61 — 34
  • Republik Indonesia,menentukan sebagai berikut : Kerugian negara jika terdapat kekuranganuang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala.Bahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapatdikategorikan ataupundianggap sebagai suatu kerugian negara karenakenyataan dan fakta hukum sebagai temuan BPK besar dan jumlah uangtersebut tetap tercatat sebagai saldo (non tunai) pada Pos Bantuan danfaktanya memang tidak menjadi unsur pengurang
    1 Pasal 1 ayat (8)menentukan : Kerugian Negara jika terdapat kekuarangan uang, suratberharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun IalaiBahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapat dikategorikanataupun dianggap sebagai suatu kerugian negara karena kenyataan danfakta hukum sesuai temuan BPK besar dan jumlah uang tersebut tetaptercatat sebagai saldo (non tunai) pada pos banduang dan faktanyamemang tidak menjadi unsur pengurang