Ditemukan 1759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subtanail substansial substansiil subtansi
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 29-06-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 15-04-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 21 Desember 2016 — -PT. DAYA INTI MINERAL vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
283 — 136
  • Bahwa penerbitan objeksengketa aquo secara procedural dan subtansial telah sesuaidengan peraturan perundangundangan sebagaimana yang telahdiuraikan pada bagian awal baik dari aspek procedural dansubtansial diatas, Tergugat telah mempersiapkan pembentukankeputusan dan sudah memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua faktafakta yang relevan maupun semuakepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketigasehingga penerbitan objek sengketa aquo tidak bertentangandengan asas kecermatan; 7.5
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
241 — 962
  • Tata Usaha Negara);Halaman 97 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDGMenimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, MajelisHakim haruS mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek objek sengketatersebut dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansimaterilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupunsecara kumulatif;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangObjek objek Sengketa tersebut dari segi prosedural dan subtansial
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 09-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 9 Januari 2014 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG MELAWAN 1. BUPATI BARITO SELATAN 2. PT. DAHLIA BIRU
200 — 104
  • ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakahpenerbitan obyek sengketa a quobertentangan denganAzas Kepastian Hukumdan Azas Kecermatan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyeksengketa a quosecara subtansialtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukummengenai pengujian secara subtansial di atas maka penerbitan obyek sengketatidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum,selanjutnya penerbitan obyeksengketa
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 Desember 2017 — NANI LANI BINTI NASIUN, SAMAN BIN NASIAN MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. DRS. H. MUSA MA’RUF, M.M., 3. IWAN PRATAMA SUSANTO, 4. EL VIRA GUNA, 5. A R I F I N
196 — 146
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat lembar ke6 pointalasan menggugat butir 2 sampai dengan lembar ke12 butir 10 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan:1.Surat Keputusan Pejabat
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 24 Januari 2018 — HAJAH SAWIYAH H HASAN, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PT. SELARAS BANGUN PRIMA PERSADA
180 — 101
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugathalaman 7 sampai halaman 9 angka 9 sampai angka 13 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan :1.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
263 — 161
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur yangberakhir
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
TARMIZI
Tergugat:
BUPATI BUNGO
110 — 44
  • terbatas pada faktafakta, keadaan hukum atau suasana hukum yangmelatar belakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukanHalaman 67 dari 114 HalamanPutusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.terlebin dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkanpada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melawan hukumdan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baiksecara prosedural/formal, material/subtansial
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-09-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 10 Februari 2015 — 1.SUBRATA,2.ASEP E. HUMAEDI;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,2.PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO
58 — 28
  • Olehkarena yang dipersoalkan secara subtansial adalah bukan Sertifikatnya (sebagaiKTUN), melainkan adalah keabsahan kepemilikan tanah dengan Sertifikat HakMilik No.3383/Penjaringan a quo.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
1.YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
114 — 128
  • Oleh karena secara subtansial dari gugatan Penggugat adalahterkait dengan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yangmelakukan penumbangan pohonpohon sawit milik Penggugat, makasudah seharusnya Turut Tergugat tidak dilibatkan dalam perkara ini,melainkan melibatkan/mengikut sertakan pihak Desa/Kelurahan terkaitobjek yang menjadi sengketa, akan tetapi demi terciptannya keadilan dankepastian hokum maka Turut Tergugat beritikad baik akan mengikutikegiatan beracara ini dan menyarankan kepada para pihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, DKK VS PT. SWAKARYA ADISEJAHTERA, DKK
161 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2001, tanggal 20 Mei2002, yang kaidah hukumnya menyatakan:Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama denganperkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, makagugatan dinyatakan nebis in idem".10.bahwa dengan mendasarkan kepada kaidahkaidah hukum Yurisprudensiyang dikemukakan diatas, maka secara yuridis, gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara ini harusdinyatakan nebis in idem, karena :e dari segi hukum atau para pihaknya, secara subtansial
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 07-10-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 17 September 2013 — 1. M.SYARIEF, ST BIN MUHAMMAD AJAD 2. Ir. FAKHRUDDIN BIN MUHAMMAD AMIN PUTEH
57 — 22
  • Kalau sudahkeluar SPPBJ maka tugas panitia sudah selesai;Bahwa kesalahan administrasi dalam pelelangan ada duasolusinya, kalau bersifat subtansial bisa mengugurkan, kalaubersifat meragukan dapat dilakukan klarifikasi dan konfirmasi.Klarifikasi adalah proses meminta penjelasan terhadap halhalyang tidak jelas namun tidak boleh melakukan perubahan;Bahwa jika ada kesalahan administrasi dalam prosespelelangan maka sanksi terhadap anggota panitia ada 2 (dua),kalau dia ternyata terbukti KKN diproses pengaduan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 168/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 1 Februari 2017 — Hj. LAILATUL KAFTIAH,Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan H. SULAIMAN ADNAN,Dkk Sebagai TERGUGAT
79 — 65
  • Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu apabila orang yangditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang lain yang perludan subtansial harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sehinggasengketa yang dipusatkan dapat diselesaikan tuntas dan menyeluruh(compertiertiensive) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.621.K/SIP/1975;8.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PID.SUS-TPK /2018/PT KPG
Tanggal 1 Oktober 2018 — -. FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST
97 — 34
  • Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secarasaksama Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Memori BandingJaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Jaksa PenuntutUmum,ternyata hanya merupakan pengulangan dari Pembelaan (Pledooi) danDakwaan/Tuntutan dan tidak ada yang merupakan halhal yang baru, baik darisegi Subtansial
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARNOTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
357 — 192
  • Bahwa TERGUGAT di dalam Menerbitkan obyek Sengketa dilakukanSecara PROSEDURAL Maupun SUBTANSIAL dan telah Melanggardan Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan / atauAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik Sesuai dengan disyaratkan Ketentuan Pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor 9 tahun 2004;c.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 03-11-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 17/PDT.G/2014/PN Pol
Tanggal 14 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 42
  • sempurna dan mengikat(volleding en bindende bewyskracht) dan batas minimal pembuktiannya mampuberdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telahterpenuhi batas minimal pembuktian, namun dengan demikian nilai kKekuatandan batas minimal pembuktiannya akta di bawah tangan yang disamakandengan akta otentik tersebut di atas dapat berubah apabila terhadapnyadiajukan bukti lawan serta isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihaklawan sehingga akan terjadi perubahan yang subtansial
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
98 — 77
  • Atas permohonan itu pada tanggal1 Nopember 2017 DPRD Kota Samarinda memediasinya, dimana dalampertemuan tersebut, Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat IV menyatakantanahnya berada di Kecamatan Samarinda llir, sekarang menjadi wilayahKecamatan Sambutan, sedangkan Penggugat menyatakan tanah yangdisewa berada dahulu masuk Kelurahan Lempake, sekarang menjadiKelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, dengan demikian adaperbedaan lokasi tanah yang sangat subtansial yaitu di KecamatanSamarinda llir
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 193/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.PT.KONSTRUKSI INDONESIA MANDIRI diwakili oleh DIREKTUR UTAMA AGUS SUSANTO,.S.T
2.PT.ADIKA RAYA PERSADA diwakili oleh DIREKTUR UTAMA IR.TONY PRASETYO
3.PT. KARYA INDRA BAGUS JAYA diwakili direktur utama MAYENDRA PUJI PANGESTU
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BIDANG BINA MARGA KABUPATEN PONOROGO
2.KELOMPOK KERJA (POKJA 27) bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB.PONOROGO
3.KELOMPOK KERJA (POKJA 28) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB. PONOROGO
380 — 175
  • . : 193/G/2020/PTUN.SBY26.peserta lelang pada pengadaan pemeliharaan berkala/peningkatanjalan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPemukiman Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 serta dapatmembuktikan dirinya adalah peserta lelang yang secara proseduralmaupun subtansial telah memenuhi selurun persyaratan yangdipersyaratkan Para Tergugat sesuai Dokumen Pemilihan padamasingmasing Zona yang ditentukan oleh masing masing Pokjaselanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan bukti tersebutkepada
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Perdata Tanah
Putus : 25-06-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 12/PDT.G/2012/PN.PYK
Tanggal 25 Juni 2013 —
126 — 36
  • Hal 85 dari 113.86pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara subtansial kepada 3 (tiga) tumpak tanah yangmenjadi objek perkara a quo, dimana menurut PENGGUGAT objek perkara tersebut merupakanharta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Penghulu Bosa yang dikuasai oleh PARA TERGUGATmerupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut PARA TERGUGAT malahsebaliknya.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 04-05-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 18 Agustus 2016 — Jaus Manik dkk Vs Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Ratnawati Desa Bekalar
83 — 24
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak, yaitu apabila orangyang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang lainyang perlu dan subtansial harus ikut dijadikan sebagai Tergugat barusehingga sengketa yang dipusatkan dapat diselesaikan tuntas danmenyeluruh (compertiertiensive) sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung No. 621.K/SIP/1975;Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11Nopember 1975 ;Gugatan kurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 13-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — WALIKOTA PALANGKA RAYA VS ALDIARTO GANDRUNG, S.Pd, DK
87 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewenangan subtansial yaitu berasal dari tradisi,kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental.Wewenang diartikan kemampuan untuk melakukantindakantindakan hukum tertentu. Dalam pengertian yang lainwewenang diartikan sebagai hak untuk menjalankan suatuurusan pemerintahan. Dalam kaitan dengan otonomi daerah,wewenang dapat berarti hak dan kewajiban.