Ditemukan 2052 data
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed
164 — 81
Titian Jati adalah pak Haderin ;Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Direktur ;Bahwa yang melaporkan progress adalah saksi bersama denganTim ;Bahwa saksi dipersulit pada saat npengajuantermijn pertama ;Bahwa pak Hazairin selalu hadir dan saksi mendampingi ;Bahwa saksi pinjam bendera tetapi tidak ada beacking darieksekutif ;Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2019/PN MtrBahwa pada saat setelah selesai amplop diserahkan kepadaTerdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa membuka amplop ;Bahwa
sebelum hari Kamis saksi Sudah sering disuruh oleh pakGede untuk menghadap Terdakwa ;Bahwa setelah saksi menyanggupi untuk memberi fee , SPM laluditandatangani Terdakwa ;Bahwa pak Gede tidak mengatakan kalau tidak memberi akandipersulit Bahwa yang mengatakan tinggal kamu saja yang belumditandatangani adalah pak Gede bukan Terdakwa ;Bahwa waktu ada OTT saksi tidak tahu ;Bahwa pertama kali saksi diperiksa pada tanggal 12 Nopember2019 yang kedua tanggal 14 Nopember 2019 ;Bahwa saksi menginfokan ke pak Hazairin
permintaan dari terdakwa berupa fee proyeksebesar 8,5 % Sampai turun ke 5 % ;" Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuhpuluh tiga juta rupiah) adalah uang pinjaman saksi kepadapak Gede ;" Bahwa terdakwa adalah juga sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) atas dasar SK dari Bupati ;" Bahwa sebagai KPA terdakwa bertugas menandatanganidokumen pembayaran ;" Bahwa Tauhid adalah sebagai pelaksana pekerjaan untukpekerjaan di Pusuk Lestari ataui pinjam bendera karenaDirekturnya adalah pak Hazairin
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
sedangkanberdasarkan Notisi Audit tertanggal 23 Mei 2006 yang kami lampirkansebagai bukti dalam perkara ini dan Notisi Audit ini juga ditandanganioleh saksi ahli Hazairin Daniel, SE,AK.MM. jelas dalam laporannyadisebutkan ketiga rekanan tersebut diduga juga telah merugikankeuangan Negara, akan tetapi tidak pernah dimunculkan dan dibahasdalam laporan hasil audit investigasi dalam perkara ini padahal ke 3Hal. 22 dari 25 hal. Put.
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nama : HAZAIRIN, S.E.;Jabatan :Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;Keduanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat,Jl. Mawar Mengaku, Liwa,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 75613/18.04/VII/2016tanggal 13 Juli 2016 ;. BUPATI LAMPUNG BARAT, berkedudukan di Jalan Raden Intan IINo. 1 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada :.
32 — 5
sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEHAZAIRIN,SSH dan YAYU MULYANA,SH masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelisdengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehBURHANUDDIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,dihadiri oleh HERI SUSANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSingkawang dihadapan Terdakwa.Hakim hakim Anggota Ketua Majelis Hakim,ARIE HAZAIRIN
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHANA EKONOMI SENTOSA
Tergugat:
1.SENDY KOJOYO YAPARDI
2.Ny. OEI LIE ING
3.ONG CAN HOK
4.Ny. ELIZABETH ONGKOJOYO
5.KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH,.MH,.MKn
6.KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
132 — 206
Jkt.Utr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:PT BANK PREKREDITAN RAKYAT BAHANA EKONOMI SENTOSA, beralamatJalan Kebon Sirih No.11 LM Jakarta Pusat 10340, dalam halini dikuasakan oleh kuasanya H HAZAIRIN MANDAHIT &REKAN, beralamat di Office 88 Lt 19 Jalan Kasablanka Kav 88Jakarta Selatan 12910, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal
1.ANGGIAT A.P. PARDEDE
2.DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP, SH
Terdakwa:
RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F SILAEN
86 — 10
,M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis dan ARIE HAZAIRIN, S.H dan YAYUMULYANA, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, olehKetua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut dibantuoleh GINANDA FATWASARI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Singkawang dengan dihadiri oleh DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP., SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapanTerdakwa.HAKIM
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ARIE HAZAIRIN, SH.
34 — 8
SaksiM.HADI ATMAJA Bin HAZAIRIN, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa berwal pada saat saksi mau membeli PT yang bergerak dalam bidangpenjualan Gas elpiji dan saksi menanyakan kepada teman saksi yang bernamaAbuandaBahwa selanjutnya Abuanda menanyakan kepada temannya yang bernamaMARJUKI ARFAN dan olehnya di berikan nomor telfon terdakwa disuruhmenanyakan langsung kepada terdakwaBahwa selanjutnya saksi telfon sendiri kepada terdakwa untuk menanyakankebenaran tentang keinginan
25 — 3
HAZAIRINSSH dan YAYU MULYANA,SHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariRabu, tanggal 2 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakimanggota tersebut, dan dibantu oleh BURHANUDDIN sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, dihadiri oleh SALOMOSAING,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang,dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISARIE HAZAIRIN
36 — 5
Membebankan kepada terdakwaterdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);DemikianlahPengadilan Negeri Sibolga pada hari RABUdiputuskandalam Majelis Hakim27 APRIL 2011,musyawarahtanggaloleh kami ANTONIUS SIMBOLON, SH.MH selaku Ketua Majelis HakimARIE HAZAIRIN, SH dan DESSY D.E. GINTING, SM.M.Hum masingmasingselaku Hakim Anggota.
29 — 21
Menurut Hazairin, dengan merujukpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahanpokok untuk hidup.
162 — 30
Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam masih ditemukan sistemashobah, sementara Hazairin menggantinya dengan Dzawul Qarabah. Disamping tidak membatasi porsi yang diperoleh ahli waris pengganti, baiksendirian atau bersama dengan saudaranya berbagi sebesar apa yangdiperoleh dari yang diganti. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, porsiyang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahliwaris lain yang sejajar dengan yang diganti.
Putusan No.549/Pdt.G/2019/PA.Brbmetode pembagian sebagaimana yang dikehendaki oleh Hazairin dalamsistem kewarisan bilateral. Sementara itu, di negaranegara yang mayoritasmuslim hingga sekarang tidak memberlakukan pergantian waris atau ahliwaris pengganti.
SUHERMAN
Terdakwa:
SUTIKNO Bin SUTRISNO
87 — 25
Menurut Hazairin, dengan merujukpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahanpokok untuk hidup.
24 — 6
,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, dihadapan terdakwa;Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisARIE HAZAIRIN, S.H. SABAR PRIHANTORO., SHYAYU MULYANA, S.H.Panitera PenggantiARI,SHHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60 /Pid.B/2017/PN SkwHalaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60 /Pid.B/2017/PN Skw
51 — 46
,HASMERTI, TIN GUSTIA, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi,Halaman 2 dari 28 halaman Putusan nomor 88/PDT/2018 PT.PDGberkantor di Jin Prof Hazairin, S.H., No. 15, Belakang Balok, KotaBukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 420/ SK13.75/X /2017,tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan PengadilanNegeri Bukittinggi tanggal 11 Oktober 2017, nomor 103/Pdt.SK/2017/PNBkt. Selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat/Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut :Telahmembaca ;1.
1.HERI SUSANTO, SH
2.DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP, SH
Terdakwa:
HERMANTIONO Alias HERMAN Bin SUHARTONO
82 — 8
,M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis dan ARIE HAZAIRIN, S.H dan YAYUMULYANA, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, olehKetua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut dibantuoleh ZURAIDA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawangdengan dihadiri oleh HERI SUSANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa.HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM
KETUA,ARIE HAZAIRIN, SH.
57 — 27
Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistemhukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satuketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam danjuga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokokuntuk hidup.
62 — 15
Kebon Karet No 1328 Rt 18 Rw 05 Kel. 20llir Kec. llir Timur Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Hazairin,Lakilaki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Aman No 1986 Rt 36Rw 11 Kel Srijaya Kec. alang alang lebar Palembang, bertindakberdasarkan akta kuasa direktur No 04 tanggal 03 Oktober 2013 yangdihadapan Notaris Muhamad Isnaeni SH di Palembang, yang selanjutnyamemberikan kuasa pada Heru P. Malano, SH.
134 — 31
Hukum Islam juga berpendirian bahwa Hartayang diperoleh suami, selama perkawinan menjadi hak Suami, sedangkanistri hanya berhak atas nafkah.Menurut pakar Hukum islam, Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraoef,berpendapat bahwa Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersamadalam AlquranSudah sangat jelas bahwa Penggugat mengadaada dan tidak telitidalam petitum angka 2 dan angka 32.
28 — 4
Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Singkawang pada hari SELASA tanggal 21 Juni 2016, oleh kamiARIE HAZAIRIN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.
95 — 42
Hazairin, SH.Nomor :901 KotaBengkulu ;Dahulu sebagai pihak Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding,untuk selanjutnyadisebut sebagai : Pembanding;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : 602.1/ 1914/ B.IV/DPU/ 2014, telah menunjuk Kuasa/ Wakilnya bernama M. IKHWAN, SH, MH. dkk.Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu dengan jabatanPutusan Nomor : 03/Pdt.G/2015/PT BKLAaamanlderi 25 Halamansebagai Kepala Biro Hukum, berkedudukan di JL.