Ditemukan 1929 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung tersebutmerupakan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 14-03-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 25/Pid.B/2011/PN Menggala
Tanggal 14 Maret 2011 — WIYONO Bin MARTO SUITNYO
309
  • yang besarserta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungansebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka keduapidana yang akan dijatuhnkan pada terdakwa WIYONO Bin MARSOSUWITNYO, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwasecara finansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasakemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan esensitujuaan pemidanaan sebagai bentuk efek jera (shock therapy
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 20-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 69/PID.B/2013/PN.TBNN
Tanggal 21 Nopember 2013 — I NYOMAN KERSA
12765
  • Hal ini dimaksudkanagar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy.
Register : 02-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
229
  • knusunya yang berkaitan dengan Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akandijatuhnkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treat ment) danmemberikan shock therapy
Register : 17-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 04-10-2020
Putusan PN SAMBAS Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbs
Tanggal 1 Oktober 2020 — Terdakwa
214137
  • juga merupakan shock therapy dan treatment komprehensif yang melihataspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akanmengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat impikasi socialkemasyarakatannya ke depan, baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakatsendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif,sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai lamanya pemidanaanberdasarkan pertimbangan tersebut
Register : 04-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_10_Pid_B_2016_IG
Tanggal 28 April 2016 — _PIDANA
6826
  • Hal ini dimaksudkan agar para terdakwatidak lagi mengulangi perouatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakansuatu. shock therapy. Penjatuhan pidana lbukanlan sematamata merupakanpembalasan dendam tapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman; Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Putus : 08-12-2011 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 66/Pdt.G/2011/PN.Smda
Tanggal 8 Desember 2011 — HERYONO. A MELAWAN FREADY LIMMANTO. DKK
15230
  • Takriman danPenggugat ke Kepolisian, yang maksudnya adalah sebagai shock therapy agar Penggugat tidak betah berada/ menguasaitanah perwatasan a quo;Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illsebagaimana diuraikan di atas tentunya dapat dikualifisiersebagai perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ) yangsangat merugikan bagi Penggugat;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterialbagi Penggugat, yang dapat diperhitungkan
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung tersebutmerupakan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
135109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 128 dari 140 halaman.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakHalaman 137 dari 140 halaman.
Register : 29-06-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mre
Tanggal 4 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
594209
  • Kurniawan Spesialis Penyakit Dalam kembali, injeksi dan,dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusi darah PRC 3 kantong.dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Ngt diet cair DM, Observasi.Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00 perawatpagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGT kepada pasien.Pukul 14.15 Wib perawat melaporkan kondisi pasien menurun, pukul 14.16 Wibdokter jaga meminta perawat untuk mempersiapkan peralatan
    Kurniawan Spesialis Penyakit Dalamkembali, injeksi dan, dalam therapy extra di stop rencana diberikantranfusi darah PRC 3 kantong. dan penambahan therapi dan tindakan,Pasang Ngt diet cair DM, Observasi. Pukul 13.00 perawat mengecekulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00perawat pagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGTkepada pasien.
    Kurniawan Spesialis Penyakit Dalam kembali, injeksi dan,dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusi darah PRC 3 kantong.dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Ngt diet cair DM, Observasi.Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .
    Kurniawan Spesialis Penyakit Dalamkembali, injeksi dan, dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusidarah PRC 3 kantong. dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Notdiet cair DM, Observasi. Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00perawat pagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGT kepadapasien.
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir
    Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalamputusannya halaman 131 angka 1317, yang keliru mengartikanpertimbangan
    Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/201516.17.18.pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan Putusan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)
    Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki pbenekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir
    Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 TahunHalaman
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Halaman 124 dari 136 halaman.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
203181 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi
    Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Halaman 128 dari 139 halaman.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.
Register : 04-04-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Agustus 2016 — - Adi Supardi Alias Khairul Amri
7723
  • 6 pcs 150.000 900.000 818.181,8220 Klem pean lurus 3 pcs 150.000 450.000 409.090,9121 Klem penjepit sponge 3 pcs 250.000 750.000 681.818,1822 Kursi roda 3 unit 4.500.000 13.500.000 12.272.727,2724 Lemari instrument 3 unit 5.250.000 15.750.000 14.3818.181,8226 Needle holder 6 pcs 150.000 900.000 818.181 ,8227 Needle, suture surgeon 1/2 6 pack 38.500 231.000 210.000,00circle28 Needle, suture surgeon 3/8 6 pack 38.500 231.000 210.000,00circle29 Nierbeken 3 buah 150.000 450.000 409.090,9130 Oxygen therapy
    roda 3 unit MAK Baik/Lengkap23 Lampu Halogen/Examination lamp 3 unit Gea Baik/Lengkap Halaman 73 dari 332 perkara No. 33/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn No Nama Barang/Alat Satuan Merk Kondisi24 Lemari instrument 3 unit Lokal Baik/Lengkap25 Mata pisau bedah @100 pcs 3 box Onemed Baik/Lengkap26 Needle holder 6 pcs Meiden Baik/Lengkap27 Needle, suture surgeon 1/2 circle 6 pack Meiden Baik/Lengkap28 Needle, suture surgeon 3/8 circle 6 pack Meiden Baik/Lengkap29 Nierbeken 3 buah Lokal Baik/Lengkap30 Oxygen therapy
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir
    Putusan Nomor 527/B/PK/PJK/2016pencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1)Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18079 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 14-11-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1814 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Nopember 2013 — ARIF BIBIT LESTARI bin SAMPUN ARUJI
80246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Keprihatinan Ketua KY patut kita jadikan shock therapy. Ditengah kemeluthukum ini, kita seperti terlambat untuk memulai, sedangkan jejaring mempermainkanhukum itu menggurita sebagai mind set. Keberadaan lembaga lembaga seperti KY,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan pusatpusat studi kritis diberbagai perguruan tinggi harus kita yakini sebagai ungkapan sikap pendorongperubahan keadaan.
Register : 28-11-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Srp
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANINDITYA EKA BINTARI, SH. MH
Terdakwa:
I GEDE ARYASTINA SEPUTRA, SH alias BOLER
8726
  • Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy