Ditemukan 2371 data
54 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
J.F Mailangkay serta Ilse LauraKairupan untuk sengaja mengaburkan para Judex Facti di semua tingkatanPeradilan dengan membuat perkara semu yang bertujuan untukmenghalangi eksekusi terhadap putusan perdata kasasi No.2263K/PDT/2008, tanggal 8 Desember 2009.
18 — 7
Untuk pembelian sayur matang juga Termohon lakukanbila dalam keadaan sibuk;MASALAH SOSIAL KELUARGABahwa Termohon hanya dapat menanggapai untuk bukti point 1adanya bukti surat,mainan,majalah dan surat dengan bahasa yang tidakpantas untuk orang yang sudah mempunyai isteri.Yang diterima ibu Termohon melalui Kantor Pos yang disimpah di Box pribadi Pemohon (dansemua bukti itu diterima ibu Termohon di Sabang dan sudah dibakar untuk keamanan menutup aib Pemohon);Untuk poin 2345 semu bukti ada di ipad (karena
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bapak Mangun Pawiro adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan secara semu (purapura) / kebohongan belaka dengan adanyabujuk rayu / tipu daya, paksaan ataupun sebabsebab palsu yang lainnya, dengan tidakmengindahkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syaratsyarat sah perjanjiandengan demikian menurut hukum Akta JualBeli tersebut menjadi batal demi hukumsemenjak diterbitkannya Akta perikatan jualbeli tersebut (Vide : Pasal 1328 jo Pasal1323 jo Pasal 1335 KUHPerdata) ;Bahwa Tergugat I mendalilkan
88 — 33
penanganan yang baik sesungguhnya tugas danpekerjaan tersebut tidak merupakan pekerjaan penting mengingattanah tersebut hanya digarap oleh penggarap dan bila uangpindah diberi kepada penggarap maka dengan sendirinya tanahtersebut demi hukum kembali pada Penguasaan Tergugatsebagaimana semula adanya, oleh karena itu tindakanpenguasaan yang dimaksud "bukan tindakan aktif" mengusirpenguasa lain, melainkan "tindakan pasive" dengan membayaruang pindah saja.Bahwa justru dengan tindakan pasive yang bersifat semu
98 — 21
Ciritanda utama berwarnacoklat semu kuning terang dengan gambar pahlawannasionalTuanku Imam Bonjol. Pecahan uang tunai ini sudah cukup lamaberedar dan masih aktif di Indonesia;> Pecahan nominal dua ribu (Rp.2.000). Ciri/tanda utama berwarnaabuabu dengan gambar gambar pahlawan Pangeran Antasari;> Pecahan nominal uang seribu (Rp. 1.000). Ciri/tanda utama berwarnahijau kebiruan dengan gambar Pattimura;> Pecahan nominal lima ratus rupiah (Rp. 500).
25 — 19
Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu danilusi atau non executable, Mejelis Hakim memandang perlu secara khusus untukmempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya mutahdan nafkah iddah sebagai berikut:Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.TgtHalaman 39 dari 44 halaman fenimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undangundang tsty a 4 q a?
31 — 18
Menimbang, bahwa secara syari suatu perkawinan yang di dalamnyasering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus apabilatetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutanberlebihnan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatanseumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan26 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Prgi.dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu
17 — 11
Walaupun sebelumsebelumnya Tergugat pemah melakukan hal ini tapi Penggugat dapatmemaafkan demi mempertahankan pernikahan dimata keluarga besar.Tapi setelan kejadian tersebut diatas Penggugat merasa tidak dapatdipertahankan lagi pernikahan yang semu tersebut, apalagi Tergugattidak dapat memberikan nafkah bathin Penggugat dari awal pernikahanhingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Stabat.Bahwa pada halaman 8 poin 15, ada menyebutkan Tergugat danPenggugat memungut anak untuk memancing agar
34 — 23
Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu danilusi atau non executable, Mejelis Hakim memandang perlu secara khusus untukmempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadiPutusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.SdwHalaman 21 dari 34 halamanUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang
119 — 62
bagi Carel Lotulung dengan Arnold Lotulung;Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu klausula yang tertulisdalam bukti T.l, Il, Ill MV, V, VI, Vil, Vil, X, XI, XI, dan Xil1 (Surat Penjualandengan Perjanjian antara Carel Lotulung dengan Arnold Lotulung tertanggal14 Mei 1956) di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa padahakikatnya perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli mengingatperjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalahperjanjian hutangpiutang yang terselubung (semu
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk Kantor Cabang Sukoharjo
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kementerian ATR BPN Kabupaten Sukoharjo
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
35 — 26
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 945/K/SIP/1973tanggal 19 Februari 1976 bahwa Judex Facti telah menempuh cara yangsalah sebab eksekusi telah berlangsung atau sebenarnya eksekusi semu,karena barang sengketa dari semula telah dikuasai pihak berwenang,seharusnya pembantah mengajukan gugatan biasa / baru;Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkanberdasarkan addendum perjanjian kredit No.22 tanggal 21 Desember 2018penggugat mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat sebesarRp
137 — 16
Nomor 23/Pid.SusAnak/2017/PN.BItPsikologis dan Pedagogis dapat dianggap sudah mempunyai rasa Tanggungjawab yang hanya berlaku bagi Anak Nakal, hal itu berkaitan denganpertangung jawaban pidana sehingga anak itu sudah dianggap mengerti danmemahami akan Konsekuensi dari tindakantindakan yang telah dilakukannyatetapi sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah, dimana menurut M.Hoyles(1979) dalam bukunya Changing Childhood, London hal 09 menyebutkankedewasan seorang anak merupakan sesuatu yang bersifat semu
107 — 38
Hadjon, yang menyatakan bahwasengketa sertipikat sebagai sengketa tata usaha negara semu, karena sengketa tatausaha negara tersebut mempunyai aspek hukum perdata yang dominan.(videPhilipus M.
REINHARD TALILESSY
Tergugat:
JANTJE SIETO
166 — 80
yangkepemilikan masih bersifat permature atau semu;Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Nomor 244/dt.G/2019/PN Amb15. Bahwa bertolak dari uraian butir 14 di atas, berdasarkan Pasal 19ayat (2) butir a Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999, makasalah satu syarat penerbit sertifikat tidak sesuai dengan prosedurPendaftaran Tanah.
74 — 38
Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa TerdakwaMuslim Siregar hanya sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu;Hal ini merupakan sesuatu yang kontradiktif, hal pemohon bandingmenyataan bahwa Terdakwa Muslim Siregar hanya sebagai penggunanarkotika namun dalam hal ini pemohon banding memohon agarTerdakwa Muslim Siregar dibebaskan dari semu Dakwaan atausetidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehinggamenurut kami bahwa pemohon banding membuat memori banding inisecara asalasalan dan tidak
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara Perdata Nomor15/Pdt.G/2005/PN.Mmr antara para pihak yang sama dan objek sengketa yangsarna pula dimana putusan dalam perkara tersebut, gugatan dinyatakan tidakdapat diterima; Bukti tersebut kemudian diajukan lagi oleh Para Penggugatdalam perkara ini dengan diberi kode PK/TR.5, sehingga jelas nilaipembuktiannnya masih bersifat "semu/prematur" karena yang bersangkutanharus kembali menerangkan dalam persidangan sebagai saksi (Pasal 1819 BWjo. Pasal 304 RBG.S.1867/46 jo.
106 — 116
tidak dapat dibebankan kepada pihaklawan ;Bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang telah Tergugat terangkandiatas sudah cukup untuk membuktikan maksud licik dan itikad buruk dariPara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tidak menghormatiprosedur hukum, berusaha mempermainkan keputusan hukum itu sendiri,dengan kembali mengajukan GUGATAN BARU dalam PERKARA YANGSAMA untuk tujuan agar dapat lebih lama menguasai tanah milik Tergugat secara tanpa Hak, Melawan Hukum dengan mencoba berlindung padaalasan semu
20 — 10
Ut;bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam halpembayaran nafkah iddah dan mutah dan nafkah anak bulan pertama harusdipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan denganazas eksekusi;DALAM KONVENS!
135 — 14
Bahwa lembaga peradilan semu yang dibentuk Pemerintahdengan tujuan dan niat yang luhur untuk membantu memberikanpencerahan hukum kepada masyarakat, seharusnya BPSKmempunyai tanggung jawab dan KEMAMPUAN pengetahuanhukum yang CUKUP untuk memberikan pencerahan hukumkepada masyarakat tersebut, termasuk dan tidak terbatas padatata cara pengajuan Permohonan Keberatan atas suatu putusanlembaga BPSK.
105 — 22
kerusakan harus~ didahulukan daripada = mencarikemaslahatan.Hal. 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus' dibayar terlebin dahulu) sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu