Ditemukan 1771 data
Pembanding/Penggugat III : Ny. ANNE PATRICIA SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat IV : Ny. YENNI SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat V : Tn. DODDY SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat II : Tn. AGUS SUTANTO selaku Pengurus dan Pemegang Saham PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat III : PT. CATUR TUNGGAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Ny. AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Terbanding/Turut Tergugat II : ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H., M.H
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK CIMB NIAGA dahulu BANK NIAGA Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat IV : AMRIYATI AMEN SUPRIYADI,SH MH.
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. AWARD GLOBAL INFINITY
Terbanding/Turut Tergugat V
134 — 114
SEMARI No. 4 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) hanya dapat dijatunkan dengan syaratsyaratsebagai berikut :a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisantangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dantandatangannya, yang menurut undangundang mempunyaikekuatan bukti.b.
65 — 5
Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada butir 25 (dua puluhlima) patut untuk dikesampingkan karena hal ini berdasarkan SuratEdaran Mahkamah Agung R.I No:03 /1971 tanggal 17 Mei 1971Halaman 59 dari 126 Halaman Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Plgmenjelaskan bahwa : agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkatpertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebihdahulu walaupun diajukan perlawanan atau bandingBahwa demikian juga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 1978 Jo SemaRI No.3 Tahun 2000
AGUS BUDI UTOMO
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG BENGKULU
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
3.ERLANGGA WIJAYA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
2.Notaris JULIWATI SIAGIAN
100 — 44
SEMARI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli2000, maka petitum inipun tidak beralasan hukum danharus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugattelah dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya sudah seharusnyagugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untukseluruhnya, berarti Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugatharus dihukum untuk
298 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjelasanketentuan Pasal 45a UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung dalam perkara a quo dengan mengeluarkanPenetapan Nomor 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 Apni2015, dimana dalam penetapan disebutkan Bahwa KeputusanObjek Sengketa A Quo Dapat Dinilai Termasuk Keputusan PejabatDaerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku DiwilayahKabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku UtaraSebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo SemaRI
1.NUR JEHAN
2.TENGKU MUHAMMAD YUDHA
3.TENGKU NURLIANI
4.TENGKU NURLIANA
5.TENGKU IRWANI
6.TENGKU NURAINI
7.TENGKU NURHAYATI
Tergugat:
1.SUWANDI, HARDIE dan RACHMAT LOEMANTO
2.STEVEN dan DARMAWATY
3.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai
4.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai
125 — 223
SEMARI Nomor : 03 Tahun 1978, Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifatsementara atau Interim award (Temporary disposal) yang berisi tindakansementara, menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkaradijatunkan, Putusan Provisi dijatunkan berdasarkan Tuntutan Provisi(Provisionele eis) yang dapat diajukan bersamasama dengan Gugatan pokokatau berdiri sendiri dalam Gugatan sendiri, yang berisi tuntutan agar sebelumperkara pokok diperiksa, Majelis Hakim lebih dahulu menjatuhkan putusansementara
121 — 46
dalam kegiatan BKMT total lost karena tidak diakuikegiatannya;Bahwa seharusnya kegiatan tersebut dianggarkan dengan caracara yangbaik kKemudian untuk bantuan bersifat keuangan harus DPPKAD, kecualidalam bentuk barang dan melalui akad;Bahwa saat pelaksanaan audit belum ada pengembalian dari BKMT, namunsetelah audit menurut penyidik sudah dikembalikan dan ahli tidak tahu siapayang mengembalikan;Halaman 58 dari 1386 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.Bahwa ada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMARI
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
464 — 224
diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, besertaperubahanperubahannya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dimasapandemi covid 19;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,Halaman 169 dari 171 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.SusParpol/2021/PN Jkt.PstUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 134 HIR, Pasal 132 RV, SEMARI
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
88 — 24
pengusutan terhadap upaya yang demikian dari Debitur, dan TerlawanIl menyatakankesiapannyaapabiladimintabantuannyauntukhadir dalampemeriksaan di Kepolisian nanti;Bahwa seharusnya Para Pelawan mengajukan Gugatan biasa sebelumpelaksanaan Lelang dan bukan Gugatan Perlawanan yang diajukan setelahpelaksanaan Eksekusi Lelang terlebih lagi menjelang Eksekusi Pengosongan,tentunya hal itu akan siasia, untuk mendukung dalil Terlawan II ini makaTerlawan Il mengajukan ketentuan hukum berupa Yurisprudensi maupun SEMARI
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
360 — 206
Oleh karena itu, jelaslan Tergugat II Intervensi merupakan pembeli yangberitikad baik. sebagai pembeli yang beritikad baik Tergugat II Intervensiharuslah memperoleh perlindungan hukum sebagai mana ditentukan dalamSurat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang PemberlakuanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedomanpelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMARI 4/2016) yang mengaturdalam bagian B.
139 — 32
; Telah mendengar Keterangan saksisaksi, Keterngan terdakwa dan buktibukti yangdiajukan dipersidangan ; Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dariTerdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa ; Telah mendengar Replik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Duplik dari PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang, dengan Surat Dakwaannya, tertanggal Semarang, 13 Pebruari 2012, dibawahRegister Perkara Nomor REG.PKR : PDS06/SEMARI
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
143 — 94
Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkankepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yangberkaitan dengan azas nebis in idem.Bahwa terkait dengan SEMA di atas, kembali dipertegas dalam SEMARI No. 7 tahun 2012, tentang : Rumusan Hukum Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman PelaksanaanTugasBagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata,Angka Romawi XVII, tentang Nebis In Idem, yang menguraikan : Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasidapat menganggap