Dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahantersebut, sementara penggugat sangat membutuhkan bukti ka absahanperkawinan tersebut, dan karenanya penggugat mohon agar perkawinanantara penggugat dengan tergugat terlebin dahulu di tetapkankeabsahannya sebagai bukti ke absahan perkawinan antara penggugatHal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2678/Pat.G/2021/PA.Cbddengan tergugat, untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraianantara penggugat dengan tergugat.8.

Bahwa hal kedua yang perlu disampaikan adalah bahwa : Judul darigugatan perlawanan ini adalah gugatan perlawanan terhadap (rencana)Eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, bukanverzet/perlawanan terhadap Risalah Lelang sebagaimana yangdipaksakan oleh Terlawan ataupun putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri diatas, Sejak semula Pelawan /Pemohon Kasasi selalumemasalahkan ketidak absahan (rencana) Eksekusi yang dilakukan olehPengadilan Negeri Surakarta.

Oleh karena perkawinan anata Permohon dan Pemohon II dilaksanakan sebelum lahirnya undangundang Nomor 1 tahun1974, maka sudah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (38) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diperiksa lebih lanjuttentang ke absahan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II ;Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalahsebagai berikut :Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Nopember 1974 diDesa Serasak, Kecamatan Merwangi Kabupaten Wajo Provinsi

nae mmm nnn nnnBahwa oleh karena dalam hal ini PENGGUGAT sangat dirugikan atassikap dan tindakan TERGUGAT yang melarang dan mengakui terhadapobjek tanah perwatasan / perkebunan milik PENGGUGAT untukmelakukan aktipitas diatas objek tanah perwatasan / perkebunanPENGGUGAT sendiri hal tersebut adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdatayang telah mengambil hak PENGGUGAT atas tanah perwatasan /perkebunan yang PENGGUGAT kuasai sejak tahun 1989 danLEGALITAS ke ABSAHAN

Bahwa Pembanding menolak ke absahan pertimbangan dalam putusankarena pertimbangan bertentangan dengan kaidahkaidah dan buktibukti;3. Bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukangugatan;4. Pengadilan Tingkat pertama telah salah menetapkan objek perkara,sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pertimbangan hukum;5. Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat menilaigugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat;6.

Tergugat III dan TergugatIV telah mempersiapkan penanaman Pohon Karet diatas Tanah Sengketa, tanpamempertimbangkan ke absahan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II denganTergugat III dan Tergugat IV.

merupakan istri sah orang lain dansudah dikarunia dua anak. itupun keterangan dari Almarhum Bapaktergugat dan II dan itu pun juga kami ahli waris tahu sendiri baik dari oranglain maupun sendiri.e Bahwa persyaratan pernikahan secara Islam salah satunya bahwa harusmempunyai Akta Cerai Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang PerkawinanPutusan Nomor 5915/Pat.G/2018/PA Sby Hal.5 dari 15 halamane Bahwa persyaratan mengajukan penetapan Waris Penggugat harusmempunyai Ke Absahan

agama atau secara Negara.e Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan istri sah orang lain dansudah dikarunia dua anak. itupun keterangan dari Almarhum Bapaktergugat dan II dan itu pun juga kami ahli waris tahu sendiri baik dari oranglain maupun sendiri.e Bahwa persyaratan pernikahan secara Islam salah satunya bahwa harusmempunyai Akta Cerai Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinane Bahwa persyaratan mengajukan penetapan Waris Penggugat harusmempunyai Ke Absahan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namuntidak berhasil;Menimbang bahwa terhadap fakta hukum pertama Majelis hakim perlumempertimbangkan terlebih dahulu ke absahan surat kuasa insidentil dariPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARINomor MA/Kumdil/8810/1X/1987, tanggal 21 September 1987, ketentuan untukdapat seseorang bertindak sebagai kuasa insidentil haruslah memenuhipersyaratan sebagai berikut :.

Nomin, serta wali nikah ayahPENGGUGAT yaitu Bpk Tatang Abdulah, Status Penggugat Perawan danTergugat Jejaka, tetapi sayang karena kemudian di ketahui ternyataperkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam RegisterKUA setempat sebagaimana mestinya;Bahwa dengan keadaan status perkawinan yang tanpa surat tersebutmembuat Penggugat merasa ragu terhadap ke absahan pernikahanPenggugat dan Tergugat, karena ternyata tidak tercatat di Register KUAsetempat.

Pengadilan NegeriMedan) pada halaman 21 alinea (4) yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai sangkalan dari Tergugat menerangkan bahwaGrant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1991, tidak terdaftar di Arsip KesultananDeli sebagaimana T2 tidak cukup kuat mematahkan nilai buktibukti dariPenggugat, karena T2 bukanlah surat bukti yang dikeluarkan oleh Instansiyang berwenang menyatakan ke absahan dari suatu surat, dalam hal inibukti P1 ;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas kesannya Judex

Dokumen kepemilikan kepada pembeli.Ayat (2) Penjual / Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang.Ayat (3) Penjual / Pemilik barang bertanggung jawab terhadap kerugian yangtimbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan lelang.Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Tteberdasarkan fakta yuridis tersebut, dengan ditariknya turut tergugat sebagaipihak dalam

Dokumen kepemilikan kepada pembeli.Ayat (2) Penjual / Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatanperdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak terpenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang.Ayat (3) Penjual / Pemilik barang bertanggung jawab terhadap kerugianyang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratanlelang.Bahwa tergugat tidak memproses atau tidak menerbitkan suratsurat buktikepemilikan (BPKB dan STNK) keempat unit kendaraan bermotor tersebutkarena

Dokumen kepemilikan kepada pembeli.Ayat (2) Penjual / Pemilik barang bertanggung jawab terhadapgugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidakterpenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang.Ayat (8) Penjual / Pemilik barang bertanggung jawab terhadapkerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.b.

Bahwa berdasarkan uraiantersebut Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Ill/Pdt.G/2016/PN.Skt danPengadilan Tinggi Semarang Nomor 41/Pdt/2017/PT.Smg tidakmempertimbangkan tentang ketidak absahan Tergugat/Termohon Kasasisehingga menimbulkan putusan yang kurang lengkap dan apabiladipertimbangkan oleh Majelis Hakim, perbuatan Tergugat/Termohon Kasasiadalah merupakan perbuatan melawan hukum;3) Bahwa Penggugat sebagai kepala sekolah mengatur sebuah lembagabidang pendidikan atas kebijakan Penggugat terhadap

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahdikaruniai Seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 30 Juni 2012;3.Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah dilaksanakanmenurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atauyang meragukan ke absahan pernikahan Pemohon dan Pemohon Iltersebut;4.Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Pemohon II samasamamerupakan pernikahan yang pertama;5,.Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah baik menurut

Hukum Yayasan Sari Mutiara.Ws/ Bahwa setiap penyebutan badan hukum dalam Surat Kuasa, baik yA z)gy sebagai pemberi maupun penerima kuasa, harus menyebutkanYf = VY * (Sy bukti ke absahan dari badan hukum tersebut. Bahwa Surat Kuasa Pelawan sama sekali tidak ada menyebutkanAkte Pendirian dan Akte Pengesahan Badan Hukum YayasanSari Mutiara.

Jbgmendasarkan pada adanya ketidak absahan kepemilikan tanah danbangunan (obyek gugatan), Para Penggugat / Tergugat Intervensi dan Ilmendalilkan tentang adanya cacat hukum peralihan yang melingkupi obyekgugatan yang dimiliki Tergugat Intervensi Ill / Tergugat (Yayuk SetyawatiMustikaningrum), sedangkan perselisihan mengenai ketidak absahankepemilikan obyek gugatan mermpakan ranah sengketa hukumkeperdataan biasa yang harus diselesaikan terlebin dahulu oleh para pihakyang mengaku memiliki hak waris

OBYEK SENGKETA / OBYEK GUGATAN ADALAH MILIK SAHTERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSIIIIBahwa Para Penggugat / Tergugat Intervensi dan Il mendalilkan adanyaketidak absahan peralinan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 444 / DesaJombatan atas nama Yayuk Setyawati Mustikaningrum yang diterbitkanKantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 Januar 1980.Sedangkan Para Penggugat Tergugat Intervensi dan Il tidak menyebutkandan tidak menguraikan atas dasar perouatan hukum apa dan mengenaiapa sehingga "obyek

Indroharto buku II Beracara di PTUN hal. 37 42 yangdisimpulkan, bahwa adanya Kepentingan yang dirugikantersebut merupakankepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan yanghendak dicapai mengapa dilakukan proses gugatan di Pengadilan ; II Bahwa Penggugat / Terbanding telah mendasarkan AKTEHIBAH ( Bukti P 1 ), dan Pertimbangan dari Majelis HakimTingkat Pertama menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyaikepentingan untuk mempersoalkan Ke Absahan dari 3 ( tiga )Sertifikat Hak Milik in casu

I2), SHM. 9386 atas nama Hajjah Syuhrawiyati (bukti T.II2)yang secara nyata Sertifikat tersebut di keluarkan lembaganegara/pejabat negara yang berwenang atas hak kepemilikan secarayuridis maupun secara fisik oleh Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarbaru; sehingga sangat jelas ke absahan alas hak paraterbanding sebagai dasar pertimbangan majelis hakim pengadilannegeri banjarbaru dalam memutus yang menyatakan Perbuatan parapembanding/semula Penggugat adalah sebagai perbuatan melawanhukum;.

bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izindimaksua";Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 45/1990 Pasal 15 ayat 3adalah: "Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), danpejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satuhukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil";e Bahwa kepada Majelis Hakim, selain pertimbangan hukummohon pertimbangan nilai kKemanusiaan dan keadilan untukmeninjau kembali ke absahan

Meninjau kembali Ke absahan Jual beli Penggugat dan secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugatmengalami cacat hukum;4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscuurlibel), hal Mana terlihat dari:a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugattentang letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas danterang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yangsebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada.

TetapiHalaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BJMBahwaBahwamajelis hakim hanya menganalisa ke absahan dan kekuatanhukum serta status hukum Sertifikat, akan tetapi Majelis Hakimtidak menganalisa serta tidak menelaah dari asal usul alas hak,sehingga bisa terbit Sertifikat Nomor: 755 atas nama H. ILHANtersebut.Yang menjadi pertanyaanDarimana Tokoh A.N. Fahmi Karim?Berdasarkan Alas hak apabila segel didapat tahun berapa?