saksi dipersidangan mengajukan bukti T1 sampai T3;e Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 UU No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran, menegaskan bahwa: 1 Pengalihan Hak Milik atas Kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama ditempat kapal tersebut semula didaftarkan; Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan denganmembuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yangbersangkutan;Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilikbaru diberikan groose

B. 4023KC.VIII/ADK/09/2018tanggal 24 September 2018 dan diumumkan dalam surat khabarharian Wawasan terbitan tanggal 21 September 2018 ;Sesuai Groose Risalah lelang No. 1381/37/2018 tanggal 28September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat Il, telah lakuterjual lelang 5 (lima) SHM masingmasing yaitu:SHM No. 750 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 828 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 1360 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 826 an. Tukul,SHM No. 825 an.

Pasal 7 ayat (1) UU PPSP dijelaskan: Surat Paksaberkepala katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatanHalaman 10 dari 39 Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.SMR.2.eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Penjelasan Pasal 1 ayat (1)Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasariSurat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial sertamemberi kedudukan hukum yang sama dengan groose

Armada Arung Samudra No.177/CF/DIRC&K/IX/16, perihal Penyelesaian Groose Akte Kapal TB Widmarine 1 & TKWidmarine 2, tanggal 19 September 2017, yang akan menyelesaikanpermasalahan Grosse Akta atas kapal dengan pihak Tergugat II dan selanjutnyaakan diserahkan kepada kepada Penggugat pada akhir bulan September 2017,akan tetapi hal tersebut tidak ada hasil dan tindak lanjutnya, kKemudian sesuaisurat PT.

segala usaha untuk dan dalam rangka mengangkat kembaliusaha PENGGUGAT yang mengalami kemunduran drastis, Kemudian disaatproses itu berlangsung, justrtu TERGUGAT dan TERGUGAT Il terutamaketika Jadwal Lelang Kedua sebagaimana diterangkan dalam point 10gugatan ini, melakukan tindakan kontraproduktif yang dapat diklasifikasimelakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH sebagaimana dimaksud dalamPutusan MahkamahAgungRI No.3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986yang menyatakan : Bahwa pelaksanaan lelang akibat groose

Kemudiansaksi dipersidangan mengajukan bukti T1 sampai T5;e Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 UU No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran, menegaskan bahwa:Pengalihan Hak Milik atas Kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama ditempat kapal tersebut semula didaftarkan;Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan denganmembuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yangbersangkutan; Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilikbaru diberikan groose

Bahwa terhadap prosedur penangkapan ikan dengan menggunakan kapaldiatas 5 GT (Groose Tonase) ke atas harus ada surat ijin usaha penangkapanikan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dimana kewenanganuntuk memberikan ikan diberikan ijin oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Bahwa terhadap kapal dengan kekuatan dibawah 30 GT (Groose Tonase)harus mempunyai surat andon serta melapor ke dinas perikanan setempatsedangkan kewenangan untuk memberikan ikan ijin diberikan olehpemerintah propinsi sedangkan untuk kapal dibawah 50 GT (Groose Tonase)tidak diwajibkan memiliki ijin tetapi dalam hal ini kapal tersebut harus wajibdidaftarkan oleh pemiliknya ke dinas kelautan dan perikanan setempat.Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, para terdakwamembenarkannya.6.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Terlawan sebagai PemohonEksekusi telah mengajukan Permohonan Eksekusi Groose Akta AtasHak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Depok, dimana dalampermohonan dimaksud Pelawan sebagai Termohon Eksekusi/ Debitur,hal tersebut baru diketahui oleh Pelawan (Termohon Eksekusi/ Debitur)pada tanggal 03 Januari 20012, ketika dilaksanakannya sita eksekusidiatas tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama JamilMuhammad alias H.

./2015/PN .Jkt.Tim.Tergugat tidak pernah mengetahui adanya Akta Pengoperan Hak Nomor 1tanggal 2 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Il.Menimbang bahwa sehubungan dengan itu bukti Surat dari PenggugatBukti P2 Akta Surat Kuasa Nomor 01 tanggal 2 Maret 2005 yang dibuatdihadapan Notaris Hizmelina SH.tentang pengoperan hak atas sebidangtanah Eigendom Verponding Nomor 5725 yang masih tercatat atas namaNJOO SENG HOO dengan Groose Akte Nomor 819/1952 dan surat ukurtanah tertanggal empat April

verponding nomor 5725milik pihak lainnya kali (Sungai) Sunter Selatan dengan bahagian lain dari tanah Eigendom verponding nomor5725 milik pihak lainnya Barat dengan bahagian lain dari tanah Eigendom verponding nomor 5725milik pihak lainnya Timur tanah NegaraMenimbang terhadap bukti Penggugat bukti P.2 maupun bukti TurutTergugat Il .1 bukti TT.2 tentang adanya pengoperan hak EigendomHal. 59 Putusan No.14/Pdt.G./2015/PN .Jkt.Tim.Verponding Nomor 5725. yang masih tercatat atas nama NJOO SENG HOOdengan Groose

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunyayang berjudul Perlawanan terhadap Eksekusi Groose Akte serta PutusanPengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, berdasarkan pasal379 Rv, Perlawanan yang ditujukan terhadap Eksekusi ditujukan kepadaPengadilan Negeri yang memerintahkan Eksekusi itu sendiri, mengenaipenggunaan pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan penyelesaianperlawanan diajukan di Pengadilan Negeri yang diminta bantuan, seringkallterhambat dalam administrasi dan tidak praktis, apabila perintah

Groose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkanOverscrivijng Ordonantie (Staatblad 183427) sejakberlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanahdilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atauHal. 5 dari 34 hal.

Pasal 14 ayat (2) dan (3)Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanahyang telah diikat secara Hak Tanggungan berdasarkan irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA maka HakTanggungan yang demikian telah memiliki kekuatan Eksekutorial yang samadengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap danberlaku sebagai pengganti groose acte, sehingga kreditur ( in cassu KoperasiMitra Sejati) berhak atas kekuasaan sendiri untuk melelang agunan SHMtersebut

;Penjelasan Pasal 7 ayat (1):*Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari SuratPaksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberikedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilanperdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian,Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilanlainnya dan tidak dapat diajukan banding.

ayat (1) UndangUndang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa besertapenjelasannya yang mengatur:*Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *, mempunyaikekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama denganputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 7 ayat (1):Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihanpajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan inimemberi kekuatan eksekutorial serta memberikedudukan hukum yang sama dengan groose

ledakan membutuhkan jangkawaktu yang sangat lama ;Bahwa terhadap hasil tangkapan ikan yang dilakukan SaksiTerdakwa 1 selaku Nahkoda beserta 8 (Delapan) orang ABK(Anak Buah Kapal) KMN Arti Buana bahwa ikanikan tersebuttermasuk dalam kategori ikan dasar / demersal atau ikan38karang dimana jenis ikan tersebut berada di dasar lautantara lain ikan ekor kuning, ikan beronang, ikan kakapmerah, ikan biji nangka dan lainlain ;e Bahwa terhadap prosedur penangkapan ikan denganmenggunakan kapal di atas 5 GT (Groose

Tonase) ke atasharus ada surat ijin usaha penangkapan ikan (SIUP) danSurat ijin penangkapan ikan (SIPI) dimana kewenananganuntuk memberikan ijin diberikan kepada PemerintahKabupaten atau Kota ;e Bahwa terhadap kapal dengan kekuatan di bawah 30 GT(Groose Tonase) haruS mempunyai surat Andon sertamelapor ke Dinas Perikanan setempat sedangkankewenangan untuk memberikan izin diberikan kepadapemerintah Propinsi ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut di atas,Terdakwa menyatakan tidak keberatan

tidak tepat dan tidak benar, dengan alasanalasan sebagaiberikut:Tentang pertimbangan Judex Factie pada halaman 2526 alineakedelapan, berbunyi:Bahwa perlawanan tersebut harus ditujukan untuk melawan Penyitaandapat berupa Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atau Sita Eksekusi(Eksecutorial beslag) atau dapat juga digunakan untuk melawan Eksekusiberupa eksekusi berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap atauuntuk melawan Penetapan eksekusi berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR(Penetapan eksekusi groose

Mahkamah Agung R.I No.3021K/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986 menyatakan "bahwa. parate eksekusiyang dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negerimeskipun didasarkan pada Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata adalah perbuatanmelawan hukum dan mempunyai kKonsekwensi hukum batalnya hasil lelang yangtelah dilakukan", dan Putusan Mahkamah Agung R.I ini juga menyatakan "bahwaHal. 7 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2020/PT DKI.13.14.15.berdasarkan Pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibat groose

SBI) setelahPerjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer Surya Pacific eks ChenGgong 53 termuat Dill of sale tanggal 13 November 2008 senilai JPY10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November 2008 adalahRp.123,89/JPY) sebagai pembayaran lunas harga kapal motor bernamaChen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanya harga kapal Surya Pacific eksChen Ggong 53 adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000, (satu milyardua ratus tiga

SBI) setelahPerjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer Surya Pacific eks ChenGgong 53 termuat bill of sale tanggal 13 November 2008 senilai JPY10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November 2008 adalahRp.123,89/JPY) sebagai pembayaran lunas harga kapal motor bernamaChen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanya harga kapal Surya Pacific eksChen Ggong 53 adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000, (satu milyardua ratus tiga

SBI)setelah Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01Agustus 2008.Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer Surya Pacific eksChen Ggong 53 termuat bill of sale tanggal 13 November 2008senilai JPY 10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13November 2008 adalah Rp.123,89/JPY) sebagai pembayaranlunas harga kapal motor bernama Chen Ggong 53, sehinggadiketahui senyatanya harga kapal Surya Pacific eks ChenGgong 53 adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000, (satumilyar dua ratus tiga puluh

SBI) setelah Perjanjian Kredit ditandatangani yaitupada tanggal 01 Agustus 2008.Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer Surya Pacificeks Chen Ggong 53 termuat bill of sale tanggal 13 November 153Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.

SBI) setelah Perjanjian Kreditditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer Surya Pacific eksChen Ggong 53 termuat bill of sale tanggal 13 November 2008senilai JPY 10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November2008 adalah Rp.123,89/JPY) sebagai pembayaran lunas harga kapalmotor bernama Chen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanyaharga kapal Surya Pacific eks Chen Ggong 53 adalah setaradengan uang Rp.1.238.946.000, (satu milyar dua ratus tiga

rejeki timur nomor :18, diberi tanda bukti : P 3 ; Sertipikat hak milik nomor : 1422/gisikdrono, terletak dalamProvinsi Jawa Tengah Kecamatan Semarang Barat, kelurahangisikdrono, seluas 160 m2, seperti diuraikan dalam surat ukur31tertanggal 25 Mei 2005, nomor 12/gisikdrono/2005, menurutsertipikat tertanggal 30 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya Semarang, tercatat atas nama fajar dwiprasetyo, setempat dikenal sebagai jalan sri rejaki timur II/ 62, diberitanda bukti : P 4 ; Groose

Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Pekalongan,berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 1 Pekalongan (Terlawan Ill),dimana Groose Risalah Lelang adalah Salinan asli dari Risalah LelangHal 18 Putusan No.87/Pdt/2016/PT SMGyang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, Jadi sudah sepatutnya Terlawan sebagai pemenang lelangdilindungi oleh Hukum.17.Bahwa dapat Terlawan sampaikan, bahwa Terlawan telahmemenuhi semua kewajibankewajiban selaku pemenang lelang yangsah, jadi sudah sepatutnya Terlawan

B. 4023KC.VIII/VADK/09/2018 tanggal 24 September 2018 dandiumumkan dalam surat khabar harian Wawasan terbitantanggal 21 September 2018 ;Sesuai Groose Risalah lelang No. 1381/37/2018 tanggal 28September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II, telah lakuterjual lelang 5 (lima) SHM masingmasing yaitu:SHM No. 750 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 828 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 1360 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 826 an. Tukul,SHM No. 825 an.