Surat Kenaikan gaji berkala No. 833.4/101HCL/XRA/2009. Yangselanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;2. Surat Keputusan Pensiun Normal No.4195 Dana Pensiun KonferansiWali Gereja Indonesia dibuat, tanggal 13 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda P.2 ;3. Surat Pernyataan Pengangkatan Pegawai, dibuat tanggal 01 Maret1982, selanjutnya diberi tanda P.3 ;4. Surat Permohonan Kenaikan Berkala, tanggal 01 Agustus 2003,selanjutnya diberi tanda P.4 ;5.

SK.YASRA No.833.4/P.IIICI/XRA/2009, tanggal 01 Oktober 2009,tentang kenaikan Gaji Berkala an. Rosalia Dyjintan, yang diberi tandaT3 34. Daftar lampiran SK.Yasra No.833.4/P.1Ic1/XRA/2009 tanggal 01Oktober 2009, tentang kenaikan gaji berkala an.Rosalia Djintan, yangdiberi tanda T.4 ;5. Permohonan kenaikan gaji berkala tanggal 01 Juli 2009 an. RosaliaDyjintan, yang diberi tanda T.5 ;6.

Daftar lampiran SK.YASRA No.833.3/P.1IIC1/XRA/2007 tanggal01 Oktober 2007, tentang kenaikan gaji berkala an.Rosalia Dyintan,yang diberi tanda T.6 ;7. Permohonan kenaikan Gol.Dari Il/b ke I/c, tanggal 25 Juli 2007an.Rosalia Dyjintan, yang diberi tanda T.7 ;8. SK. YASRA No.833.2/P.1ITA1/XRA/2005 tanggal 01 Oktober 2005,tentang kenaikan gaji berkala an.Rosalia Dyintan, yang diberi tandaT.8;9. Surat Kepala Tk. St.

Yoseph Naikoten II, No.16 / TK / KN / KPG /VU / 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang usul pindah Golongandan berkala, yang diberi tanda T.9 ;10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.19Permohonan kenaikan gaji berkala tanggal 10 Agustus 2005 an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.10 ;SK.YASRA No.833.1/P.1IA1/XRA/2003, tanggal 01 Oktober2003, tentang kenaikan Golongan dari /aII/b, an.Rosalia Dyintan,yang diberi tanda T.11 ;Permohonan kenaikan Gaji berkala tanggal 01 Agustus 2003 an.Rosalia Dyjintan, yang

/ kenaikan pangkat / golongan tenagaedukatif dan tatausaha TK.St.Yoseph Naikoten II, tanggal 15082001, yang diberi tanda T.18 ;SK.YASRA No.833.1/P.1A1/XRA/2001, tanggal 01 Oktober2001, tentang kenaikan gaji berkala, an.Rosalia Djintan, yang diberitanda T.18 ;SK.YASRA No.365.2/P.1IA1/XRA/99, tanggal 01 Oktober 1999,tentang kenaikan Golongan dari I/dII/a, an.Rosalia Dyintan, yangdiberi tanda T.20 ;Permohonan kenaikan Golongan dari (II/a), tanggal 23 Juni 1999an.Rosalia Djintan, yang diberi tanda T.21

Kenaikan Pasal 13(3) KUPc. Bunga Pasal 13(5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C(5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D(5) KUPg. Bunga Pasal 13(2) KUP jo. Pasal 9(4f) PPNh. Jumlah (at+b+c+d+et+f+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 5.220.665.954.520.545.954.520.545.954.520.545.949.299.875.979.449.525.979.449.5230.149.65'30.149.6530.149.65'60.299.31 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Oktober 2016;Halaman 3 dari 10 halaman.

(karena pembetulan) Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 30.149.656,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 30.149.656,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 60.299.312,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 November

(karenapembetulan) Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 30.149.656,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 30.149.656,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 60.299.312,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) VU KUP 332.222.945,00 19,00 332.222.926,Jumlah PPN harus dibayar 664.445.890,00 38,00 664.445.852, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pajak NomorPUT107185.16/2011/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:PengadilanMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 19,00 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PK/Pjk/2019 c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 19,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 19,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 19,006.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 180.232.610 (180.232.610) Halaman 2 dari 11halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/Pjk/2021 . Bunga Pasal 13 (5) KUP . Kenaikan pasal 13A KUP Kenaikan pasal 17D (5) KUP Ccde. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf.gh. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga Pasal 13 (5) KUP . Kenaikan pasal 13A KUP . Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan pasal 17D (5) KUP @>olaloolm. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9(4f) PPN h.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c.Jumlah 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 9 dari 11 halaman.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00g.

Jenderal Pajak Nomor KEP2208/WPJ.07/2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00877/207/10/055/12, tanggal 26 Juli 2012, MasaPajak Juni 2010 atas nama PT KDS Indonesia, NPWP 01.061.849.4055.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O Nomor 2021Cibitung, Bekasi 17520, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar menjadisebagai berikut:PPN yang kurang dibayar Rp 1.395.671.813,00Sanksi Administrasi :Kenaikan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Pengenaan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) sebesarRp1.395.671.813,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauanHalaman 5 dari 9 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa Pengenaan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3)Ketentuaan Umum dan Tata CaraPerpajakan(KUP) sebesarRp1.395.671.813,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangdilakukannya telah

PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.395.671.813,00; dengan perincian sebagaiberikut:PPN yang kurang dibayar Rp 1.395.671.813,00Sanksi Administrasi :Kenaikan

;2 Apakah benar para Tergugat tidak membayar kenaikan harga boronganakibat penyesuaian kenaikan harga BBM yang diperhitungkan eskalasi/kenaikan harga adalah sebesar Rp.19.185.760.000,?

harga borongan akibatpenyesuaian kenaikan harga BBM yang diperhitungkan eskalasi/ kenaikan hargatelah mendapat pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan hukumyang berlaku sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum PengadilanNegeri Samarinda a quo pada halaman 32 sampai dengan halaman 34, sehinggaPengadilan Negeri Samarinda tersebut sampai pada kesimpulan bahwa :Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka Penggugat juga tidakberhasil membuktikan dalil gugatannya khususnya

;2 Apakah benar para Tergugat tidak membayar kenaikan harga boronganakibat penyesuaian kenaikan harga BBM yang diperhitungkan eskalasi/kenaikan harga adalah sebesar Rp.19.185.760.000, ?

dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat belummembayar harga eskalasi atas kenaikan BBM terhadap Penggugat dalam proyekpematangan lahan komplek stadion utama Provinsi Kalimantan Timur,sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa oleh karena proyekpematangan lahan tersebut proyek tahunan dan bukan termasuk proyek lanjutan(multi years) maka tidak dapat diterapkan eskalasi akibat kenaikan harga BBMdan terhadap proyek tersebut telah dibayar lunas dan telah diserah terimakanantara

MuliaPermata tentang eskalasi harga akibat kenaikan harga BBM ditolak oleh Mendagric.q.

Jumlah (a+b) 123.492.920.813 123.492.920.813 04 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 387.502.597 339.329.152 48.173.4455 Sanksi Administrasi:la Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0lb Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 387.502.597 339.329.152 48.173.445ic Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0 0id Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0 0le Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0 0ff Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0 0ig Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 339.329.152ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0ig. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0lh. Jumlah (a+b+c+d+et+f+g) 339.329.1526 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 678.658.304Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017, kemudianHalaman 3 dari 8 halaman.

Pada pemeriksaan tersebut kami dikenakan kurang bayar sebesarRp.212.453.294, dengan perincian Rp.134.808.561, pokok danRp.77.644.733, adalah kenaikan.3. Untuk pokok pajak tersebut kami setuju untuk membayar karena faktur pajaktersebut memang tidak bisa dikreditkan karena PT.Julang Rekayasa Utamatersebut belum PKP.4.

Untuk kenaikan sebesar Rp.77.644.733, kami keberatan untuk mambayarkarena kami ini korban yang sudah membayar dua kali untuk pajak PPNmasa maret tersebut,yang pertama kami sudah bayar pajak ke PT.Julangrekayasa Utama,yang kedua kami bayar sendiri saat pemeriksaan pajakTahun 2011,sehingga kami mohon dengan sangat kebijakan dari kantorpajak maupun pengadilan pajak dan Mahkamah Agung untuk memahami danmengerti mengapa kami keberatan dengan kenaikan sebesarRp.77.644.733, tersebut.5.

Sebenarnya kenaikan tersebut tidak perlu terjadi jika pada saat kami melaporPPN masa Maret 2008 pihak kantor pajak yang meneliti berkas kamimemberikan konfirmasi kekami bahwa faktur yang kami laporkan tidak adalawannya karena belum PKP atau dengan alasan belum dilaporkan.Karenapada saat kami melaporkan SPT PPN masa maret tersebut mencantumkanHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 994/B/PK/PJK/2015Nama,NPWP,,No.Faktur dari pemberi faktur pajak tersebut dalam hal iniPT.Julang Rekayasa Utama.Sehingga

Kami merasa bahwa kenaikan tersebut tidak selayaknya dikenakan kepadakami,karena pada saat Tahun 2008 kami adalah wajib pajak baru yang masihmemerlukan bimbingan dan tidak seharusnya langsung mendapatkanhukuman denda kenaikan.Kami mohon agar denda sesuai dengan SKP No.KEP361/wpj.11/2012 tanggal20 Maret 2012 tentang SKPKB MASA PAJAK MARET 2008 Nomor:00232/207/08/611/11tanggal 01 April 2011 yang menyatakan menolak permohonanbanding pemohon banding oleh pengadilan pajak dengan No.Put.44811/PP/M.XIII

dalam persidangandan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena penerapansanksi administrasi berupa bunga ketetapan dan kenaikan pajak secaramutatis mutandis melekat pada pokok pajak dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon PK) mengenai perkara a quo tetapdipertahankan karena dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.b.

Batalnya kenaikan pangkat pengabdian dari Pembina Tingkat I/IV/o/01042010 (lama) menjadi (baru) Pembina UtamaMuda/IV/c/01 052018;b. Batalnya pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiunterhitung mulai tanggal 01062018;Halaman 11 dari 59 halaman. Putusan Nomor 8/G/2019/PTUNJKT.15.c.

Diberikan kenaikan pangkat pengabdian dari Pembina Tingkat /IV/o/01042010 (lama) menjadi (baru) Pembina UtamaMuda/IV/c/01 052018;b. Diberikan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiunterhitung mulai tanggal 01062018;c.

Batalnya kenaikan pangkat pengabdian dari Pembina Tingkat I/IV/o/01042010 (lama) menjadi (baru) Pembina UtamaMuda/IV/c/01 052018;Halaman 14 dari 59 halaman. Putusan Nomor 8/G/2019/PTUNJKT.F.1b. Batalnya pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiunterhitung mulai tanggal 01062018;c.

Membatalkan kenaikan pangkat pengabdian dari Pembina Tingkat I/IV/o/01042010 (lama) menjadi (baru) Pembina UtamaMuda/IV/c/01 052018;b. Membatalkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiunterhitung mulai tanggal 01062018;Halaman 21 dari 59 halaman. Putusan Nomor 8/G/2019/PTUNJKT.c.

Muslim (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Presiden Republik Indonesia No.00467/KEPKA/AZ/05/18/BTL, tanggal 30 April 2018,tentang Pemberian Kenaikan Pangkat PengabdianPemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai NegeriSipil yang mencapai Batas Usia Pensiun (fotokopi sesuaidengan aslinya);Keputusan Presiden Republik Indonesia No.00467/KEPKA/AZ/05/18/BTL, tanggal 19 Oktober 2018,tentang Pembatalan Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil

Jumlah (a+b) 0,00 0,004 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00 17.077.423,005 Sanksi Administrasi :a Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 8.197.163,00 lb Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 0,00c Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 0,00d Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 0,00e Kenaikan Pasal 170 (5) KUP 0,00 0,00f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00 0,00g Jumlah (a+b+c+d+e+f) 0,00 8.197.163,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0,00 25.274.586,00 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai a quo,

PemohonBanding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : DAK/ALSPT/VII/2010/08tanggal 4 November 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP1298/WPJ.11/2011 tanggal 2 Agustus 2011 permohonan Pemohon Banding tersebut telahditolak dan ditambah dengan perhitungan sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah / MenjadiDikurangiPPN Kurang/(Lebih) Bayar 17.077.423,00 27.480.323,00 44.557.746,00Sanksi Bunga Pasal 13 2) 8.197.163,00 13.190.555,00 21.387.718,00KUPSanksi Kenaikan Pasal 13 0,00 0,00 0,00(3

Koreksi kenaikan kelas bumi menjadi kelas 139 sebesar Rp.321.303.740.000,00;2. Koreksi kenaikan luas bangunan menjadi 141.999 m2 dan kenaikan kelas bangunanmenjadi kelas 084 sebesar Rp19.524.282.000,00;Menurut Pemohon Banding Menutrut TerbandingObjek Luas NJOP/m?

Koreksi Kenaikan Kelas Bumi Menjadi Kelas 139 sebesar Rp.321.303.740.000,00Menurut bahwa Nilai Dasar Tanah adalah nilai tanah areal perkebunan tidak termasuk SIT, dimanaTerbanding setiap areal penetapannya berdasarkan analisa harga ratarata yang diperoleh dari transaksijual beli yang terjadi secara wajar di sekitar areal Objek Pajak Pemohon Banding NOP12.24.081.009.9000001.1 sehingga merupakan nilai wajar atas bumi/tanah untuk arealkebun tersebut, sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 6 Tahun

perbandingan harga dengan obyek lainyang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;Menurut bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan atas Nilai Dasar Bumi yang digunakanPemohon oleh Terbanding, ditinjau dari segi lokasi perkebunan Pemohon Banding yang terletak jauhBanding dari jalan raya utama, maka menurut Pemohon Banding, peningkatan atas Nilai Dasar BumiMenurut Majelisyang digunakan Terbanding tidak mendasar dan tidak wajar;bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan

Rp1.046.105.200.000,00bahwa dengan demikian Majelis menetapkan koreksi NJOP tanah sebagai Dasar PengenaanPBB Tanah Tahun Pajak 2011 adalah (Rp1.046.105.200.000,00 Rp784.578.900.000,00) =Rp261.526.300.300,00;bahwa menurut Majelis dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan kenaikan kelasbumi ditetapkan Terbanding pada kelas 139 untuk seluruh areal tanah perkebunan tanpamemperhatikan umur tanaman, dan areal peruntukannya, namun dalam persidanganPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti pendukung

Koreksi kenaikan luas bangunan menjadi 141.999 m2 dan kenaikan kelas bangunanmenjadi Kelas 084 sebesar Rp19.524.282.000,00bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER64/PJ/2010 tanggal 27 Desember2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yaitu padaLampiran II tentang Lampiran SPOP Sektor Perkebunan pada item data bangunan jugamengatur jenis bangunan poliklinik dan sarana olahraga adalah Objek Pajak Pajak Bumidan Bangunan;bahwa pada lokasi Pemohon Banding, terdapat poliklinik

Kenaikan Pasal 13 (3) KUPCc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUP@. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

94.781.711,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 111.440.811.693,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.134.847.240,00Rp 112.670.440.644,00Pajak Keluaran Rp 11.144.081.161,00Pajak Masukan: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp .22.501.853.275,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 3.750.666.807,00Rp 26.252.520.082,00Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 15.108.438.921,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 15.385.530.637,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 277.091.716,00Sanksi Administrasi: Kenaikan

Putusan Nomor 2207/B/PK/Pjk/2020Pajak Keluaran Rp 11,144,081,161.00Pajak Masukan yang dapat diperhittungkan Rp 26,526,154,151.00Jumlah PPN lebih dibayar Rp 15,382,072,990.00Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 15,385,530,637.00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 3,457,647.00Sanksi administrast: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 3,457,647.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 6,915,294.003.

94.781.711,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp = 111.440.811.693,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.134.847.240,00Rp 112.670.440.644,00Pajak Keluaran Rp 11.144.081.161,00Pajak Masukan: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 22.501.853.275,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 3.750.666.807 ,00Rp 26.252.520.082,00Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 15.108.438.921 ,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 15.385.530.637,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 277.091.716,00Sanksi Administrasi: Kenaikan

Keyakinan Pemohon Banding jugadidukung oleh argumen di bawah ini:Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP menyatakan bahwa:"Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf dditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:Halaman 6 dari 28 halaman.

(karenapembetulan)Jumlah (a+b) 3.451.528.367 (3.451.528.367)PPN yang kurang bayar 3.451.528.367 (3.451.528.367)Kenaikan Pasal 13(3) KUP 3.451.528.367 (3.451.528.367)PPN yang masih harus dibayar 6.903.056.734 (6.903.056.734) Bahwa Pemohon Banding percaya bahwa permohonan Banding di atas akanmendapat perhatian dan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yangterhormat.

Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/2016Mewah, yang mengakibatkan Pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKBditambah dengan kenaikan sebesar 100%;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapatpengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah dengan kenaikan sebesar100% terjadi, apabila PPN yang tidak seharusnya dikompensasikanmengakibatkan pajak terutang

Bahwa disamping itu sanksi administrasi kenaikan Pasal 13ayat (3) UU KUP seharusnya tidak diterapbkan karena SPMJanuari s.d.

Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP : Bunga 3 bulan (dihitung sejak tanggal1 Agustus 1988 s/d 20 Oktober 1988)3 x 2% x Rp. 40.000.000,00Dengan kenaikan 100% karenatidak seharusnya dikompensasikan :100% x Rp. 60.000.000,00:=Rp. 2.400.000,00b. Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP :=Rp.60.000.000,00Jadi dalam SKP akan tercantum sebagai berikut :Jumlah pokok pajak yang kurang dibayar :Rp. 40.000.000,00 + Rp. 60.000.000,00Sanksi a. Pasal 13 (2): 3x 2% x Rp. 40.000.000,00b.

ditabungan anak saksi adalah terdakwa sendiriBahwa saat kenaikan kelas uang tabungan akan dibagikanBahwa ketika kenaikan kelas ternyata terdakwa tidak ada disekolahBahwa selain anak saksi yang uang tabungannya tidak dibagikan terdakwa, ada jugapara siswa seluruhnya sebanyak 48 siswa yang uang tabungannya tidak dibagikanterdakwaBahwa yang saksi tahu uang tabungan siswa yang dipegang oleh terdakwa seluruhyasejumlah Rp. 23.000.000,Bahwa keuntungan saksi menabung disekolah karena nantinya untuk keperluan

dan kenaikan kelas nanti uangtabungan para siswa akan dibagikan kembaliBahwa kemudian saksi menabung kepada terdakwa untuk anak saksi yang bernamaSHIPFA.Bahwa kemudian oleh terdakwa anak saksi diberi buku tabungan dan membayarnyasebesar Rp. 2.000..Bahwa kemudian ketika ajaran baru dimulai, saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000, kepada anak saksi untuk ditabungkan kepada terdakwa.Bahwa kemudian oleh terdakwa uang tabungan diambil oleh terdakwa dan dibukutabungan diisi oleh terdakwa sesuai dengan

nominal yang ditabung dan diberi parafterdakwa setiap anak saksi menabung hingga sampai kenaikan kelasBahwa setelah kenaikan kelas, ternyata terdakwa tidak ada di sekolahanBahwa kemudian para wali murid sebanyak 48 orang yang anaknya menabung kepadaterdakwa menanyakan kepada Kepala SekolahBahwa menurut keterangan dari sekolah uang tabungan para siswa yang menabungkepada terdakwa telah dipakai oleh terdakwa Bahwa wali murid yang menabung kepada terdakwa menuntut terdakwa agarmengembalikan uang tabungan

Bahwa benar anak saksi pernah menabung dengan terdakwa Bahwa anak saksi menabung saat keias VI SD Bahwa anak saksi bernama DANI Bahwa awalnya ketika masuk ajaran baru, saksi diberi tahu oleh anak saksi bahwaGurunya yang bernama MAIDANIAH menyuruh rnemebeii buku tabungan sebesarRp. 2.000, yang mana murid bisa menabung setiap harinya sesuai dengan kemampuandan nanti ketika kenaikan kelas uangnya akan dibagikan Bahwa nilai tabungan anak saksi sebesar Rp. 600,000, Bahwa sampai sekarang uang tabungan

;e Bahwa benar selanjutnya setelah kenaikan kelas, lalu wali murid sebanyak 48 (empatpuluh delapan) orang di SD Negeri 1 mau mengambil uang tabungan yang dipegang olehterdakwa tersebut, namun terdakwa tidak datang ke sekolahan, kemudian wali muridsebanyak 48 (empat puluh delapan) orang di SD Negeri 1 menanyakan kepada KepalaPutusan.

Soemarlan Djatmiko Sekretaris Dewan (Sekwan)membahas kenaikan penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRDHal. 4 dari 66 hal. Put.

Jenis Penyimpangan INC PPH 21 PPh 21 Rp. diterima(Rp)1 Kenaikan Biaya Sosial Kemasyarakatan 15.000.000, Bantuan Rmh Tangga 7.500.000,22.500.000, 3.375.000, 19.125.000, Penetapan Perda/Permit 19.500.000, Operasional Komisi 7.500.000, Bantuan Perumahan 5.000.000, Taktis Operasional 5.000.000.,37.000.000, 5.550.000, 31.450.000.Bantuan FraksiTidak sesuai peruntukkan Sosial kemasyarakatan 21.000.000, Kenaikan Biaya (15.000.000,)6.000.000, 900.000, 5.100.000,4 Bantuan Rumah Tangga 19.500.000,Kenaikan biaya

No.Jenis PenyimpanganJumlahINC PPH 21PPh 21 Rp.Jumlah yangditerima(Rp) Kenaikan Biaya Sosial Kemasyarakatan12.750.000, Bantuan Rmh Tangga7.225.000, 19.975.000, Penetapan Perda/Permit16.575.000, Operasional Komisi1.275.000, Bantuan Perumahan Taktis Operasional3.400.000, 21.250.000, Bantuan Fraksi Tidak sesuai peruntukkan Sosial kemasyarakatan Kenaikan Biaya Bantuan Rumah Tangga Kenaikan biaya Reses Biaya Perjalanan Dinas Kelebihan uang saku2.100.000, JUMLAH 43.325.000, 4. Terdakwa KRMH.

No. 911 K/PID.SUS/2009 (Rp)1 Kenaikan Biaya Sosial Kemasyarakatan 15.000.000, Bantuan Rmh Tangga 7.500.000,22.500.000, 3.375.000, 19.125.000, Penetapan Perda/Permit 19.500.000, Operasional Komisi 7.500.000, Bantuan Perumahan 5.000.000, Taktis Operasional 5.000.000.,37.000.000, 5.550.000, 31.450.000,Bantuan FraksiTidak sesuai peruntukkan Sosial kemasyarakatan 21.000.000, Kenaikan Biaya (15.000.000,)6.000.000, 900.000, 5.100.000,4 Bantuan Rumah Tangga 19.500.000,Kenaikan biaya (7.500.000,12.000.000

Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 493.257 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP Kenaikan Pasal 13A UU KUP Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP Jumlah 493.257 bCcd.e.

Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUPfg.Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 1.520.876 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret2018;Halaman 3

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUPc. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUPd. Kenaikan Pasal 13A UU KUPe. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUPf. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUPg. Jumlah 493.2576 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 1.520.876 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 7 dari 9 halaman.

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisMenimbangPut. 43678/PP/M.X/16/2013PPN2005bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SanksiAdministrasi yaitu Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebesar Rp 7.984.956,00;bahwa atas pengenaan sanksi administrasi Pasal 17 C ayat (5) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebesar Rp.7.984.956,00 terkait dengan koreksi

Karenakoreksi atas Pajak Masukan impor sebesar Rp.7.984.956,00 dipertahankan maka pengenaansanksi administrasi Pasal 17C ayat (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesarRp.7.984.956,00 juga dipertahankan;bahwa sanksi administrasi dilakukan dilakukan Terbanding berdasarkan Pasal 17C (5)Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu, jumlah kekurangan pajak ditambahdengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekuranganpembayaran pajak terkait Koreksi Pemeriksa tersebut

diatas yaitu sebesar Rp.7.984.956,00;bahwa koreksi Terbanding atas sanksi administrasi ini merupakan Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan koreksiPemeriksa atas Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan NilaiJasa Kena Pajak Luar Negeri sebesar Rp. 7.984.956,00;bahwa menurut Pemohon Banding, karena sanksi administrasi ini merupakan SanksiAdministrasi Kenaikan terkait dengan koreksi Pemeriksa Pajak Masukan diatas dengan

Rp. 7.984.956,00 dapat dibatalkan;bahwa atas Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai JasaKena Pajak Luar Negeri sebesar Rp. 7.984.956,00, Majelis berpendapat koreksiTerbanding sebesar Rp. 7.984.956,00 tersebut tidak dapat dipertahankan, sehinggaSanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebesar Rp. 7.984.956,00 juga tidak dapat dipertahankan;bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Masukan yang disengketakan Pemohon Bandingsebesar

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan carasebagai berikut:Bahwa pada awalnya hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekira pukul 09.00 wib sekitar200 orang karyawan PT.LIN datang ke kantor di Jorong Sidodadi Kenagarian KinaliKecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan demonstrasi / unjuk rasamengenai permintaan kenaikan harga tonase dan juga mempertanyakan status karyawan yangdi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT.LIN, yang mana unjuk rasa tersebut tidakdiberitahukan terlebih

LIN yang bertugas sebagai Satpam;Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT.LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT.LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotesPHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.

LIN meminta kenaikan harga Tonase dan menanyakan mengenaistatus karyawan yang di PHK oleh perusahaan;Bahwa sesampai di depan kantor PT. LIN pimpinan PT. LIN tidak ada yang maumenemui kami sebagai karyawan panen sehingga timbul kekesalan yang mengakibatkanada yang memulai melempar bangunan kantor PT.

LIN meminta kenaikan harga Tonase dan menanyakan mengenaistatus karyawan yang di PHK oleh perusahaan;e Bahwa sesampai di depan kantor PT. LIN pimpinan PT. LIN tidak ada yang maumenemui kami sebagai karyawan panen sehingga timbul kekesalan yang mengakibatkanada yang memulai melempar bangunan kantor PT.

Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000, beralamat diPulogadung Trade Center Blok A Lt.1, No.1, Rawa Terate, Cakung, JakartaTimur, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.142.470.099,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 1.142.470.099,00Sanksi Administrasi Kenaikan

Putusan Nomor 2199/B/PK/Pjk/2019 Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 0,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 0,00Kompensasi PPN Lebih Bayar ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang (lebih) Dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP Rp. 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp. 0,00 5.

melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputusdan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukumdan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casumemiliki keterkaitan dan hubungan hukum (innerlijkke samenhang)dengan perkara Nomor 2281/B/PK/PJK/2019 yaitu berupa perhitungansanksi kenaikan

100% yang dilakukan oleh Terbanding tersebut tidaksesuai/bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaiman diaturdalam Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP bahwayang mengatur sanksi kenaikan 100% dihitung dari jumlah pokok pajakyang terutang/kurang dibayar bukan dari jumlah kompensasi yangseharusnya tidak dikompensasikan, sehingga sanksi kenaikan ataskompensasi kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikompensasikanyang dikenakan oleh Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali

Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.142.470.099,00; dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 1.142.470.099,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 1.142.470.099,00Sanksi Administrasi Kenaikan

STP (Pokok kurang bayar) d.Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.. ef.8 Lainlain Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.. jumlah pajak yang dapat dikreditkan Pajak yang tidak/kurang dibayar 5 Sanksi administrasi:a.Bunga Pasal 13 (2) KUP .Kenaikan Pasal 13(3) KUP . Bunga Pasal 13 (5) KUP .Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 +5 e) mo a a Halaman 2 dari 8 halaman.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 2d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 3 dari 8 halaman.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0,00e.