Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Agustus 2019 — PT PURA DELTA LESTARI,dkk Vs NAPAN BIN GAYANG, Dkk
207 — 141
  • 1.Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II 2.Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini 3.Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.751.000,-
    PUTUSANNomor 46/Pdt.G/2019/PN CkrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI CIKARANG yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :1. PT. PURA DELTA LESTARI, Tbk (Perseroan), berkedudukan di Jalan KaliBesar No.8 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan TamboraJakarta Barat, yang diwakili olen HONGKY JEFFRYNANTUNG Presiden Direktur, selanjutnya disebut sebagai... PENGGUGAT I;2.
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut:PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar danberalasan;3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum;4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah darat yangterletak di Kp.
    Oleh karena itu. menjadi tidak mungkin bagiPengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa ulang , karena bukanPeradilan ulangan .Sehingga adalah berdasar Hukum ( vide PasalHalaman 10 dari 30Putusan Nomor 46/Pat.G/2018/PN Ckr134 HIR) apabila Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan dirinya tidakberwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ;2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM :Bahwa ketika TERGUGAT Il dengan didampingi keluarganya Drs.Yayan Atmaja , SH., MH.
    195 ayat 6 HIR maka upaya hukum yang harus ditempuholeh Penggugat adalah dengan cara melakukan perlawanan (derden verzet)terhadap sita eksekusi tersebut yang diajukan di Pengadilan tempat dimanatanah tersebut disita sebagaimana dalam ketentuan pasal 195 ayat 6 HIRHalaman 28 dari 30Putusan Nomor 46/Pat.G/2018/PN Ckryang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Cikarang dimana upayahukum derden verzet tersebut jelas harus didasarkan kepada suatu hakkepemilikan dari pihak ketiga sehingga otomatis akan memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 olehkami, DECKY CHRISTIAN S, S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 28 Maret 2024 — Pemohon:
SISEH
11 — 6

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 16 September 2021 — 1.SITI MUKHAYYAROH 2.ALI ARWANI 3.KHAMIDATUN NI'MAH 4.NISWATUN MUNFARICHAH 5.WAHYU NUR ANDIKA MELAWAN KEPALA DESA SEMERAK, KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI
65 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-06-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 September 2015 — DARMAWAN, Lawan PT. BASF INDONESIA
92 — 42
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo; 3. 'Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
    Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar MingguJAKARTA SELATANPUTUSANNomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:DARMAWAN, Swasta, Nomor KTP: 3172010205760021, dalam hal ini bertindakdalam kedudukannya selaku DIREKTUR, dari dan karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT.
    Putusan No. 367/Padt.G/2015/PN.Jkt.SelJl.Langsat III No. 6 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;TELAH MEMERIKSA BUKTIBUKTI SURAT YANG BERKAITANDENGAN EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Juni2015, yang telah didaftarkan
    mengurangijumlah hutang dagang tahun 2013 sebesar Rp. 2.609.958.595,00 (dua milyarenam ratus sembilan juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu lima ratussembilan puluh lima rupiah);B ahwa hingga saat ini, Penggugat tetap beritikad baik melakukan cicilanpembayaran atas tunggakan hutang dagang tahun 2013 kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan untuk menjaga kepentinganhukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa
    Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalildalil yang diajukanPenggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelasdiakui oleh Tergugat.KOMPETENSI ABSOLUT:"PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGSECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAAQUO KARENA PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGATKONPENS!
    Seldimana Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari Perjanjian, bahwaadanya pengakuan akan peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa keArbitrase, namun sifatnya tidak mutlak, karena meskipun Perjanjian dibarengiklausula Arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo atau aktakompromis, maka Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilisengketa yang terjadi dari Perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukangugatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 439/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 11 April 2012 — NONA NANI NURANI >< Pemerintah Republik Indonesia,dalam hal ini diwakili oleh Presiden Republik Indonesia
107 — 27
  • Menyatakan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara perdata No.439/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst;2. Menghukum Penggugat untuk membanyar biaya perkara sejumlah:Rp. 491.000 .- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-04-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 121/Pdt.G/2017/PN PLG
Tanggal 7 Nopember 2017 — AKA CHOLIK DARLIN, S.Pd.I, -lawan- DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,, Dkk
119 — 30
  • MENGADILI:1.Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebahagian;2.Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42 / PDT.G/ 2013/PN.JKT.PST_SELA
Tanggal 28 Agustus 2013 — Tn. BUTET KARTARADJASA, DKK >< PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, DKK
150 — 78
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.
    Perihal Kompetensi Absolute Mohon kirannya Peradilan Umum cqPengadilan Negeri Jakarata Pusat menyatakan dirinya untuk tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan hukumsebagai berikut.1. Dalil Para Penggugat pada Posita nomor 3 dan 25 dalam Gugatannya,secara tegas Tergugat tolak dan sangat mengadaada dan tidakberdasarkan hukum.
    Oleh karena itu Gugatan demikiandemi hukum harus ditolak atau setidak tidak nya dinyatakan tidakditerimaBahwa berdasarkan halhal sebagaimana Tergugat kemukakan diatas makasudilah kiranya dan berkenan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadiliperkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat selurunnya dengan tanpa terkecuali;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini3.
    Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo mohon mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan Halaman 2dari 7 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidakberwenanqg memeriksa dan mengadili perkara a quo.TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAIPIHAK1.Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana dalilPara Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat terkait dengan perjanjian investasi emas dalam bentuk gadaisyariah emas antara Para Penggugat dan
    Bahwa berdasarkan alasanalasan dan faktafakta sebagaimanadiuraikan di atas, jelas gugatan a quo yang ditujukan kepada TurutTergugat adalah gugatan yang kabur (obscuur), sehingga kami mohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menyatakan tidak dapat menerima gugatan ParaPenggugat kepada Turut Tergugat (nietontvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARASelanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa danmengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat
    SE Qardh Beragun EmasBerdasarkan halhal dan faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas, TurutTergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.Dalam Eksepsi1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat.2.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Perceraian
Register : 10-04-2012 — Putus : 24-03-2012 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 854/Pdt.G/2012/PAJS.
Tanggal 24 Maret 2012 — Definna Binti Firman Herman, MELAWAN Hary Utomo bin Sudibyo Saleh,
112 — 46
  • Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;3. memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir
    SALIJNAN PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela yang berikut dalamperkara pihakpihak antara :Penggugat, Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman diJalan Kayu Putin Tengah 2 C RT.007 RW. 007 No. 1 Kelurahan PuloGadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
    Bahwa permohonan Penggugat tersebut diatas adalah demi kKepentingan anaksemata dikemudian hari dan merupakan kepentingan yang jauh lebin besar ketimbangpermasalahan yang lain sehingga kelak anak tersebut dapat berguna bagi keluarga,masyarakat, bagi agamanya dan bagi Negaranya;Berdasarkan halhal tersebut diatas maka cukup alasan hukum dan sudah padatempatnya bila Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama JakartaSelatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata incasu sependapatdengan
    Oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan, karena perkaraperkara ini secara legal merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ditolak, danmenyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan oleh Para Penggugatmaupun Para Tergugat
    Maka dengandemikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa,mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu kedudukan objek sengketa secarabersama dengan perkara ini Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidakberalasan dan eksepsi dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang tidak berkaitan, maka dikesampingkan;Halaman 19 dari 38 Putusan No. 854/Pdt.G/2012/PA.JS.20Menimbang, bahwa perihal biaya perkara ditangguhkan dan akan dipertimbangkanbersama
    Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M.,bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami : Drs. AGUS YUNIH,S.H.,MH.I. sebagai Hakim Ketua, dan Tamah, S.H. dan Drs.
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 14-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Byl
87 — 171
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2018/PN Byl ;-------------------2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----------------------------------
    Bahwa Pemohon selama ini mampu menjalankan peranya sebagai orang tuamerawat sekaligus sebagai wali bagi anaknya (Tiara Dyah Cahyaningrum)dengan baik dan penuh tanggung jawab.Berdasarkan alasan dan penjelasan diatas, maka mohon kepada Yang TerhormatKetua Pengadilan Negeri Boyolali, untuk dapat menerima, memeriksa danmengabulkan Permohonan, dengan amar putusan sebagai berikut:1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
    Pasar KliwonKab.Surakarta; 222222 n nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn n en ncnnneeMenimbang, bahwa dari halhal tersebut diatas sebelum Hakimmempertimbangkan isi dari surat permohonan berupa posita dan petitium yangdiajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa perihal kewenangansuatu penetapan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri (yurisdiksi voluntair)Hal 13 dari 26 Penetapan No 89/Pdt P/2018/PN Byl14sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangtelah berlaku
    yuridiksi voluntair telah digariskan berdasarkan Pasal 2 dan PenjelasanPasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UUNomor 48 Tahun 2009 ), bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUNomor 14 Tahun 1970 memberikan kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepadaPengadilan, dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3139 K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa
    Negeri dapat menyatakan dirinya tidakberwenang (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 317K/Pdt/1984 tanggal 09 Mei1984 isinya dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya makaia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karenajabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. )Hal 24 dari 26 Penetapan No 89/Pdt P/2018/PN Byl25Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,selanjutnya Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan tidak berwenang memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2018/PN By! ;2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlahRp.171.000, ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Pengadilan PN BATAM
Register : 23-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN BATAM Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.BTM
Tanggal 4 Februari 2014 —
44 — 23
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 256.000.
    Halini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak mengajukanmaka hakim secara ex officio berwenang utnuk menyatakandirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa.
    Pengadilan Negeri Batam) tidakberwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang tunduk padaperjanjian arbitrase atau karena adanya klausula arbitrasetersebut. Selanjutnya memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR/RIB juncto pasal 136 HIR/RIB, maka Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini adalah dapat untuk menyatakan dirinyatidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan selanjutnyamenyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima.3.
    Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim terlebihdahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensiabsolut ini, dan menunda pemeriksaan pokok perkara sampai denganadanya putusan atas eksepsi kompetensi absolut tersebut ;Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormatagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;4.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 256.000.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Perdata
Register : 18-05-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ksp
Tanggal 25 Mei 2022 — Pemohon:
UMMI SALAMAH RUSLI
18 — 16
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 02-12-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 2771/Pdt.G/2013/PA.Smg
Tanggal 24 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
19 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah
    No. 9 Tahun 1975 ) ;Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, oleh karena itu terjadinya pertengkaran terusmenerus,menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut ;Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diatas tidak terpenuhi, makaikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkanpermohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TermohonBerdasarkan
    hidup dan pendidikan dari si anak,maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biayahidup dan perawatan serta pendidikan anak perbulan sebesar 1 /3 (sepertiga)gajinya atau sebesar Rp. 1.500.000, (sate juta lima ratus ribu rupiah) denganpenambahan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) ;7.Bahwa tuntutantuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah rasional,manusiawi, sah dan halal serta diridhoi Allah SWT, maka patutlah dikabulkanoleh Majelis Hakim yang memeriksa
    dan mengadili perkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Tennohon / Penggugat Rekonvensimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimengambil putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau menyatakan PengadilanAgama Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo serta Pemohonharuslah memperoleh izin perceraian terlebih dahulu dari instansi Polri dimanaPemohon berdinas.DALAM POKOK PERKARA :A.
    ;TENTANG HUKUMNYADALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, perludipertimbangkan lebih dahulu halhal sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 26November 2013, Termohon dialamtkan di Pepe, RT.004 RW.001, Desa Pepe,Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat (T.1), Surat Kartu TandaPenduduk, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah penduduk DesaPepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan
    Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biayaperkarasebesar Rp. 411.000, (Empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaSemarang pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat Juni Tahun dua ribu empatbelas Masehi. bertepatan dengan tanggal Dua puluh lima Syaban Tahun Seribuempat ratus tiga puluh lima Hijriyyah, oleh kami H.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 29-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 27 Nopember 2014 — PARA PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
54 — 30
  • - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
    USANNomor 0527/Pdt.G/2014/PA.GtloDEMI KEADILAN SOE DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yangdiajukan oleh:1. PENGGUGAT I, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di JalanJalur Panjaitan 1 No. 111a, Kota Gorontalo, selanjutnya disebutPenggugat ;2.
    proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehinggaterhadap perkara ini dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim melanjutkantahapan pemeriksaan perkara dengan memberikan kesempatan kepada Tergugatuntuk mengajukan jawabannya, maka dengan mencermati maksud dan tujuangugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu terlebihdahulu dipertimbangkan apakah perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama untuk memeriksa
    Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 8Tahun 1999 tersebut, bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukanke Peradilan Umum.Halaman 7 dari 10 hal.Put.No.0527/Pdt.G/2014/PA.GtloMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat dipahamibahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPeradilan Umum.Menimbang, bahwa oleh karena institusi pengadilan dalam lingkunganPeradilan
    Umum hanyalah Pengadilan Negeri, maka dapat pula dipahami bahwayang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPengadilan Negeri.Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PengadilanAgama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan para Penggugat tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa oleh karena
    gugatan para Penggugat tidak dapatditerima, maka para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dan oleh karena itupara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditetapkan dalam diktum putusan ini.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIe Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;e Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.e Menghukum para Penggugat untuk membayar
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 17 Juni 2021 —
72 — 16
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah )
    PUTUSANNomor 66/PdtG/2020/PN Byl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Ahmad Dalyono Umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam,beralamat di Dk.
    KabupatenBoyolali, selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatIBeralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141,Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsar, KotaSurakarta, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat Il;Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkaraTelan membaca dan memperhatian jawabmenjawab antara pihak ParaPenggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat di persidangan;Telah memeriksa
    BRI (Persero) Tbk.Cabang Salatigain casu Tergugat Il atas obyek lelang kepada TurutTergugat Il melalui surat nomor B.1737/KCVIIVADK/05/2020 tanggal13 Mei 2020 (vide Bukti TTIH1);Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungana quo, maka selanjuinya Turut Tergugat Il memeriksa dan melakukananalisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secaraadministatf ternadap berkas yang = dilampirkan dalam suratpermohonan lelang yang diajukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk.
    Melainkan hal tersebut telahmenunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telahsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutusdengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Turut Tergugat Il dapat diterima;2.
    Tergugat Il menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menurut Tergugat Il, seharusnyayang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Salatiga alasansebagai berikut :Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.1. Bahwa Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat Il adalahDebitur dan Kreditur berdasarkan:a.
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 08-04-2015 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Bms
Tanggal 17 Desember 2014 — WARSITO, DK. >< PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cq. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Patikraja
586 — 321
  • Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
    PUTUSAN SELANomor 11/Pdt.G/2014/PN BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:1. WARSITO, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di RT.005/RW.001Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, untukselanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT I;2.
    ribu rupiah), atas lelang yang dilakukan Tergugat II ataspermintaan Tergugat ;Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yangnyatanyata merugikan Penggugat maka Para Tergugat secara tanggungrenteng pantas pula dihukum untuk membayar ganti kerugian telahmelakukan perbuatan melawan hukum sejumlah Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah) tunai;Berdasarkan uraianuraian gugatan sebagaimana tersebut di atas, Penggugatmohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk menerima,memeriksa
    Sehingga sengketatersebut haruslah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;Berdasarkan uraian diatas, perkenan kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan NegeriBanyumas tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dan gugatanHalaman 9 dari28 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/20 14/PN BmsPara Penggugat sudah seharusnyalah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);2.
    Sehingga sengketatersebut haruslah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;Berdasarkan uraian diatas, perkenan kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan NegeriBanyumas tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dan gugatanPara Penggugat sudah seharusnyalah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);2.
    Menyatakan Pengadilan Negeriberwenang untuk memeriksa danmemutus perkara tersebut;3. Memerintahkan kedua belah pihakuntuk melanjutkan persidangan;4.
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama Perceraian
Register : 11-11-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PA STABAT Nomor 979/Pdt.G/2014/PA.Stb
Tanggal 2 April 2015 — Penggugat Vs Tergugat
12 — 3
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
    PUTUSANNomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanXxx, umur 53 tahun
    saat diajukannya gugatan iniantara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) bulanlamanya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang menyidangkanpermohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat danTergugat selanjutnya memeriksa
    No /Pat.G/2014/PA.Stb.jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwakarena perkara a quo bukan kewenangan PengadilanAgama maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Stabat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan.
    Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0, (nol rupiah);Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidangmusyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Dra. Rinalis, M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Skw
Tanggal 26 Juni 2019 — H. ABULLAH MANAF LAWAN PT. BANK BRI SYARIAH
236 — 37
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 32/Pdt.G/2019/PN SkwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: H. Abullah Manaf, Tempat tanggal lahir Madura, 05 April 1950,Lakilaki,Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di JI. Dr. SutomoNo. 17 Rt 032 / Rw. 003 Kel.
    perkara ini maka perluadanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaanTergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yangjenis dan jumiahnya akan kami di kemudian hari.Bahwa oleh karna Penggugat tidak ada tikad baik serta tanpa hak izin dariPenggugat untuk menguasai objek berupa tanah berikut bangunan makatiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Ketua PengadilanHalaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/201 9/PN Skw Negeri Singkawang untuk memeriksa
    dan memutuskan perkara iniberdasarkan dalil dalil diatas maka kami mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadili sertamemberikan putusan sebagai berikut :4.
    pertama salahsatunya di bidang ekonomi syariah termasuk di bidang perbankan syari'ah danjuga di bidang ekonomi syari'ah lainnya dalam hal ini Sengketa yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaPengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya maka pemeriksaan perkara inidinyatakan selesai dan putus karena Pengadilan Negeri Singkawang tidakberwenang memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;2.
Pengadilan PN JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 09-08-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Jmr
Tanggal 7 September 2016 — ENDIK ESKARYOT M E L A W A N ARI SEKAR CENDANI
66 — 5
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    P U T U S ANNomor 98/Pdt.G/2016/PN JmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :ENDIKESKARYOT, Agama Kristen Protestan, Umur 31 tahun, PekerjaanSwasta, Alamat Dsn Krajan RT/RW 002/001Sidorejo Umbulsari Jember,untuk selanjutnyadisebut sebagai : PENGGUGAT ;MELAWANARI SEKAR CENDANI, Agama Kristen Protestan, Umur 33 tahun, PekerjaanPegawai
    Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut cukupmemenuhi satu alasan yang ditentukan, akan dipertimbangkan berdasarkanbuktibukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakahalasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibutikan ataukahHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 98/Pat.G/2016/PN Jmrtidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulumengenai kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa
    tidak seharusnya diajukan di Pengadilan NegeriJember dikarenakan secara nyatanyata diketahui bila Tergugat telahberpindah kediaman mengikuti kediaman orangtuanya di Porong Sidoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat formil yang telah ditentukan undangundang maupun PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, maka dengan demikian gugatanPenggugat tidaklah dapat di terima oleh Pengadilan Negeri Jember karenaPengadilan Negeri Jember tidak memiliki wewenang untuk memeriksa
    danmemutus perkara gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jember tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Penggugat,maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnyasejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Mengingat, Pasal 20 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Pasal 125 HIR dan Peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI1.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-05-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 503/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat:
Ni Nyoman Eka Wahyuni
Tergugat:
PT. BPR. KRISNA YUNA DANA
74 — 42

  • Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat ; Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,-( tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Pengadilan PA GORONTALO Perdata Waris
Register : 02-01-2014 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PA GORONTALO Nomor 05/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 27 Januari 2014 — RASYID AKILI Lawan DULLAH HASAN, dkk
57 — 14
  • Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 05/Pdt.G/2014/PA.GtloDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkatpertama dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan waris yang diajukan oleh :RASYID AKILI, umur 76 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan DulomoUtara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,sebagai "Penggugat",Lawan1. DULLAH HASAN2.
    Tergugat tanpa hak dan merupakan perbuatanyang melawan hukum maka kepada Tergugat harus dihukum untuk keluardan mengosongkan tanah sengketa dari segala benda apa saja milik paratergugat diatas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepadaPenggugat untuk dikuasai dan dimiliki kembali secara bebas tanpa bebanapapun;Pengosongan dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara(Polisi).Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis HakimPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa
    memperkuat pertimbangan tersebut Majelis Hakimperlu mengutip Pasal 50 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik keperdataan lain dalam perkaraperkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyeksengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas,maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidakberwenang memeriksa
    dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum serta Pengadilan Agamadinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa alasan mengakhiri dan atau menghentikan pemeriksaanperkara ini menjadi sangat rasional serta memenuhi asas penyelesaian perkara (asasberacara) yang sederhana, cepat dan biaya ringan;Menimbang, bahwa hakekat kewenangan mengadili dalam perkara perdataadalah prinsip pemeriksaan terhadap suatu perkara yang telah