Asli Surat Rekomendasi Nomor 140/236/RKM/LLB/2021 yangHim 5 dari 25 hlm Putusan No. 312/Pdt.G/2021/MS. Strdikeluarkan oleh Reje Lelabu, tanggal 21 Oktober 2021.

pengambilalihan tanahtanah garapan milik rakyat oleh TergugatI (PT Perkebunan Nusantara II (Persero) tersebut keDewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk itu DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk PanitiaKhusus Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia UntukMengadakan Penyelidikan Terhadap Masalah PertanahanSecara Nasional, (Pansus DPRRI), maka antara lain21pada tanggal 26 Mei 2004 dikeluarkan Keputusan PansusDPRRI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap MasalahPertanahan Secara Nasional Nomor 016/RKM

tanpakewenangannya, maka Badan Pertanahan31.32.23Nasional segera melaporkannya kepada pihakyang berwajib untuk diproses sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, karena didugatelah merugikan kekayaan Negara;Agar Pihak Kepolisian Negara RepublikIndonesia melakukan tindakan Kepolisianterhadap pihak pihak yang terkait dalamkasus penguasan tanahtanah milik' rakyatoleh pihak PT Perkebunan Nusantra II(Persero) tersebut sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku.Bahwa Rekomendasi Pansus DPRRI Nomor 016/RKM

intervensi dalam bentuk apapun atassengketa tanah yang sedang dalam proses pengadilan;Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 20A Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, junctoUndang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan DanKedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, seharusnya pihak Pemerintahdalam hal ini baik Tergugat I, Tergugat II maupunTergugat III menindak lanjuti Rekomendasi Pansus DPRRINomor 016/RKM

Fotocopy Surat PANSUS DPR RI No. 016/RKM/PANSUSTANAH/DPR ~ RI/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentangRekomendasi Tuntutan Masyarakat Petani Pemilik Tanahyang berasal dari Redistribusi Objek Landreform, yangdikuasai kembali secara sepihak oleh PTPN II (Persero),yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat danKota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, telah diberimaterai secukupnya dan telah dilegalisir di KepaniteraanPengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah dilihat sesuaidengan aslinya di persidangan, selanjutnya

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 ( satu ) lembar asli Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar ( Gas Oil ) NOMOR : 266 RKM/DKP-BB/IV/ 2023 Tanggal 31 Maret 2023.

Bahwa Tergugat dalam membangun kebun kelapa sawit telahterlebin dahulu mendapat surat Rekomendasi dari Kepala Desa PasarBaru Kecamatan Pangean No.096/RKM/PSB//2005 tanggal 12Januari 2005..

UTSG Saleyang dihadiri para pengusaha tambang dan tokohmasyarakat serta Dinas ESDM, materinya adalah bahwapihak pemerintah yang diwakili oleh ESDM menyetujuiusulan para pengusaha tambang untuk melebarkan jalanWonokertoTegaldowo panjangnya 14 km lebarnya 7 meter,namun realisasinya dilapangan panjang 7 km lebar kanandan kiri lebar 3 meter.Bahwa ruang lingkup/jenis pekerjaan sesuai denganRencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dalam surat perjanjianatau kontrak adalah : Pekerjaan Jalan Tambang, PekerjaanTalud

WARSIMAN (selakuKetua OMS) tidak pernahmengusulkan usulan kegiatan pemeliharaan jalan desatersebut, dan tidak pernah membuat format UsulanRencana Kegiatan Masyarakat/Daftar Usulan MasyarakatDesa.Bahwa selain itu terdapat dokumen Usulan Rencana KegiatanMasyarakat (RKM) bertanggal 10 Agustus 2011, yang ditujukankepada Bupati Rembang. RKM tersebut ditandatangani sdr.WARSIMAN (selaku Ketua OMS) dan diketahui oleh sdr. Drs. H.SUNARTO, SH, MM. (Camat Sale) dan sdr. TEGUHGUNAWARMAN (Camat Gunem).

Usulan RKM tersebutdiperiksa tertanggal 27 September 2011 oleh sdr. ABDULMUTAQIN, ST. (PPK), sdr. TEGUH GUNAWARMAN (CamatGunem) dan sdr. Drs. H. SUNARTO, SH. MM.

(Camat Sale),yang dituangkan dalam dokumen Check List PemeriksaanKelengkapan Dokumen Usulan RKM, dengan kesimpulan Layakatau Telah Memenuhi Syarat maka bisa dilanjutkan denganproses verifikasi.Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada tanggal 22Agustus 2011 diadakan Rapat Pembahasan tentang informasikegiatan yang bersumber dari DPPID di Ruang Bupati. Dalam89rapat tersebut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,terdakwa, dan Kepala Dinas Pendidikan. Dalam rapat tersebut,sdr. H. Moch.

UTSG Saleyang dihadiri para pengusaha tambang dan tokohmasyarakat serta Dinas ESDM, materinya adalah bahwapihak pemerintah yang diwakili oleh ESDM menyetujuiusulan para pengusaha tambang untuk melebarkan jalanWonokertoTegaldowo panjangnya 14 km lebarnya 7 meter,namun realisasinya dilapangan panjang 7 km lebar kanandan kiri lebar 3 meter.Bahwa ruang lingkup/jenis pekerjaan sesuai denganRencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dalam surat perjanjianatau kontrak adalah : Pekerjaan Jalan Tambang, PekerjaanTalud

WARSIMAN (selakuKetua OMS) tidak pernahmengusulkan usulan kegiatan pemeliharaan jalan desatersebut, dan tidak pernah membuat format UsulanRencana Kegiatan Masyarakat/Daftar Usulan MasyarakatDesa.Bahwa selain itu terdapat dokumen Usulan Rencana KegiatanMasyarakat (RKM) bertanggal 10 Agustus 2011, yang ditujukankepada Bupati Rembang. RKM tersebut ditandatangani sdr.WARSIMAN (selaku Ketua OMS) dan diketahui oleh sdr. Drs. H.SUNARTO, SH, MM. (Camat Sale) dan sdr. TEGUHGUNAWARMAN (Camat Gunem).

Usulan RKM tersebutdiperiksa tertanggal 27 September 2011 oleh sdr. ABDULMUTAQIN, ST. (PPK), sdr. TEGUH GUNAWARMAN (CamatGunem) dan sdr. Drs. H. SUNARTO, SH. MM.

(Camat Sale),yang dituangkan dalam dokumen Check List PemeriksaanKelengkapan Dokumen Usulan RKM, dengan kesimpulan Layakatau Telah Memenuhi Syarat maka bisa dilanjutkan denganproses verifikasi.Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada tanggal 22Agustus 2011 diadakan Rapat Pembahasan tentang informasikegiatan yang bersumber dari DPPID di Ruang Bupati. Dalam89rapat tersebut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,terdakwa, dan Kepala Dinas Pendidikan. Dalam rapat tersebut,sdr. H. Moch.

Esau Saubaki,ditandai bukti P.5;Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Christian Foenay tanggal 12Agustus 1997, ditandai bukti P.6;Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Otniel Amtaran tanggal 12Agustus 1997, ditandai bukti P.7;Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Stefanus Riberu, Simon PH.Loudo, Christian Foenay tanggal 12 Agustus 1997, ditandai bukti P.8;Fotocopy sesuai asli Keputusan Pansus DPRRI untuk mengadakanpenyelidikan terhadap masalah pertanahan secara nasional No. 019 / RKM

Tomboy (bukti P.4), dan Keputusan Pansus DPRRI untukmengadakan penyelidikan terhadap masalah pertanahan secara nasional No. 019 /RKM / PANSUS TANAH / DPRRI / 2004, tanggal 27 Mei 2004, tentangRekomendasi Tuntutan Tanah Hak Milik Adat dari Ahli Waris Leonard Tomboy(bukti P.9);Bahwa berdasarkan pada fakta dalam pertimbangan diatas, maka MajelisHakim yakin bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Fatululi denganluas 7.920 M2; dengan batasbatas :e Utara berbatasan dengan Jalan Frans Seda;e Selatan

sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Kegiatan dalamrangkapenerimaanpeserta didikbaru Administrasi pendaftaranPenggandaan formulirpendaftaranPendaftaran ulangBiaya pendataan data pokoksiswaPembuatan sapanduk madrasahbebas pungutanPenyusunan RKM/RKAMberdasarkan hasil evaluasi dirisekolahDan kegiatan lainnya yang terkaitdengan penerimaan peserta didik Termasuk untuk konsumsi danhonor panitia dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru.Standar pembiayaanmengacu kepada bataskewajaran setempat ataubatas yang telah ditetapkanPemda.

tenagapustakawanPengembangan data baseperpustakaanPemeliharaan perabotperpustakaanPemeliharaan dan pembelian ACperpustakaan Kegiatan dalamAdministrasi pendaftaranTermasuk untuk konsumsi dan rangka Penggandaan formulir honor panitia dalam rangkapenerimaan pendaftaran penerimaan peserta didikpeserta didik Pendaftaran ulang baru.baru Biaya pendataan data pokok Standar pembiayaansiswa mengacu kepada batasPembuatan sapanduk madrasahKewajaran setempat ataubebas pungutan batas yang telah ditetapkanPenyusunan RKM

Kepala Kantor Agraria yangmenjelaskan bahwa Leonard Tomboy benarbenar telahmenguasai/memiliki sebidang tanah kering dan tanah sawah milikLeonard Tomboy dengan luas tanah 283 Ha yang terletak dikelurahan Oebobo kecamatan Kupang selatan ;Bahwa keseluruhan tanah milik Penggugat seluas 283 Ha telahtelah dibahas dan diputuskan melalui Panitia Khusus (PansusHalaman 12 dari 114 halaman Putusan No. 27/G/2020/PTUNKPG16.17.18.DPR RI) yang dituangkan melalui Keputusan Pansus DPR RImelalui surat Nomor : 019/RKM

Oebutu ;Bahwa mengingat pada tahun 1980 an, tanah yang dilaporkansebagai tanah kelebihan maksimum seluas + 21 Ha telahdiokupasi + 400 anggota masyarakat, maka dengan terbitnyaKeputusan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kupangtersebut, pada tahun 1990/1991 areal tersebut dilaksanakankegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan dan kepada anggotamasyarakat telah diterbitkan sertipikatnya ;Bahwa Keputusan Pansus DPRRI Untuk MengadakanPenyelidikan Terhadap Masalah Pertanahan Secara NasionalNomor : 019/RKM

Oebutu ;Bahwa mengingat pada tahun 1980an, tanah yang dilaporkansebagai tanah kelebihan maksimum seluas + 21 Ha telahdiokupasi + 400 anggota masyarakat, maka dengan terbitnyaKeputusan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kupangtersebut, pada tahun 1990 / 1991 areal tersebut dilaksanakankegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan dan kepada anggotamasyarakat telah diterbitkan sertipikatnya ;Bahwa Keputusan Pansus DPRRI Untuk MengadakanPenyelidikan Terhadap Masalah Pertanahan Secara NasionalNomor : 019/RKM

Nomor 438 K/Pdt/201621.Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor LAB :1627/DTF/IX/2001 tertanggal 16 Oktober 2001, dari Pusat LaboratoriumForensik POLRI, Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan, (P18) ;22.Fotocopy Penetapan Nomor 27/PK/TUN/1996 tertanggal 6 Maret 2001,(P19),23.Fotocopy Keputusan Pansus DPRRI untuk mengadakan penyelidikanterhadap masalah pertanahan secara nasional Nomor 009/RKM/PansusTanah/DPRRI/2004 tertanggal 4 Maret 2004 tentang Rekomendasimasalah ganti tanah

seluas 20,1 Hektar di Kelurahan Sukadamai,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan yang dipergunakan oleh PT.Taman Malibu Indah, (P20);24.Fotocopy Surat Pengantar Keputusan Pansus DPRRI untukmengadakan penyelidikan terhadap masalah pertanahan secaraNasional Nomor 009/RKM/Pansus Tanah/DPRRI/2004 tertanggal 4Maret 2004 yang ditujukan kepada Tergugat Ill, (P21);25.Fotocopy Surat Penjelasan informasi atas tanah Blad C4, C5 dan C6 diKota Medan tertanggal 11 Juli 2013, (P22);26.

Sumatera Utara, yangbuat di Medan pada tanggal 30 Mei 2017, yang hasilnya/ KinerjaFasilitator Kab Simalungun (FS) a.n Nelson Nainggolan, ST tidakberada dilokasi Kabupaten/Kantor tanpa ada penjelasan ke DCterhadap keberadaan yang bersangkutan, sementara TIM dalamkeadaan lengkap berada di Lokasi dan sebagian Tim berada di Kantormelengkapi data RKM, dan direkomendasikan Pemanggilan ke SatkerPSPAM terkait kinerja yang berdasarkan kunjungan konsultan Individuke lapangan selalu tidak berada di lokasi.Bahwa

Foto Copy Keputusan Pansus DPRRI untuk mengadakanPenyelidikan terhadap masalah Pertanahan secaraNasional Nomor : 031/RKM/Pansus Tanah/DPRRI/2004tentang..............38tentang Rekomendasi tentang Tuntutan MasyarakatPetani Pemilik Tanah yang berasal dari Reditribusi ObjekLandreform yang dikuasai kembali secara sepihak olehPTP. Perkebunan IV (Persero) yang terletak di KabupatenSimalungun, Propinsi Sumatera Utara, Senin tanggal 27September 2004, selanjutnya diberitanda ( Bukti P. 11 ) ;12.

Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/940/X/RKM/KPPT/2011, yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Cimahi,tertanggal 12 Oktober2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor :503/940/X/BAP/KPPT/2010 yang dikeluarkan olehKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah KotaCimahi, tertanggal 12 Oktober3.

mengambilalih tanah mayarakat tersebut secara paksa ;Bahwa tahun 1997 sampai tahun 2000, masyarakat kembali mengusahaitanah tersebut dengan menanami Tanaman Palawija ;Bahwa pada tahun 1999, Terlawan dalam Rekonvensi melakukantindakan yang merusak tanamtanaman yang ada diatas tanah tersebut dengancara mentraktor ;Bahwa asal mula perolehan tanah terperkara oleh masyarakat DesaSamberejo sebagaimana yang telah diuraikan pada point 5 sampai denganpoint 9, ditegaskan lagi dalam Keputusan Pansus DPR RI No.016/RKM

PT Rafel Karya Mandiri/ Nomor 21 April 2016 Rp40.243.750, Rp80.312.000,Pemohon 16/ RKIW2016/II1/815Kreditur 16 tanggal 31 Maret2016Nomor 25 April 2016 Rp40.068.250,RKM/2016/IV/842tanggal 4 April 201617. Toko Abadi/ Nomor 760 tanggal Sesuai Rp49.145.000, Rp157.365.000,Pemohon 17/ 18 April 2016 pembicaraanKreditur 17 seharusnyapembayarandilakukan palinglambat tanggal Halaman 9 dari 37 hal. Put.

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umumdengan jabatan Kepala Bidang Cipta Karya sejak tahun 2008 ;Bahwa saksi tahu dari tugas pokok saksi bahwa di pekon Sinar Waya KecamatanAdiluwih Kabupaten Pringsewu ada bantuan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) sebesar Rp.250. juta yang dananya bersumber dari APBN ;Bahwa saksi dalam proyek di pekon Sinar Waya bertugas sebagai Ketua DPIU yangtugasnya adalah menyelenggarakan program PPIP, melaksanakan sosialisasi, verifikasiPJM Pronankis dan RKM

dengan Desember 2009 ;Bahwa tugas saksi sebagai fasilitator adalah mendampingi masyarakat (OMS) dalammelaksanakan program ;Bahwa saksi mengetahui ada proyek di pekon Sinar Waya dari PU Provinsi Lampungyang sumber dana proyek tersebut dari APBN dengan jumlah Rp. 250 juta rupiahterbagi dua sub yaitu pekerjaan fisik dengan nilai Rp.245 juta rupah dan untukoperasinal sebesar Rp. 5 juta rupiah ;Bahwa kegiatan operasional tersebut terdiri dari kegiatan OMS, pembuatan laporan,pembuatan RAB dan PJM serta RKM

Hal mana sebagaimana keputusan Pansus DPR RI No.034/RKM/PTanah/DPTRI/2004 tanggal 27 September 2004;bahwa dengan demikian, kesimpulan dan rekomendasi Pansus DPR Rlaquo semakin meneguhkan fakta hukum sebagaimana penetapan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 212/1983 P tanggal 10 Maret 1983, bahwa Penggugatadalah pemegang hak sewa tanah negara yang sah seluas + 190.621 M?

Fotocopy sesuai dengan fotocopy); Halaman 14 dari 43 halaman Putusan No.26/G/2012/PTUNPDGP2P3P4P5P6PiFotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi SumateraBarat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor : 012/SK/DPWPPRN/VI/2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus DewanPimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten PadangPariaman Propinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Juni 2011 (Fotocopysesuai dengan aslinya); Fotocopy Surat DPW PPRN Provinsi Sumatera Barat Nomor:079/RKM

AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);11 Bahwa tahapan pelaksanaan PPIP 2009 dapat dikelompokkan menjadi:1 Persiapan, meliputi:e Sosialisasi Kabupaten dan Sosialisasi Tingka Desae Musyawarah Desa I (Pembentukan OMS/Pokmas/LKD dan kader Desa)2 Perencanaan, meliputi:e Identifikasi Permasalahan;e Rembug Desa (memutuskan pengatasan masalah);e Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Perdesaan;e Musyawarah Desa II (Penentuan Usulan Kegiatan);e Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM

AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);11 Bahwa tahapan pelaksanaan PPIP 2009 dapat dikelompokkan menjadi:1 Persiapan, meliputi: Sosialisasi Kabupaten dan Sosialisasi Tingka Desae Musyawarah Desa I (Pembentukan OMS/Pokmas/LKD dan kader Desa)2 Perencanaan, meliputi:e Identifikasi Permasalahan;e Rembug Desa (memutuskan pengatasan masalah);e Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Perdesaan;e Musyawarah Desa II (Penentuan Usulan Kegiatan);e Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM

PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD);Bahwa tahapan pelaksanaan PPIP 2009 dapatdikelompokkan menjadi:1 Persiapan, meliputi:Sosialisasi Kabupaten dan Sosialisasi Tingka DesaMusyawarah Desa I (Pembentukan OMS/Pokmas/LKD dan kader Desa)2 Perencanaan, meliputi:Identifikasi Permasalahan;Rembug Desa (memutuskan pengatasan masalah);Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Perdesaan;Musyawarah Desa II (Penentuan Usulan Kegiatan);Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM

Antara lain :Menyelenggarakan Program RIS PNPM.Melaksanakan sosialisasi di Wilayah kerja.Mengumpulkan data baseline monitoring Kampung.Mendistribusikan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis samapai tingkatKampung.Mereview Program Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Kerja Masyarakat(RKM) , Verifikasi PJM dan RKM.Menjamin kesetaraan kaum perempuan.Melaksanakan program di wilayah kerja dengan dukungan TAMK.Melakukan pendampingan teknis dan sosialisasi kepada OMS.Menjamin keterbukaan informasi dalam plaksanaan