• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 55;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

  Akta Kuasa RUPS Nomor 53;d. Akta Gadai Saham Nomor 54;e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;g. Akta Gadai Saham Nomor 57;h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;. Akta Personal Guarantee Nomor 65;m.

  Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 5;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;Akta Personal Guarantee Nomor 63;sa * 29 29 oF Dk.

  Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

• paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan ;RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama ;RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangHal. 13 dari 22 hal.

  Kayu Lapis Indonesia yang termuat dalam Akta No. 43 sudahsangat jelas diatur dalam hal tata cara suatu RUPS tidak quorum makahanya mengenal RUPS kel, RUPS kell sampai RUPS kelll saja, dimana RUPS ke IIl quorumnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negerisetempat dengan Penetapan dan tidak ada aturan serta tidak mengenaladanya RUPS ke empat (IV) ;5. Bahwa RUPS ke tiga (keIIl) PT.

  Kayu Lapis Indonesia akanmengadakan RUPS lagi, maka harus melalui proses baru yaitumengadakan RUPS lagi dengan Agenda Rapat yang juga baru, dan jikatidak quorum baru mengadakan RUPS keIl lagi dan jika RUPS kell jugatidak quorum, maka baru mengajukan permohonan Penetapan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan quorum,Penetapan mana baru dapat untuk menyelenggarakan RUPS keIll.Akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Direksi Perseroan mengajukanpermohonan Penetapan quorum untuk menyelenggarakan

  Kayu Lapis Indonesia untuk RUPS keIV padahal RUPS keIV tidak dikenal dalam hukum positif, baik dalamUndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupundalam Anggaran Dasar PT.

  Sedangkan dalam RUPS yangmenjadi sengketa perkara a quo tidak semua pemegang sahamhadir dalam RUPS, bahkan suara para Pemohon Kasasi/paraPelawan sebagai pemegang saham mayoritas tidak hadir karenatidak tahu ada penyelenggaraan RUPS ; Menurut aturan hukum Perseroan Terbatas tidak mengenal adanyaRUPS keIV sebagai RUPS lanjutan dari RUPS keIll (vide pasal 73UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 22 Anggaran Dasar PT.

• oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian SebagaiDirektur).

  Keputusan RUPS BUKANLAHPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangHalaman 13 dari 48 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/201 6/PN.Bdg.seharsnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

  sebagai penasehatPerusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta RUPSPenunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkan perjanjian kerja.Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlahperjanjiankerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan RUPS Tergugat sebagaiOrgan permsahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UUKetenagakerjaan.

  melalui kKeputusan RUPS.

  Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.3.

• Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS LB atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, dengan agenda sebagai berikut:a. Laporan Keuangan tahun buku perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016;b. Mengganti Direksi perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri;c. Mengganti Komisaris perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri; 4.

  Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Pembangunan Selingsing Mandiri (bukti P12);Fotocopy Surat Bupati No. 500/Ekon/tanggal 21 Januari 2017 yangditujukan kepada Komisaris Utama PT. Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

  Pembangunan Selingsing Mandirimasingmasing tertanggal 3 Januari2017 dan tanggal 21 Januari 2017, untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri,namun dalam tenggang wakiu yang ditentukan selama 15 (lima belas) hari,Termohon dan Termohon Il tidak ada melaksanakan RUPS seperti yangdimohonkan oleh Pemohon,sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukanpermohonan penetapan RUPS LB PT.

  Terbatasdapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiaptahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

  Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinarymeeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu = dandigantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu PerseroanTerbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaanpemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau DewanKomisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri. NamunHal. 8 dari 14 hal.

  Pembangunan Selingsing Mandiri;Menimbang, bahwa mengenai kuorum kehadiran dan ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam perkara a quotidak perlu ditetapkan dalam perkara a quo karena berdasarkan PenjelasanPasal 80 ayat (8)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas persoalan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilanhanya berlaku khusus untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

• tersebut dengan jelasmenyebutkan agenda dari RUPS yaitu :1.

  pada pukul16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri olehTergugat dan Tergugat Il, Tetapi Penggugat tidak hadir,sehingga RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidakada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkanMusyawarah mufakat.Dan Hasil RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  T.T5 );Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN BnaMenimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakanPenggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari PemegangSaham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunanmaupun RUPS Luar Biasa, dan berdasarkan buktibukti:1.

  kembali Penggugat dengan surat tertanggal 11 September 2019Perihal Undang RUPS Tahun/RUPSLB PT.

• PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI2013 DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 10 JUNI2013 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU1.PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II S/D Vill MENOLAKSELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PELAKSANAANRUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXIKARENA:a. RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI 2013 DANRUPS LUAR BIASA PT.

  Putusan No.322/Padt.G/2014/PN.Jkt.SelPENCATATAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN MEMINTADIADAKANNYA RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA.. Bahwa Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PT.Blue Bird Taxi juga menerima permintaan RUPS dari Para PemegangSaham lainnya dan untuk tujuan mengadakan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa tersebut Dr. H.

  Purnomo Prawiro Mangkusudjonomengirim surat nomor 157/Dir/lV/2013 tanggal 22 April 2013 PerihalPersiapan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa..

  Bahwa sangat tidak berdasar apabila PARA PENGGUGAT yang awalnyamenggagas untuk dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,JUSTRU KEMUDIAN DENGAN LICIK INGIN MENGGAGALKAN DANMENGHALANGI DIADAKAN RUPS= YAITU DENGAN CARAMENGIRIMKAN SURAT RESMI MELALUI KUASA HUKUMNYA DENGANSURAT NOMOR 146/EXT/JDDSM/IV/2013 TANGGAL 29 APRIL 2013YANG INTINYA MENOLAK MENGADAKAN RUPS..

  BUKTI TT0O3 : UNDANGAN RUPS TAHUNAN 7 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.4. BUKTI TT04 : UNDANGAN RUPS LUAR BIASA 10 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa5. BUKTI TT05 : Akta Pendirian CV Lestiani No. 99 tertanggal 29 Juli 1971,di hadapan Djojo Muljadi,SH., notaris di Jakarta6. BUKTITTO6 : Akta Pendirian PT. Sewindu Taxi no. 45, tertanggal 13Desember 1971 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo,SH., notaris di Jakarta7.

• ) LuarBiasa PT QDC Technologies serta menunjuk sendiri Notaris untukpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies;Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat ataudengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasionalsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang

  berlaku;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies;Halaman 2 dari 8 hal.

  Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies serta menunjuk sendiriNotaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies ;4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa PT.

  QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan denganSurat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yangHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2018terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;5. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies ;6. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

  Nomor 2928 K/Pdt/2018Bahwa sedangkan permintaan Pemohon untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies, Pemohon harus menyelesaikan kewajibannya sebagaipembeli dan Pemegang Saham PT QDC Technologies yang belumdilunasi kepada Termohon Ill sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapanbelas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tepat JudexFacti alasan Pemohon meminta izin mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies adalahtanpa

• MENETAPKAN:

  1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;
  2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);
  3. Memberikan izin kepada Para Pemohon dan atau kuasanya untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

  Pansaky Berdikari Bersama (Termohon I);

• Pembahasan terkait dengan Financial Perusahaan atau Perseroan;
• Pembahasan terkait dengan transparansi pada setiap transaksi keuangan yang tidak melalui prosedur perusahaan dan terkait dengan tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh Termohon I dan Termohon II;
• Pembahasan terkait dengan susunan direksi;
1. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan ketentuan

   persyaratan pengambilan keputusan RUPS - berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

   Pansaky Berdikari Bersama tersebut;

2. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pansaky Berdikari Bersama (Termohon I) berdasarkan penetapan ini;
3. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

• Selain itu dalam RUPS tersebut pun, Turut Tergugat IVmenegaskan kesediannya untuk melakukan refinancing dan/atauresturkturisasi jaminan PT Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri,sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 di atas;Hal 4 No.645/PDT/2017/PT.DKI12.13.14.15.16.Bahwa akibat dari RUPS pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimanayang telah disampaikan di atas, mengakibatkan saham PT. Visi MandiriJaya yang terdapat di PT.

  VisiMandiri Jaya telah ditentukan bahwa untuk memberikan keputusan didalam RUPS dalam perusahaan lain dimana perseroan menjadipemegang saham dalam perseroan tersebut harus mendapatkanpersetujuan tertulis dari Komisaris PT.

  Menyatakan RUPS Luar Biasa PT Ketrosden Triasmitra tanggal 28November 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 batal demi hukum;4. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa PT. KetrosdenTriasmitra tanggal 3 Desember 2013;5. MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 89.000.000.000(delapan puluh sembilan milyar rupiah) secara tunai;6. Menyatakan binding agreement antara PT. Ketrosden Triasmitra denganPT.

  Kebiasaan yang terjadi selama ini yang sudahberjalan sejak PT Visi Mandiri Jaya bergabung dengan PT KetrosdenTriasmitra dalam mengadakan RUPS dan Perubahan Akta Perusabaanadalah kebiasaan tanpa adanya Surat Kuasa secara Tertulis dariPenggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat selalu menyerahkan hasilRUPS kepada Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan penolakan atas adanyaperubahan Akta Perusahaan dan RUPS , hal ini bisa dibuktikan denganadanya RUPS sebagai berikut :a.

  Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana berbunyi sebagai berikut :" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang ini dan atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuoram yang lebih besar.Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tertanggal 03 Desember 2013adalah sebagai berikut : Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat , TurutTergugat Il

• Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

  Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

  PST.ada aset pribadi/aset keluarga yang di atas namakan sebagai asetperusahaan;Bahwa saksi menghadiri RUPS LB PT. DharmakaryaDhikaalambhana pada tanggal 13032013 dan saksi bertindak sebagaiMC atas permintaan Pak Rafiq Radinal;Bahwa RUPS LB dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakartadimana RUPS LB diselenggarakan untuk pembelaan dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan menindaklanjuti mengenaipemberhentian sementara Ir.

  Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

  Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

• Bahwa saksi tahu Risalah RUPS itu sobek saat saksi di belakang, dipanggil Mas Uka.Bahwa Ukasyah memfoto copy Risalah RUPS itu di kantor ; Bahwa Ukasyah jatuhnya terlentang di atas cup mesin mobil, bukan ditanah. Jatuhnyakarena kedorong Terdakwa.

  saksi tidak tahu sekarang Risalah RUPS yang asli ada dimana ;Bahwa saksi melihat saat terjadi saling berebut dan waktu itu Terdakwa memegangi tanganBahwa cara Terdakwa merebut kertas, tangan kiri Terdakwa mendekap tas, tangankanannya menarik Risalah RUPS.

  karena belummembaca 5Bahwa hal ini saksi sampaikan lagi kepada Pak Daud,saat itu Pak Daud pesan Risalah RUPS PT.

  WEI LING yang tinggal ditanda tangani oleh Terdakwa dan harus ditarus lagi di kantorNotaris ; Bahwa maksud Terdakwa mengambil Risalah RUPS itu adalah karena tidak terima denganisi Risalah RUPS itu dan ingin tetap menguasai PT. WEI LING ;Bahwa setiap ada RUPS, Terdakwa selalu diberitahu dan menandatangani, namun tidakpernah mau menanda tangani hasil dari RUPS tersebut ;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Akta RUPS Luar Biasa belm bisa dibuat,serta lokasi pabrik PT.

  RUPS PT.

• Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

  Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

  Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

  paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

  Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

  Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

• RUPS agar dibuat dengan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiri oleh Notaris yang memahami hukumPerseroan Terbatas.

  Penentuan waktu pelaksanaan RUPS tahun 2019.7.

  , diberi tanda bukti P62;Fotokopi SURAT PERMINTAAN RUPS LB PT.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeuptusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ ataub.

  Tentang Pelaksanaan RUPS PT.

• Anugrah Alam Buana Indonesia ;

• Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT. Anugrah Alam Buana Indonesia dengan agenda sebagai berikut :

Bentuk RUPS : RUPS-LB ;

Mata Acara :

1. Ratifikasi Direksi dan Komisaris Lama ;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2015 dan 2016 oleh Pengurus PT.

   Anugrah Alam Buana Indonesia ;

3. Lain-lain ;

Kuorum : 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara hadir atau diwakili ;

Ketua Rapat : Ditunjuk pada saat RUPS Luar biasa PT.

Pasalii1 Ayat 3 untuk Direksi yang berbunyi anggota direksidiangkat oleh rups, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidakmengurangi hak rups untuk memberhentikannya sewaktuwaktub. dan Pasal 14 Ayat 3 untuk Dewan Komisaris yang berbunyi anggota dewan komisaris diangkat oleh rups, untuk jangka waktu5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak rups untukmemberhentikannya sewaktuwaktu (Vide Bukti 1)7.

Bentuk RUPS, Mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorumkehadilan dan atau ketentuan tentang persyaratan pemanggilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua Rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggaran dasar,dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS.15.

UtrLuar Biasa (RUPS LB) kepada Pemohon dan menetapkan RUPS LBPT. Anugrah Alam Buana Indonesia dengan rincian sebagai berikut : Bentuk RUPS RUPS LB Mata Acara 1. Ratifikasi Direksi dan Komisaris Lama2. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangantahun 2015, 2016 dan 2017 oleh pengurus PT.Anugrah Alam Buana Indonesia3. Perubahan pengurus PT. Anugrah AlamBuana Indonesia4.

Semestanustra Distrindo atauyang ditunjuk pada saat RUPS Luar Biasa PT. Anugrah Alam Buana Indonesia 16. Bahwa oleh karena permohonan penetapan RUPS PT.

Semestanustra Distirndo atau yang ditunjukpada saat RUPS Luar biasa PT.

• President Taksi bukanatas Keputusan RUPS, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuanUndangUndang Nomor 1 tahun 1995 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini jelasHal. 2 dari 18 hal.

  sebagai pengurus tanpa dipilih melalui RUPS yang sah, sehinggaKepengurusan mereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan PenetapanPengadilan tersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusanyang tidak sah;7.

  Putusan Nomor 1464 K/Pdt/2015hemat kami bahwa Termohon Kasasi untuk minta RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Timur yang akhirnya oleh hakim tunggal yangmemeriksa permohonan tersebut telah dikabulkan dengan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Timtanggal 29 September 2011;Bahwa permohonan untuk RUPS LB ketiga yang ternyata berdasarkanketerangan palsu disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timurdiketahui oleh Pemohon Kasasi setelah putusan pengadilan, sehinggaberdasarkan

  Terlebih dalam permohonannya dengan acarapengisian jabatan yang lowong yang berarti pengurus yang lainnya masihsah, padahal sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai diajukanpermohonan untuk RUPS LB ketiga PT. Presiden Taksi tidak pernahmengadakan RUPS LB untuk pemilihan pengurus PT.

  LB ketiga berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim,Termohon Kasasi atas kewenangannya tanpa persetujuan pemegangsaham melalui RUPS LB telah mengeluarkan pengumuman Nomor03/A/Dirut/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya antara laintelah menutup PT Presiden Taksi dan sampai saat ini belum diaktifkankembali.

• 529, vi) Addendum Perjanjian Kredit 529, dan (vii)Perjanjian Kredit 924, HANYA DIDASARKAN DENGAN 2 (dua)PERSETUJUAN RUPS yaitu :1) Akta Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 1"); dan2) Akta Berita Acara RUPS Nomor 29 tanggal 27 April 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 29)Bahwa masingmasing persetujuan RUPS tersebut, menentukan batasmaksimal

  Bahwa selain itu, baik Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29secara spesifik menyebutkan bahwa persetujuan RUPS tersebut jugatermasuk dalam hal kapan Direksi mendapatkan persetujuan untukMengajukan Permohonan.

  persetujuan olehAkta RUPS Nomor 29 untukpinjaman Rp.5 .mengajukan permohonanmilyar pinjaman.terpenuhi)Tambahan Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 3.000 Rp 8.000 Kredit Akta RUPS Sudahmelewati jumlah yangdum 2 disetujui Akta RUPS Nomor 29Pinjaman Nomor 29TetapTambahan Akta RUPS Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 1.000 Rp 9.000 Kredit Nomor 29 sudahmelewati jumlah yangdisetujui Akta RUPS Nomor 29dum 3 .PinjamanTetapPerjanj Akta RUPS Jumlah tambahanan Rp 1.000 Rp 10.000 Installment Nomor 29 pinjaman sudah

  Bila ada Klausule seperti itu , maka tidak perlu akta RUPS.

  milyar Rupiah) disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuaidengan Akta RUPS Nomor 29;6) Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;7) Perjanjian Kredit No :924/ PK IL/ XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015,dimana Tergugat memberikan kredit atau pinjaman sebesarRp1.000.000.000 (satu) milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Menimbang, bahwa sedangkan dalildalil Penggugat yang disangkaloleh Tergugat

• Namun gugatan ditolak seluruhnyaoleh PN Siantar demikian juga pengadilan Tinggi pada proses banding.Permohonan RUPS LB tahun 2007, yang sesuai permohonan prosedur diPN Siantar tahun 2007 dan 2009 juga ditolak oleh PN Siantar denganalasan, Pengurus PT HIA tidak ada melakukan melawan hukum UUPerseroan, maupun merugikan pemegang saham dan menyatakan dalamwaktu dekat akan ada RUPS tahunan sebagai pertimbangan hukumpenolakan.

  Pada RUPS 27 Febr. 2008 Dr. P. Girsang sebagai Direktur RS HIsudah menyampaikan laporan LPJ dan laporan keuangan yangaudited dari Kantor Akuntan Public Fahrudin & Mahyudin dandisampaikan kepada pengurus PT HIA sewaktu RUPS berlangsung;5.2. RS HI mengirimkan neraca laba rugi Keuangan RS HI secara regulersetiap bulan kepada seluruh pemegang saham PT HIA;5.3.

  HIA hasil RUPS tanggal 27Pebruari 2007 dan RUPS tanggal 27 Pebruari 2008 tidak dapatmelaksanakan tugasnya dengan baik (BP.02) tersebut, sehinggatimbul (BP.06) karena di dalam isi (BP.02) telah jelas pihak yangmemberikan, menerima dan untuk diteruskan kepada yang berhakmenerima (BP.03), (BP.04), (BP.05) ironisnya dr. Petrus Yusufmenggantikan posisi dr.

  HIA hasil RUPS tanggal 27Pebruari 2007 yang menjadi tidak berlaku dan tidak sah dan olehyang mengakungaku pengurus PT. HIA hasil RUPS PT. HIA tanggal27 Pebruari 2008 yang penyelenggaraannya tidak sesuai denganUndangUndang Perseroan sipengundang dr. Petrus Yusuf, Ir. AliminSipayung adalah Pengurus PT.

  PolentynoGirsang adalah tetap sah sebagai Direktur RSHI sampai berakhir masajabatannya atau mengadakan serah terima Direktur baru RSHI hasilputusan RUPS PT.

• Bahwa seluruh RUPS yang dilakukan PT.

  Menurut Pasal 75 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan atau Anggaran Dasar ; 8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Il Intervensi 1 dan Il kKemukakan diatas, selurun RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta yangdituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

  Bangun Megah Semesta ; Bahwa selanjutnya berdasarkan RUPS Luar Biasa PT.

  Bangun MegahSemesta sebagaimana Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

  ., baik itu RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Nomor 11, tanggal07 September 2012, Akta Jual Beli Saham Nomor 12, tanggal 07 September2012 antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi 1, RUPS Tahunan PT.Bangun Megah Semesta, yang dituangkan dalam Akta Nomor 28, tanggal 16Mei 2013, RUPS yang dituangkan dalam Akta Nomor 29, tanggal 16 Mei 2013,RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, yang dituangkan dalam AktaNomor 1, tanggal 01 Juli 2013, RUPS Luar Biasa PT.

• Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat;9.

  ) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

  Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena: RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belum diserahkankepada Penggugat .....

  ;Berdasarkan uraian di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa padatanggal 3 September 2014 telah berlangsung RUPS Perseroan,sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 padahari Rabu tanggal 3 September 2014, yang dibuat oleh dan di hadapanNotaris/PPAT Sri Hartati, S.H., yang mana dalam RUPS tersebut telahmemutuskan halhal sebagai berikut:1.

  , RUPS luar biasa ataumekanismemekanisme pengawasan Komisaris seperti yang disebutkandiatas.