• tanpa melibatkan Para Penggugatsebagai para pemegang saham, telah menunjukkan Tergugat danTergugat Il telah lalai atau telah melakukan kesalahan dalammelaksanakan RUPSLB 11 November 2002.

  Kodel/Tergugat 1sebagaimana dalam RUPSLB 11 November 2002, seharusnyameminta agar sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar,bukan mengajukan gugatan a quo.

  Kodelbaru melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 1995melalui RUPSLB 11 November 2002. Berdasarkan hal tersebut,dapat disimpulkan bahwa segala acuan, tata cara, dan juga aturanmain dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 yangtelah dilakukan oleh PT. Kodel adalah telah sesuai sebagaimanayang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979.37.

  Terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 11 November 2002dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuandari Para Penggugat dan juga Para Penggugat mendalilkan bahwatidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dari Tergugat 2 selaku Direktur Utama merupakandalildalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.38.RUPSLB PT.

  Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang tertuang dalam Akta RUPSLBNo. 23 dan Akta RUPSLB No. 11 terkait dengan proses konversi haktagih milik PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi setoran saham, telahsesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007 dan hukum yang berlaku.Hal ini karena segala proses yang dilakukan dalam RUPSLB tersebuttelah disetujui oleh Kuorum rapat dalam RUPSLB tersebut.57.Sebagai bukti nyata adalah Kemenkumham telah menerima danmenyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.

• Muhamad Putra Amal bahwaakan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) padatanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.

  Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

  Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sadr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

  , maka saksi Jodi Haryantodapat menempuh jalur hukum perdata untuk membatalkan hasil NotulenRapat RUPSLB tanggal 12 April 2008 tersebut.

• Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

• 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Jual Beli Saham nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng;
• 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Berita Acara RUPSLB

  Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, Terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT.

  Risalah RUPSLB PT. Tribharata di bawah tangan tertanggal 30Nopember 2016, kenyataanya pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tribharata Sejati sesuai dengan AktaNotaris Humberg Lie Nomor Nomor : 67 tanggal 20 September 2016, perihalPemyataan Keputusan RUPSLB PT. Tribharata Sejati.b. Kuasa Nomor 48 yang dibuat notaris Dian Fitriana, SH.

  Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT.

  dilangsungkan RUPSLB PT.

• MULTICON INDRAJAYATERMINAL yang dilakukan dalam suatu RUPSLB yang melawan hukumkarena melanggar ketentuan tata cara pelaksanaan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL karena tidak mengikutsertakan /menghadirkan / mengundang PENGGUGAT dalam RUPSLB tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (2) dan angka (3) AnggaranDasar PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPTdan melanggar perjanjian kredit antara PT.

  Apabila menurut Penggugat hasil keputusan RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal dapat mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian finansial yang sangat besar, adalah kesalahan dari pihakPenggugat sendiri yang tidak ikut hadir dalam RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal pada tanggal 23 Mei 2014 karena sebagai salahHalaman 23.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sahkarena pada tanggal 23 Mei 2014 secara diamdiam telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

  Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.Bahwa TERGUGAT Ill selaku Notaris tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutTERGUGAT 1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalampelaksanaan RUPSLB PT.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL secara diamdiam telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:

  1).

  Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;

  1. Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
  2. Melakukan perubahan Direksi;
  3. Melakukan Perubahan atas saham;

  1. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;

  1. Menghukum Pemohon untuk

• >

  MENGADILI SENDIRI :

  • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
  • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
  • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
  • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;

• Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
• Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.

• di Hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;Bahwa pertemuan untuk melakukan RUPSLB tanggal 26 Januari 2011 bataldilaksanakan, namun tanpa Penggugat ketahui Turut Tergugat menerbitkanakta jual beli saham PT Weiling sebagaimana Akta Nomor 42 tertanggal 18Februari 2012 dan setiap Penggugat minta salinan Akta Nomor 42 kepadaTurut Tergugat maupun staffnya selalu tidak bersedia memberikan salinandengan berbagai alasan;Dalam gugatan ini mohon disebut sebagai

  Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat pada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menandatangani risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6.

  Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 42 tertanggal 18 Februari 2011yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan Risalah RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Weiling tanggal 10 Juli 2012 yangdibuat oleh Turut Tergugat II batal demi hukum;5.

  saham (98% darisaham yang diterbitkan perseroan);Bahwa berdasarkan jumlah kehadiran saham tersebut, sudah memenuhigorum, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT WeiLing, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat;Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma,Komplek Kawasan Berikat Rukti Bawana Blok B Nomor

  VI10); Bahwa dalam Berita Acara RUPSLB PT Wei Ling tanggal 26 Januari2011 rapat dinyatakan dihadiri oleh 100% pemegang saham, padahal dalam daftar hadir Xu Jun tidak hadir (lihat dan perhatikan BuktiT Il. V. VI10); Bahwa dalam Berita Acara RUPSLB PT Wei Ling tanggal 26 Januari2011 dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan menyatakan semuahadir, tetapi faktanya Bambang Lianggono dan R.M. Daradjaditidak ada tandatangannya (lihat dan perhatikan Bukti T Il. V. VI10);11.

• dituangkan didalam akte RUPSLB PT.

  Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal22 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.c Drs.

  Hotel DanauToba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLByang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baruberdasarkan Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 Nopember2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 jo AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Akte BeritaAcara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b

  ;PAGE 1021Bahwa berkaitan dengan RUPSLB PT. HDTI yang diprakarsai Penggugat yangmenghasilkan beberapa Akta yaitu : Akta Berita Acara RUPSLB Nomor: 20tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLBNomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor :07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal21 Desember 2013 jo.

  Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 07 tanggal03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal 21Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 139 tanggal 28Desember 2013, yang kesemuanya dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris diMedan adalah TIDAK SAH.

• DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

  Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

  Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

  ., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

  Tuan Thomas pada RUPSLB PT.

• 07 November 2013;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPSLB PT.

  Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.

  Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:Halaman 15 dari 103

  HDTI dan UUPT dalam prosesPelaksanaan RUPS/RUPSLB, Penggugat sudahdipanggil melalui surat tercatat dan atau SuratKhabar untuk mengahadiri undangan RUPSLB (videBukti T.Il.Intv5 dan Bukti T.ll.Intv6), akan tetapiPenggugat sebagai Pemegang Saham tidakmenghadiri RUPSLB atau mengirim kuasanya(artinya Penggugat tidak memberikan haknya)selama RUPSLB PT.

  HDTI yangpelaksanaan RUPSLB PT.

• Reff : 052Und/RUPSLB/DirLHW/X/07(RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007) dengan tanggal surat undangan 11Oktober 2007 dimana alasan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 31Oktoberadalah "Untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris dalam suratnyaNomor 029/RUPSLB/CIUAKA/X/07, tertanggal 05 Oktober 2007, sertamemenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jo UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dan agenda RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 adalah pemberhentian seluruh Anggota Direksidan Komisaris, dan

  Bahwa RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 tersebut kemudian dihadirioleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga SaudaraDoddy Radjasa Waluyo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Jakarta yangturut hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 ;9. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani daftar hadir RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 karena dalam pelaksanaannya bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar PT.

  Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI termasuk dengan Para Tergugatlainnya (Tergugat dan Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangandalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena ituHal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/201010adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VI(termasuk Tergugat dan Tergugat VII) digugat dan dimintapertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

  Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang TidakLengkap ;Bahwa Tergugat VII termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat s/dTergugat VI) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yangdidalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkanhukum apabila Tergugat VII (termasuk Tergugat dan Tergugat VI) digugatdan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

  Segalasesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawabdari RUPSLB itu sendiri.

• Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7.

  Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8.

  Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a.

  Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29.

  (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham

• Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Moriss energi;

  4. Menetapkan bentuk RUPS PT. Moriss Energi yang diadakan adalah berbentuk RUPSLB;

  5. Menetapkan Agenda RUPSLB PT. Moriss Energi adalah antara lain sebagai berikut:

  a. Pembahasan rencana pembubaran dan likuidasi perseroan;

  b. Pembahasan mengenai penunjukkan likuidator perseroan;

  c.

  Menunjuk Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT. Moriss Energi dengan dihadiri oleh Notaris Publik di Jakarta sebagai notulen, dan didampingi oleh kuasa hukum Pemohon;

  7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon I dan Termohon II yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

• Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

  pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

  Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

  tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

  , sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).

• Bahwa sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlakupertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyangkut RUPSLB yangdituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 (videBukti T8) tidak dimintakan dibatalkan dalam Petitum Gugatan. Padahal,Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkalikali menyatakan dalamGugatannya bahwa RUPSLB maupun Risalah Rapatnya tanggal 23Agusuts 2019 melawan hukum atau tidak sah vide poin 13,14,16 dan 17,halaman 5 s/d 6 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding).G.

  Bahwa terkait dengan kuorum merubah maksud dan tujuan PTKSE, pada dasarnya RUPSLB yang diselenggarakan telah memenuhiketentuan kuorum, karena RUPSLB yang dilaksanakan adalah RUPSundangan kedua akibat pada undangan pertama Pemohon Bandingsengaja tidak hadir meski telah mengetahui undangan tersebut.Dalam hal RUPSLB undangan kedua, maka kuorum untuk merubahanggaran dasar turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT.

  Termohon Banding selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKRNomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataankehendak para pihak dari apa yang diterangkan atau diceritakan olehpara pihak yang menghadap Termohon Banding I, serta tidak melihatatau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23Agustus 2019. Tegasnya, Termohon Banding sama sekali tidak terlibatdalam proses RUPSLB PT KSE tersebut.26.

  Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU PT olehJudex Factie Tingkat Pertama.Dalam hal dilakukannya RUPSLB kedua, kuorum untuk merubah dataperseroan pun turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT, sehingga RUPSLB yang dilakukan Tergugat IItelan memenuhi kuorum 60% pemegang saham dan disetujui pula oleh60% pemegang saham (suara bulat).C.

  Termohon Banding pun tidak melihat atau menyaksikansecara langsung RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019.E.

• Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian darikeseluruhan saham ;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, Direksi telahmelakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham termasukTermohon untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga kali) melalui surattercatat pada tanggal :1. RUPS tanggal 03 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009(Bukti P3), tidak dihadiri oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat(Bukti P3.a) ;Hal. 2 dari 10 hal. Put.

  ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwakuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % darikeseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkanpengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili ;Dan juga menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagaiberikut:A.

  Penyesuaian Anggaran Dasar PT BINAKHARISMA PERKASA terhadap UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa mengingat pentingnya RUPS dimaksud diadakan maka perluditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilanuntuk memberikan ijin, Kuorum Kehadiran dan Pengambilan keputusan rapatHal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo.

  Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlah kuorumsah bila dihadiri 60 % dari jumlah saham yang dikeluarkan ;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINAKHARISMA PERKASA dapat dilaksanakan dan menyatakanmenyetujui agenda rapat yang ditetapkan ;4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBINAKHARISMA PERKASA sah dan memenuhi kuorum dan mengikat bagiseluruh pemegang saham PT BINAKHARISMA PERKASA ;5.

  Judex Facti sudah tepat dan benar dalampertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumenyang kontadiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga)kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu)kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggarketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbataske Pengadilan dalam rangka RUPSLB

• Gresik Migas sudah tidak diketahui lagi;Bahwa dengan akan dilaksankannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan mewakiliKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma terbatas dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehingga dapatmengawal proses pemindahan saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dnarma pada RUPSLB PT Gresik Migas.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gresik menetapkanden1.2.gan amarnya yang berbunyi

  sebagai berikut;Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma tersebut sebanyak 1.500 lembar saham (1.85%)dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominalseluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPSLB PT GresikMigas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100%

  kepemilikannyaoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan amanatPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha MilikDaerah;Menetapkan bahwa Pemohon mewakili Pengurus Koperasi PegawaiRepublik Indonesia Karya Dharma terbatas dalam Rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Gresik Migas;Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inikepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/

  Gresik Migas)Nomor 43 tanggal 29 Nopember 2007, diberi tanda P 3;4. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda P 4;5. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P 5;6. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor 050/1.339/437.56/I/2019 yangdikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Gresik, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tandaP

  ribu rupiah) atau senilaiRp. 8.130.000.000, (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkanKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma selaku pemegang/pemilik saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengannilai nominal sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) (Vide bukti P 3);Menimbang, bahwa berdasarkan undangan Rapat Umum PemegangHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/PNGsk.Saham Luar Biasa (RUPSLB

• Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5.

  pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT.

  .RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

  Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal.

  melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal.

  berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012.

• No.2773 K/Pdt/2011Bahwa dalam redaksional RUPSLB tersebut terdapat fakta yang salingbertentangan dalam fakta yang sebenarnya sebagai berikut :1)Pada bagian 4 halaman terakhir Notulen RUPSLB disebutkanbahwa Peserta rapat meninggalkan ruangan sebelum notulenrapat diselesaikan dan menunjuk BUDI SADHANA dan HAERULBESTARI BENGARDI untuk menandatangani Notulen Rapat.Namun demikian ternyata pada bagian tanda tangan, yangmenandatangani Notulen adalah BUDI SADHANA, HAERULBESTARI BENGARDI TATANG BENGARDI,

  CHIRSTCIANOTANDRAMIHARDJA serta AGUSTINA TANDRAMIHARDAJA ;CHIRSTCIANO TANDRAMIHARDJA dan AGUSTINATANDRAMIHARDJA pada saat RUPSLB tersebut bukanlah orangyang berwenang untuk menandatangani notulen RUPSLB tanggal28 September 2001 karena tidak ada bukti surat kuasa yangditerangkan dalam notulen RUPSLB bahwa kedua orang tersebutmewakili ZAENAL TANDRAMIHARDAJA ;Membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholahAlm.

  ;Oleh karena itu, Tergugat sebagai Direktur Utama berkewajibanuntuk menyampaikan niat THOMAS ISKANDAR BUDIONOkepada para pemegang saham lainnya untuk mengambil bagianmembeli seluruh saham THOMAS ISKANDAR BUDIONO ;Ternyata didalam Notulen RUPSLB tertanggal 28 September 2001yang dibuat oleh Tergugat selaku Direktur Utama yang bertindaksebagai Ketua RUPSLB Tergugat ll, tidak ada pernyataan yangmenjelaskan bahwa para pemegang saham lain PT.

  No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

  No.2773 K/Pdt/201 1panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada hal kenyataantidak; Tergugat melakukan manipulasi dengan mencantumkan nama parapemegang saham yang tidak hadir seolaholah hadir didalam Rapat UmumPemegang Saham; Tergugat membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholah Alm. H.

• Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang pentingsegera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uangkemudian

  Queen atau yang mewakili hadir dalamrapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%,sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta PendirianPT.

  No.1041 K/Pid/2017.Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

  Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

  No.1041 K/Pid/2017.Bahwa dari RUPSLB yang tidak sah, serta dibuat Berita Acara RUPSLB yangsecara tidak sah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Akta Notaris yangdibuat Notaris Saipul Rahman, S.H., M.Kn., di jalan Raya Senggigi Nomor 8tanggal 16 Oktober 2014;Bahwa benar berdasar RUPSLB tidak sah dan Akta Notaris tidak sah pulatersebut Nadine Marie Mc Queen di berhentikan sebagai Direktur dankedudukannya diganti Agus Kamarwan, S.H.